Pasal 5

(1) Menteri melaksanakan pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan melalui skema pendampingan, monitoring, dan penghargaan. (2) Dalam melaksanakan pengembangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.