Pasal 6A

Menteri dapat menarik kembali sebagian dan atau keseluruhan kewenangan sebagaimana dimaksud dan Pasal 2 ayat (1), apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. dinilai tidak mampu melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan; b. tidak dapat melaksanakan kewenangan yang disebabkan perubahan kebijakan Menteri;
c. BKPM mengusulkan penarikan kembali sebagian dan atau keseluruhan kewenangan yang telah diperoleh; dan atau d. BKPM tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2010 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR www.djpp.depkumham.go.id