Pasal 11

(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:

a. pembentukan tim pelaksana pembangunan MPP; dan b. penandatanganan perjanjian penempatan pelayanan pada MPP dalam bentuk:

1. kesepakatan bersama, jika perjanjian dilakukan antarpemerintah daerah;
2. perjanjian kerja sama, jika perjanjian dilakukan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; atau
3. sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, jika perjanjian dilakukan antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.