Pasal 11

(1) Berdasarkan jawaban tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) atau permohonan kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri melalui Dirjen melakukan penilaian pemenuhan kriteria pelimpahan kewenangan. (2) Penilaian pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan ketetapan mengenai provinsi yang telah memenuhi atau belum memenuhi kriteria pelimpahan kewenangan.