Pasal 10

Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat di Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi : a. peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain:

1. UNDANG-UNDANG;
2. PERATURAN PEMERINTAH;
3. Peraturan PRESIDEN;
4. Keputusan PRESIDEN;
5. Peraturan Menteri;
6. Keputusan Menteri;
7. Instruksi Menteri;
8. Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU); dan
9. Pedoman. b. perencanaan pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif antara lain:
10. Rencana Strategis Kementerian;
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional;
12. Daftar Isian Penyusunan Anggaran;
13. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
14. perjanjian Kementerian dengan pihak ketiga;
15. pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian;
16. informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan terbuka untuk umum;
17. prosedur kerja pegawai Kementerian yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
18. laporan mengenai pelayanan akses informasi publik;
19. tata cara pendaftaran bidang Pariwisata;
20. tata cara perijinan dan pendaftaran bidang Perfilman;
21. hasil penelitian dan pengembangan;
22. hasil pendidikan dan pelatihan;
23. hasil kerjasama luar negeri;
24. standardisasi dan sertifikasi di bidang pariwisata; dan
25. pengadaan calon pegawai negeri sipil. www.djpp.kemenkumham.go.id