Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPERA Berlaku

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2010 tentang TATA KEARSIPAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan Umum dalam Peraturan Menteri ini meliputi hal-hal sebagai berikut

  1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

  2. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

  3. Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.

  4. Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaanya menurun.

  5. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik INDONESIA.

  6. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.

  7. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan dan keselamatannya.

  8. Arsip umum adalah arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga.

  9. Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.

  10. Akuisisi arsip statis adalah proses penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan.

  11. Daftar pencarian arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar berisi arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh lembaga kearsipan dan dicari oleh lembaga kearsipan serta diumumkan kepada publik.

  12. Daftar arsip yang selanjutnya disingkat DA adalah daftar yang berisi arsip inaktif yang dimiliki oleh unit kearsipan instansi pencipta arsip, yang digunakan sebagai sarana penyimpanan dan penemuan kembali arsip.

  13. Indeks arsip adalah kata tangkap/tanda pengenal arsip, mengindeks adalah menentukan tanda pengenal arsip melalui kegiatan pengklasifikasian masalah dan judul/kata tangkap pada arsip, yang akan digunakan sebagai petunjuk untuk penyimpanan dan penemuan kembali.

  14. Jaringan informasi kearsipan nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.

  15. Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

  16. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

  17. Lembaga kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.

  18. Meter lilier (ML) adalah ukuran perhitungan jumlah arsip yang ditata secara horizontal (deret kesamping) dalam meter.

  19. Nilai guna arsip ialah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip.

  20. Nilai guna primer adalah nilai arsip didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga/instansi pencipta arsip.

  21. Nilai guna administrasi ialah nilai guna arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga/instansi pencipta arsip.

  22. Nilai guna hukum adalah nilai guna arsip didasarkan pada isi arsip berupa bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum atas hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah.

  23. Nilai guna keuangan adalah nilai guna arsip didasarkan pada isi arsip berupa segala hal ikhwal yang menyangkut transaksi dan pertanggungjawaban keuangan.

  24. Nilai guna ilmiah dan teknologi adalah nilai guna arsip didasarkan pada isi arsip yang mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai akibat/hasil penelitian murni atau penelitian terapan.

  25. Nilai guna sekunder adalah nilai guna arsip didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan lembaga/instansi lain dan atau kepentingan umum di luar lembaga/instansi pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti dan bahan pertanggungjawaban nasional.

  26. Nilai guna kebuktian adalah nilai guna arsip didasarkan pada isi arsip yang memiliki fakta-fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga/instansi itu diciptakan, dikembangkan, diatur, fungsi dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan serta hasil/akibat kegiatannya itu.

  27. Nilai guna informasional adalah nilai guna arsip didasarkan pada isi arsip yang memiliki informasi yang berguna untuk berbagai kepentingan penelitian dan kesejarahan tanpa dikaitkan dengan lembaga/instansi

penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya. 30. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan. 31. Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. 32. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. 33. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. 34. Pola klasifikasi arsip adalah sistem pengelompokkan arsip berdasarkan permasalahan/subjek dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja/satuan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. 35. Sistem kearsipan nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan secara nasional. 36. Sistem kearsipan elektronik adalah suatu sistem kearsipan menggunakan media elektronik yang digunakan dalam rangka pengelolaan arsip secara efektif dan efisien. 37. Tata kearsipan adalah ketatalaksanaan penyelenggaraan kearsipan yang dilaksanakan oleh instansi/organisasi/perusahaan pencipta arsip. 38. Tunjuk silang adalah lembaran formulir yang berisi informasi tentang subjek suatu arsip yang berkaitan atau ada hubungannya dengan subjek arsip atau dokumen lainnya. 39. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

  1. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
BAB 2 — TUJUAN DAN ASAS TATA KEARSIPAN Tujuan

Pasal 2

Tata kearsipan ini bertujuan (1) Menciptakan tertib kearsipan untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran yang diperlukan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perumahan Rakyat. (2) Menciptakan ketersediaan bahan pertanggungjawaban kinerja instansi yang bersumber dari arsip agar dapat mendukung tersedianya bahan pertanggungjawaban nasional, yang merupakan bagian dari memori kolektif bangsa. Asas-Asas Tata Kearsipan

Pasal 3

(1) Tata kearsipan Kementerian dilaksanakan berdasarkan asas sentralisasi dalam kebijakan dan asas desentralisasi dalam pelaksanaan. (2) Asas sentralisasi dalam kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa wewenang dalam penetapan kebijakan tata kearsipan Kementerian Perumahan Rakyat berada pada Menteri Negara Perumahan Rakyat. (3) Sekretaris Kementerian up. Kepala Biro Umum mempunyai wewenang melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat.

Pasal 4

(1) Asas desentralisasi dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi kegiatan pengelolaan arsip aktif dan penyusutan arsip inaktif pada unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. (2) Penetapan kebijakan tata kearsipan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), adalah penyiapan pedoman meliputi tata kearsipan, tata naskah dinas, pola klasifikasi arsip, pedoman penyusutan arsip, jadwal retensi arsip dan petunjuk atau prosedur lain serta pengembangan sistem kearsipan Kementerian Perumahan Rakyat.

(3) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), adalah meliputi koordinasi dalam pengelolaan, pemindahan dan penyerahan arsip, pembinaan dan bimbingan dalam pengelolaan dan pelatihan terhadap sumber daya manusia pelaksana kearsipan, pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB 3 — ORGANISASI KEARSIPAN Unit Kearsipan

Pasal 5

Unit kearsipan instansi Kementerian ditetapkan sebagai berikut (1) Biro Umum u.p. Bagian Administrasi adalah sebagai Unit Kearsipan Kementerian selanjutnya disingkat UKK. (2) Seluruh unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian u.p. Sub Bagian Tata Usaha/Sekretaris/staf yang ditunjuk yang diberi tugas sebagai pelaksana unit kearsipan satuan kerja/unit kerja selanjutnya disingkat UKS. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Kearsipan

Pasal 6

(1) Tugas dan tanggung jawab UKK adalah melakukan pengelolaan arsip inaktif di lingkungan Kementerian, penyiapan arsip statis yang akan diserahkan ke lembaga kearsipan serta pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian. (2) Tugas dan tanggung jawab UKS adalah melakukan pengelolaan arsip aktif di lingkungan masing-masing unit kerja/satuan kerja, pemindahan arsip inaktif secara berkala sesuai JRA kepada UKK. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengolah

Pasal 7

(1) Tugas dan tanggung jawab unit pengolah adalah melakukan pengolahan informasi yang terkandung dalam naskah dinas atau arsip untuk ditindaklanjuti sesuai tujuan naskah, disposisi dan atau arahan pimpinan Kementerian, pimpinan unit kerja/satuan kerja dalam rangka penciptaan arsip sebagai sarana komunikasi tertulis dalam kedinasan. (2) Unit pengolah di lingkungan Kementerian adalah seluruh unit kerja/satuan kerja pencipta arsip terdiri atas

a. pimpinan pengolah b. pelaksana pengolah c. tata usaha pengolah (3) Pimpinan pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah para pejabat penanggungjawab langsung yang diberi tugas dari Menteri/pimpinan unit kerja/pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengolahan dan tindak lanjut naskah/arsip dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kementerian/unit kerja/satuan kerja. (4) Pelaksana pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah para pejabat bawahan langsung dari para pimpinan pengolah pada masing- masing unit kerja/satuan kerja, yang diberi tugas dari masing-masing pimpinan pengolah untuk menyiapkan konsep/rancangan penyelesaian/tindak lanjut naskah/arsip. (5) Tata usaha pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah para kasubbag tata usaha/sekretaris/staf yang ditunjuk yang ditugaskan untuk mengurus proses pengolahan dan tindak lanjut naskah/arsip baik dari pimpinan pengolah maupun pelaksana pengolah pada masing-masing unit kerja/satuan kerja. Struktur Organisasi Kearsipan

Pasal 8

Struktur organisasi kearsipan Kementerian dan organisasi kearsipan unit kerja/satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 adalah terlampir pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB 4 — PENGELOLAAN ARSIP Pengelolaan Arsip Aktif

Pasal 9

(1) Setiap unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat dalam melakukan kegiatan penciptaan arsip agar dilakukan dengan baik dan benar sesuai norma, standar, prosedur dan kaidah kearsipan yang berlaku. (2) Setiap unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai pencipta arsip wajib mendokumentasikan proses pembuatan dan penerimaan arsip secara akurat.

(3) Setiap unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat sebagai pencipta arsip wajib menyimpan, menjaga keutuhan, keamanan dan keselamatan arsip aktif. (4) Setiap unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat wajib mengelola dan mengatur dalam perjanjian kerja dengan pihak ketiga yang diberi pekerjaan dengan sumber dana APBN, agar setelah selesai pekerjaannya, menyerahkan arsip yang tercipta dari pekerjaan tersebut kepada unit kerja/satuan kerja pemberi pekerjaan. (5) Setiap pejabat/petugas yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan arsip aktif wajib menjaga, memelihara dan mengamankan arsip, baik secara fisik maupun informasinya dan dilarang menyampaikan fisik dan atau isi informasinya kepada pihak yang tidak berhak sesuai ketentuan yang berlaku. (6) Pejabat dan atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dapat dikenakan sanksi administratif dan atau pidana. (7) UKS dapat memberikan pelayanan peminjaman arsip aktif yang memiliki sifat tertutup, pelaksanaannya dilakukan hanya untuk kepentingan dinas, dengan ketentuan a. peminjaman dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas pokok di bidang yang terkait dengan subjek arsip yang bersangkutan dan atau pejabat lain yang berkaitan dengan subjek/masalah tersebut. b. peminjaman arsip inaktif dapat dilayani setelah mendapat ijin dari pemilik arsip/unit pengolah. c. setiap peminjaman arsip aktif harus mengisi formulir peminjaman rangkap 3, sebagaimana terlampir pada Lampiran 7-i yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. (8) Setiap unit kerja/satuan kerja up. UKS di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat wajib melakukan penataan berkas kerja yang telah selesai prosesnya dan membuat daftar arsip aktif sebagaimana bagan flowchart pengelolaan arsip terlampir pada Lampiran 7-a yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. (9) Dalam prosedur penataan arsip, prosesnya dilakukan menggunakan sistem klasifikasi arsip, indeks dan tunjuk silang. (10) Tata cara indeks dan tunjuk silang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terlampir pada Lampiran 2 Peraturan Menteri ini.

(11) Tata cara pengelolaan meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan peminjaman sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) terlampir pada Lampiran 3 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. Pengelolaan Arsip Inaktif

Pasal 10

(1) Pengelolaan arsip inaktif di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat dilakukan oleh UKK meliputi kegiatan penataan arsip inaktif; pengolahan; penyajian dan pelayanan peminjaman; pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna; penyiapan arsip statis yang akan diserahkan ke lembaga kearsipan. (2) UKK dapat memberikan pelayanan peminjaman arsip inaktif, yang memiliki sifat tertutup, pelaksanaannya dilakukan hanya untuk kepentingan dinas, dengan ketentuan a. peminjaman dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas pokok di bidang yang terkait dengan subjek arsip yang bersangkutan dan atau pejabat lain yang berkaitan dengan subjek/masalah tersebut; b. peminjaman arsip inaktif dapat dilayani setelah mendapat ijin dari Kepala Biro Umum Up. Kepala Unit Kearsipan Kementerian; c. setiap peminjaman arsip harus mengisi formulir peminjaman rangkap 3, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 7-j yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. (3) Tata cara pengelolaan dan peminjaman arsip inaktif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) adalah terlampir pada Lampiran 3 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB 5 — ARSIP VITAL

Pasal 11

(1) Guna melindungi, mengamankan dan menyelamatkan arsip vital yang ada di lingkungan Kementerian wajib dilakukan upaya perlindungan, pengamanan dan penyelamatan arsip vital. (2) Tata Cara perlindungan, pengamanan dan penyelamatan arsip vital Kementerian adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran 4 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB 6 — PRASARANA DAN SARANA KEARSIPAN

Pasal 12

(1) Dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat perlu disediakan prasarana dan sarana fisik kearsipan sesuai dengan standar kearsipan untuk pengelolaan arsip dinamis. (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas a. prasarana dan sarana arsip aktif meliputi filling kabinet, lemari arsip (roll o’ pact), rak besi (konvensional), odner, boks, folder/map, out Indikator, guide/sekat; b. prasarana dan sarana arsip inaktif meliputi gedung/ruang simpan, rak besi (konvensional), boks, folder/map, out Indikator, kartu tunjuk silang, formulir peminjaman arsip dan daftar arsip. (3) Prasarana dan sarana fisik kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan b adalah terlampir dalam Lampiran 5 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 7 — PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

(1) Sumber daya manusia yang diberikan tugas untuk pengelolaan arsip dinamis disamping persyaratan jabatan sesuai ketentuan kepegawaian bagi yang menjabat struktural, perlu diberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang kearsipan. (2) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian yang berminat menjadi ”Arsiparis” perlu diberikan pendidikan dan pelatihan khusus di bidang kearsipan melalui pendidikan dan pelatihan ”Arsiparis” tingkat terampil untuk yang memiliki pendidikan terakhir D3 dan pendidikan dan pelatihan arsiparis tingkat ahli bagi yang memiliki pendidikan terakhir Sarjana. (3) Program peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia kearsipan Kementerian disusun oleh Sekretaris Kementerian u.p. Kepala Biro Umum bekerjasama dengan Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Kementerian. (4) Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan Kementerian diselenggarakan oleh Biro Umum bekerjasama dengan kepala Biro Hukum, Kepegawaian dan Humas serta Arsip Nasional Republik INDONESIA.

BAB 8 — PENGAWASAN KEARSIPAN

Pasal 14

(1) Pengawasan pelaksanaan tata kearsipan di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat dilakukan oleh Sekretaris Kementerian u.p. Kepala Biro Umum. (2) Pengawasan sehari-hari pada unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat terhadap pelaksanaan tata kearsipan dilakukan oleh para pimpinan unit kerja/satuan masing-masing.

BAB 9 — PENYUSUTAN ARSIP

Pasal 15

(1) Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip di lingkungan Kementerian dengan cara a. memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah/UKS kepada UKK secara berkala berdasarkan JRA; b. memusnahkan arsip yang tidak memiliki nilai guna sesuai ketentuan yang berlaku; c. menyerahkan arsip statis dari Kementerian/UKK kepada ANRI. (2) Setiap unit kerja/satuan kerja u.p. UKS di lingkungan Kementerian wajib menyerahkan arsip inaktif yang sudah tidak dipergunakan lagi kepada UKK secara berkala berdasarkan JRA sebagaimana flowchart penyusutan arsip pada Lampiran 7-b yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peratuan Menteri ini. (3) Arsip yang sudah mencapai masa statis, yang memiliki nilai guna kesejarahan yang berketerangan permanen dan telah diverifikasi oleh ANRI yang terdapat pada Kementerian u.p. UKK, wajib diserahkan kepada ANRI. (4) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan terhadap arsip yang a. tidak memiliki nilai guna; b. telah habis retensinya dan berketerangan musnah berdasarkan JRA; c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

(5) Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ijin tertulis dari a. Menteri, BPK dan ANRI untuk arsip keuangan; b. Menteri, BKN dan ANRI untuk arsip kepegawaian; c. Menteri untuk arsip lainnya/non keuangan dan non kepegawaian. (6) JRA yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penyusutan arsip di lingkungan Kementerian akan ditetapkan dengan pedoman tersendiri. (7) Tata cara penyusutan arsip sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), sampai dengan ayat (5) adalah terlampir dalam Lampiran 6 yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini. (8) Dalam pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip menggunakan formulir a. berita acara pemindahan arsip inaktif dan daftar arsip inaktif; b. berita acara pemusnahaan arsip dan daftar arsip yang dimusnahkan; c. berita acara penyerahan arsip statis dan daftar arsip statis yang diserahkan. (9) Formulir yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah terlampir pada Lampiran 7-c,7-d,7-e,7-f,7-g, dan 7-h yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Tujuan penyusutan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah (1) meningkatkan efisiensi ruangan dan peralatan. (2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, karena arsip yang disimpan adalah yang mempunyai nilai guna lebih tinggi. (3) memudahkan dalam menemukan kembali bila sewaktu-waktu diperlukan sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi yang bersumber dari bahan arsip secara cepat, tepat dan akurat. (4) terjaminnya penyelamatan arsip yang bernilai guna dan sebagai bahan pertanggungjawaban instansi.

BAB 10 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pengendalian, pemantauan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat ini dilakukan oleh Biro Umum - Sekretariat Kementerian.

Pasal 18

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2010 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

SUHARSO MONOARFA

Diungangkan di Jakarta Pada tanggal 20 Juli 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENGINGAT

secara fisik tidak memungkinkan bagian dari naskah/arsip disimpan dalam satu tempat yang sama.

Cara Pengisian Kartu Tunjuk Silang

  1. Indeks : Diisi indeks subjek yang terdapat dalam Arsip/DA.
  2. Kode : Diisi kode KA yang subjeknya sesuai dengan indeks.
  3. Uraian : Diisi uraian singkat isi arsip/uraian pada DA.
  4. No. DA : Diisi nomor urut arsip tersebut pada DA.
  5. Tahun : Diisi tahun arsip yang tercantum dalam DA.
  6. Boks/Rak : Diisi nomor boks dan nomor rak tempat simpan arsip.
  7. Indeks : Diisi indeks dari Arsip di lokasi lain yang terkait dengan arsip yang ditunjuk silangkan.
  8. Kode : Diisi kode KA yang terdapat pada arsip yang ditunjuk silangkan.
  9. Isi ringkasan : Diisi ringkasan/isi uraian isi arsip yang ditunjuk silangkan.
  10. No.DA : Diisi nomor urut arsip tersebut pada DA yang ditunjuk silangkan.
  11. Tahun : Diisi tahun arsip yang tercantum dalam DA.
  12. Tempat simpan : Diisi tempat simpannya, boks nomor berapa, rak nomor berapa, dan sebagainya.

Contoh Kartu Tunjuk Silang

LAMPIRAN - 3 PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 08 TAHUN 2010

TATA CARA PENGELOLAAN ARSIP

Untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip yang efektif dan efisien perlu diatur sesuai daur hidup arsip, bahwa kehidupan arsip dimulai dari awal sampai akhir yaitu meliputi tahapan penciptaan, distribusi, penggunaan, penataan/penyimpanan arsip aktif, pemindahan arsip inaktif, penataan/penyimpanan arsip inaktif, pemusnahan arsip yang tak bernilai guna dan penyerahan/penyimpanan arsip statis permanen.

Pengelolaan arsip pada tahap penciptaan, distribusi dan penggunaan adalah merupakan kegiatan dari ”Tata Naskah Dinas”, sedangkan yang akan diuraikan disini adalah kegiatan pengelolaan arsip mulai dari penataan/penyimpanan arsip aktif sampai dengan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan.

Arsip sebagai berkas kerja, jika telah selesai prosesnya perlu dilakukan pemberkasan sesuai dengan prosedur dan standar acuan yang berlaku di lingkungan Kementerian. Tahap pengelolaan arsip aktif sampai dengan penyerahan arsip statis ke lembaga kearsipan adalah meliputi kegiatan sebagai berikut

A. Penataan, peminjaman dan penemuan kembali arsip aktif A.1. Penataan arsip aktif A.2. Prosedur peminjaman arsip aktif A.3. Penemuan kembali arsip aktif B. Pemindahan, penataan dan peminjaman arsip inaktif B.1. Pemindahan arsip inaktif B.2. Penataan arsip inaktif B.3. Prosedur peminjaman arsip inaktif C. Pemeliharaan, perawatan dan pengamanan arsip inaktif C.1. Pemeliharaan lingkungan arsip inaktif C.2. Pemeliharaan dan perawatan fisik arsip inaktif C.3. Restorasi C.4. Pemeliharaan dan pengamanan informasi arsip inaktif

A. PENATAAN, PEMINJAMAN DAN PENEMUAN KEMBALI ARSIP AKTIF

Naskah berkas kerja baik yang diterima dari luar instansi maupun yang dibuat/diciptakan sendiri, setelah selesai prosesnya perlu segera dilakukan pemberkasan dan disimpan. Pemberkasan naskah/arsip aktif dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian, sedangkan pemberkasan arsip inaktif dilakukan secara terpusat oleh Unit Kearsipan Kementerian (UKK), Biro Umum, Sekretariat Kementerian Perumahan Rakyat. Kegiatan penyimpanan arsip sesuai prosesnya tentunya harus terlebih dahulu dilakukan kegiatan penataan dan pemberkasan yang harus dilakukan sejak awal penciptaan arsip (lihat flowchart pada lampiran 7a halaman 66).

A.1. PENATAAN ARSIP AKTIF a. Dasar

  1. Penataan berkas dilakukan dengan cara yang sistematis dan logis berdasarkan klasifikasi arsip, indeks arsip, indeks berkas dan tunjuk silang.
  2. Penataan berkas dapat dilakukan berdasarkan - kesamaan urusan ( dosir);
  • kesamaan masalah ( rubrik); dan - kesamaan jenis (seri).
  1. Penataan berkas dilakukan sesuai kebutuhan kerja
  2. Klasifikasi arsip yang digunakan berdasarkan fungsi dan kegiatan

b. Peralatan

  1. Folder Folder dengan tab ke-empat, adalah untuk tempat menyimpan surat/arsip. Tab pada folder digunakan untuk mencantumkan judul dan kode klasifikasi. Bentuk folder terdiri dari folder dengan tab diatas dan folder dengan tab disamping.
  2. Sekat - sekat bertab pertama digunakan untuk penunjuk subjek pokok.
  • sekat bertab kedua digunakan untuk penunjuk sub subjek.
  • sekat bertab ketiga digunakan untuk penunjuk sub-sub subjek.

Bentuk sekat/guide terdiri dari - sekat dengan tab diatas, dipergunakan untuk penataan berkas di dalam filing kabinet - sekat dengan tab disamping, dipergunakan untuk penataan berkas dalam almari atau rak arsip. 3. Filling kabinet Laci-laci yang digunakan menggunakan penekan/penegak folder (bukan gawang seperti untuk map gantung).

  1. Rak Ukuran kedalaman rak 40 cm, ukuran tinggi tiap-tiap tingkat 35 cm dan menggunakan alat penegak.

c. Penataan Berkas

  1. Mengelompokkan Arsip a. Berkas kerja yang terdiri atas surat/naskah masuk dan keluar yang telah selesai prosesnya dilakukan pemilahan. Dalam proses pemilahan dapat dipisahkan bahan-bahan non surat/naskah/arsip seperti amplop, map dan lainnya yang tidak mengandung informasi penting dapat dimusnahkan. b. Memeriksa kelengkapan surat/naskah tersebut, apakah lampirannya sudah lengkap dan sesuai dengan isi surat/naskah. Apabila surat/naskah yang lampiran misalnya berupa foto, peta, CD, atau lainnya yang tidak memungkinkan untuk disimpan dalam folder maka dapat disimpan ditempat khusus untuk menyimpan bahan tersebut dan perlu dibuatkan tunjuk silang. c. Mengelompokkan arsip berdasarkan kesamaan urusan; kesamaan subjek dan atau kesamaan jenis sesuai kebutuhan kerja.

  2. Pengelompokkan berdasarkan kesamaan urusan

Surat/naskah/arsip yang saling berkaitan dalam satu kegiatan pekerjaan disatukan dalam satu himpunan berkas. Disusun secara kronologis menurut tanggal sesuai proses kegiatan. Biasanya untuk arsip proyek disusun berdasarkan kesamaan urusan.

  1. Pengelompokkan berdasarkan kesamaan masalah/subjek

Surat/naskah/arsip yang masalah/subjeknya sama dihimpun dalam satu himpunan berkas. Penyusunannya diurutkan berdasarkan indeks arsip/dokumen apabila indeksnya berupa kata, susunan arsip diatur menurut urutan abjad; apabila indeksnya berupa angka ( nomor), susunan arsip diatur menurut urutan angka.

  1. Pengelompokkan berdasarkan kesamaan jenis

Arsip-arsip yang jenisnya sama, seperti produk pengaturan dihimpun dalam satu kelompok sesuai dengan bentuk formatnya, misalnya UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, Peraturan Menteri, Keputusan, Surat Edaran dsb.

Penyusunan diatur berdasarkan indeks arsip/dokumen yaitu :

  • nomor dari produk pengaturan yang disusun menurut urutan nomor dan tahun.
  • subjek/persoalan dari produk pengaturan disusun menurut urutan abjad indeks.

Apabila jumlah arsip terlalu banyak dan tidak muat dalam satu folder dapat menggunakan beberapa folder dengan pemberian judul folder sesuai isi yang terkandung didalamnya.

  1. Menentukan Kode Klasifikasi, Indeks dan Tunjuk Silang

a. Menentukan Kode Klasifikasi

Menentukan kode klasifikasi dilakukan khususnya untuk naskah/arsip surat masuk dari luar dan arsip surat keluar yang belum ada kode klasifikasinya. Untuk surat keluar yang sudah memiliki kode klasifikasi tentunya tinggal mengelompokkan menurut kode klasifikasinya.

Untuk menentukan kode klasifikasi surat/arsip perlu dilakukan

  • Baca seluruh isi surat (surat masuk maupun surat keluar).

  • Ambil kesimpulan tentang pokok isi surat; dari kesimpulan pokok isi surat diperkirakan menyangkut subyek apa saja (mungkin lebih dari satu subyek).

  • Cek/telusuri untuk menemukan kode-kode dari subyek yang diperkirakan, periksa kode bersangkutan pada Pola Klasifikasi untuk memastikan kebenaran dari subyek yang dipilih.

  • Tentukan subyek pokok dari surat tersebut, yaitu dengan memilih salah satu subyek pokok dari Pola Klasifikasi yang ada hubungan terdekat dengan isi surat/arsip.

  • Temukan kode dari sub-subyek dan sub-sub subjek yang terpilih yang paling sesuai dengan isi/persoalan dari surat.

  • Apabila di dalam Pola Klasifikasi tidak/belum terdapat sub-sub subyek yang tidak dapat mencakup sepenuhnya masalah (isi), maka ambil sub-sub subyek/kode yang paling dekat cakupannya.

b. Menentukan Indeks

  • Kata tangkap yang akan dijadikan indeks, dapat ditentukan dari nama orang, badan, tempat, urusan, angka, geografi dan sebagainya.

  • Indeks surat/arsip dicatat dengan pensil pada kanan bawah surat/arsip.

  • Apabila dalam surat/arsip tersebut terdapat lebih dari satu urusan/subjek yang berbeda, maka urusan/subjek utama yang dijadikan indeks dan dicatat pada surat/arsip. Cara penentuan indeks lihat halaman 17 s/d 21.

c. Menentukan Tunjuk Silang

  • Tunjuk silang dipergunakan apabila ada bagian dari arsip/dokumen yang penyimpanannya tidak dapat disatukan karena alasan bentuk fisik yang spesifik sehingga memerlukan penyimpanan secara terpisah ditempat khusus.

  • Tunjuk silang dipergunakan apabila adanya keterkaitan suatu berkas arsip dengan berkas lainnya yang letaknya terpisah.

  • Tunjuk silang dipergunakan juga untuk arsip yang memiliki dua kata tangkap atau lebih atau yang menunjukkan pada penamaan/istilah yang berbeda namun mempunyai arti yang sama. Cara pengisian tunjuk silang lihat halaman 22.

  1. Penataan Arsip kedalam Folder

Contoh 1 : Penataan arsip permohonan Subsidi Perumahan dari Koperasi Mardatillah (untuk para anggota) kepada Kementerian Perumahan Rakyat.

a. b. Dalam berkas permohonan perorangan anggota Koperasi Mardatillah memiliki data nomor perjanjian kredit dengan ”Koperasi Mardatillah” yang dapat digunakan sebagai indeks arsip perorangan.

Jika indeksnya berupa nomor maka penataan arsipnya adalah diurutkan dari nomor terkecil ditempatkan paling dulu pada folder diikuti nomor berikutnya sampai habis misalnya dari nomor 01 s/d 25 dalam folder pertama. Jika arsipnya masih ada dapat ditambah dengan folder baru yang diisi nomor 26 s/d 50 dalam folder kedua.

c. Pada tab folder pertama diberi judul baris pertama nama ”Koperasi Mardatillah” baris kedua nomor 01 s/d 25. Kemudian pada tab folder kedua diberi judul baris pertama ”Koperasi Mardatillah” dan baris kedua nomor 26 s/d 50. 4. Penataan sekat penunjuk Sekat/guide penunjuk setelah ditandai, ditata di dalam filling kabinet/rak dalam urutan seperti pada “Pola Klasifikasi” sebagai berikut

a. sekat penunjuk subjek pokok ditempatkan pada urutan pertama (paling depan).

b. sekat penunjuk sub subjek pertama ditempatkan langsung di belakang sekat subjek pokok.

c. sekat-sekat penunjuk sub-sub subjek dari sub subjek pertama ditempatkan di belakang sekat sub subjek pertama.

d. sekat penunjuk sub subjek kedua ditempatkan di belakang sub-sub subjek terakhir dari sub subjek pertama disusul dengan sekat-sekat sub- sub subjek dari sub-subjek kedua, disusul seterusnya dengan sekat- sekat subjek ketiga beserta sekat-sekat sub subjeknya, dan demikian seterusnya.

  1. Penempatan Folder dibelakang sekat penunjuk

Sebagai contoh apabila penataan sekat penunjuk pada angka 4 diatas adalah

      • Subjek pertama Sub-Subjek pertama Sub-sub subjek pertama PB Pembiayaan 06 Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan 03 Fasilitasi Bantuan Pembiayaan Perumahan Swadaya Peningkatan Kualitas

Arsip yang telah tersusun dalam folder 1 dan 2 sebagaimana angka 3 tersebut diatas ditempatkan dibelakang sekat sub-sub subjek pertama yang menggunakan kode klasifikasi PB 06 03

a. b.

Folder pertama berisi arsip urut berdasarkan indeks nomor 1 s/d 25 dengan judul Koperasi Mardatillah No. 1 s/d 25 Folder kedua yang berisi arsip urut berdasarkan indeks nomor 26 s/d 50 dengan judul Koperasi Mardatillah No. 26 s/d 50

Demikian seterusnya bahwa penempatan arsip yang telah dimasukkan kedalam folder tinggal menempatkan foldernya berdasarkan klasifikasi yang terkandung dalam arsip sesuai dengan klasifikasi yang tertulis pada tab pada sub-sub subjek berikutnya.

A.2. PROSEDUR PEMINJAMAN ARSIP AKTIF Arsip aktif pada hakekatnya masih tersimpan pada unit pengolah atau tata usaha unit pengolah selaku UKS, sehingga peminjaman arsip aktif merupakan kewenangan sepenuhnya dari pencipta/pemilik arsip yang ada pada setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat. Untuk kepentingan dinas dapat dilakukan peminjaman arsip aktif dengan prosedur sebagai berikut a. setiap peminjam arsip aktif harus mengisi formulir peminjaman yang disediakan oleh UKS yang memuat • identitas peminjam (nama dan unit kerjanya); • uraian arsip; • kode klasifikasi; • jumlah arsip berapa halaman; • tanggal peminjaman; • tanggal pengembalian; • formulir peminjaman ditandatangani oleh pengguna arsip minimal pejabat eselon III dan ditandatangani oleh penanggung jawab UKS; b. pejabat UKS sebelum memberikan arsip yang akan dipinjam terlebih dahulu meminta ijin pimpinan unit pengolah/pemilik arsip, jika diijinkan maka permohonan dapat dilanjutkan prosesnya;

c. formulir peminjaman arsip dibuat rangkap tiga yang berfungsi sebagai bukti peminjaman sebagai berikut • lembar pertama untuk peminjam; lembar kedua sebagai tanda bukti peminjaman arsip dan disimpan dalam kotak pengendali peminjaman arsip; • lembar ketiga (disimpan) sebagai pengganti arsip;

• untuk arsip yang bersifat rahasia hanya dapat dipinjam dan tidak dapat digandakan serta dibaca di ruang kerja tata usaha pengolah/pemilik arsip atas ijin pejabat yang berwenang, kecuali untuk keperluan penyidikan dalam kasus hukum; • arsip rahasia untuk keperluan penyidikan dalam kasus hukum sebelum dipinjamkan harus terlebih dahulu dialih mediakan (pindai).

d. jangka waktu peminjaman arsip aktif maksimal 1 minggu (5 hari kerja) dan apabila masih diperlukan dapat diperpanjang s/d 2 minggu;

e. arsip yang akan dipinjamkan diteliti oleh pejabat UKS apakah sudah lengkap dan pada saat kembali, harus diteliti kembali apakah kondisi dan kelengkapannya masih sama seperti sebelum dipinjamkan;

f. apabila arsip yang dipinjam telah melampaui batas waktu peminjaman, petugas UKS, wajib mengingatkan pihak peminjam. Contoh formulir peminjaman arsip aktif lihat lampiran 7i halaman 74.

A.3. PENEMUAN KEMBALI ARSIP AKTIF

Untuk menemukan kembali arsip yang telah dilakukan penataan di dalam simpanan berkas akan dengan mudah dapat ditemukan kembali antara lain dengan memberikan tentang ciri-ciri arsip yang dicari antara lain : subjek arsip, kode, asal arsip, isi pokok atau indeksnya. Apabila arsip aktif yang disimpan telah didata dan dibuat “Daftar Arsip Aktif” maka akan lebih mudah untuk pencarian kembali, namun demikian apabila ciri-ciri arsip yang dicari dapat diketahui lebih banyak maka akan lebih mudah untuk pencarian kembali.

  1. Menemukan arsip aktif

Arsip aktif ditata di Unit-Unit Kerja dan Tata Usaha Pengolah, dilakukan oleh mereka yang terlibat pengolahan masalah; baik langsung/tidak langsung; serta seringnya menggunakan arsip maka penemuan kembali akan lebih mudah apabila penataan berkasnya dilakukan menurut Pola Klasifikasi Arsip.

Untuk menemukan kembali arsip yang telah ditata perlu dilakukan melalui langkah sebagai berikut

a. ketahui kode masalahnya; b. temukan sekat penunjuk yang berkode dimaksud; c. temukan folder berkode di atas, cari folder yang dimaksud melalui judulnya; d. bila folder dicari ketemu tarik folder keatas setinggi 2/3 bagian tinggi folder (tidak perlu dicabut keluar dari laci filling kabinet); e. di dalam folder temukan arsip yang diperlukan melalui indeksnya; f. selama arsip di luar folder tempatnya digantikan dengan “Lembar Keluar” sebagai tanda bahwa arsip yang bersangkutan sedang dipergunakan; g. pada “Lembar Keluar” diberi catatan tentang dimana arsip bersangkutan saat itu berada; h. bila yang keluar (dipergunakan) satu folder/file tempatnya digantikan dengan sekat (guide) atau folder keluar.

  1. Penempatan kembali arsip ke dalam folder/file

a. Teliti apakah arsip masih tetap seperti keadaan sewaktu diambil keluar. b. Temukan “Lembar Keluar” daripada arsip bersangkutan. c. Kembalikan arsip pada tempat semula. d. Bila yang akan dikembalikan satu folder temukan dan cabut sekat keluarnya.

  1. Arsip tidak diketemukan

Tidak diketemukannya arsip dalam berkas/file mungkin arsip memang hilang atau salah penempatannya. Sebelum memastikan arsip yang dimaksud hilang, perlu dilakukan usaha pencarian sebagai berikut - cabut folder file dimaksud keluar dari laci, periksa lebih teliti mungkin arsip dimaksud terlipat dan tertindih di dasar folder;

  • periksa satu dua lembar folder terdekat (depan belakang) dengan folder yang seharusnya arsip yang dicari berada; periksa dasar laci filling kabinet;
  • periksa folder-folder yang kode dan judulnya mirip dengan kode dan judul dari pada folder yang diperlukan;
  • kesalahan menempatkan arsip mungkin terjadi karena kurang teliti dalam membaca tulisan, serta memasukkan arsip ke dalam folder;
  • penulisan angka dan huruf yang kurang cermat dapat menimbulkan kemiripan terutama yang ditulis tangan.

B. PEMINDAHAN, PENATAAN DAN PEMINJAMAN ARSIP INAKTIF

Kegiatan penyimpanan arsip inaktif adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh UKK, sebagai Record Center Kementerian. UKS di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat sesuai ketentuan JRA berkewajiban untuk melakukan pemindahan arsip yang sudah masuk kategori inaktif kepada UKK untuk selanjutnya disimpan sebagai arsip inaktif pada UKK.

... B.1. PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF

Pada setiap akhir tahun secara berkala petugas UKS perlu melakukan pengecekan terhadap arsip-arsip aktif yang disimpannya apakah diantaranya telah termasuk dalam kelompok arsip yang sudah inaktif. Jika ternyata terdapat beberapa berkas arsip memang sudah termasuk inaktif, maka dapat dibuatkan ”Daftar Arsip” untuk arsip inaktif yang akan dipindahkan ke UKK.

Penyerahan arsip inaktif dari UKS kepada UKK dilakukan sebagai berikut

  1. dibuat ”Daftar Arsip inaktif” yang akan dipindahkan;
  2. dibuat ”Berita Acara Serah Terima Arsip Inaktif” yang ditandatangani oleh Kasubbag Tata Usaha selaku Pejabat UKS diketahui oleh pejabat yang berwenang/pejabat pemilik arsip atau yang mewakili dan Kepala Biro Umum u.p. Kepala Bagian Administrasi selaku Pejabat UKK. Formulir ”Berita Acara Serah Terima Arsip Inaktif” dan ”Daftar Arsip Yang Dipindahkan” lihat lampiran 7c dan 7d pada halaman 68 dan 69.

B.2. PENATAAN ARSIP INAKTIF Arsip inaktif disimpan di UKK, ditata menurut ”Pola Klasifikasi”, karena arsip jumlahnya sangat besar serta penggunaannya tidak sesering arsip aktif maka tempat penyimpanannya menggunakan boks yang disimpan pada rak konvensional a. PENATAAN ARSIP INAKTIF TERTATA

  1. Peralatan a. Folder b. Boks - Ukuran kecil ; panjang 37,5 cm, lebar 9 cm, tinggi 26,5 cm;
  • Ukuran besar; panjang 37,5 cm, lebar 19 cm, tinggi 26,5 cm. c. Rak besi konvensional yang berdaya tampung besar yang dalamnya 40 cm, tinggi tingkatannya 35 cm.

Untuk penataan arsip inaktif tidak memerlukan sekat penunjuk subjek, karena boks-boks itu sendiri sekaligus sebagai sekat penunjuk. 2. Penataan Berkas a. Berkas arsip-arsip di dalam folder ditata dalam susunan seperti pada arsip aktif lengkap dengan kode dan indeksnya. Pada tab folder tetap diberi kode dan judul seperti pada arsip aktif. b. Sekelompok folder mengenai subjek yang sama dari tahun yang sama dimasukkan ke dalam boks karton dalam urutan abjad judul folder.

Pada kotaknya di tempat tertentu diberi tanda kode klasifikasi, judul (nama proyek/lokasi/pekerjaan/urusan) sesuai dengan isi berkasnya serta tahun. Bila sesuatu masalah (kode) memerlukan lebih dari satu kotak maka masing-masing diberi tanda serupa. Setiap boks diberi nomor urut. Dalam setiap subyek pokok penomoran kotak dimulai dari nomor urut satu (1). Setiap kotak hanya diisi dengan folder-folder tentang satu subjek (satu macam kode) dari tahun yang sama. Setiap folder di dalam kotak diberi nomor sesuai dengan nomor kotaknya. Kotak tidak boleh diisi terlalu penuh, harus ada kelonggaran/ruang gerak antara 1,5 – 2 cm, untuk memudahkan memasukan dan mengeluarkan folder. 2.3 Kotak yang sudah berisi dan diberi tanda, ditata di dalam rak berderet (lateral) urut nomor dari kiri ke kanan. Jumlah kotak dalam setiap rak sama. Penempatan kotak-kotak dari subjek pokok lain harus dimulai dari rak yang lain. Pada satu tingkat rak tidak boleh diisi dengan kotak-kotak dari dua (2) subjek pokok yang berlainan.

b. PENATAAN ARSIP INAKTIF KACAU Pada dasarnya penataan arsip seharusnya dilakukan pada saat naskah berkas kerja telah selesai prosesnya langsung dilakukan penataan berdasarkan klasifikasi arsip, sehingga jika telah sampai saatnya arsip menjadi inaktif maka tinggal memindahkan ke Unit Kearsipan dengan membuat Daftar Arsip dan Berita Acara serah terima arsip inaktif. Namun apabila arsip tidak dilakukan penataan berdasarkan klasifikasi sejak masih aktif maka yang terjadi adalah

  1. Arsip hanya disimpan secara tradisional biasanya dalam map atau odner.

  2. Untuk mencari kembali arsip jika diperlukan, menggunakan buku agenda sebagai alat bantu dengan cara mencari nomor urut dan jenis naskah/arsip.

  3. Sering terjadi pada buku agenda ditemukan nomor dan jenis naskah/arsip, namun ketika dicari arsipnya tidak ditemukan pada odner atau kalaupun ada ditemukan namun bukan yang aslinya.

  4. Penempatan naskah/arsip pada odner sering terjadi letaknya tidak berurutan lagi sesuai nomor registrasi pada buku agenda, sehingga sulit untuk menemukan dengan cepat.

  5. Buku agenda setiap akhir tahun akan disimpan dan diganti dengan buku agenda baru dengan nomor 1 (satu) lagi pada awal tahun demikian pula odnernya.

  6. Buku agenda sudah menggunakan yang baru namun odner masih menggunakan yang lama sehingga menyatu misalnya nomor urut 1 s/d 250 tahun lalu dan nomor 1 s/d 200 pada tahun berikutnya. Apabila arsip-arsip tersebut yang terdapat pada Unit Pengolah/atau para Kasubag Tata Usaha/Sekretaris/Petugas Tata Usaha pada Unit-Unit Kerja atau Satuan Kerja, maka bila telah masuk retensi arsip menjadi Inaktif, maka harus dilakukan penataan dengan tahapan sebagai berikut

  7. Persiapan a. Pengadaan Peralatan - Folder - Boks - Fisis b. Apabila volume arsipnya banyak dan berdebu dan kotor dapat dilakukan fumigasi

  8. Pelaksanaan a. Pemilahan - Sortir/penyiangan terhadap arsip yang duplikasi, non arsip dan arsip.

  • Pengelompokkan atas dasar kurun waktu, asal usul, masalah, bentuk fisik. b. Pendaftaran - Pendiskripsian/pemerian arsip (mencatat informasi arsip pada lembar fisis) - Mengelompokkan fisis - Membuat skema (Rencana Penyimpanan) - Manuver fisik arsip dan masukkan kedalam folder serta tulis indeks dan klasifikasi arsip.
  • Penomoran definitif Folder dan Penomoran Boks dengan Label c. Pembuatan Daftar Arsip d. Penilaian Arsip.
  1. Penyimpanan a. Masukan folder berisi arsip kedalam boks yang indeksnya sesuai dengan kode klasifikasi dan nomor boks sebagaimana tercantum dalam DA. b. Simpan dan susun boks kedalam rak secara berurutan sesuai kode rak sebagaimana tercantum dalam DA. c. Unit Kearsipan Satuan Kerja/Unit Kerja setelah membuat DA dan Berita Acara selanjutnya fisik arsipnya yang sudah tertata dalam folder dan boks dapat diserahterimakan kepada Unit Kearsipan Kementerian.

B.3. PELAYANAN PEMINJAMAN ARSIP INAKTIF UKK selaku unit kearsipan dapat memberikan pelayanan peminjaman untuk kepentingan kedinasan bagi seluruh unit kerja terkait dengan penggunaan arsipnya di lingkungan Kementerian. Formulir peminjaman arsip inaktif lihat lampiran 7j halaman 75. Prosedur pelayanan peminjaman pada prinsipnya sama dengan peminjaman arsip aktif dengan ketentuan sebagai berikut : a. peminjaman dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas pokok di bidang yang terkait dengan subjek arsip yang bersangkutan dan/atau pejabat lain yang berkaitan dengan masalah tersebut;

b. peminjaman arsip hanya dapat dilayani setelah mendapat izin dari Kepala Biro Umum u.p. Pejabat UKK;

c. setiap peminjam arsip inaktif harus mengisi formulir peminjaman yang memuat • identitas peminjam (nama dan unit kerjanya); • uraian arsip; • kode klasifikasi; • jumlah arsip berapa halaman; • tanggal peminjaman; • tanggal pengembalian.

Tanggal peminjaman dan pengembalian ditandatangani oleh minimal pejabat eselon III dan oleh penanggung jawab UKK. Pengembalian arsip yang dipinjam agar dikembalikan dalam waktu yang ditentukan, apabila ternyata arsip masih diperlukan dapat dilakukan perpanjangan peminjaman.

d. Formulir peminjaman arsip dibuat rangkap tiga yang berfungsi sebagai bukti peminjaman • lembar pertama untuk peminjam; • lembar kedua sebagai tanda bukti peminjaman arsip dan disimpan dalam kotak pengendali peminjaman arsip; • lembar ketiga (disimpan) sebagai pengganti arsip;

• jangka waktu peminjaman arsip inaktif maksimal satu minggu dan apabila masih diperlukan lagi bisa diperpanjang; • arsip yang sudah kembali, harus diteliti kelengkapannya dan dikembalikan pada tempat penyimpanan; • lembar kedua sebagai tanda bukti peminjaman arsip dan disimpan; • apabila arsip yang dipinjam telah melampaui batas waktu peminjaman, petugas UKK wajib mengingatkan pihak peminjam.

B.4. MENEMUKAN KEMBALI ARSIP INAKTIF Tidak seorangpun kecuali petugas arsip di ruang arsip diperbolehkan menata dan menemukan arsip, melakukan penataan, pengambilan dan pengembalian arsip pada tempat penyimpanan. Petugas arsip mengambil dan mengembalikan berkas/arsip dari/ke dalam rak/boks arsip berdasarkan formulir pinjaman yang terisi dari petugas penyajian.

  1. Penemuan kembali arsip inaktif

1.1. Atas dasar formulir peminjaman, petugas arsip memeriksa situasi (denah) ruang penyimpanan dan “Daftar Arsip” untuk mengetahui di bagian mana rak dan boks serta folder yang berisi berkas arsip yang dimaksud.

1.2. Bila lokasi rak dan kode/nomor boks telah ditemukan melalui tanda-tanda pada rak (setiap rak diberi tanda yang menyatakan pada masing-masing tingkatnya berisi kotak-kotak berkas dari nomor sekian sampai dengan nomor sekian), mencari boks yang diperlukan (pada bagian luar boks terdapat keterangan tentang isinya, setiap boks berisi folder yang sama banyaknya sehingga makin memudahkan penemuan).

1.3. Boks diambil, folder diangkat, arsip/berkas diambil. Berkas/arsip yang keluar tempatnya digantikan dengan lembar/folder keluar dan diberi catatan tentang keluarnya berkas/arsip bersangkutan.

  1. Penempatan kembali berkas/arsip

2.1. Berkas/arsip diterima petugas arsip dari petugas penyajian.

2.2. Berkas/arsip diperiksa apakah keadaannya tetap seperti waktu diserahkannya dalam peminjaman.

2.3. Tata cara penempatan kembali berkas/arsip sama seperti sewaktu menemukannya.

2.4. Lembar/folder/sekat yang sedang tidak digunakan disimpan sedekat mungkin dengan rak/boks berkas/file. (Demikian pula dengan berkas/arsip aktif).

C. PEMELIHARAAN, PERAWATAN DAN PENGAMANAN ARSIP

C.1. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN ARSIP INAKTIF

C.1.1. Ruang arsip

a. Lokasi gedung atau ruang Berada di area bebas dari kesibukan industri, sebab kotoran udara sebagai hasil pembakaran minyak dan arang batu berbahaya untuk kertas. Untuk menghindari ini, maka ruangan penyimpanan dokumen/arsip perlu diberi filter untuk penyaring udara. b. Ruang penyimpanan arsip perlu terpisah dari ruang kerja lainnya. Untuk pertimbangan keamanan - - - untuk Arsip sifatnya rahasia. untuk mengurangi lalu lintas pegawai lainnya. untuk menghindari pegawai lain memasuki ruangan arsip dan untuk menghindari pencurian. Untuk pertimbangan efisiensi -

penggunaan ruang kerja secara optimal dan tepat guna yang bertujuan kepada efisiensi kerja.

c. Suhu/temperatur Suhu/temperatur dan tingkat kelembaban udara merupakan faktor penting untuk arsip, khususnya untuk dokumen/arsip yang mempunyai retensi/jangka simpan lama (arsip vital). Ruangan yang memenuhi syarat untuk menyimpan arsip vital dan media non kertas yakni jika dilengkapi dengan alat pendingin (AC), karena - AC memungkinkan pertukaran dan kebersihan udara dengan sempurna.

  • AC dapat mengatur suhu dan tingkat kelembaban dan mencegah munculnya hama arsip.

TEMPERATUR RUANG ARSIP

No Jenis Arsip Suhu Kelembaban (% relative humadity) 1 2 3 4 5 Kertas Foto hitam putih Foto berwarna Slide Magnetik 18 (plus minus 1 0 C) 12 (plus minus 1 0 C) 5 (plus minus 1 0 C) 18 (plus minus 1 0 C) 18 (plus minus 1 0 C) 55 (plus minus 5%) 35 (plus minus 5%) 35 (plus minus 5%) 55 (plus minus 5%) 40 (plus minus 5%)

Di setiap ruangan penyimpanan perlu dipasang termometer dan higrometer. Bagi ruangan yang tidak mempunyai AC, dengan membuka pintu/jendela ruangan pada waktu panas dan dipasang kipas angin untuk pertukaran udara.

C.1.2. Kebersihan

Menjaga kebersihan sangat penting, kebersihan mencakup baik kebersihan ruangan/tempat penyimpanan maupun kebersihan dokumen/arsip-arsipnya. Ruangan/tempat penyimpanan dokumen/arsip yang kotor akan berakibat berbagai sumber kerusakan dokumen/arsip baik yang bersifat biologis (serangga dan sebagainya), kimiawi (pencemaran udara), maupun fisik. Untuk menjaga kebersihan ruangan/tempat penyimpanan dokumen/arsip, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut a. secara rutin ruangan harus dibersihkan (setidak-tidaknya seminggu sekali dibersihkan dengan alat penghisap debu); b. tidak membawa makanan ataupun makan dalam ruangan penyimpanan arsip.

C.2. PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN FISIK ARSIP INAKTIF

C.2.1. Cara penyimpanan

Cara penyimpanan yang sempurna berpengaruh terhadap keawetan arsip. Oleh karena itu dokumen/arsip harus ditata secara sempurna. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai pedoman penyimpanan arsip antara lain a. arsip tidak boleh secara langsung terkena sinar matahari/lampu, sebab akan mengakibatkan kertas menjadi kering dan getas/rapuh yang menjadikan mudah sobek; b. tempat penyimpanan (rak/lemari arsip dan sebagainya) diusahakan terbuat dari metal, hindari rak/lemari terbuat dari kayu karena mudah dimakan rayap; c. kapasitas tempat penyimpanan harus sesuai dengan jumlah arsip ke dalam boks, jangan terlalu ketat ataupun longgar. Penyimpanan yang terlalu ketat akan mengakibatkan sulit untuk mengambil atau menempatkan kembali dan dapat mempercepat kerusakan. Sedangkan apabila terlalu longgar, arsip akan melengkung yang juga dapat mengakibatkan kerusakan; d. arsip dan lampirannya dijaga jangan terlipat; e. lampiran-lampiran harus disatukan, jangan terlepas/terpisah dan hindarkan penggunaan paper clip, staples, binder yang menyebabkan timbulnya karat.

. C.2.2. Mencegah Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Arsip

a. Faktor Biologis

Yang termasuk faktor biologis antara lain jamur dan serangga.

  1. Jamur Jamur akan merusakkan cellulose dalam kertas, perekat dan melengketkan antara kertas yang satu dengan lainnya. Usaha mencegah timbulnya jamur adalah menjaga kebersihan, suhu dan kelembaban ruangan pada tingkat yang ideal.

  2. Serangga Untuk mencegah timbulnya serangga, hal-hal yang perlu dilakukan adalah - menjaga kebersihan ruangan/tempat penyimpanan arsip;

  • sebelum arsip disimpan khususnya arsip lama yang akan disimpan di Pusat Arsip, arsip perlu difumigasikan terlebih dahulu;
  • untuk selanjutnya setidak-tidaknya 6 (enam) bulan sekali arsip yang telah disimpan difumigasi lagi;
  • sering diadakan pengontrolan ruangan, bahan-bahan atau peralatan yang ada maupun arsipnya;
  • setiap bulan tempat penyimpanan arsip hendaknya disemprot dengan racun serangga antara lain DDT;
  • di atas rak harus selalu diletakkan kapur barus pada jarak yang berdekatan.

b. Bahaya Api Untuk menjaga kemungkinan terjadinya kebakaran a. di dalam ruangan penyimpanan arsip tidak diperkenankan merokok atau membawa barang-barang yang mudah terbakar; b. pada setiap ruangan disediakan alat pemadam api.

c. Bahaya Air Untuk menghindari rusaknya arsip akibat air, perlu diperhatikan a. setiap saat ruangan harus dikontrol dari kemungkinan bocor (terutama pada musim hujan); b. jangan menyimpan arsip dekat saluran air; c. apabila mengambil/memegang arsip, tangan jangan basah; d. untuk mengeringkan arsip yang basah, tidak boleh dipanaskan secara langsung kena sinar matahari, melainkan dengan cara dianginkan.

C.3. RESTORASI

Restorasi dokumen/arsip adalah memperbaiki arsip yang rusak sehingga dapat digunakan dan disimpan untuk waktu yang lebih lama lagi. Hal ini termasuk teknik memelihara dan merawat arsip yang dapat dibagi beberapa cara, yaitu

a. menghilangkan asam; b. restorasi (setelah masa penghilangan asam).

C.4. PEMELIHARAAN DAN PENGAMANAN INFORMASI ARSIP INAKTIF

Pemeliharaan dan pengamanan informasi arsip berarti setiap petugas wajib menjaga agar informasi yang terkandung didalamnya tidak digunakan untuk hal-hal yang merugikan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pemeliharaan informasi mencakup perlindungan informasi dokumen/arsip dari kemungkinan pencurian, kelalaian, sifat ingin tahu dan sebagainya. Sebagai pedoman dalam usaha pemeliharaan informasi arsip, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut a. pengambilan/penempatan kembali arsip dari tempat penyimpanan hanya dapat dilakukan oleh petugas yang diserahi tanggung jawab penyimpanan; b. tidak diperkenankan meletakkan arsip sembarangan. Apabila akan meninggalkan kantor/ruangan, arsip hendaknya ditertibkan lebih dahulu; c. peminjaman dokumen/arsip hanya boleh dilakukan oleh unit pemilik dokumen/arsip, sedangkan peminjaman arsip yang bukan miliknya harus sepengetahuan/mendapat ijin pimpinan unit kerja pemilik arsip; d. pemeliharaan, perawatan dan pengamanan arsip inaktif tidak berbeda pada saat aktif, seperti

  1. terjaga kebersihannya;
  2. terjaga dari bahaya yang dapat merusak fisik arsip;
  3. terjaga keamanan informasi arsip;
  4. tempat penyimpanan (rak/lemari arsip dan sebagainya) diusahakan terkunci.

LAMPIRAN - 4 PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 08 TAHUN 2010

TATA CARA PERLINDUNGAN, PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN ARSIP VITAL

Arsip Vital adalah arsip yang esensinya menjaga kelangsungan hidup organisasi yang tidak dapat diganti dan mempunyai nilai kebuktian, status hukum, pemilikan dan keuangan.

a. Kriteria Arsip Vital

Penentuan Arsip Vital didasarkan atas kriteria sebagai berikut

  1. merupakan prasyarat bagi keberadaan instansi, karena tidak dapat digantikan dari aspek administrasi maupun legalitasnya;
  2. sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan operasional kegiatan instansi karena berisi informasi yang digunakan sebagai rekonstruksi apabila terjadi bencana;
  3. berfungsi sebagai bukti kepemilikan (asset) instansi;
  4. berkaitan dengan kebijakan strategis instansi.

b. Jenis Arsip Vital

  1. Peraturan dan Keputusan Menteri/Pimpinan Instansi selama masih berlaku.
  2. MoU dan perjanjian kerjasama yang strategis baik dalam maupun luar negeri selama masih berlaku.
  3. Arsip asset negara ( sertifikat tanah, BPKB, gambar gedung dan lain-lain).
  4. Arsip hak paten.
  5. Personal file.
  6. Dokumen pengelolaan keuangan negara.
  7. Arsip yang mendukung kegiatan operasional lainnya.

Untuk menentukan jenis arsip vital perlu dilakukan dengan cara hati-hati dan cermat melalui prosedur yang standar. Untuk dapat

Referensi Silang (1)
UU /2009