Pasal 19

(1) Tingkat keteruraian maksimal Kendaraan Bermotor IKD harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV sampai dengan Lampiran XX Peraturan Menteri ini. (2) Importasi Kendaraan Bermotor IKD untuk proses manufaktur yang tidak memenuhi ketentuan uraian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan ke dalam Pos Tarif masing-masing. (3) Pos Tarif untuk uraian barang dimaksud pada ayat (2) merupakan pos tarif dari Bab 98 Buku Tarif Kepabeanan INDONESIA yang ditentukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.