Pasal 26

(1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25. (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan atau menolak penerbitan Pertimbangan Teknis. (3) Direktur Jenderal dapat memberikan mandat atas pemeriksaan, penerbitan, dan penolakan penerbitan Pertimbangan Teknis kepada Direktur.