Pasal 8

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Penata Pertanahan sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: a. Penata Pertanahan Ahli Pertama, meliputi:

1. menginventarisasi permasalahan pelaksanaan kebijakan teknis pertanahan;

2. menginventarisasi bahan formulasi kebijakan teknis pertanahan;

3. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan pendaftaran tanah;

4. menyusun telaah data yuridis antara subjek dan objek hak atas tanah dan ruang;

5. menyusun konsep pengumuman dalam rangka pendaftaran tanah;

6. menyusun draft penetapan hak atas tanah;

7. menyusun konsep sertipikat dalam rangka penetapan hak atas tanah;

8. melakukan penyiapan bahan usulan penyusunan spesifikasi teknis blanko sertipikat hak atas tanah dan ruang;

9. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan pendaftaran tanah;

10. menyusun analisis data yuridis antara subjek dan objek hak dalam rangka pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;

11. menyusun draft izin dan/atau pendaftaran dalam rangka pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;

12. melakukan penyiapan bahan pemecahan, penggabungan dan pemisahan bidang tanah;

13. menyiapkan bahan perubahan hak atas tanah;

14. melakukan verifikasi berkas dalam rangka penggantian sertipikat karena blanko lama, rusak, hilang, atau bencana;

15. menyusun surat pernyataan di bawah sumpah karena sertipikat hilang atau bencana;

16. menyusun pengantar dan pengumuman di koran karena sertipikat hilang atau bencana;

17. menyusun konsep berita acara pengumuman atas penggantian sertipikat karena sertipikat hilang atau bencana;

18. melakukan verifikasi buku tanah dengan sertipikat dalam rangka pembatalan hak;

19. menyusun surat pemberitahuan pembatalan hak kepada pemegang hak;

20. menyusun pengantar dan pengumuman di koran atas pembatalan hak;

21. menyusun konsep berita acara pengumuman atas pembatalan hak;

22. melakukan verifikasi buku tanah dengan sertipikat dalam rangka penghapusan hak tanggungan;

23. menyusun administrasi hasil kegiatan hak tanggungan;

24. melakukan verifikasi berkas permohonan aktivasi akun jasa keuangan dalam rangka pemeliharaan data pertanahan dan ruang;

25. melakukan penyiapan bahan dan melakukan analisa alih media sertipikat hak atas tanah;

26. melakukan penyiapan bahan kegiatan pencatatan dalam rangka pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;

27. melakukan kegiatan pencatatan dalam rangka pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;

28. melakukan verifikasi berkas dalam rangka melakukan pemblokiran;

29. melakukan verifikasi berkas dalam rangka penghapusan blokir;

30. melakukan penyiapan bahan pengecekan sertipikat;

31. melakukan penyiapan bahan penerbitan surat keterangan pendaftaran tanah;

32. menyusun draft surat keterangan pendaftaran tanah;

33. menyiapkan bahan informasi penanganan pengaduan;

34. melakukan entry data penanganan pengaduan;

35. menyiapkan bahan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemantauan sistem layanan pertanahan;

36. melakukan inventarisasi data pertanahan;

37. memeriksa kesesuaian dan kelengkapan berkas pendaftaran tanah ulayat;

38. melakukan pencatatan tanah ulayat;

39. menyiapkan bahan penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait layanan pertanahan;

40. melakukan verifikasi data calon peserta Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

41. melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian berkas permohonan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

42. menyusun materi wawancara terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra yang mengajukan permohonan perpanjangan masa jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

43. menyusun bahan kegiatan pengangkatan dan sumpah jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

44. menyusun bahan pelaksanaan pemeriksaan kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah;

45. menyusun bahan pelaksanaan pemeriksaan hasil kegiatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

46. menyusun konsep tim pemeriksa hasil kegiatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

47. memeriksa kesesuaian dan kelengkapan dokumen berkas permohonan salinan petikan surat keputusan, surat keterangan tanda lulus, atau sertipikat peningkatan kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah;

48. menginventarisasi data pokok penatagunaan tanah;

49. menginventarisasi data sekunder penatagunaan tanah;

50. menyusun bahan peninjauan lapang/lokasi penatagunaan tanah;

51. mengelola data penatagunaan tanah;

52. menginventarisasi data sekunder wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;

53. menyusun bahan peninjauan lapang atau lokasi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;

54. mengelola data wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;

55. menginventarisasi data sekunder pertimbangan teknis pertanahan;

56. menyusun bahan peninjauan lapang/lokasi pertimbangan teknis pertanahan;

57. mengelola data pertimbangan teknis pertanahan;

58. menginventarisasi data tanah objek landreform;

59. menyusun bahan pelaksanaan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

60. melaksanakan entri data inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

61. menyusun bahan perencanaan redistribusi tanah;

62. menyusun bahan konsep keputusan perencanaan redistribusi tanah;

63. menyusun bahan penyuluhan redistribusi tanah;

64. menyusun bahan pelaksanaan sidang panitia pertimbangan landreform;

65. menyusun hasil sidang pertimbangan landreform;

66. menyusun konsep instrumen pemantauan dan evaluasi kegiatan landreform;

67. menginventarisasi dan mengidentifikasi data usulan penetapan lokasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;

68. menginventarisasi dan mengidentifikasi data potensi masyarakat di lokasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;

69. menyiapkan bahan pendampingan kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;

70. menyiapkan bahan bimbingan teknis, konsultasi, atau pelatihan dalam rangka kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;

71. menginventarisasi bahan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan kerjasama kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;

72. mengumpulkan bahan model pemberdayaan tanah masyarakat;

73. melaksanakan pengelolaan database pemberdayaan tanah masyarakat;

74. menyiapkan bahan evaluasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;

75. memverifikasi berkas pengaduan sengketa dan konflik pertanahan;

76. menyiapkan materi pengaduan sengketa dan konflik pertanahan;

77. menyiapkan materi telaahan kasus pertanahan;

78. menyiapkan materi penelitian kasus pertanahan;

79. menyiapkan bahan ekspos hasil penelitian kasus pertanahan;

80. menyiapkan bahan rapat koordinasi penanganan kasus pertanahan;

81. menyiapkan materi gelar kasus sengketa dan konflik pertanahan;

82. menyiapkan bahan tindak lanjut gelar kasus sengketa dan konflik pertanahan;

83. menyiapkan bahan mediasi kasus pertanahan;

84. menyiapkan bahan kajian akar masalah dalam upaya pencegahan kasus pertanahan;

85. menyiapkan bahan penyusunan rekomendasi upaya pencegahan kepada stakeholder atau unit teknis terkait;

86. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan dengan stakeholders;

87. menyiapkan bahan penyusunan keputusan pembatalan produk hukum layanan pertanahan;

88. menyusun konsep surat pemberitahuan kasus pertanahan yang bukan kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;

89. menyusun rekapitulasi penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan;

90. menyiapkan bahan sosialisasi pencegahan penanganan perkara pertanahan;

91. menyusun dokumen persiapan sidang perkara pertanahan;

92. menyiapkan materi gelar kasus pertanahan;

93. menyiapkan bahan mediasi kasus pertanahan;

94. menyiapkan bahan penyusunan surat keputusan pembatalan layanan pertanahan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan;

95. menyiapkan bahan penelitian fisik dan yuridis dalam rangka penanganan kasus pertanahan;

96. menyiapkan bahan gelar kasus pertanahan dalam rangka penerbitan surat keputusan pembatalan layanan pertanahan;

97. mengumpulkan data fisik pengendalian dan pemantauan pertanahan;

98. mendigitalisasi dokumen pemantauan hak atas tanah atau dasar penguasaan atas tanah;

99. menginput data awal pemantauan pertanahan;

100. mengumpulkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap tanah terlantar yang telah diberikan izin;

101. mengolah data hasil identifikasi lapangan terhadap tanah yang telah diberikan izin usaha mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan;

102. mengumpulkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tumpang tindih penguasaan tanah;

103. mengolah data hasil identifikasi lapangan dalam rangka tumpang tindih penguasaan tanah;

104. melakukan pemutakhiran data tumpang tindih penguasaan tanah;

105. melaksanakan pengumpulan data fisik pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah;

106. mengumpulkan bahan pemantauan perubahan penggunaan tanah sawah;

107. mengolah data hasil identifikasi lapangan dalam rangka pemantauan pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah;

108. mengumpulkan bahan pelaporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan kegiatan pembangunan data pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah;

109. mengumpulkan data fisik pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;

110. mengumpulkan bahan pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;

111. mengumpulkan informasi dan data tekstual subyek, obyek dan luas indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;

112. mengumpulkan informasi dan data spasial subyek, obyek dan luas indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;

113. menginput data obyek, subyek dan luas hak atas tanah indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;

114. melakukan digitalisasi data subyek dan obyek indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;

115. menyusun pemuktahiran data tekstual dan spasial indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;

116. mengumpulkan informasi dan data tekstual subyek, obyek dan luas indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;

117. mengumpulkan informasi dan data spasial subyek, obyek dan luas indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;

118. menginput data obyek, subyek dan luas hak atas tanah indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;

119. melakukan digitalisasi data subyek dan obyek indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;

120. menyusun pemuktahiran data tekstual dan spasial indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;

121. mengumpulkan dan identifikasi obyek yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

122. mengolah data obyek yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

123. menyiapkan bahan surat pemberitahuan kepada pemegang hak tentang dilakukannya penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

124. menginventarisasi tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

125. mengumpulkan dan identifikasi obyek yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

126. mengolah data obyek yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

127. menyiapkan bahan surat pemberitahuan kepada pemegang hak tentang dilakukannya penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

128. menginventarisasi tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

129. menginventarisasi bahan perencanaan konsolidasi tanah;

130. melaksanakan pemetaan sosial dan analisa potensi kawasan;

131. menyusun bahan dokumen perencanaan konsolidasi tanah;

132. menginventarisasi data subjek fisik dan yuridisdalam rangka konsolidasi tanah;

133. menyusun bahan konsep keputusan pelepasan hak atas tanah;

134. menyusun bahan konsep keputusan penegasan tanah dalam konsolidasi tanah;

135. menyusun bahan konsep berita acara penerapan hasil desain konsolidasi tanah;

136. menyusun bahan pengelolaan database konsolidasi tanah;

137. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi konsolidasi tanah;

138. mengumpulkan data fisik pengadaan tanah;

139. menyusun bahan persiapan pelaksanaan pengadaan tanah;

140. menyusun daftar nominatif obyek pengadaan tanah;

141. menyiapkan bahan penyerahan hasil pengadaan tanah;

142. mengumpulkan data pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;

143. menyusun data penilai pertanahan dan hasil penilaian penilai pertanahan ke dalam database; dan

144. melakukan entry, pengolahan data dan analisis nilai tanah. b. Penata Pertanahan Ahli Muda, meliputi:

145. menelaah permasalahan kebijakan teknis pertanahan;

146. menyusun peta permasalahan kebijakan teknis pertanahan;

147. menyusun konsep instrumen atau panduan pelaksanaan uji publik kebijakan teknis pertanahan;

148. mengolah data hasil uji publik kebijakan teknis pertanahan;

149. menyusun bahan bimbingan teknis implementasi kebijakan teknis pertanahan;

150. menyusun bahan pembinaan teknis implementasi kebijakan teknis pertanahan;

151. menyusun bahan kerjasama lintas sektor diseminasi kebijakan teknis pertanahan;

152. melakukan pemeriksaan tanah dalam rangka pendaftaran tanah;

153. melakukan analisis hasil kegiatan pemeriksaan tanah;

154. menyusun rekomendasi penerbitan penetapan hak atas tanah;

155. melakukan verifikasi bahan usulan penyusunan spesifikasi teknis blanko sertipikat hak atas tanah dan ruang;

156. menyusun rekomendasi pemberian izin dalam rangka pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;

157. melakukan telaah kesesuaian dan kecukupan buku tanah dengan blanko surat ukur dan sertipikat;

158. melakukan telaah kesesuaian dan kecukupan buku tanah dengan blanko surat ukur dan sertipikat;

159. melakukan pemeriksaan konsep sertipikat hak tanggungan/hak tanggungan;

160. menyusun checklist verifikasi dokumen permohonan aktivasi akun jasa keuangan dalam rangka pemeliharaan data tanah dan ruang;

161. melakukan telaah dan pemeriksaan dokumen alih media sertipikat hak atas tanah;

162. melakukan verifikasi hasil telaah dan pemeriksaan dokumen alih media sertipikat hak atas tanah;

163. melakukan verifikasi dokumen permohonan pengecekan sertipikat;

164. melakukan verifikasi dokumen surat keterangan pendaftaran tanah;

165. menyusun konsep rekomendasi penerbitan surat keterangan pendaftaran tanah;

166. melakukan analisis informasi penanganan pengaduan pelayanan pertanahan;

167. melakukan analisis kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemantauan sistem layanan pertanahan;

168. menyiapkan konsep purwa rupa sistem layanan pertanahan;

169. melakukan identifikasi data pertanahan;

170. melakukan pengelolaan dan penyajian data pertanahan;

171. melakukan analisis bahan penyusunan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait layanan pertanahan;

172. menyusun konsep nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait layanan pertanahan;

173. menyusun draft surat keputusan panitia pengelolaan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

174. menyusun konsep pengumuman terkait pengelolaan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

175. menyusun dokumen kegiatan pelaksanaan kegiatan uji lisensi Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

176. melakukan analisis kelengkapan berkas permohonan kegiatan pengelolaan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

177. melakukan kegiatan wawancara terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra yang mengajukan permohonan perpanjangan masa jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah/mitra;

178. menyusun draft pengangkatan, pengangkatan kembali, perpanjangan masa jabatan, cuti, izin penambahan nama atau gelar dan pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

179. melaksanakan kegiatan pengangkatan dan sumpah jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

180. melakukan kegiatan pemeriksaan kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah;

181. melakukan evaluasi hasil kegiatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

182. mengolah pelaksanaan pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran Pejabat Pembuat Akta Tanah;

183. menyusun salinan petikan surat keputusan, surat keterangan tanda lulus, atau sertifikat peningkatan kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah;

184. menganalisis data penatagunaan tanah;

185. menganalisis data hasil peninjauan lapang atau lokasi penatagunaan tanah;

186. menganalisis data wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;

187. menganalisis data hasil peninjauan lapang atau lokasi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu;

188. menganalisis data pertimbangan teknis pertanahan

189. menganalisis data hasil peninjauan lapang atau lokasi pertimbangan teknis pertanahan;

190. menyusun konsep berita acara hasil peninjauan lapang atau lokasi pertimbangan teknis pertanahan;

191. menginventarisasi data perolehan tanah izin lokasi;

192. memverifikasi data perolehan tanah izin lokasi;

193. memantau dan mengevaluasi perolehan tanah izin lokasi;

194. menyusun skema dan model pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;

195. menganalisis hasil inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

196. menelaah data perencanaan redistribusi tanah;

197. mengevaluasi konsep keputusan perencanaan redistribusi tanah;

198. menganalisis bahan dan hasil sidang pertimbangan landreform;

199. menyusun konsep instrumen pemantauan redistribusi tanah;

200. mengolah data pemantauan dan evaluasi hasil redistribusi tanah;

201. menyusun konsep keputusan redistribusi tanah;

202. mengelola data inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

203. menyusun konsep surat keputusan pembentukan kelompok kerja kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;

204. melakukan inventarisasi data usulan penetapan lokasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;

205. menganalisis data potensi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;

206. melaksanakan pendampingan kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;

207. menganalisis bahan pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan kerjasama kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;

208. menganalisis pengembangan model kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;

209. menganalisis masalah atau kendala pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;

210. menyusun telaahan pengaduan sengketa dan konflik pertanahan;

211. menyusun telaahan kasus pertanahan;

212. melakukan penelitian kasus pertanahan;

213. menyusun bahan tindak lanjut gelar kasus sengketa dan konflik pertanahan;

214. melakukan kajian akar masalah dalam upaya pencegahan kasus pertanahan;

215. menyusun bahan sosialisasi pencegahan penanganan perkara pertanahan kepada stakeholder;

216. melakukan mediasi dalam kasus pertanahan;

217. menghadiri sidang kasus pertanahan berdasarkan surat kuasa;

218. menyiapkan data gugatan atau jawaban kasus pertanahan;

219. menyusun bahan jawaban kasus pertanahan;

220. menelaah replik dalam rangka menyusun duplik;

221. menyusun bahan duplik;

222. menyusun dokumen sebagai bahan pembuktian untuk perkara pertanahan;

223. menyusun daftar akta bukti perkara pertanahan;

224. melakukan kajian atas putusan pengadilan di tingkat pertama, banding, kasasi, atau peninjauan kembali;

225. menyusun risalah pengolahan data kasus pertanahan;

226. mengumpulkan data kegiatan identifikasi lapangan dalam rangka penanganankasus pertanahan;

227. melaksanakan identifikasi lapangan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pertanahan;

228. melakukan pemutakhiran data pengendalian dan pemantauan pertanahan;

229. menyusun analisis hasil pengendalian dan pemantauan pertanahan;

230. mengintegrasikan, pemutakhiran, pemeliharaan data pengendalian dan pemantauan pertanahan;

231. melaksanakan identifikasi terhadap tanah terlantar yang telah diberikan izin usaha;

232. menyusun telaahan hasil pemantauan terhadap tanah yang telah diberikan izin usaha mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan;

233. melaksanakan identifikasi lapangan dalam rangka tumpang tindih penguasaan tanah;

234. menyusun telaahan tumpang tindih penguasaan tanah;

235. melakukan pemutakhiran data tekstual pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah;

236. melakukan pemutakhiran data spasial pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah;

237. melakukan pengembangan sistem penyajian data dan informasi pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah;

238. melakukan integrasi data pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah;

239. melaksanakan identifikasi lapangan dalam rangka pemantauan perubahan penggunaan tanah sawah;

240. menyusun telaahan pemantauan perubahan penggunaan tanah sawah;

241. mengumpulkan bahan evaluasi pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah;

242. menyusun data tekstual pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;

243. menyusun data spasial pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;

244. mengolah data hasil identifikasi lapangan dalam rangka pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;

245. melakukan pemutakhiran data pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;

246. melakukan telaahan data tekstual indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;

247. melakukan analisis data spasial indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;

248. melakukan telaahan data tekstual indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;

249. melakukan analisis data spasial indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;

250. menganalisa obyek yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

251. menyusun bahan ekspose tindak lanjut obyek hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

252. melaksanakan pengamanan administrasi warkah tanah negara hasil penguasaan dan pemilikan tanah;

253. menyusun konsep pengumuman mengenai tanah hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah dikuasai langsung oleh negara;

254. melakukan penelitian karakteristik fisik, yuridis dan administratif obyek tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

255. menyusun analisis ketersediaan tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

256. menyusun analisis kepastian fisik obyek tanah hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

257. menyusun analisis kepastian yuridis obyek tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

258. menyusun analisis kebutuhan tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

259. menyusun bahan rapat atau ekspose obyek tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

260. menganalisa obyek yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

261. melaksanakan identifikasi dan penelitian lapang terhadap obyek penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

262. menyusun bahan ekspose tindak lanjut obyek hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

263. menyusun konsep pengumuman mengenai tanah hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah dikuasai langsung oleh negara;

264. melakukan penelitian karakteristik fisik, yuridis dan administratif obyek tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

265. menyusun analisis ketersediaan tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

266. menyusun analisis kepastian fisik obyek tanah hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

267. menyusun analisis kepastian yuridis obyek tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

268. menyusun analisis kebutuhan tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

269. menyusun bahan rapat atau ekspose obyek tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

270. melaksanakan sinkronisasi data, kegiatan, atau bahan perencanaan konsolidasi tanah skala kecil;

271. menyusun desain awal konsolidasi tanah (visioning) dan penyepakatan;

272. menelaah dokumen perencanaan konsolidasi tanah oleh pemangku kepentingan skala kecil;

273. menyusun konsep keputusan penetapan lokasi konsolidasi tanah;

274. menyusun desain dan rencana aksi konsolidasi tanah;

275. melaksanakan fasilitasi implementasi rencana aksi konsolidasi tanah skala kecil;

276. melaksanakan pemantauan dan evaluasi konsolidasi tanah;

277. melakukan digitalisasi dokumen pengadaan tanah;

278. mengintegrasikan, memperbarui dan memelihara data pengadaan tanah;

279. menyusun program pendistribusian tanah yang ditetapkan sebagai obyek atau lokasi pencadangan tanah kepada pengguna;

280. melakukan inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek pengadaan tanah;

281. menyusun pengumuman pengadaan tanah;

282. melakukan pemberitahuan besarnya ganti kerugian dan musyawarah bentuk ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah;

283. mengidentifikasi kebutuhan promosi pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;

284. melakukan kerja sama pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;

285. mengembangkan metode, model dan aplikasi penilaian tanah dan pelayanan informasi nilai tanah;

286. menganalisis permohonan lisensi penilai tanah;

287. menyusun informasi nilai tanah;

288. mengidentifikasi nilai tanah untuk kebijakan perpajakan; dan

289. menganalisis nilai tanah sebagai indikator ekonomi pertanahan. c. Penata Pertanahan Ahli Madya, meliputi:

290. menyusun rancangan kebijakan teknis pertanahan;

291. melakukan advokasi kebijakan teknis pertanahan;

292. memvalidasi instrumen/panduan pelaksanaan uji publik kebijakan teknis pertanahan;

293. melaksanakan bimbingan teknis implementasi kebijakan teknis pertanahan;

294. melaksanakan pembinaan teknis implementasi kebijakan teknis pertanahan;

295. melaksanakan konsultasi teknis implementasi kebijakan teknis pertanahan;

296. melaksanakan kerjasama lintas sektor diseminasi kebijakan teknis pertanahan;

297. menyusun rekomendasi penyusunan spesifikasi teknis blanko sertipikat hak atas tanah dan ruang;

298. menyusun rekomendasi pemecahan, penggabungan dan pemisahanbidang tanah;

299. menyusun rekomendasi perubahan hak atas tanah;

300. melakukan kegiatan penerbitan sertipikat hak atas tanah pengganti karena blanko lama, rusak, hilang, atau bencana;

301. menyusun rekomendasi terhadap permohonan aktivasi akun jasa keuangan dalam rangka pemeliharaan data tanah dan ruang;

302. menyusun rekomendasi informasi penanganan pengaduan layanan pertanahan;

303. memberikan rekomendasi konsep purwa rupa sistem layanan pertanahan;

304. memberikan rekomendasi terhadap konsep nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait layanan pertanahan;

305. menyusun rencana kegiatan ujian lisensi Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra dan peningkatan kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

306. menyusun bahan dan soal pengelolaan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

307. menyusun konsep surat keputusan penetapan kegiatan pengelolaan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

308. menyusun rekomendasi pengangkatan, pengangkatan kembali, perpanjangan masa jabatan, cuti, izin penambahan nama atau gelar, pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

309. melakukan diseminasi informasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

310. melakukan analisis bahan pengambilan keputusan kegiatan pengelolaan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

311. menyusun laporan hasil pemeriksaan dan rekomendasi hasil sidang dalam rangka pemberian sanksi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

312. menyusun rekomendasi atau telaah penatagunaan tanah;

313. menyusun rekomendasi wilayah pesisir, pulau- pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu;

314. menyusun rekomendasi pertimbangan teknis pertanahan;

315. mengevaluasi skema dan model pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;

316. melaksanakan pemantauan dan evaluasi inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

317. menyusun konsep perencanaan redistribusi tanah;

318. melakukan kegiatan penyuluhan redistribusi tanah;

319. menyusun materi sidang pertimbangan landreform;

320. melakukan kegiatan penyuluhan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

321. melakukan finalisasi penetapan lokasi pemberdayaan tanah masyarakat;

322. melaksanakan bimbingan teknis, konsultasi, atau pelatihan dalam rangka pemberdayaan tanah masyarakat;

323. menyusun rekomendasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan kerjasama kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;

324. menyusun rekomendasi hasil evaluasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;

325. melakukan ekspos hasil penelitian kasus pertanahan;

326. melakukan rapat koordinasi penanganan kasus pertanahan;

327. melaksanakan gelar kasus sengketa dan konflik pertanahan;

328. melakukan mediasi kasus pertanahan;

329. menyusun dan menyampaikan rekomendasi upaya pencegahan kasus pertanahan kepada stakeholders atau unit teknis terkait;

330. melakukan kerjasama dengan stakeholders terkait penanganan dan pencegahan kasus pertanahan;

331. menyusun konsep surat keputusan pembatalan produk hukum layanan pertanahan;

332. menyusun konsep tindak lanjut penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan;

333. menyusun rekomendasi pencegahan penanganan perkara pertanahan kepada stakeholder terkait;

334. melakukan gelar kasus pertanahan;

335. menyusun konsep surat atau keterangan kesediaan menjadi saksi kasus pertanahan;

336. menyusun konsep kesimpulan perkara pertanahan;

337. menyusun konsep memori banding dan/atau membuat kontra memori banding, kasasi, atau peninjauan kembali perkara pertanahan;

338. menyusun konsep surat keputusan pembatalan produk layanan pertanahan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan;

339. melakukan penelitian fisik dan yuridis kasus pertanahan;

340. menghadiri gelar kasus dalam rangka penyiapan surat keputusan pembatalan layanan pertanahan;

341. mengolah data hasil identifikasi lapangan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pertanahan;

342. melakukan analisis hasil evaluasi pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah;

343. menganalisa dan menyusun konsep pelaporan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan kegiatan pembangunan data pengendalian pertanahan;

344. melaksanakan identifikasi lapangan dalam rangka pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;

345. menyusun telaahan pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;

346. menyusun usulan potensi penertiban pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;

347. melakukan penelitian lapang indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;

348. menyusun usulan potensi penertiban pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;

349. melakukan penelitian lapang indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;

350. menyusun dokumen kerjasama penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

351. menyusun surat keputusan penetapan obyek penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

352. melaksanakan identifikasi dan penelitian lapang terhadap obyek penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

353. melaksanakan sidang panitia c dalam rangka usulan tanah terlantar;

354. menyusun surat peringatan I, II, atau III kepada pemegang hak untuk melaksanakan kewajiban penguasaan dan pemilikan tanah;

355. melaksanakan penelitian lapang dalam rangka pemantauan dan evaluasi obyektanah terlantar yang ditertibkan pada akhir masa peringatan I, II, atau III;

356. menyusun hasil pemantauan dan evaluasi obyek tanah terlantar yang ditertibkan pada akhir masa peringatan I, II, atau III;

357. menyusun usulan tindak lanjut penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

358. menyusun dokumen kerjasama pengamanan obyek tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

359. menyusun analisis kesesuaian tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah dengan kepentingan strategis nasional, rencana umum tata ruang, luas tanah negara

hasil pengukuran keliling dan daya dukung wilayah; 71. menyusun konsep pertimbangan teknis tanah cadangan untuk negara berdasarkan hasil rapat, ekspose, atau pertimbangan tim nasional; 72. menyusun analisis peruntukan tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah; 73. menyusun dokumen kerjasama penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah; 74. menyusun surat keputusan penetapan obyek penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah; 75. melaksanakan sidang panitia c penetapan tanah terlantar; 76. menyusun surat peringatan I, II, atau III kepada pemegang hak untuk melaksanakan kewajiban penggunaan dan pemanfaatan tanah; 77. melaksanakan penelitian lapang dalam rangka pemantauan dan evaluasi obyek tanah terlantar yang ditertibkan pada akhir masa peringatan I, II, atau III; 78. menyusun hasil pemantauan dan evaluasi obyek tanah terlantar yang ditertibkan pada akhir masa peringatan I, II, atau III; 79. menyusun usulan tindak lanjut penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah; 80. menyusun dokumen kerjasama pengamanan obyek tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah; 81. melaksanakan pengamanan administrasi warkah tanah negara hasil penguasaan dan pemilikan tanah; 82. menyusun analisis kesesuaian tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan kepentingan strategis nasional, rencana umum tata ruang, luas tanah negara

hasil pengukuran keliling dan daya dukung wilayah; 83. menyusun konsep pertimbangan teknis tanah cadangan untuk negara berdasarkan hasil rapat, ekspose, atau pertimbangan tim nasional; 84. menyusun analisis peruntukan tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah; 85. melaksanakan sinkronisasi data, kegiatan, atau bahan perencanaan konsolidasi tanah skala besar; 86. menelaah dokumen perencanaan konsolidasi tanah oleh pemangku kepentingan skala besar; 87. mengevaluasi desain konsolidasi tanah dan rencana aksi atau MENETAPKAN kesepakatan desain konsolidasi tanah melalui musyawarah desain; 88. melaksanakan fasilitasi implementasi rencana aksi konsolidasi tanah skala besar; 89. menelaah bahan pengembangan teknis desain konsolidasi tanah; 90. melakukan pemantauan, evaluasi dan kegiatan pembangunan data pengadaan tanah; 91. melakukan kegiatan penetapan lokasi dalam rangka memperoleh obyek atau lokasi pencadangan tanah; 92. menyusun program pengembangan terhadap obyek tanah yang ditetapkan dalam kegiatan pencadangan tanah; 93. melakukan pengamanan dan pemeliharaan tanah yang ditetapkan sebagai obyek atau lokasi pencadangan tanah; 94. menyusun surat pengantar penitipan uang ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah ke pengadilan; 95. melakukan kerjasama pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah; dan

96. menyiapkan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah. d. Penata Pertanahan Ahli Utama, meliputi:

97. menyusun rekomendasi kebijakan teknis pertanahan;

98. memvalidasi rancangan kebijakan teknis pertanahan;

99. melakukan uji publik kebijakan teknis pertanahan;

100. melaksanakan kegiatan sebagai saksi ahli dalam bidang pertanahan;

101. menyusun strategi kebijakan penatagunaan tanah;

102. melaksanakan kerja sama lintas sektor di bidang penatagunaan tanah;

103. merumuskan strategi dan kebijakan inventarisasi tanah obyek landreform;

104. merumuskan strategi dan kebijakan pengumpulan potensi redistribusi tanah;

105. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan redistribusi tanah;

106. merumuskan strategi dan pengembangan kebijakan pelaksanaan landreform;

107. merumuskan strategi pelaksanaan pemberdayaan tanah masyarakat;

108. memberikan tanggapan, pertimbangan, dan rekomendasi terhadap hasil evaluasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;

109. menyusun kajian untuk pencegahan masalah atau perkara pertanahan;

110. menyusun konsep surat atau keterangan kesediaan menjadi ahli permasalahan atau perkara pertanahan;

111. menyusun rekomendasi hasil pengendalian dan pemantauan pertanahan;

112. menyusun rekomendasi sanksi terhadap tanah yang telah diberikan izin usaha mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan;

113. menyusun rekomendasi hasil pemantauan tumpang tindih penguasaan tanah;

114. menganalisa hasil pemantauan perubahan penggunaan tanah sawah;

115. menyusun rekomendasi hasil pemantauan perubahan penggunaan tanah sawah;

116. menyusun rekomendasi pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;

117. menyusun rekomendasi potensi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;

118. menyusun rekomendasi potensi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;

119. melaksanakan rapat atau ekspose dalam rangka tindak lanjut penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

120. menyusun rekomendasi tindak lanjut penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

121. menyusun konsep keputusan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

122. melaksanakan rapat atau ekspose dengan tim nasional dalam rangka penetapan peruntukan tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

123. menyusun rekomendasi peruntukan tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

124. menyusun konsep keputusan penetapan peruntukan tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

125. melaksanakan rapat atau ekspose dalam rangka tindak lanjut penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

126. menyusun rekomendasi tindak lanjut penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

127. menyusun konsep keputusan penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

128. melaksanakan rapat atau ekspose dengan tim nasional dalam rangka penetapan peruntukan tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

129. menyusun rekomendasi peruntukan tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

130. menyusun konsep keputusan penetapan peruntukan tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

131. menyediakan bahan promosi kegiatan perencanaan konsolidasi tanah;

132. mengkaji pengembangan penyelenggaraan konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;

133. melakukan koordinasi lintas sektor dan pembinaan dibidang penyelenggaraan konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;

134. menyusun program pemanfaatan tanah yang ditetapkan sebagai obyek kementerian atau lembaga lokasi pencadangan tanah;

135. melakukan pemantauan, evaluasi dan hasil kegiatan pencadangan tanah;

136. melakukan pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak dalam rangka pengadaan tanah;

137. memantau dan mengevaluasi pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;

138. memantau dan mengevaluasi pengembangan penilaian tanah; dan

139. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan penilaian tanah.

(2) Penata Pertanahan yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rincian butir kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.