Pasal 27

(1) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat yang menyediakan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan dapat diberikan fasilitas kemudahan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota. (2) Pemberian fasilitas kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. kemudahan perizinan; dan/atau b. fasilitas lainnya dalam rangka kemudahan Penyediaan Prasarana Kepemudaan dan Sarana Kepemudaan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.