Pasal 9

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Penata Pertanahan sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut: a. Penata Pertanahan Ahli Pertama meliputi:

1. daftar inventarisasi permasalahan pelaksanaan kebijakan teknis pertanahan;

2. dokumen inventarisasi formulasi kebijakan teknis pertanahan;

3. daftar kelengkapan berkas pendaftaran tanah;

4. dokumen telaahan data yuridis antara subjek dan objek hak atas tanah dan ruang;

5. draf pengumuman pendaftaran tanah;

6. dokumen penetapan hak atas tanah;

7. draf sertipikathak atas tanah;

8. dokumen penyusunan spesifikasi teknis blanko sertipikat hak atas tanah dan ruang;

9. daftar verifikasi berkas pendaftaran tanah;

10. dokumen analisis data yuridis antara subjek dan objek hak dalam rangka pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;

11. konsep izin pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;

12. konsep sertipikat pemecahan, penggabungan dan pemisahan bidang tanah;

13. dokumen perubahan hak atas tanah;

14. daftar checklist verifikasi berkas penggantian sertipikat karena blanko lama, rusak, hilang, atau bencana;

15. konsep surat pernyataan dibawah sumpah penggantian sertipikat karena hilang atau bencana;

16. konsep surat pengantar dan pengumuman di koran penggantian sertipikat karena hilang atau bencana;

17. konsep berita acara pengumuman penggantian sertipikat karena hilang atau bencana;

18. daftar checklist verifikasi berkas pembatalan hak atas tanah;

19. surat pemberitahuan pembatalan hak kepada pemegang hak atas tanah;

20. surat pengantar dan pengumuman pembatalan hak atas tanah di koran;

21. konsep berita acara pengumuman pembatalan hak atas tanah;

22. daftar checklist verifikasi penghapusan hak tanggungan;

23. sertipikat hak tanggungan;

24. daftar checklist verifikasi berkas permohonan aktivasi akun jasa keuangan pemeliharaan data pertanahan dan ruang;

25. dokumen analisis alih media sertipikat hak atas tanah;

26. dokumen pencatatan dalam rangka pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;

27. catatan pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;

28. daftar checklist verifikasi berkas pemblokiran sertipikat;

29. daftar checklist verifikasi berkas penghapusan blokir sertipikat;

30. dokumen pengecekan sertipikat tanah;

31. berkas penerbitan surat keterangan pendaftaran tanah;

32. konsep surat keterangan pendaftaran tanah;

33. dokumen penanganan pengaduan;

34. data hasil penanganan pengaduan;

35. laporan kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemantauan sistem layanan pertanahan;

36. daftar inventarisasi data pertanahan;

37. daftar checklist verifikasi berkas pendaftran tanah ulayat;

38. daftar tanah ulayat;

39. berkas nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait layanan pertanahan;

40. data calon peserta Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

41. daftar hasil verifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

42. materi wawancara permohonan perpanjangan masa jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

43. dokumen bahan pengangkatan dan sumpah jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

44. dokumen bahan pelaksanaan pemeriksaan kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah;

45. dokumen bahan pelaksanaan pemeriksaan kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah;

46. dokumen konsep surat tugas tim pemeriksaan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

47. daftar kelengkapan dan kesesuaian berkas salinan petikan surat keputusan, surat keterangan tanda lulus, atau sertifikat peningkatan kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

48. data pokok hasil inventarisasi penatagunaan tanah;

49. data sekunder hasil inventarisasi penatagunaan tanah;

50. bahan peninjauan lapang atau lokasi penatagunaan tanah;

51. data penatagunaan tanah;

52. data sekunder inventarisasi wilayah pesisir, pulau- pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu;

53. bahan peninjauan lapang atau lokasi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu;

54. data wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;

55. data sekunder inventarisasi pertimbangan teknis pertanahan;

56. bahan peninjauan lapang atau lokasi pertimbangan teknis pertanahan;

57. data pertimbangan teknis pertanahan;

58. data tanah objek landreform;

59. bahan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

60. data inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

61. bahan perencanaan redistribusi tanah;

62. bahan konsep keputusan;

63. bahan penyuluhan redistribusi tanah;

64. bahan pelaksanaan sidang panitia pertimbangan landreform;

65. notulensi sidang pertimbangan landreform;

66. bahan instrumen pemantauan dan evaluasi landreform;

67. rekapitulasi data usulan penetapan lokasi pemberdayaan tanah masyarakat;

68. data potensi masyarakat di lokasi pemberdayaan tanah masyarakat;

69. bahan pendampingan pemberdayaan tanah masyarakat;

70. bahan bimbingan teknis, konsultasi, atau pelatihan pemberdayaan tanah masyarakat;

71. data fasilitasi dan kerjasama pemberdayaan tanah masyarakat;

72. bahan model pemberdayaan tanah masyarakat;

73. data pemberdayaan tanah masyarakat;

74. bahan evaluasi pemberdayaan tanah masyarakat;

75. daftar checklist verifikasi pengaduan sengketa dan konflik pertanahan;

76. bahan materi pengaduan sengketa dan konflik pertanahan;

77. dokumen materi telaahan kasus pertanahan;

78. bahan materi penelitian kasus pertanahan;

79. bahan materi ekspos hasil penelitian kasus pertanahan;

80. bahan materi rapat koordinasi penanganan kasus pertanahan;

81. bahan materi gelar kasus pertanahan;

82. bahan materi tindak lanjut gelar kasus pertanahan;

83. bahan materi mediasikasus pertanahan;

84. bahan materi kajian kasus pertanahan;

85. bahan materi penyusunan rekomendasi kasus pertanahan;

86. bahan materi koordinasi kasus pertanahan;

87. bahan pembatalan produk hukum layanan pertanahan;

88. konsep surat pemberitahuan kasus pertanahan yang bukan kewenangan pertanahan;

89. rekapitulasi penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan;

90. bahan sosialisasi pencegahan penanganan perkara pertanahan;

91. bahan persiapan sidang perkara pertanahan;

92. bahan materi gelar kasus perkara pertanahan;

93. bahan mediasi kasus pertanahan;

94. bahan usulan surat keputusan pembatalan layanan pertanahan;

95. bahan penelitian fisik dan yuridis kasus pertanahan;

96. berkas gelar kasus pertanahan;

97. rekapitulasi data fisik pengendalian dan pemantauan pertanahan;

98. data spasial pemantauan hak atas tanah;

99. data tekstual pemantauan pertanahan;

100. bahan pemantauan dan evaluasi tanah terlantar;

101. data hasil identifikasi lapangan tanah yang telah diberikan izin usaha mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan;

102. bahan pemantauan dan evaluasi tumpang tindih penguasaan tanah;

103. data identifikasi lapangan tumpang tindih penguasaan tanah;

104. data pemutakhiran tumpang tindih penguasaan tanah;

105. data nominatif pengendalian perubahan penggunaaan tanah sawah;

106. bahan pemantauan perubahan penggunaaan tanah sawah;

107. data hasil identifikasi lapangan pengendalian perubahan penggunaaan tanah sawah;

108. bahan laporan monitoring evaluasi pengendalian perubahan penggunaaan tanah sawah;

109. data nominatif pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;

110. bahan pengendalian pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;

111. data tekstual indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;

112. data spasial indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;

113. data obyek, subyek dan luas hak atas tanah indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;

114. data digital indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;

115. data indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;

116. data tekstual indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;

117. data spasial indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;

118. data obyek, subyek dan luas hak atas tanah indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;

119. data digital indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;

120. data mutakhir indikasi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;

121. data spasial dan tekstual penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

122. data penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

123. bahan surat pemberitahuan kepada subyek penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

124. data obyek tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

125. data spasial dan tekstual penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

126. data penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

127. bahan surat pemberitahuan kepada subyek penertiban;

128. data obyek tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

129. data perencanaan konsolidasi tanah;

130. bahan laporan hasil pemetaan sosial dan analisis potensi kawasan;

131. bahan usulan pelaksanaan konsolidasi tanah;

132. data subjek konsolidasi tanah;

133. bahan konsep keputusan pelepasan hak atas tanah;

134. bahan konsep keputusan penegasan tanah konsolidasi tanah;

135. bahan berita acara penerapan hasil desain konsolidasi tanah;

136. data konsolidasi tanah;

137. bahan pemantauan dan evaluasi konsolidasi tanah;

138. rekapitulasi data fisik pengadaan tanah;

139. bahan rencana kegiatan pengadaan tanah;

140. daftar nominatif pengadaan tanah;

141. bahan berita acara penyerahan hasil pengadaan tanah;

142. data pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;

143. data penilaian tanah; dan

144. data hasil analisis penilaian tanah; b. Penata Pertanahan Ahli Muda meliputi:

145. dokumen telaah permasalahan kebijakan teknis pertanahan;

146. dokumen peta permasalahan kebijakan teknis pertanahan;

147. dokumen konsep instrumen uji publik kebijakan teknis pertanahan;

148. data hasil uji publik kebijakan teknis pertanahan;

149. bahan materi bimbingan teknis implementasi kebijakan teknis pertanahan;

150. bahan materi pembinaan teknis implementasi kebijakan teknis pertanahan;

151. kelengkapan berkas kerjasama lintas sektor diseminiasi kebijakan teknis pertanahan;

152. dokumen pemeriksaan tanah;

153. dokumen analisis hasil pemeriksaan tanah;

154. konsep rekomendasi penerbitan penetapan hak atas tanah;

155. daftar checklist spesifikasi teknis blanko sertipikat hak atas tanah dan ruang;

156. konsep rekomendasi pemberian izin dalam rangka pemeliharaan hak atas tanah dan ruang;

157. hasil telaah kesesuaian dan kecukupan buku tanah dengan blanko surat ukur dan sertipikat;

158. hasil telaah kesesuaian dan kecukupan buku tanah dengan blanko surat ukur dan sertipikat;

159. konsep dan catatan sertipikat hak tanggungan;

160. daftar checklist verifikasi permohonan aktivasi akun jasa keuangan dalam rangka pemeliharaan data pertanahan dan ruang;

161. dokumen telaah alih media sertipikat hak atas tanah;

162. daftar checklist verifikasi pemeriksaan dokumen alih media sertipikat hak atas tanah;

163. daftar checklist verifikasi dokumen permohonan pengecekan sertipikat;

164. daftar checklist verifikasi dokumen surat keterangan pendaftaran tanah;

165. konsep rekomendasi penerbitan surat keterangan pendaftaran tanah;

166. dokumen analisis informasi penanganan pengaduan pelayanan pertanahan;

167. dokumen analisis kegiatan pembangunan, pengembangan dan pemantauan sistem layanan pertanahan;

168. konsep purwa rupa (prototype) sistem layanan pertanahan;

169. hasil indentifikasi data pertanahan;

170. data pertanahan;

171. dokumen analisis nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama layanan pertanahan;

172. konsep nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama layanan pertanahan;

173. konsep surat keputusan panitia pengelolaan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

174. konsep pengumuman Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

175. dokumen kegiatan ujian lisensi Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

176. dokumen analisis kelengkapan berkas permohonan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra

177. konsep berita acara wawancara Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra yang mengajukan permohonan perpanjangan masa jabatan;

178. konsep pengangkatan, pengangkatan kembali, perpanjangan masa jabatan, cuti izin penambahan

nama atau gelar dan pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra; 35. konsep berita acara pengangkatan dan sumpah jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra; 36. konsep berita acara pemeriksaan kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah; 37. konsep berita acara hasil evaluasi kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah; 38. konsep berita acara dugaan pelanggaran Pejabat Pembuat Akta Tanah; 39. konsep salinan petikan surat keputusan, konsep surat keterangan tanda lulus, atau konsep sertifikat peningkatan kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah; 40. hasil analisis data penatagunaan tanah; 41. hasil analisis peninjauan lapang penatagunaan tanah; 42. hasil analisis data wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu; 43. data hasil peninjauan lapang wilayah pesisir, pulau- pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu; 44. hasil analisis data pertimbangan teknis pertanahan; 45. hasil analisis peninjauan lapang atau lokasi; 46. konsep berita acara hasil peninjauan lapang atau lokasi; 47. data perolehan tanah izin lokasi; 48. konsep berita acara verifikasi perolehan tanah izin lokasi; 49. konsep berita acara pemantauan dan evaluasi perolehan tanah izin lokasi; 50. konsep skema atau model pengembangan dan pemanfaatan tanah; 51. konsep berita acara inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; 52. data fisik dan yuridis redistribusi tanah; 53. konsep keputusan perencanaan redistribusi tanah; 54. risalah sidang hasil landreform; 55. konsep instrumen pemantauan;

56. data pemantauan dan evaluasi redistribusi tanah;

57. konsep keputusan redistribusi tanah;

58. data inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

59. konsep surat keputusan kelompok kerja pemberdayaan tanah masyarakat;

60. daftar inventarisasi penetapan lokasi pemberdayaan tanah masyarakat;

61. hasil analisis potensi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;

62. laporan hasil pendampingan pemberdayaan tanah masyarakat;

63. hasil analisis fasilitasi dan kerjasama pemberdayaan tanah masyarakat;

64. hasil analisis pengembangan model pemberdayaan tanah masyarakat;

65. hasil analisis masalah atau kendala pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;

66. hasil telaahan sengketa dan konflik;

67. hasil telaahan kasus pertanahan;

68. konsep berita acara penelitian kasus pertanahan;

69. konsep tindak lanjut gelar kasus sengketa dan konflik pertanahan;

70. kajian kasus pertanahan dalam rangka pencegahan;

71. bahan sosialisasi pencegahan penanganan perkara pertanahan;

72. konsep berita acara mediasi kasus pertanahan;

73. notulensi hasil sidang kasus pertanahan;

74. data pendukung jawaban kasus pertanahan;

75. konsep jawaban kasus pertanahan;

76. hasil telaahan replik;

77. konsep duplik;

78. daftar bukti perkara pertanahan;

79. daftar akta bukti perkara pertanahan;

80. kajian atas putusan pengadilan perkara pertanahan;

81. risalah pengolahan data kasus pertanahan;

82. data identifikasi lapang penanganan kasus pertanahan;

83. konsep berita acara hasil identifikasi pengendalian dan pemantauan pertanahan;

84. data pemutakhiran pengendalian dan pemantauan pertanahan;

85. hasil analisis pengendalian dan pemantauan pertanahan;

86. data pengendalian dan pemantauan pertanahan;

87. konsep berita acara hasil identifikasi tanah terlantar yang telah diberikan ijin usaha;

88. hasil telaahan kebakaran hutan dan lahan pada tanah yang telah diberikan ijin usaha;

89. konsep berita acara hasil identifikasi lapang tumpang tindih penguasaan tanah;

90. hasil telaahan tumpang tindih penguasaan tanah;

91. data tekstual perubahan pengunaan tanah sawah;

92. data spasial perubahan pengunaan tanah sawah;

93. bahan pengembangan sistem pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah;

94. data tekstual dan data spasial pengendalian perubahan pengunaan tanah sawah;

95. konsep berita acara hasil identifikasi lapangan perubahan penggunaan tanah sawah;

96. hasil telaahan pemantauan perubahan penggunaan tanah sawah;

97. bahan evaluasi pemantauan perubahan penggunaan tanah sawah;

98. data tekstual pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;

99. data spasial pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;

100. data hasil identifikasi lapangan pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;

101. data pemutakhiran pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;

102. data tekstual pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;

103. data spasial pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;

104. data tekstual pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;

105. data spasial pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;

106. hasil analisis obyek penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

107. bahan rapat atau ekspose penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

108. konsep berita acara pengamanan administrasi warkah tanah negara hasil penguasaan dan pemilikan tanah;

109. konsep pengumuman hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

110. hasil penelitian lapang penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

111. analisis ketersediaan tanah negara;

112. analisis kepastian fisik obyek hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

113. analisis kepastian yuridis obyek hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

114. analisis kebutuhan tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

115. bahan rapat atau ekspose hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

116. hasil analisis obyek penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

117. data obyek penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

118. bahan rapat atau ekspose penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

119. konsep pengumuman hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

120. data penelitian lapang hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

121. analisis ketersediaan tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

122. hasil analisis fisik obyek tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

123. hasil analisis yuridis obyek tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

124. analisis kebutuhan tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

125. bahan rapat atau ekspose obyek tanah negarahasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

126. dokumen koordinasi perencanaan konsolidasi tanah;

127. konsep desain awal konsolidasi tanah;

128. hasil telaah perencanaan konsolidasi tanah skala kecil;

129. konsep keputusan penetapan lokasi konsolidasi tanah;

130. konsep desain dan rencana aksi konsolidasi tanah;

131. konsep berita acara fasilitasi implementasi rencana aksi konsolidasi tanah skala kecil;

132. konsep berita acara pemantauan dan evaluasi konsolidasi tanah;

133. dokumen digital pengadaan tanah;

134. data pengadaan tanah;

135. konsep program pendistribusian tanah yang ditetapkan sebagai obyek atau lokasi pencadangan tanah kepada pengguna;

136. data fisik dan yuridis pengadaan tanah;

137. konsep surat pengumuman pengadaan tanah;

138. konsep pemberitahuan ganti kerugian pengadaan tanah;

139. hasil identifikasi promosi pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;

140. konsep nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;

141. konsep metode, model, aplikasi penilaian tanah;

142. daftar kelengkapan berkas permohonan lisensi penilai tanah;

143. informasi nilai tanah;

144. data identifikasi nilai tanah untuk perpajakan; dan

145. hasil analisis nilai tanah untuk indikator ekonomi pertanahan; c. Penata Pertanahan Ahli Madya meliputi:

146. rancangan kebijakan teknis pertanahan;

147. laporan advokasi kebijakan teknis pertanahan;

148. dokumen instrumen uji publik kebijakan teknis pertanahan;

149. laporan bimbingan teknis kebijakan teknis pertanahan;

150. laporan pembinaan teknis kebijakan teknis pertanahan;

151. laporan konsultasi teknis kebijakan teknis pertanahan;

152. laporan hasil kerjasama lintas sektor diseminasi kebijakan teknis pertanahan;

153. rekomendasi penyusunan spesifikasi teknis blanko sertipikat hak atas tanah dan ruang;

154. rekomendasi pemecahan, penggabungan dan pemisahanbidang tanah;

155. rekomendasi perubahan hak atas tanah;

156. draft sertipikat pengganti karena blanko lama, hilang, rusak atau bencana;

157. rekomendasi terhadap permohonan aktivasi akun jasa keuangan dalam rangka pemeliharaan data pertanahan dan ruang;

158. rekomendasi informasi penanganan pengaduan pelayanan pertanahan;

159. rekomendasi konsep purwa rupa (prototype) sistem layanan pertanahan;

160. konsep nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait layanan pertanahan;

161. dokumen rencana kegiatan peningkatan kualitasPejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

162. data bank soal uji lisensi Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

163. konsep surat keputusan penetapan kegiatan pengelolaan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

164. rekomendasi pengangkatan, pengangkatan kembali, perpanjangan masa jabatan, cuti, ijin penambahan nama atau gelar, pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

165. laporan diseminasi peraturan perudang-undangan terkait pengelolaan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

166. hasil analisis pengambilan keputusan pengelolaan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

167. laporan pemeriksaan dan rekomendasi hasil sidang pemberian sanksi Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mitra;

168. rekomendasi penatagunaan tanah;

169. rekomendasi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu;

170. rekomendasi pertimbangan teknis pertanahan;

171. konsep model pengembangan dan pemanfaatan tanah;

172. laporan pemantauan dan evaluasi inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;

173. konsep perencanaan redistribusi tanah;

174. laporan penyuluhan redistribusi tanah;

175. konsep berita acara sidang pertimbangan landreform;

176. laporan penyuluhan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;

177. konsep penetapan lokasi;

178. laporan hasil bimbingan teknis, konsultasi, atau pelatihan pemberdayaan tanah masyarakat;

179. rekomendasi fasilitasi dan kerjasama pemberdayaan tanah masyarakat;

180. rekomendasi evaluasi kegiatan pemberdayaan tanah masyarakat;

181. konsep berita acara hasil ekspose hasil penelitian kasus pertanahan;

182. laporan koordinasi penanganan kasus pertanahan;

183. konsep berita acara gelar kasus pertanahan;

184. konsep berita acara mediasi kasus pertanahan;

185. rekomendasi pencegahan kasus pertanahan;

186. laporan kerjasama penangan dan pencegahan kasus pertanahan;

187. konsep surat keputusan pembatalan produk hukum layanan pertanahan;

188. konsep tindak lanjut penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan;

189. konsep surat rekomendasi pencegahan penaganan perkara pertanahan;

190. konsep berita acara gelar kasus pertanahan;

191. konsep surat atau keterangan kesediaan menjadi saksi kasus pertanahan;

192. konsep kesimpulan perkara pertanahan;

193. konsep memori banding, memori kasasi, memori peninjauan kembali perkara pertanahan;

194. konsep surat keputusan pembatalan produk layanan pertanahan;

195. konsep berita acara penelitian fisik dan yuridis kasus pertanahan;

196. konsep berita acara gelar kasus pembatalan layanan pertanahan;

197. data identifikasi lapangan pengendalian dan pemantauan pertanahan;

198. hasil analisis evaluasi pengendalian perubahan penggunaan tanah sawah;

199. konsep pelaporan kegiatan pembangunan data pengendalian pertanahan;

200. data identifikasi pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;

201. hasil telaahan pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;

202. konsep usulan potensi penertiban pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;

203. konsep berita acara penelitian lapang indikasi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;

204. konsep usulan potensi penertiban pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;

205. konsep berita acara penelitian lapang penertiban pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;

206. dokumen kerjasama penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

207. konsep surat keputusan penetapan obyek penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

208. daftar isian identifikasi dan penelitian lapang obyek penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

209. konsep berita acara sidang panitia c usulan tanah terlantar;

210. konsep surat peringatan I, II, atau III terkait penguasaan dan pemilikan tanah;

211. berita acara penelitian lapang obyek tanah terlantar;

212. dokumen hasil pemantauan dan evaluasi pada akhir masa peringatan I, II, atau III;

213. konsep usulan tindak lanjut penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

214. konsep dokumen kerjasama pengamanan obyek tanah negara;

215. hasil analisis kesesuaian tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

216. konsep pertimbangan teknis tanah cadangan untuk negara;

217. analisis peruntukan tanah negara hasil penertiban penguasan dan pemilikan tanah;

218. dokumen kerjasama penertiban penguasan dan pemilikan tanah;

219. konsep surat keputusan penetapan obyek penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

220. konsep berita acara sidang panitia c penetapan tanah terlantar;

221. konsep surat peringatan I, II, atau III penetapan tanah terlantar;

222. konsep berita acara penelitian lapang pemantauan dan evaluasi obyek tanah terlantar;

223. laporan hasil pemantauan dan evaluasi obyek tanah terlantar pada akhir masa peringatan I, II, atau III;

224. konsep usulan tindak lanjut penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

225. konsep dokumen kerjasama pengamanan tanah negara;

226. konsep berita acara pengamanan administrasi warkah tanah negara hasil penguasaan dan pemilikan tanah;

227. analisis kesesuaian tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaaatan tanah;

228. konsep pertimbangan teknis tanah cadangan untuk negara;

229. analisis peruntukan tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

230. konsep koordinasi perencanaan konsolidasi tanah skala besar;

231. konsep perencanaan konsolidasi tanah skala besar;

232. konsep desain konsolidasi tanah dan rencana aksi;

233. konsep berita acara fasilitasi implementasi rencana aksi konsolidasi tanah skala besar;

234. dokumen pengembangan teknis desain konsolidasi tanah;

235. dokumen hasil pemantauan, evaluasi dan kegiatan pembangunan data pengadaan tanah;

236. konsep surat keputusan penetapan lokasi pencadangan tanah;

237. konsep program pengembangan terhadap obyek tanah yang ditetapkan dalam kegiatan pencadangan tanah;

238. dokumen hasil pengamanan dan pemeliharaan tanah yang ditetapkan sebagai obyek/lokasi pencadangan tanah;

239. konsep surat pengantar penitipan uang ganti kerugian pengadaan tanah;

240. konsep desain kerjasama pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah; dan

241. bahan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah; dan d. Penata Pertanahan Ahli Utama meliputi:

242. rekomendasi kebijakan teknis pertanahan;

243. dokumen kebijakan teknis pertanahan;

244. dokumen pelaksanaan uji publik kebijakan teknis pertanahan;

245. laporan saksi ahli atau saksi dalam bidang pertanahan;

246. dokumen strategi kebijakan penatagunaan tanah;

247. laporan kerja sama lintas sektor di bidang penatagunaan tanah;

248. dokumen strategi dan kebijakan inventarisasi tanah obyek landreform;

249. dokumen strategi dan kebijakan pengumpulan potensi redistribusi tanah;

250. dokumen strategi dan kebijakan pelaksanaan redistribusi tanah;

251. dokumen strategi dan pengembangan kebijakan pelaksanaan landreform;

252. dokumen strategi pelaksanaan pemberdayaan tanah masyarakat;

253. rekomendasi hasil evaluasi pemberdayaan tanah masyarakat;

254. dokumen kajian pencegahan masalah atau perkara;

255. laporansaksi ahli permasalahan atau perkara pertanahan;

256. rekomendasi pengendalian dan pemantauan pertanahan;

257. rekomendasi sanksi terhadap tanah yang telah diberikan ijin usaha mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan;

258. rekomendasi pemantauan tumpang tindih penguasaan tanah;

259. laporan pemantauan perubahan penggunaan tanah sawah;

260. rekomendasi pemantauan perubahan penggunaan tanah sawah;

261. rekomendasi pengendalian kepulauan dan wilayah tertentu;

262. rekomendasi potensi pelanggaran penguasaan dan pemilikan tanah;

263. rekomendasi potensi pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan tanah;

264. konsep berita acara rapat atau ekspose tindak lanjut penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

265. rekomendasi tindak lanjut penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

266. konsep keputusan penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

267. konsep berita acara rapat atau ekspose penetapan peruntukan tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

268. rekomendasi peruntukan tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

269. konsep keputusan penetapan peruntukan tanah negara hasil penertiban penguasaan dan pemilikan tanah;

270. konsep berita acara rapat atau ekspose tindak lanjut penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

271. rekomendasi penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

272. konsep keputusan penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

273. konsep berita acara rapat atau ekspose penetapan peruntukan tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

274. rekomendasi penetapan peruntukan tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

275. konsep keputusan penetapan peruntukan tanah negara hasil penertiban penggunaan dan pemanfaatan tanah;

276. dokumen promosi kegiatan perencanaan konsolidasi tanah;

277. dokumen kajian pengembangan penyelenggaraan konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;

278. laporan hasil koordinasi lintas sektor dan pembinaan dibidang penyelenggaraan konsolidasi tanah, pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;

279. konsep program pemanfaatan tanah yang ditetapkan sebagai obyek lokasi pencadangan tanah;

280. laporan pemantauan, evaluasi dan hasil kegiatan pencadangan tanah;

281. laporan pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak;

282. laporan evaluasi pengembangan pertanahan dan pemanfaatan tanah;

283. laporan evaluasi pengembangan penilaian tanah; dan

284. laporan evaluasi pelaksanaan pengembangan penilaian tanah.