Pasal 13

(1) Lembaga Pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) melaksanakan pengelolaan lingkungan perumahan berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah Daerah. (2) Pengelolaan lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap prasarana, sarana dan utilitas Umum yang telah diserahterimakan pelaku pembangunan kepada Pemerintah Daerah. (3) Tugas Lembaga Pengelola dapat dilaksanakan oleh pelaku pembangunan dalam hal: a. disetujui oleh penghuni; dan/atau b. prasarana, sarana, dan utilitas umum belum diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah; dan/atau c. proses pembangunan perumahan masih berlangsung. (4) Lembaga Pengelola berupa badan usaha. (5) Pengurus Lembaga Pengelola dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh masyarakat penghuni. (6) Bentuk dan tata kerja Lembaga Pengelola ditetapkan oleh pengurus. (7) Struktur organisasi Lembaga Pengelola terdiri dari Ketua dan Bendahara serta pembentukannya diketahui oleh kelurahan dan/ atau kepala desa setempat.