Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA HOTEL SYARIAH

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.

2. Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama INDONESIA.

3. Usaha Hotel Syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.

4. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.

5. Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.

6. Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.

7. Kriteria Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah dan memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah.

8. Kriteria Tidak Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang dapat dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel Syariah, guna memenuhi kebutuhan tertentu wisatawan muslim.

9. Sertifikasi Usaha Hotel Syariah adalah proses pemberian sertifikat pada usaha hotel melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel dengan kriteria Usaha Hotel Syariah.

10. Sertifikat Usaha Hotel Syariah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah. www.djpp.kemenkumham.go.id

11. Majelis Ulama INDONESIA, yang selanjutnya disebut MUI, adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim INDONESIA untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam INDONESIA dalam mewujudkan cita-cita bersama.

12. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama INDONESIA, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah.

13. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

14. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan : a. pedoman dan pemahaman tentang penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah; dan b. pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Hotel Syariah.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup: a. penggolongan Usaha Hotel Syariah; b. penilaian dalam rangka sertifikasi Usaha Hotel Syariah; c. pelaksanaan sertifikasi Usaha Hotel Syariah; dan d. pembinaan dan pengawasan.

Pengusaha Hotel yang telah memperoleh Sertifikat Usaha Hotel yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata, dapat menyelenggarakan Usaha Hotel Syariah berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Usaha Hotel Syariah digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu: a. Hotel Syariah Hilal-1; dan b. Hotel Syariah Hilal-2.

Penggolongan Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan melalui sertifikasi Usaha Hotel Syariah berdasarkan pada hasil www.djpp.kemenkumham.go.id

penilaian atas pemenuhan Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

(1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Hotel Syariah, harus dilakukan penilaian terhadap: a. pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Kriteria Mutlak Usaha Hotel Syariah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sertifikat Usaha Hotel yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (3) Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah Hilal-1, dan terhadapnya harus dilakukan penilaian, meliputi : a. aspek produk yang terdiri dari 8 (delapan) unsur dan 27 (dua puluh tujuh) subunsur; b. aspek pelayanan yang terdiri dari 6 (enam) unsur dan 20 (dua puluh) subunsur; dan c. aspek pengelolaan yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 2 (dua) subunsur. (4) Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah Hilal-2, dan terhadapnya harus dilakukan penilaian, meliputi : a. aspek produk yang terdiri dari 11 (sebelas) unsur dan 40 (empat puluh) subunsur; b. aspek pelayanan yang terdiri dari 10 (sepuluh) unsur dan 28 (dua puluh delapan) subunsur; dan c. aspek pengelolaan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 6 (enam) subunsur. (5) Kriteria Tidak Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah, tidak mempengaruhi penilaian dalam proses Sertifikasi Usaha Hotel Syariah dan tidak memiliki dampak dalam penggolongan Usaha Hotel Syariah. (6) Kriteria Mutlak dan Kriteria Tidak Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah, baik untuk golongan Hilal-1 maupun Hilal-2, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Usaha Hotel yang tidak memenuhi Kriteria Mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), belum dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah Hilal-1. (2) Usaha Hotel yang tidak memenuhi Kriteria Mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), belum dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah Hilal-2. (3) Usaha Hotel yang tidak memenuhi Kriteria Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), belum dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah.

Dalam hal Usaha Hotel tidak lagi memenuhi Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah Hilal-2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), namun memenuhi seluruh Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Hilal-1, maka usaha hotel tersebut dapat digolongkan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah Hilal 1.

Penilaian atas pemenuhan Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah dalam rangka Sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Hotel Syariah, diselenggarakan oleh DSN-MUI.

(1) Pengusaha Hotel yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah, sesuai penggolongan yang berlaku. (2) Dalam hal Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Kriteria Usaha Hotel Syariah yang berlaku terhadapnya berdasarkan Sertifikat Usaha Syariah yang dimilikinya, maka Pengusaha Hotel Syariah tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud. (3) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengusaha Hotel Syariah dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Hotel yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan www.djpp.kemenkumham.go.id

Usaha Hotel Syariah, baik berdasarkan penggolongan yang berlaku maupun secara keseluruhan. (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Sertifikat Usaha Hotel Syariah yang dimiliki oleh Pengusaha Hotel menjadi tidak berlaku dan yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah.

(1) Kementerian dan Majelis Ulama INDONESIA secara bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi tentang kebijakan dan program yang menyangkut Usaha Hotel Syariah. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.

DSN-MUI menyampaikan laporan penyelenggaraan sertifikasi Usaha Hotel Syariah, kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.

Pengusaha Hotel yang sudah memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat menggunakan Sertifikat Usaha Hotel Syariah dimaksud untuk menyelenggarakan Usaha Hotel Syariah sampai dengan masa berlakunya berakhir namun tidak lebih lama dari 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, dan pembaruannya atau perpanjangannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pengusaha Hotel yang belum memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, namun telah menyelenggarakan dan/atau mendalilkan diri sebagai usaha hotel syariah pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.djpp.kemenkumham.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id