Pasal 32

(1) Terhadap permohonan yang telah disampaikan oleh UP2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan atas kebenaran permohonan. (2) Pemeriksaan kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka: a. meneliti keabsahan dan kesesuaian dokumen permohonan dengan peraturan perundang- undangan; dan b. meneliti kesiapan Pemohon dalam melakukan proses produksi sesuai permohonan penilaian TKDN dari aspek legal, aspek manajemen, dan aspek teknis. (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan lapangan.