Peraturan Menteri Nomor 47-m-ind-per-4-2011 Tahun 2011 tentang PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SPESIFIKASI METER AIR MINUM SECARA WAJIB

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan, dan tindakan yang terorganislr dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
2. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut Kominda adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di provinsi dan kabupaten/kota.
3. Jaringan intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
4. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan republik INDONESIA, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional iainnya.
5. Unsur pimpinan daerah provinsi adalah gubernur, panglima kodam/komandan korem, kepala kepolisian daerah, kepala kejaksaan tinggi dan unsur pimpinan daerah lain yang tertinggi di provinsi.
6. Unsur pimpinan daerah kabupaten/kota adalah bupati/walikota, komandan kodim, kepala kepolisian resort, kepala kejaksaan negeri dan unsur pimpinan daerah lain yang tertinggi di kabupaten/kota.
7. Unsur pimpinan intelijen pusat adalah Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Asisten Intelijen Panglima Tentara Nasional INDONESIA, Kepala www.djpp.kemenkumham.go.id

Badan Intelijen Strategis, Kepala Badan Intelijen Keamanan, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan dan Direktur Intelijen Imigrasi. 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf d dan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi : a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah; b. mengkoordinasikan bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, dengan meningkatkan peran dan fungsi Kominda; c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di provinsi sebagai jaringan intelijen; dan d. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di provinsi. (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, didelegasikan kepada Kepala Badan Intelijen Daerah selaku pelaksana harian Kominda. 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf baru yakni huruf c dan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1) Tugas dan kewajiban bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi: a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah; b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota sebagai jaringan Intelijen; dan c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional Kominda di kabupaten/kota. (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada unsur intelijen Polisi Republik INDONESIA. www.djpp.kemenkumham.go.id

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1) Kominda dibentuk di provinsi dan kabupaten/kota. (2) Pembentukan Kominda provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur. (3) Pembentukan Kominda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh bupati/walikota. (4) Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiiiki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horizontal. (5) Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan: a. hubungan Kominda provinsi untuk berkoodinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri; dan b. hubungan Kominda kabupaten/kota untuk berkoodinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi. (6) Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan hubungan antar unsur intelijen daerah. 5. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1) Keanggotaan Kominda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan susunan: Ketua : Gubernur. Pelaksana harian : Kepala Badan Intelijen Daerah. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi. Keanggotaan : Unsur Intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional INDONESIA, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Kejaksaan Tinggi, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan dan unsur terkait lainnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

(2) Keanggotaan Kominda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota dengan susunan: Ketua : Bupati / Walikota. Pelaksana Harian : Unsur Intelijen dari Kepolisian Republik INDONESIA. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota. Keanggotaan : Unsur intelijen dari Badan Intelijen Negara, Tentara Nasional INDONESIA, Kepolisian Negara Republik INDONESIA, KeJaksaan Negeri, Imigrasi, Bea dan Cukai, Pajak, Perbankan dan unsur terkait Iainnya. 6. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

(1) Kominda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas: a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi/bahan keterangan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah provinsi mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di provinsi. (2) Kominda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas: a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah; dan b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur pimpinan daerah kabupaten/kota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di kabupaten/kota. www.djpp.kemenkumham.go.id

7. Ketentuan Pasal 8 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kominda provinsi diatur dengan peraturan gubernur. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kominda kabupaten/kota diatur dengan peraturan bupati/walikota. 9. Ketentuan BAB IV dan Pasal 10 diubah, sehingga BAB IV dan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

(1). Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Badan Intelijen Negara melalui Deputi Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kominda di provinsi, kabupaten/kota. (2). Gubernur melakukan pengawasaan terhadap penyelenggaraan Kominda di kabupaten/kota. 10. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas Kominda di Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung Republik INDONESIA, Panglima Tentara Nasional INDONESIA, Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan unsur pimpinan intelijen pusat. (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda di Kabupaten/Kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional INDONESIA dan Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA, serta unsur pimpinan daerah Provinsi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu. (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara Iisan serta dapat melampaui hierarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hierarki.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2011 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2011 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id