Peraturan Menteri Nomor 90-m-ind-per-8-2010 Tahun 2010 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN CANAI DINGIN (BJ.D) SECARA WAJIB

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) sesuai persyaratan SNI.
2. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional yang ditujuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI.
3. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang ditujuk oleh Menteri dan melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh barang sesuai spesifikasi/metode uji SNI.
4. Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan barang dan atau jasa di lokasi produksi dan diluar lokasi kegiatan produksi yang SNInya telah diberlakukan secara wajib.

Peraturan Menteri Perindustrian RI

Nomor: 90/M-IND/PER/8/2010 4 5. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga yang berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Industri. 7. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian. 8. Kepala BPPI adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Kementerian Perindustrian yang melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian. 9. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas di tingkat Provinsi yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian. 10. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas di Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang perindustrian.

(1) Memberlakukan SNI Secara Wajib terhadap produk Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D), meliputi:

Jenis Produk No SNI HS Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) 07-3567-2006 7209.15.00.00 7209.16.00.10 7209.16.00.90 7209.17.00.10 7209.17.00.90 7209.18.20.00 7209.18.90.00 7209.25.00.00 7209.26.00.10 7209.26.00.90 7209.27.00.10 7209.27.00.90 7209.28.10.00 7209.28.90.00 7209.90.90.00 7211.23.20.00 7211.23.30.00 7211.23.90.10 7211.23.90.90 7211.29.20.00 7211.29.30.00 7211.29.90.00 7211.90.10.00 7211.90.30.00 7211.90.90.00

Peraturan Menteri Perindustrian RI

Nomor: 90/M-IND/PER/8/2010 5

(2) Apabila SNI Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direvisi, maka yang berlaku SNI Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) hasil revisi terakhir. (3) Yang dimaksud dengan Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan baja lembaran dan gulungan yang dibuat dari Baja Gulungan Canai Panas yang dilakukan melalui tahapan proses canai dingin dibawah temperatur rekristalisasi;

(1) Untuk Produk Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) dengan jenis tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) akan tetapi memiliki kesamaan Pos Tarif maka tidak wajib mengikuti ketentuan dalam peraturan ini apabila : a. telah memiliki Standar Nasional INDONESIA (SNI) tersendiri atau standar lain dengan ruang lingkup, atau jenis atau spesifikasi yang berbeda terhadap SNI 07- 3567, atau, b. digunakan sebagai bahan baku industri peralatan listrik konsumsi/elektronika dan industri otomotif beserta komponennya yang spesifikasinya berbeda terhadap SNI 07-3567 dan produk baja lembaran dan gulungan canai dingin (Bj.D) dimaksud tidak dapat dipindahtangankan, atau, c. digunakan sebagai bahan baku untuk keperluan ekspor. (2) Penetapan terhadap Produk Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri. Adapun pertimbangan teknis diatur didalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembina Industri, Kementerian Perindustrian.

Perusahaan yang memproduksi Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menerapkan SNI dengan: a. memiliki SPPT-SNI Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan b. membubuhkan tanda SNI pada setiap produk dengan penandaan yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang.

Peraturan Menteri Perindustrian RI

Nomor: 90/M-IND/PER/8/2010 6

(1) Penerbitan SPPT-SNI Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan oleh LSPro yang ditunjuk oleh Menteri. (2) Penerbitan SPPT-SNI Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui : a. pengujian kesesuaian mutu produk terhadap Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) sesuai dengan ketentuan dalam SNI 07-3567-2006 atau revisinya; dan b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001-2008 atau revisinya, atau sistem manajemen mutu lain yang diakui. (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disubkontrakkan pada : a. Laboratorium penguji yang ditunjuk oleh menteri dengan ruang lingkup yang sesuai; atau b. Laboratorium penguji di luar negeri dapat ditunjuk oleh Menteri sepanjang telah mempunyai Perjanjian Saling Pengakuan atau Mutual Recognition Arrangement (MRA) antara KAN dan Badan Akreditasi Negara yang bersangkutan, serta mempunyai perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis antara Pemerintah Republik INDONESIA dengan negara yang bersangkutan. (4) Audit Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan jaminan oleh lembaga sertifikasi sistem mutu yang diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi di luar negeri yang memiliki MRA dengan KAN.

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melaporkan pelaksanaan sertifikasinya kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI. (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan dan pemantauan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan.

Setiap Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Peraturan Menteri Perindustrian RI

Nomor: 90/M-IND/PER/8/2010 7

(1) Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang berasal dari impor dan memasuki daerah Pabean INDONESIA wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan melampirkan Mill Certificate. (2) Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) impor yang telah memiliki SPPT-SNI wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berasal dari impor, dalam rangka pengawasan pabean dapat dilakukan pengambilan contoh produk untuk dilakukan pengujian sesuai SNI;

(1) Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilarang beredar dan harus dimusnahkan. (2) Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 apabila masuk ke daerah Pabean INDONESIA harus dimusnahkan atau diekspor kembali oleh importir yang bersangkutan.

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik (PPSP). (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait. (3) BPPI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D).

Peraturan Menteri Perindustrian RI

Nomor: 90/M-IND/PER/8/2010 8

Direktur Jenderal Pembina Industri MENETAPKAN Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D) di Pabrik.

Pelaku usaha dan atau LSPro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2010 MENTERI PERINDUSTRIAN

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 411