Pasal 19

(1) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perusahaan Industri, Perusahaan Kawasan Industri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, lembaga jasa keuangan, institusi pendidikan tinggi, dan/atau organisasi masyarakat dapat melakukan pendaftaran. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui laman ihya.kemenperin.go.id dengan mengunggah dokumen: a. bagi Perusahaan Industri, paling sedikit meliputi:

1. nomor induk berusaha;
2. perizinan berusaha;
3. surat pemberitahuan pajak penghasilan tahun terakhir;
4. bukti akun sistem informasi industri nasional yang dimiliki perusahaan;
5. bukti penyampaian data industri periode terakhir ke sistem informasi industri nasional;
6. dokumen persetujuan lingkungan;
7. laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan 2 (dua) semester terakhir untuk industri menengah dan industri besar; dan
8. profil perusahaan (company profile). b. bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, paling sedikit meliputi:
9. peraturan dan/atau surat keputusan pejabat berwenang terkait organisasi dan tata kerja kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
10. profil kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

c. bagi institusi pendidikan tinggi, paling sedikit meliputi:

1. peraturan dan/atau surat keputusan pejabat berwenang terkait organisasi dan tata kerja institusi pendidikan tinggi; dan
2. profil institusi pendidikan tinggi. d. bagi lembaga jasa keuangan, paling sedikit meliputi:
3. akta pendirian lembaga jasa keuangan atau dokumen sejenis;
4. izin usaha dari otoritas jasa keuangan atau dokumen sejenis; dan
5. profil lembaga jasa keuangan. e. bagi organisasi masyarakat, paling sedikit meliputi:
6. akta pendirian organisasi masyarakat;
7. dokumen pengesahan pendirian yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
8. legalitas perizinan organisasi masyarakat; dan
9. profil organisasi masyarakat. (3) Pendaftaran dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.