Pasal 7

(1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Pertanahan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas: a. kebijakan teknis pertanahan; b. tenurial; dan c. pengembangan pertanahan. (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. kebijakan teknis pertanahan, meliputi:

1. penyusunan kebijakan teknis pertanahan; dan

2. diseminasi kebijakan teknis pertanahan. b. tenurial, meliputi:

3. pendaftaran tanah;

4. pemeliharaan data tanah dan ruang;

5. pencatatan dan layanan informasi pertanahan;

6. penatausahaan tanah ulayat/hak komunal;

7. hubungan kelembagaan;

8. pemberian lisensi;

9. penatagunaan tanah;

10. landreform;

11. pemberdayaan tanah masyarakat;

12. penanganan masalah pertanahan;

13. pengendalian dan pemantauan pertanahan; dan

14. penertiban penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. c. pengembangan pertanahan, meliputi:

15. konsolidasi tanah;

16. pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan;

17. pengembangan dan pemanfaatan tanah;

18. pengembangan penilaian pertanahan; dan

19. pemanfaatan informasi nilai tanah.