Peraturan Menteri Nomor 87-m-ind-per-12-2013 Tahun 2013 tentang TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Minyak Goreng Sawit adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida berasal dari minyak sawit, dengan atau tanpa perubahan kimiawi, termasuk hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses pemurnian dengan penambahan vitamin A.
2. Produsen Minyak Goreng Sawit adalah : a. perusahaan yang memproduksi Minyak Goreng Sawit, dengan proses pemurnian, fraksinasi, dengan atau tanpa pencampuran vitamin A atau pengemasan, selanjutnya disebut Pabrikan; atau b. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pengemasan www.djpp.kemenkumham.go.id

Minyak Goreng Sawit dengan atau tanpa pencampuran vitamin A, selanjutnya disebut Pengemas. 3. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada Produsen Minyak Goreng Sawit sesuai persyaratan SNI. 4. Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI. 5. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh Menteri yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh produk sesuai spesifikasi/metode uji SNI. 6. Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN dengan tugas MENETAPKAN sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi. 7. Surveilan adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus terhadap Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh LSPro. 8. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan produk di lokasi produksi dan di luar lokasi kegiatan produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib. 9. Menteri adalah Menteri yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 10. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian. 11. Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian. 12. Direktur Pembina Industri adalah Direktur yang membina industri Minyak Goreng Sawit pada Direktorat Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian. 13. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian. 14. Dinas Provinsi adalah Dinas tingkat Provinsi yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. www.djpp.kemenkumham.go.id

15. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas tingkat Kabupaten/Kota yang menyelengarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, paling sedikit memiliki: a. unit pemurnian, unit fraksinasi, unit pencampur vitamin A, mesin pengemas atau tanpa mesin pengemas, gudang penyimpanan, dan peralatan uji mutu bagi Pabrikan Minyak Goreng Sawit; atau b. tangki penyimpanan, unit pencampur vitamin A, mesin pengemas, tempat penyimpanan, dan peralatan uji mutu bagi Pengemas Minyak Goreng Sawit.

Memberlakukan Standar Nasional INDONESIA Minyak Goreng Sawit SNI 7709:2012 secara wajib terhadap Minyak Goreng Sawit dengan nomor Pos Tarif dan uraian barang sebagai berikut : No Pos Tarif/HS Uraian Barang Ex. 1511.90.92.00 RBD Palm Olein dalam kemasan berat bersih tidak melebihi 20 kg. Ex. 1511.90.99.00 RBD Palm Olein dalam kemasan berat bersih melebihi 20 kg. Ex. 1516.20.98.00 Hidrogenasi RBD Palm Olein dalam kemasan berat bersih tidak melebihi 20 kg dan melebihi 20 kg.

(1) Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dikemas dengan kemasan. (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kontak langsung dengan Minyak Goreng Sawit harus tara pangan, kecuali kemasan dalam bentuk truk tangki dan kapal tanker. (3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemasan dengan kapasitas sampai dengan 1000 (seribu) kg. (4) Minyak Goreng Sawit dengan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang beredar wajib mengandung kadar vitamin A minimal 40 IU.

(1) Permohonan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditujukan kepada LSPro yang telah diakreditasi KAN sesuai ruang lingkup SNI Minyak Goreng Sawit dan ditunjuk oleh Menteri. (2) Penerbitan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a melalui pelaksanaan Pedoman Standardisasi Nasional PSN 302-2006: Penilaian Kesesuaian – Fundamental Sertifikasi Produk Sistem 5, yang terdiri dari: a. pengujian kesesuaian mutu Minyak Goreng Sawit sesuai SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan b. audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau sistem manajemen mutu lain yang setara. (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh: a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Minyak Goreng Sawit dan ditunjuk oleh Menteri; atau b. laboratorium di luar negeri yang ditunjuk oleh Menteri, dengan ketentuan Badan Akreditasi negara yang bersangkutan telah mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN dan memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis antara Pemerintah

dengan negara tempat Laboratorium Penguji dimaksud berada. (4) Audit penerapan sistem manajemen mutu sebagai-mana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi Negara Pengekspor yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement (MRA)) dengan KAN. (5) Apabila belum tersedia LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Minyak Goreng www.djpp.kemenkumham.go.id

Sawit, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI. (6) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Minyak Goreng Sawit.

LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam menerbitkan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit wajib mencantumkan informasi paling sedikit mengenai: a. nama dan alamat perusahaan (pabrikan dan pengemas); b. alamat pabrik atau pengemas; c. merek; d. nama penanggung jawab perusahaan; e. nama dan alamat importir; f. logo tara pangan g. kode daur ulang h. nomor dan logo SNI; dan i. jenis produk.

(1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib memberitahukan dan menyampaikan informasi kepada Kepala BPKIMI, Direktur Jenderal Pembina Industri, Kepala Badan POM dan Perusahaan pemohon SPPT-SNI mengenai keputusan: a. penerbitan SPPT-SNI; b. penundaan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI bagi permohonan yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi; c. penolakan pemberian atau perpanjangan SPPT-SNI bagi permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi; dan/atau d. pelimpahan SPPT-SNI kepada LSPro yang ditunjuk, bagi LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI tidak ditunjuk kembali; selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan penetapan keputusan dimaksud. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Minyak Goreng Sawit bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT- SNI yang diterbitkan.

Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7.

(1) Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 dilarang beredar. (2) Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah beredar di pasar yang berasal dari produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan/atau Pasal 7 harus ditarik dari peredaran oleh Produsen yang bersangkutan. (3) Tata cara penarikan produk dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berasal dari impor dan tidak memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilarang memasuki ke daerah Pabean INDONESIA. (2) Minyak Goreng Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan/atau Pasal 7 dan telah berada di dalam daerah Pabean Indoensia wajib diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI Minyak Goreng Sawit secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri yang dilaksanakan oleh PPSP. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap produk di lokasi produksi dan di luar lokasi produksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau instansi terkait. (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan pada pra pasar dan di pasar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Minyak Goreng Sawit. (6) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangann kepada LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Direktur Jenderal Pembina Industri MENETAPKAN Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan dan Pengawasan SNI Minyak Goreng Sawit secara wajib.

Pelaku usaha, LSPro dan atau Laboratorium penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) bulan sejak tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id