Pasal 38

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penghitungan TKDN oleh Surveyor.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menjamin: a. pelaksanaan penghitungan TKDN dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini; dan b. pelaksanaan prinsip-prinsip penghitungan TKDN oleh Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2). (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada proses penghitungan nilai TKDN, setelah disampaikannya laporan hasil verifikasi, atau setelah diterbitkan sertifikat TKDN.