Pasal 17

(1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a disetujui oleh Menteri selaku PPKN/Kepala Satker/atasan Kepala Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Menteri selaku PPKN/Kepala Satker/atasan Kepala Satker segera menugaskan TPKN untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan. (2) Dalam hal Pihak yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Negara, TPKN mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak yang merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Format 14 atau Format 15. (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris; b. jumlah Kerugian Negara yang harus dibayar; c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Negara; d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan e. pernyataan dari pihak yang merugikan/ pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.

(5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d sesuai dengan Format 16, dan disertai dengan: a. daftar barang yang menjadi jaminan; b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminkan; dan c. surat kuasa menjual/melelang sesuai dengan Format 17.