Pasal 8

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:

a. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama meliputi:

1. melakukan reviu atas pelaksanaan tugas pengawasan dan/atau pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai pada tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh pimpinan unit atau kondisi tertentu pada tempat kategori II;
2. merumuskan naskah surat persetujuan atau penolakan permohonan perubahan atau perbaikan data atau dokumen di bidang kepabeanan dan cukai;
3. menganalisis data permohonan redress manifest kategori II;
4. menganalisis perumusan naskah surat persetujuan atau penolakan permohonan penutupan manifes;
5. merumuskan naskah surat persetujuan atau penolakan permohonan pindah lokasi penimbunan, peti kemas kosong, shortshipped, atau part of;
6. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai ekspor non bea keluar;
7. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai ekspor dengan bea keluar;
8. menganalisis data perencanaan penelitian ulang;
9. menganalisis data usulan atau tindak lanjut usulan penelitian ulang;
10. melakukan pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori II;
11. mengidentifikasi bahan pelaksanaan pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori I;
12. melakukan evaluasi pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori III;
13. melakukan analisis dalam penyusunan dokumen mutu;
14. melakukan pengujian tingkat lanjut contoh uji

internal kategori I; 15. melakukan pengujian tingkat lanjut contoh uji internal kategori II; 16. melakukan pengujian tingkat lanjut contoh uji internal kategori III; 17. melakukan pengujian tingkat lanjut contoh uji eksternal kategori I; 18. melakukan pengujian tingkat lanjut contoh uji eksternal kategori II; 19. melakukan pengujian tingkat lanjut contoh uji eksternal kategori III; 20. melakukan asistensi penjaminan kualitas laboratorium identifikasi dan klasifikasi kategori I; 21. melakukan pengendalian teknis dalam tindakan korektif hasil uji profisiensi atau tindakan assessment audit internal; 22. melakukan analisis dalam kegiatan audit internal kualitas laboratorium identifikasi dan klasifikasi; 23. melakukan pengendalian rekaman mutu; 24. menganalisis data dalam kegiatan pengkajian identifikasi dan klasifikasi barang di bidang kepabeanan dan cukai; 25. melakukan identifikasi mendalam kegiatan profiling pengujian atau identifikasi komoditi maupun jenis barang; 26. menganalisis data penerbitan, perubahan, pembekuan, pemberlakuan kembali, atau pencabutan izin bagi perusahaan penerima fasilitas tempat penimbunan berikat; 27. menganalisis data penerbitan, perubahan, atau pencabutan fasilitas kepabeanan terkait migas dan panas bumi; 28. menganalisis data perizinan pengeluaran hasil produksi atau sisa produksi dari tempat penimbunan berikat atau kemudahan impor

tujuan ekspor ke tempat lain dalam daerah pabean; 29. menganalisis data penerbitan, perubahan, pembekuan, atau pencabutan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor; 30. menganalisis data penerbitan, perubahan, pembekuan, pemberlakuan kembali atau pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena cukai; 31. menganalisis data perizinan perpanjangan periode dan/atau jangka waktu ekspor bagi penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor; 32. menganalisis data perizinan kegiatan subkontrak perusahaan penerima fasilitas kepabeanan; 33. menganalisis data perizinan impor atau ekspor kembali barang, bahan, dan/atau hasil produksi bagi perusahaan penerima fasilitas kepabeanan; 34. menganalisis data penerbitan, perubahan, atau pencabutan penetapan izin kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara; 35. menganalisis data perizinan re-ekspor, re- impor, atau impor sementara; 36. menganalisis data perizinan impor tanpa identitas registrasi kepabeanan; 37. menganalisis data perizinan penetapan, perubahan izin penggunaan, pemasukan, atau pengeluaran kemasan yang dipakai berulang- ulang atau peti kemas kosong impor atau ekspor; 38. menganalisis data perizinan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan jaminan; 39. menganalisis data perizinan konsolidasi barang ekspor; 40. menganalisis data perizinan admission

temporaire/temporary admission carnet atau carnet de passages en douane carnet, yacht and vessel declaration atau dokumen lain yang dipersamakan; 41. menganalisis data penyelesaian kewajiban atau persyaratan kepabeanan atas kendaraan bermotor; 42. menganalisis data perizinan pembongkaran, pemeriksaan, penimbunan, pemuatan, pengeluaran, pemasukan, atau pemusnahan atas barang impor atau ekspor; 43. menganalisis data laporan realisasi ekspor tempat penimbunan berikat atau kemudahan impor tujuan ekspor; 44. menganalisis data permohonan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk; 45. Menganalisis data terkait permohonan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah; 46. menganalisis data perizinan pemindahtanganan, pemusnahan atas barang, bahan, atau mesin yang mendapatkan fasilitas kepabeanan; 47. menganalisis data laporan pertanggungjawaban kemudahan impor tujuan ekspor atau laporan pertanggungjawaban penggunaan konsorsium kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil menengah kompleksitas tinggi; 48. menganalisis data laporan pertanggungjawaban kemudahan impor tujuan ekspor atau laporan pertanggungjawaban penggunaan konsorsium kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil menengah kompleksitas rendah; 49. menganalisis data perizinan impor mesin, suku cadang, peralatan pendukung lainnya atau barang contoh; 50. menganalisis data atau objek optimalisasi potensi penerima fasilitas kepabeanan atau

perdagangan dan industri; 51. menganalisis dokumen persyaratan administrasi sertifikasi authorized economic operator; 52. memvalidasi teknis dalam validasi lapangan terkait sertifikasi authorized economic operator dan/atau joint validasi tahapan mutual recognition arrangement dengan customs negara lain; 53. menganalisis data hasil validasi lapangan dan/atau joint validasi terkait sertifikasi authorized economic operator dan/atau joint validasi tahapan mutual recognition arrangement dengan customs negara lain; 54. menganalisis data penerbitan sertifikat authorized economic operator; 55. menganalisis data hasil monitoring dan/atau evaluasi terkait mitra utama kepabeanan atau authorized economic operator; 56. menganalisis penetapan atau perubahan data mitra utama kepabeanan; 57. menganalisis data pembayaran berkala mitra utama kepabeanan dan/atau authorized economic operator; 58. menganalisis data registrasi atau akses kepabeanan bagi pengguna jasa; 59. menganalisis data penetapan, penyesuaian, penetapan kembali, atau pencabutan tarif cukai; 60. menganalisis data perizinan terkait cukai; 61. menganalisis data terkait fasilitas atau kemudahan cukai; 62. menganalisis data perizinan transaksional bagi penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat, kawasan bebas, atau kawasan ekonomi khusus; 63. menganalisis data perubahan konversi bahan

baku kemudahan impor tujuan ekspor; 64. menganalisis data pembatalan dokumen kepabeanan dan cukai; 65. menganalisis data permohonan penerbitan formulir kendaraan secara manual; 66. menganalisis data permohonan penerbitan formulir kendaraan di kawasan ekonomi khusus secara manual; 67. menganalisis data permohonan revisi dan legalisir formulir kendaraan secara manual; 68. menganalisis data penerimaan dan pengadministrasian jaminan; 69. menganalisis data permohonan penerbitan surat keputusan penggunaan jaminan tertulis atau jaminan perusahaan; 70. menganalisis data pencairan jaminan; 71. menganalisis data permohonan penarikan atau pengembalian jaminan; 72. menganalisis data permohonan perpanjangan jangka waktu, penggantian dan/atau penyesuaian jaminan; 73. menganalisis data permohonan penerbitan surat keputusan atau surat rekomendasi pengembalian bea masuk, bea keluar, denda administrasi, bunga, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk anti dumping dan/atau cukai kompleksitas tinggi; 74. menganalisis data permohonan penerbitan surat keputusan atau surat rekomendasi pengembalian bea masuk, bea keluar, denda administrasi, bunga, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk anti dumping dan/atau cukai kompleksitas rendah; 75. menganalisis data permohonan penerbitan surat keputusan penundaan atau pencicilan pelunasan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar dan/atau sanksi administrasi

berupa denda atau tagihan; 76. menganalisis data penerbitan surat keputusan pemberian imbalan bunga; 77. menganalisis data penerbitan surat penetapan sanksi administrasi, surat penetapan pabean, atau surat penetapan perhitungan bea keluar; 78. menganalisis data penerbitan surat teguran atau surat peringatan; 79. menganalisis data penerbitan surat paksa; 80. menganalisis data penerbitan surat perintah penagihan seketika sekaligus; 81. menganalisis data penerbitan surat perintah melakukan penyitaan atau surat permohonan bantuan melakukan penyitaan; 82. menganalisis data penerbitan surat perintah penyanderaan badan; 83. menganalisis data penerbitan surat usulan pencegahan; 84. menganalisis data penerbitan surat pencabutan penyitaan, penyanderaan badan, atau pencegahan; 85. menganalisis data penerbitan surat pemberitahuan dan penagihan biaya pengganti (SPPBP-1); 86. menganalisis data penerbitan surat kekurangan pembayaran pajak rokok atau tanda bukti kelebihan pembayaran pajak rokok; 87. menganalisis data monitoring perbendaharaan di bidang kepabeanan dan cukai; 88. menganalisis data penerbitan surat pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor; 89. menganalisis data permohonan pembatalan atau perubahan data billing; 90. menganalisis data pengusulan penghapusan piutang; 91. menganalisis data pengusulan pelimpahan

piutang; 92. menganalisis data penyusunan target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan; 93. menganalisis data penyusunan distribusi target penerimaan untuk tiap unit jabatan pratama, unit jabatan administrasi, dan/atau unit pelaksana teknis; 94. menganalisis data pemantauan permohonan penyediaan pita cukai awal atau permohonan penyediaan pita cukai tambahan; 95. menganalisis data pelayanan permohonan penyediaan pita cukai tambahan izin kepala kantor; 96. menganalisis data validasi tanda bukti perusakan pita cukai (CK-2) atau tanda bukti pengembalian pita cukai (CK-3); 97. menganalisis data pengusulan premi, insentif cukai, perhitungan dana bagi hasil cukai atau insentif lainnya; 98. menganalisis data pengembalian pita cukai yang tidak direalisasikan dengan permohonan pemesanan pita cukai (CK-1 atau CK-1A); 99. merumuskan naskah keberatan di bidang kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah; 100. merumuskan naskah keberatan di bidang kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi; 101. menganalisis data dalam evaluasi keberatan di bidang kepabeanan dan cukai; 102. menganalisis data dalam penyusunan surat uraian banding atau surat tanggapan atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 103. menganalisis data dalam penyusunan surat uraian banding atau surat tanggapan atas hasil penelitian ulang atau audit kepabeanan dan

cukai; 104. menganalisis data dalam penyusunan surat penjelasan tertulis atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai; 105. menganalisis data dalam penyusunan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali atas perkara hukum perpajakan terkait kepabeanan dan cukai; 106. menganalisis data dalam penyusunan memori banding, kasasi, atau peninjauan kembali dan kontra memori banding, kasasi, atau peninjauan kembali atas perkara hukum non- perpajakan terkait kepabeanan dan cukai; 107. menganalisis data dalam penyusunan laporan evaluasi putusan pengadilan dan peninjauan kembali atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai; 108. menganalisis data dalam penyusunan dokumen mediasi, gugatan atau jawaban gugatan atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 109. menganalisis data dalam penyusunan replik atau duplik atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 110. menganalisis data dalam penyusunan bukti perkara atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai; 111. menganalisis data dalam penyusunan kesimpulan perkara atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 112. menganalisis data dalam penyusunan pendapat hukum atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 113. menganalisis data dalam penyusunan kajian hukum atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 114. menganalisis data program perencanaan perumusan ketentuan teknis terkait

kepabeanan dan cukai; 115. menganalisis data hasil perumusan ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai; 116. menganalisis data tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap I; 117. menganalisis data tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap II; 118. menganalisis data tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap III; 119. menganalisis data tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap IV; 120. melakukan gelar perkara atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai kategori IV; 121. melakukan pendampingan atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai kategori IV; 122. melakukan kegiatan sidang atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai kategori IV berdasarkan surat kuasa; 123. menganalisis data dalam penyusunan daftar rencana objek audit kepabeanan dan cukai; 124. menganalisis data dalam penyusunan daftar rencana objek penelitian ulang; 125. menganalisis data dalam penyusunan laporan analisis objek audit kepabeanan dan cukai; 126. menganalisis data dalam penyusunan laporan analisis objek penelitian ulang; 127. menganalisis data hasil keberatan dan banding atas audit; 128. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai tingkat I untuk jenis audit umum dengan satu program audit; 129. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai tingkat I untuk jenis audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai; 130. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai tingkat I untuk

jenis audit khusus lainnya; 131. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai tingkat I untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (berita acara penghentian audit); 132. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai tingkat lanjutan; 133. menganalisis data monitoring pelaksanaan audit; 134. menganalisis data monitoring pelaksanaan penelitian ulang; 135. menganalisis data pelaksanaan hearing auditee; 136. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai tingkat I untuk jenis audit umum dengan dua program audit; 137. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai tingkat I untuk jenis audit umum dengan tiga program audit atau lebih; 138. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai tingkat I untuk jenis audit investigasi; 139. melakukan pemeriksaan data dalam pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai tingkat II untuk audit berskala nasional; 140. melakukan verifikasi data hasil pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai; 141. melakukan verifikasi data hasil penyusunan perencanaan audit kepabeanan dan cukai; 142. melakukan verifikasi data hasil penelitian ulang dokumen kepabeanan dan cukai; 143. melakukan verifikasi data hasil penjaminan kualitas audit kepabeanan dan cukai; 144. menganalisis data analisis tujuan tertentu; 145. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan kerja sama teknis terkait kepabeanan dan cukai internasional;

146. melakukan perumusan atau perubahan ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai kategori IV;

147. menganalisis data dalam penyusunan naskah akademik atau kajian kompleksitas rendah;

148. merumuskan naskah produk intelijen kepabeanan dan cukai;

149. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan kegiatan analisis pasca penindakan ;

150. melakukan analyzing point kepabeanan dan cukai;

151. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan kegiatan penyediaan data dan informasi taktis kepabeanan dan cukai;

152. melakukan penghentian, pemeriksaan, penegahan, atau penyegelan di luar proses operasi penindakan kategori I;

153. memvalidasi teknis pelaksanaan operasi pelacakan (K-9);

154. melakukan pengawasan teknis operasi penindakan kompleksitas tinggi;

155. melakukan pengawasan teknis operasi penindakan kompleksitas sedang;

156. melakukan pengawasan teknis operasi penindakan kompleksitas rendah;

157. melakukan pengawasan teknis operasi penindakan segera;

158. melakukan analisis data pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas tinggi;

159. melakukan analisis data pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas sedang;

160. melakukan analisis data pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas rendah;

161. melakukan analisis data temuan operasi penindakan atau patroli;

162. memvalidasi teknis pelaksanaan patroli kompleksitas rendah;

163. menjadi saksi dalam persidangan berdasarkan surat tugas;

164. melakukan pemusnahan dan/atau perusakan barang terkait tugas kepabeanan dan cukai di dalam tempat kedudukan kategori III;

165. melakukan pemusnahan dan/atau perusakan barang terkait tugas kepabeanan dan cukai di luar tempat kedudukan atau kondisi tertentu kategori III;

166. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan kegiatan penelitian dugaan pelanggaran serta tindak pidana kepabeanan dan cukai kategori I;

167. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan kegiatan penelitian dugaan pelanggaran serta tindak pidana kepabeanan dan cukai kategori II;

168. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan kegiatan penelitian dugaan pelanggaran serta tindak pidana kepabeanan dan cukai kategori III;

169. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sampai dengan surat penyerahan berkas perkara ke kejaksaan (P-15) atau penghentian penyidikan (SP-3);

170. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai setelah surat penyerahan berkas perkara ke kejaksaan (P-15) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3);

171. menganalisis penyusunan penetapan barang yang tidak dikuasai, barang dikuasai negara atau barang milik negara;

172. melakukan perumusan kerja sama teknis terkait kepabeanan dan cukai kategori IV;

173. melakukan asistensi kegiatan teknis

kepabeanan dan cukai kategori IV; 174. menganalisis data standar teknis terkait kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 175. melakukan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi kepabeanan dan cukai di luar tempat kedudukan kategori IV; 176. melakukan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi kepabeanan dan cukai di dalam tempat kedudukan kategori IV; 177. menganalisis data hasil kegiatan joint program kepabeanan dan cukai antar instansi; 178. melakukan analisis joint program kepabeanan dan cukai antar instansi; 179. merumuskan rencana kegiatan kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi; 180. merumuskan rencana kegiatan kepabeanan dan cukai kompleksitas sedang; 181. merumuskan rencana kegiatan kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah; 182. menganalisis data laporan monitoring dan/atau evaluasi kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi; 183. menganalisis data laporan monitoring dan/atau evaluasi kepabeanan dan cukai kompleksitas sedang; 184. menganalisis data laporan monitoring dan/atau evaluasi kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah; 185. menganalisis data laporan periodik pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai; 186. menganalisis data perumusan naskah nota kesepahaman; 187. melakukan rekonsilisasi data atau dokumen kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi; 188. melakukan rekonsilisasi data atau dokumen kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah;

189. merumuskan naskah tanggapan permintaan penetapan nilai pabean kompleksitas tinggi;
190. merumuskan naskah tanggapan permintaan penetapan nilai pabean kompleksitas sedang;
191. merumuskan naskah tanggapan permintaan penetapan nilai pabean kompleksitas rendah;
192. merumuskan naskah pemutakhiran data harga barang impor skala nasional kompleksitas tinggi;
193. merumuskan naskah pemutakhiran data harga barang impor skala nasional kompleksitas sedang;
194. merumuskan naskah pemutakhiran data harga barang impor skala nasional kompleksitas rendah;
195. merumuskan naskah pemutakhiran data harga barang impor skala wilayah;
196. menganalisis data terkait interpretasi ketentuan teknis kepabeanan dan cukai;
197. menganalisis usulan atau tanggapan permohonan atas klasifikasi barang kompleksitas tinggi;
198. menganalisis usulan atau tanggapan permohonan atas klasifikasi barang kompleksitas sedang;
199. menganalisis usulan atau tanggapan permohonan atas klasifikasi barang kompleksitas rendah;
200. menganalisis data pendukung perumusan atau tindak lanjut buku tarif kepabeanan INDONESIA;
201. melakukan penilaian terhadap pelayanan informasi yang diberikan oleh agen informasi kepabeanan dan cukai;
202. melakukan pengawasan teknis pelayanan informasi kepabeanan dan cukai menggunakan email, outbound call, social media;
203. melakukan pelayanan informasi dan bimbingan

kepatuhan kepabeanan dan cukai menggunakan media tatap muka client coordinator mitra utama atau client manager authorized economic operator kepada pengguna jasa proritas kategori I; 204. melakukan klasifikasi materi informasi kepabeanan dan cukai kedalam pangkalan data; 205. merumuskan materi informasi kepabeanan dan cukai kategori I; 206. menguji validitas materi informasi kepabeanan dan cukai kategori II; 207. melakukan pengawasan teknis sosialisasi materi informasi kepabeanan dan cukai; 208. melakukan pengawasan teknis perekaman kegiatan kepabeanan dan cukai; 209. merumuskan pengembangan dan/atau peremajaan modul perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori III; 210. melakukan penjaminan kualitas penerapan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori III; 211. melakukan pemutakhiran, perubahan, atau input data kepabeanan dan cukai kategori I; 212. menganalisis model kualitas data kepabeanan dan cukai; 213. memvalidasi teknis pengujian perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 214. menganalisis data dalam penyusunan laporan pemantauan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 215. menganalisis data dalam perumusan pertukaran data atau integrasi perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan

kepabeanan dan cukai tingkat nasional; 216. menganalisis data dalam perumusan pertukaran data atau integrasi perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai tingkat internasional; 217. menganalisis data dalam penyusunan laporan evaluasi pengelolaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 218. melakukan pemeliharaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori II; 219. menganalisis data perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I; 220. menganalisis data perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori II; 221. menganalisis data perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori III; 222. menganalisis data dalam penyusunan laporan kerentanan keamanan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 223. memvalidasi teknis pelaksanaan forensik digital keamanan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 224. menganalisis pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi; 225. menganalisis pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah; 226. menganalisis data dalam pengelolaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 227. merumuskan rancangan perangkat unsur

informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori II; 228. melakukan penanganan gangguan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori II; dan 229. memvalidasi teknis pelaksanaan investigasi gangguan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; b. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda meliputi:

1. melakukan reviu atas pelaksanaan tugas pengawasan dan/atau pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai pada tempat-tempat tertentu yang ditunjuk oleh pimpinan unit atau kondisi tertentu pada tempat kategori I;
2. melakukan reviu atas penerbitan surat keputusan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan atau perbaikan data atau dokumen di bidang kepabeanan dan cukai;
3. menganalisis data permohonan redress manifest kategori I;
4. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur merah pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) dari luar daerah pabean ke kawasan bebas melalui pertukaran data elektronik;
5. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur merah pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) dari luar daerah pabean ke kawasan bebas melalui media penyimpanan data;
6. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur merah pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) dari luar

daerah pabean ke kawasan bebas secara manual; 7. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur merah pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean melalui media penyimpanan data; 8. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur merah pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean secara manual; 9. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur merah pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) dari kawasan bebas ke luar daerah pabean melalui pertukaran data elektronik; 10. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur merah pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-02) dari kawasan bebas ke tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus atau kawasan berikat secara manual dalam rangka penjaluran; 11. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur merah pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-02) dari kawasan bebas ke tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus atau kawasan berikat secara manual; 12. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur merah pemberitahuan

pabean free trade zone (PPFTZ-03) dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas melalui pertukaran data elektronik; 13. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur hijau pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) dari kawasan bebas ke luar daerah pabean melalui pertukaran data elektronik; 14. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kawasan bebas atau kawasan ekonomi khusus jalur hijau pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-02) dari tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus atau kawasan berikat ke kawasan bebas secara manual; 15. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai impor pada jalur merah; 16. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai impor pada jalur merah dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan; 17. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai impor pada jalur merah dengan menerbitkan surat penetapan barang larangan pembatasan; 18. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai impor pada jalur kuning; 19. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai impor pada jalur kuning dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan; 20. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai impor pada jalur kuning dengan menerbitkan surat penetapan barang larangan pembatasan; 21. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai impor pada jalur hijau; 22. melakukan penelitian dokumen kepabeanan

dan cukai impor pada jalur hijau dengan menerbitkan risalah penelitian dan penetapan; 23. melakukan penelitian dokumen kepabeanan dan cukai impor kembali atau ekspor kembali; 24. melakukan penjaminan kualitas proses penelitian dokumen kategori II; 25. mengevaluasi proses penyusunan risalah hasil analisis perencanaan penelitian ulang; 26. melakukan penelitian ulang kategori II; 27. mengevaluasi proses penyusunan usulan atau tindak lanjut usulan penelitian ulang; 28. melakukan pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori I; 29. melakukan evaluasi pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori I; 30. melakukan reviu atas penyusunan dokumen mutu; 31. melakukan evaluasi pengujian tingkat lanjut contoh uji internal kategori I; 32. melakukan evaluasi pengujian tingkat lanjut contoh uji internal kategori II; 33. melakukan evaluasi pengujian tingkat lanjut contoh uji internal kategori III; 34. melakukan evaluasi pengujian tingkat lanjut contoh uji eksternal kategori I; 35. melakukan evaluasi pengujian tingkat lanjut contoh uji eksternal kategori II; 36. melakukan evaluasi pengujian tingkat lanjut contoh uji eksternal kategori III; 37. merumuskan pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori I; 38. merumuskan pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori II; 39. merumuskan pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori III; 40. melakukan pengendalian teknis kegiatan audit internal kualitas laboratorium identifikasi dan

klasifikasi; 41. melakukan evaluasi pengendalian rekaman mutu; 42. melakukan pengendalian teknis kegiatan pengkajian identifikasi dan klasifikasi barang di bidang kepabeanan dan cukai; 43. melakukan pengawasan teknis dalam kegiatan profiling pengujian atau identifikasi komoditi maupun jenis barang; 44. mengevaluasi proses penerbitan, perubahan, pembekuan, pemberlakuan kembali, atau pencabutan izin bagi perusahaan penerima fasilitas tempat penimbunan berikat; 45. mengevaluasi proses penerbitan, perubahan, atau pencabutan fasilitas kepabeanan terkait migas dan panas bumi; 46. mengevaluasi proses perizinan pengeluaran hasil produksi atau sisa produksi dari tempat penimbunan berikat atau kemudahan impor tujuan ekspor ke tempat lain dalam daerah pabean; 47. mengevaluasi proses penerbitan, perubahan, pembekuan, atau pencabutan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor; 48. mengevaluasi proses penerbitan, perubahan, pembekuan, pemberlakuan kembali atau pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena cukai; 49. mengevaluasi proses perizinan perpanjangan periode dan/atau jangka waktu ekspor bagi penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor; 50. mengevaluasi proses perizinan kegiatan subkontrak perusahaan penerima fasilitas kepabeanan; 51. mengevaluasi proses perizinan impor atau ekspor kembali barang, bahan, dan/atau hasil

produksi bagi perusahaan penerima fasilitas kepabeanan; 52. mengevaluasi proses penerbitan, perubahan, atau pencabutan penetapan izin kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara; 53. mengevaluasi proses perizinan re-ekspor, re- impor, atau impor sementara; 54. mengevaluasi proses perizinan impor tanpa identitas registrasi kepabeanan; 55. mengevaluasi proses penetapan, perubahan izin penggunaan, pemasukan, atau pengeluaran kemasan yang dipakai berulang-ulang atau peti kemas kosong impor atau ekspor; 56. mengevaluasi proses perizinan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan jaminan; 57. mengevaluasi proses perizinan konsolidasi barang ekspor; 58. mengevaluasi proses perizinan admission temporaire/temporary admission carnet atau carnet de passages en douane carnet, yacht and vessel declaration atau dokumen lain yang dipersamakan; 59. mengevaluasi proses penyelesaian kewajiban atau persyaratan kepabeanan atas kendaraan bermotor; 60. mengevaluasi proses perizinan pembongkaran, pemeriksaan, penimbunan, pemuatan, pengeluaran, pemasukan, atau pemusnahan atas barang impor atau ekspor; 61. mereviu hasil analisis realisasi ekspor tempat penimbunan berikat atau kemudahan impor tujuan ekspor; 62. mengevaluasi proses permohonan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk; 63. mengevaluasi proses permohonan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah; 64. mengevaluasi proses perizinan

pemindahtanganan, pemusnahan atas barang, bahan, atau mesin yang mendapatkan fasilitas kepabeanan; 65. mengevaluasi proses tindak lanjut hasil analisis laporan pertanggungjawaban kemudahan impor tujuan ekspor; 66. mengevaluasi proses tindak lanjut hasil analisis laporan pertanggungjawaban penggunaan konsorsium kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil menengah; 67. mengevaluasi proses perizinan impor mesin, suku cadang, peralatan pendukung lainnya atau barang contoh; 68. memvalidasi teknis optimalisasi potensi penerima fasilitas kepabeanan atau perdagangan dan industri; 69. mengevaluasi proses penelitian persyaratan administrasi sertifikasi authorized economic operator; 70. memvalidasi mutu dalam validasi lapangan terkait sertifikasi authorized economic operator dan/atau joint validasi tahapan mutual recognition arrangement dengan customs negara lain; 71. mengevaluasi proses validasi lapangan dan/atau joint validasi terkait sertifikasi authorized economic operator dan/atau joint validasi tahapan mutual recognition arrangement dengan customs negara lain; 72. mengevaluasi proses penerbitan sertifikat authorized economic operator; 73. mengevaluasi proses tindak lanjut hasil monitoring dan/atau evaluasi terkait mitra utama kepabeanan atau authorized economic operator; 74. mengevaluasi proses penetapan atau perubahan data mitra utama kepabeanan;

75. mengevaluasi proses pembayaran berkala mitra utama kepabeanan dan/atau authorized economic operator;
76. mengevaluasi proses registrasi atau akses kepabeanan bagi pengguna jasa;
77. mengevaluasi proses penetapan, penyesuaian, penetapan kembali, atau pencabutan tarif cukai;
78. mengevaluasi proses perizinan terkait cukai;
79. mengevaluasi proses terkait fasilitas atau kemudahan cukai;
80. mengevaluasi proses perizinan transaksional bagi penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat, kawasan bebas, atau kawasan ekonomi khusus;
81. mengevaluasi proses pembatalan dokumen kepabeanan dan cukai;
82. merumuskan rekomendasi permohonan penerbitan form kendaraan secara manual;
83. merumuskan rekomendasi permohonan form kendaraan di kawasan ekonomi khusus secara manual;
84. merumuskan rekomendasi revisi dan legalisir form kendaraan secara manual;
85. merumuskan rekomendasi penerimaan dan pengadministrasian jaminan;
86. mengevaluasi proses penerbitan surat keputusan penggunaan jaminan tertulis atau jaminan perusahaan;
87. mengevaluasi proses pencairan jaminan;
88. merumuskan rekomendasi penarikan atau pengembalian jaminan;
89. merumuskan rekomendasi perpanjangan jangka waktu, penggantian dan/atau penyesuaian jaminan;
90. mengevaluasi proses penerbitan surat keputusan atau surat rekomendasi

pengembalian bea masuk, bea keluar, denda administrasi, bunga, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk anti dumping dan/atau cukai kompleksitas tinggi; 91. mengevaluasi proses penerbitan surat keputusan atau surat rekomendasi pengembalian bea masuk, bea keluar, denda administrasi, bunga, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk anti dumping dan/atau cukai kompleksitas rendah; 92. mengevaluasi proses penerbitan surat keputusan penundaan atau pencicilan pelunasan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda atau tagihan; 93. mengevaluasi proses penerbitan surat keputusan pemberian imbalan bunga; 94. merumuskan rekomendasi surat penetapan sanksi administrasi, surat penetapan pabean, atau surat penetapan perhitungan bea keluar; 95. mengevaluasi proses penerbitan surat teguran atau surat peringatan; 96. mengevaluasi proses penerbitan surat paksa; 97. mengevaluasi proses penerbitan surat perintah penagihan seketika sekaligus; 98. mengevaluasi proses penerbitan penerbitan surat perintah melakukan penyitaan atau surat permohonan bantuan melakukan penyitaan; 99. mengevaluasi proses penerbitan surat perintah penyanderaan badan; 100. mengevaluasi proses penerbitan surat usulan pencegahan; 101. mengevaluasi proses penerbitan surat pencabutan penyitaan, penyanderaan badan, atau pencegahan; 102. merumuskan rekomendasi surat pemberitahuan dan penagihan biaya pengganti

(SPPBP-1); 103. merumuskan rekomendasi penerbitan surat kekurangan pembayaran pajak rokok atau tanda bukti kelebihan pembayaran pajak rokok; 104. merumuskan rekomendasi atas monitoring perbendaharaan di bidang kepabeanan dan cukai; 105. mengevaluasi proses penerbitan surat pemberitahuan piutang pajak dalam impor; 106. merumuskan rekomendasi pembatalan atau perubahan data billing; 107. mengevaluasi proses pengusulan penghapusan piutang; 108. mengevaluasi proses pengusulan pelimpahan piutang; 109. mengevaluasi proses penyusunan target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan; 110. mengevaluasi proses penyusunan distribusi target penerimaan untuk tiap unit jabatan pratama, unit jabatan administrasi, dan/atau unit pelaksana teknis ; 111. merumuskan rekomendasi pemantauan permohonan penyediaan pita cukai awal atau permohonan penyediaan pita cukai tambahan; 112. merumuskan rekomendasi pelayanan permohonan penyediaan pita cukai tambahan izin kepala kantor; 113. merumuskan rekomendasi validasi tanda bukti perusakan pita cukai (CK-2) atau tanda bukti pengembalian pita cukai (CK-3); 114. merumuskan rekomendasi pengusulan premi, insentif cukai, perhitungan dana bagi hasil cukai atau insentif lainnya; 115. mengevaluasi proses pengembalian pita cukai

yang tidak direalisasikan dengan permohonan pemesanan pita cukai (CK-1 atau CK-1A); 116. menguji kualitas rekomendasi keberatan di bidang kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah; 117. mengevaluasi proses penyusunan dokumen keberatan di bidang kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi; 118. melakukan reviu penyusunan laporan evaluasi keberatan di bidang kepabeanan dan cukai; 119. mengevaluasi proses penyusunan surat uraian banding atau surat tanggapan atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 120. mengevaluasi proses penyusunan surat uraian banding atau surat tanggapan atas hasil penelitian ulang atau audit kepabeanan dan cukai; 121. melakukan reviu penyusunan surat penjelasan tertulis atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai; 122. mengevaluasi proses penyusunan peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali atas perkara hukum perpajakan terkait kepabeanan dan cukai; 123. mengevaluasi proses penyusunan memori banding, kasasi, atau peninjauan kembali dan kontra memori banding, kasasi, atau peninjauan kembali atas perkara hukum non- perpajakan terkait kepabeanan dan cukai; 124. melakukan reviu penyusunan laporan evaluasi putusan pengadilan dan peninjauan kembali atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai; 125. mengevaluasi proses penyusunan dokumen mediasi, gugatan atau jawaban gugatan atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 126. mengevaluasi proses penyusunan replik atau

duplik atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 127. memvalidasi teknis penyusunan bukti perkara atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai; 128. mengevaluasi proses penyusunan kesimpulan perkara atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 129. mengevaluasi proses penyusunan pendapat hukum atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 130. mengevaluasi proses penyusunan kajian hukum perkara atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 131. melakukan reviu penyusunan program perencanaan perumusan ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai; 132. melakukan reviu hasil perumusan ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai; 133. mengevaluasi proses tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap I; 134. mengevaluasi proses tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap II; 135. mengevaluasi proses tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap III; 136. mengevaluasi proses tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap IV; 137. melakukan gelar perkara atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai kategori III; 138. melakukan pendampingan atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai kategori III; 139. melakukan kegiatan sidang atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai kategori III berdasarkan surat kuasa; 140. mengevaluasi proses penyusunan daftar rencana objek audit kepabeanan dan cukai; 141. mengevaluasi proses penyusunan daftar

rencana objek penelitian ulang; 142. mengevaluasi proses penyusunan laporan analisis objek audit kepabeanan dan cukai; 143. mengevaluasi proses penyusunan laporan analisis objek penelitian ulang; 144. mengevaluasi proses penyusunan laporan hasil keberatan dan banding atas audit; 145. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit umum dengan satu program audit; 146. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai; 147. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit khusus lainnya; 148. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (berita acara penghentian audit); 149. mengevaluasi proses penyusunan laporan monitoring pelaksanaan audit; 150. mengevaluasi proses penyusunan laporan monitoring pelaksanaan penelitian ulang; 151. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan hearing auditee; 152. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit umum dengan dua program audit; 153. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit umum dengan tiga program audit atau lebih; 154. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit investigasi; 155. melakukan pengawasan teknis pelaksanaan

audit kepabeanan dan cukai tingkat I untuk audit berskala nasional; 156. mengevaluasi hasil pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai; 157. mengevaluasi hasil penyusunan perencanaan audit kepabeanan dan cukai; 158. mengevaluasi hasil penelitian ulang dokumen kepabeanan dan cukai; 159. mengevaluasi hasil penjaminan kualitas audit kepabeanan dan cukai; 160. melakukan verifikasi proses perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi audit kepabeanan dan cukai; 161. mengevaluasi proses penyusunan laporan analisis tujuan tertentu; 162. memvalidasi teknis pelaksanaan kerja sama terkait kepabenan dan cukai internasional; 163. melakukan perumusan atau perubahan ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai kategori III; 164. menyusun naskah akademik atau kajian dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai secara mandiri kategori III; 165. menganalisis data dalam rangka penyusunan naskah akademik atau kajian kompleksitas tinggi; 166. mengevaluasi proses analisis intelijen dalam penerbitan produk intelijen kepabeanan dan cukai; 167. memvalidasi teknis pelaksanaan kegiatan analisis pasca penindakan; 168. memvalidasi teknis pelaksanaan kegiatan penyediaan data dan informasi taktis kepabeanan dan cukai; 169. mengevaluasi kecakapan pawang dan anjing pelacak (K-9);

170. mengevaluasi pelaksanaan operasi pelacakan (K-9);
171. memvalidasi teknis pelaksanaan operasi penindakan kompleksitas tinggi;
172. memvalidasi teknis pelaksanaan operasi penindakan kompleksitas sedang;
173. memvalidasi teknis pelaksanaan operasi penindakan kompleksitas rendah;
174. memvalidasi teknis pelaksanaan operasi penindakan segera;
175. mengevaluasi proses penyusunan lembar analisis pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas tinggi;
176. mengevaluasi proses penyusunan lembar analisis pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas sedang;
177. mengevaluasi proses penyusunan lembar analisis pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas rendah;
178. mengevaluasi proses penyusunan laporan tugas operasi penindakan atau patroli;
179. memvalidasi teknis pelaksanaan patroli kompleksitas tinggi;
180. memvalidasi teknis pelaksanaan patroli kompleksitas sedang;
181. memvalidasi mutu pelaksanaan patroli kompleksitas rendah;
182. menjadi saksi dalam persidangan berdasarkan surat tugas;
183. melakukan pemusnahan dan/atau perusakan barang terkait tugas kepabeanan dan cukai didalam tempat kedudukan kategori II;
184. melakukan pemusnahan dan/atau perusakan barang terkait tugas kepabeanan dan cukai diluar tempat kedudukan atau kondisi tertentu kategori II;
185. memvalidasi teknis pelaksanaan kegiatan

penelitian dugaan pelanggaran serta tindak pidana kepabeanan dan cukai kategori I; 186. memvalidasi teknis pelaksanaan kegiatan penelitian dugaan pelanggaran serta tindak pidana kepabeanan dan cukai kategori II; 187. memvalidasi teknis pelaksanaan kegiatan penelitian dugaan pelanggaran serta tindak pidana kepabeanan dan cukai kategori III; 188. memvalidasi teknis pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sampai dengan surat penyerahan berkas perkara ke kejaksaan (P-15) atau penghentian penyidikan (SP-3); 189. memvalidasi teknis pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai setelah surat penyerahan berkas perkara ke kejaksaan (P-15) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3); 190. mengevaluasi proses penetapan barang yang tidak dikuasai, barang dikuasai negara atau barang milik negara; 191. melakukan perumusan kerja sama teknis terkait kepabeanan dan cukai kategori III; 192. melakukan asistensi kegiatan teknis kepabeanan dan cukai kategori III; 193. memvalidasi teknis perumusan standar teknis terkait kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 194. melakukan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi kepabeanan dan cukai di luar tempat kedudukan kategori III; 195. melakukan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi kepabeanan dan cukai di dalam tempat kedudukan kategori III; 196. memvalidasi teknis perumusan tindak lanjut kegiatan joint program kepabeanan dan cukai

antar instansi; 197. memvalidasi teknis kegiatan joint program kepabeanan dan cukai antar instansi; 198. mengevaluasi perumusan rencana kegiatan kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi; 199. mengevaluasi perumusan rencana kegiatan kepabeanan dan cukai kompleksitas sedang; 200. mengevaluasi perumusan rencana kegiatan kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah; 201. mengevaluasi perumusan laporan monitoring dan/atau evaluasi kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi; 202. mengevaluasi perumusan laporan monitoring dan/atau evaluasi kepabeanan dan cukai kompleksitas sedang; 203. mengevaluasi perumusan laporan monitoring dan/atau evaluasi kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah; 204. mengevaluasi perumusan laporan periodik pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai; 205. mengevaluasi perumusan nota kesepahaman 206. mereviu data atau dokumen rekonsiliasi kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi; 207. mereviu data atau dokumen rekonsiliasi kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah; 208. mereviu naskah tanggapan permintaan penetapan nilai pabean kompleksitas tinggi; 209. mereviu naskah tanggapan permintaan penetapan nilai pabean kompleksitas sedang; 210. mereviu naskah tanggapan permintaan penetapan nilai pabean kompleksitas rendah; 211. mengevaluasi perumusan naskah pemutakhiran data harga barang impor skala nasional kompleksitas tinggi; 212. mengevaluasi perumusan naskah pemutakhiran data harga barang impor skala nasional kompleksitas sedang;

213. mengevaluasi perumusan naskah pemutakhiran data harga barang impor skala nasional kompleksitas rendah;
214. mengevaluasi perumusan naskah pemutakhiran data harga barang impor skala wilayah;
215. mereviu rancangan interpretasi ketentuan teknis kepabeanan dan cukai;
216. mengevaluasi perumusan usulan atau tanggapan permohonan klasifikasi barang kompleksitas tinggi;
217. mengevaluasi perumusan usulan atau tanggapan permohonan klasifikasi barang kompleksitas sedang;
218. mengevaluasi perumusan usulan atau tanggapan permohonan klasifikasi barang kompleksitas rendah;
219. menganalisis klasifikasi tarif dan barang kategori III;
220. dokumen pendukung perumusan atau tindak lanjut buku tarif kepabeanan INDONESIA;
221. melakukan pengawasan teknis terhadap pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan kepabeanan dan cukai menggunakan media tatap muka;
222. mengevaluasi materi informasi kepabeanan dan cukai kategori II;
223. menguji validitas materi informasi kepabeanan dan cukai kategori I;
224. memvalidasi teknis sosialisasi materi informasi kepabeanan dan cukai;
225. merumuskan pengembangan dan/atau peremajaan modul perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori II;
226. melakukan penjaminan kualitas penerapan perangkat unsur informasi pengawasan dan

pelayanan kepabeanan dan cukai kategori II; 227. memvalidasi teknis pengelolaan kualitas data kepabeanan dan cukai; 228. memvalidasi mutu pengujian perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 229. mengevaluasi proses penyusunan laporan pemantauan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 230. mengevaluasi proses perumusan pertukaran data atau integrasi perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai tingkat nasional; 231. mengevaluasi proses perumusan pertukaran data atau integrasi perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai tingkat internasional; 232. melakukan reviu penyusunan laporan evaluasi pengelolaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 233. melakukan pemeliharaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I; 234. memvalidasi teknis perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I; 235. memvalidasi teknis perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori II; 236. memvalidasi teknis perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori III; 237. mengevaluasi proses penyusunan laporan kerentanan keamanan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan

kepabeanan dan cukai; 238. memvalidasi mutu pelaksanaan forensik digital keamanan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 239. mengevaluasi proses pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi; 240. mengevaluasi proses pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah; 241. mengevaluasi proses pengelolaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 242. memvalidasi teknis dan mutu pengembangan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I; 243. melakukan penanganan gangguan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I; dan 244. memvalidasi mutu pelaksanaan investigasi gangguan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; c. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Madya meliputi:

1. merumuskan rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan perubahan atau perbaikan data atau dokumen di bidang kepabeanan dan cukai;
2. melakukan reviu atas proses penelitian dokumen kepabeanan dan cukai kategori I;
3. melakukan penjaminan kualitas proses penelitian dokumen kategori I;
4. merumuskan rekomendasi dalam perencanaan penelitian ulang;
5. melakukan penelitian ulang kategori I;
6. merumuskan rekomendasi usulan atau tindak lanjut usulan penelitian ulang;
7. melakukan reviu atas evaluasi pengendalian

mutu pengujian dan identifikasi kategori I; 8. melakukan pengendalian teknis penyusunan dokumen mutu; 9. melakukan pengendalian teknis atas perumusan pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori I; 10. melakukan pengendalian teknis atas perumusan pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori II; 11. melakukan pengendalian teknis atas perumusan pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori III; 12. merumuskan program pengkajian identifikasi dan klasifikasi barang di bidang kepabeanan dan cukai; 13. melakukan evaluasi kegiatan pengkajian identifikasi dan klasifikasi barang di bidang kepabeanan dan cukai; 14. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka penerbitan, perubahan, pembekuan, pemberlakuan kembali, atau pencabutan izin bagi perusahaan penerima fasilitas tempat penimbunan berikat; 15. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka penerbitan, perubahan, atau pencabutan fasilitas kepabeanan terkait migas dan panas bumi; 16. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan pengeluaran hasil produksi atau sisa produksi dari tempat penimbunan berikat atau kemudahan impor tujuan ekspor ke tempat lain dalam daerah pabean; 17. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka penerbitan, perubahan, pembekuan, atau pencabutan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor; 18. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam

rangka penerbitan, perubahan, pembekuan, pemberlakuan kembali atau pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena cukai; 19. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan perpanjangan periode dan/atau jangka waktu ekspor bagi penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor; 20. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan kegiatan subkontrak perusahaan penerima fasilitas kepabeanan; 21. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan impor atau ekspor kembali barang, bahan, dan/atau hasil produksi bagi perusahaan penerima fasilitas kepabeanan; 22. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka penerbitan, perubahan, atau pencabutan penetapan izin kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara; 23. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan re-ekspor, re-impor, atau impor sementara; 24. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan impor tanpa identitas registrasi kepabeanan; 25. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka penetapan, perubahan izin penggunaan, pemasukan, atau pengeluaran kemasan yang dipakai berulang-ulang atau peti kemas kosong impor atau ekspor; 26. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan jaminan; 27. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan konsolidasi barang ekspor; 28. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan admission temporaire/temporary admission carnet atau carnet de passages en

douane carnet, yacht and vessel declaration atau dokumen lain yang dipersamakan; 29. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka penyelesaian kewajiban atau persyaratan kepabeanan atas kendaraan bermotor; 30. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan pembongkaran, pemeriksaan, penimbunan, pemuatan, pengeluaran, pemasukan, atau pemusnahan atas barang impor atau ekspor; 31. merumuskan rekomendasi tindak lanjut atas laporan realisasi ekspor tempat penimbunan berikat atau kemudahan impor tujuan ekspor; 32. merumuskan rekomendasi tindak lanjut atas permohonan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk; 33. merumuskan rekomendasi tindak lanjut atas permohonan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah; 34. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan pemindahtanganan, pemusnahan atas barang, bahan, atau mesin yang mendapatkan fasilitas kepabeanan; 35. merumuskan rekomendasi tindak lanjut atas laporan pertanggungjawaban kemudahan impor tujuan ekspor; 36. merumuskan rekomendasi tindak lanjut atas laporan pertanggungjawaban penggunaan konsorsium kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil menengah; 37. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan impor mesin, suku cadang, peralatan pendukung lainnya atau barang contoh; 38. memvalidasi mutu optimalisasi potensi penerima fasilitas kepabeanan atau perdagangan dan industri;

39. merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil penelitian persyaratan administrasi sertifikasi authorized economic operator;

40. merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil validasi lapangan dan/atau joint validasi terkait sertifikasi authorized economic operator dan/atau joint validasi tahapan mutual recognition arrangement dengan customs negara lain;

41. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka penerbitan sertifikat authorized economic operator;

42. merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil monitoring dan/atau evaluasi terkait mitra utama kepabeanan atau authorized economic operator;

43. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam penetapan atau perubahan data mitra utama kepabeanan;

44. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka pembayaran berkala mitra utama kepabeanan dan/atau authorized economic operator;

45. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka registrasi atau akses kepabeanan bagi pengguna jasa;

46. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka penetapan, penyesuaian, penetapan kembali, atau pencabutan tarif cukai;

47. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan terkait cukai;

48. merumuskan rekomendasi tindak lanjut atas fasilitas atau kemudahan cukai;

49. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam perizinan transaksional terkait penyelenggara atau pengusaha kawasan berikat, kawasan bebas, atau kawasan ekonomi khusus;

50. merumuskan rekomendasi tindak lanjut dalam rangka pembatalan dokumen kepabeanan dan cukai;

51. merumuskan rekomendasi penerbitan surat keputusan penggunaan jaminan tertulis atau jaminan perusahaan;

52. merumuskan rekomendasi pencairan jaminan;

53. merumuskan rekomendasi penerbitan surat keputusan atau surat rekomendasi pengembalian bea masuk, bea keluar, denda administrasi, bunga, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk anti dumping dan/atau cukai kompleksitas tinggi;

54. merumuskan rekomendasi penerbitan surat keputusan atau surat rekomendasi pengembalian bea masuk, bea keluar, denda administrasi, bunga, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk anti dumping dan/atau cukai kompleksitas rendah;

55. merumuskan rekomendasi penerbitan surat keputusan penundaan atau pencicilan pelunasan kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda atau tagihan;

56. merumuskan rekomendasi penerbitan surat keputusan pemberian imbalan bunga;

57. merumuskan rekomendasi penerbitan surat teguran atau surat peringatan;

58. merumuskan rekomendasi penerbitan surat paksa;

59. merumuskan rekomendasi penerbitan surat perintah penagihan seketika sekaligus;

60. merumuskan rekomendasi penerbitan surat perintah melakukan penyitaan atau surat permohonan bantuan melakukan penyitaan;

61. merumuskan rekomendasi penerbitan surat perintah penyanderaan badan;

62. merumuskan rekomendasi penerbitan surat usulan pencegahan;

63. merumuskan rekomendasi penerbitan surat pencabutan penyitaan, penyanderaan badan, dan pencegahan;

64. merumuskan rekomendasi penerbitan surat pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor;

65. merumuskan rekomendasi pengusulan penghapusan piutang;

66. merumuskan rekomendasi pengusulan pelimpahan piutang;

67. merumuskan rekomendasi penyusunan target penerimaan kepabeanan dan cukai dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;

68. merumuskan rekomendasi penyusunan distribusi target penerimaan untuk tiap unit jabatan pratama, unit jabatan administrasi, dan/atau unit pelaksana teknis ;

69. merumuskan rekomendasi pengembalian pita cukai yang tidak direalisasikan dengan permohonan pemesanan pita cukai (CK-1 atau CK-1A);

70. merumuskan rekomendasi keberatan di bidang kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi;

71. merumuskan rekomendasi dalam laporan evaluasi keberatan di bidang kepabeanan dan cukai;

72. merumuskan rekomendasi surat uraian banding atau surat tanggapan atas perkara hukum kepabeanan dan cukai;

73. merumuskan rekomendasi surat uraian banding atau surat tanggapan atas hasil penelitian ulang atau audit kepabeanan dan cukai;

74. merumuskan rekomendasi surat penjelasan tertulis atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai;

75. merumuskan rekomendasi memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali atas perkara hukum perpajakan terkait kepabeanan dan cukai;

76. merumuskan rekomendasi memori banding, kasasi, atau peninjauan kembali dan kontra memori banding, kasasi, atau peninjauan kembali atas perkara hukum non-perpajakan terkait kepabeanan dan cukai;

77. merumuskan rekomendasi dalam laporan evaluasi putusan pengadilan dan peninjauan kembali atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai;

78. merumuskan rekomendasi dokumen mediasi, gugatan atau jawaban gugatan atas perkara hukum kepabeanan dan cukai;

79. merumuskan rekomendasi replik atau duplik atas perkara hukum kepabeanan dan cukai;

80. memvalidasi mutu penyusunan bukti perkara atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai;

81. merumuskan rekomendasi kesimpulan perkara atas perkara hukum kepabeanan dan cukai;

82. merumuskan rekomendasi pendapat hukum atas perkara hukum kepabeanan dan cukai;

83. merumuskan rekomendasi kajian hukum atas perkara hukum kepabeanan dan cukai;

84. merumuskan rekomendasi program perencanaan perumusan ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai;

85. merumuskan rekomendasi ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai;

86. merumuskan rekomendasi tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai

tahap I; 87. merumuskan rekomendasi tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap II; 88. merumuskan rekomendasi tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap III; 89. merumuskan rekomendasi tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap IV; 90. melakukan gelar perkara atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai kategori II; 91. melakukan pendampingan atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai kategori II; 92. melakukan kegiatan sidang atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai kategori II berdasarkan surat kuasa; 93. merumuskan rekomendasi penetapan daftar rencana objek audit kepabeanan dan cukai; 94. merumuskan rekomendasi penetapan daftar rencana objek penelitian ulang; 95. merumuskan rekomendasi dalam laporan analisis objek audit kepabeanan dan cukai; 96. merumuskan rekomendasi dalam laporan analisis objek penelitian ulang; 97. merumuskan rekomendasi hasil analisis keberatan dan banding atas audit; 98. melakukan pengawasan mutu pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit umum dengan satu program audit; 99. melakukan pengawasan mutu pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit khusus dalam rangka keberatan atas penetapan pejabat bea dan cukai; 100. melakukan pengawasan mutu pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit khusus lainnya;

101. melakukan pengawasan mutu pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya (berita acara penghentian audit);
102. merumuskan rekomendasi dalam laporan monitoring pelaksanaan audit;
103. merumuskan rekomendasi dalam laporan monitoring pelaksanaan penelitian ulang;
104. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan hearing auditee;
105. melakukan pengawasan mutu pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit umum dengan dua program audit;
106. melakukan pengawasan mutu pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit umum dengan tiga program audit atau lebih;
107. melakukan pengawasan mutu pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk jenis audit investigasi;
108. melakukan pengendalian teknis pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai untuk audit berskala nasional;
109. menguji hasil pelaksanaan audit kepabeanan dan cukai;
110. menguji hasil penyusunan perencanaan audit kepabeanan dan cukai;
111. menguji hasil penelitian ulang dokumen kepabeanan dan cukai;
112. menguji hasil penjaminan kualitas audit kepabeanan dan cukai;
113. mengevaluasi proses perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi audit kepabeanan dan cukai;
114. merumuskan rekomendasi dalam laporan analisis tujuan tertentu;
115. memvalidasi mutu pelaksanaan kerja sama teknis terkait kepabeanan dan cukai

internasional; 116. melakukan perumusan atau perubahan ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai kategori II; 117. menyusun naskah akademik atau kajian dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai secara mandiri kategori II; 118. melakukan pengendalian teknis penyusunan naskah akademik atau kajian kompleksitas tinggi; 119. merumuskan rekomendasi informasi dalam penerbitan produk intelijen kepabeanan dan cukai; 120. memvalidasi mutu pelaksanaan operasi penindakan kompleksitas tinggi; 121. memvalidasi mutu pelaksanaan operasi penindakan kompleksitas sedang; 122. memvalidasi mutu pelaksanaan operasi penindakan kompleksitas rendah; 123. memvalidasi mutu pelaksanaan operasi penindakan segera; 124. merumuskan rekomendasi penyusunan lembar analisis pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas tinggi; 125. merumuskan rekomendasi penyusunan lembar analisis pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas sedang; 126. merumuskan rekomendasi penyusunan lembar analisis pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas rendah; 127. merumuskan rekomendasi penyusunan laporan tugas operasi penindakan atau patroli; 128. memvalidasi mutu pelaksanaan patroli kompleksitas tinggi; 129. memvalidasi mutu pelaksanaan patroli kompleksitas sedang;

130. menjadi saksi dalam persidangan berdasarkan surat tugas;
131. melakukan pemusnahan dan/atau perusakan barang terkait tugas kepabeanan dan cukai di dalam tempat kedudukan kategori I;
132. melakukan pemusnahan dan/atau perusakan barang terkait tugas kepabeanan dan cukai di luar tempat kedudukan atau kondisi tertentu kategori I;
133. memvalidasi mutu pelaksanaan kegiatan penelitian dugaan pelanggaran kepabeanan dan cukai serta tindak pidana kategori I;
134. memvalidasi mutu pelaksanaan kegiatan penelitian dugaan pelanggaran kepabeanan dan cukai serta tindak pidana kategori II;
135. memvalidasi mutu pelaksanaan kegiatan penelitian dugaan pelanggaran kepabeanan dan cukai serta tindak pidana kategori III;
136. memvalidasi mutu pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai sampai dengan surat penyerahan berkas perkara ke kejaksaan (P-15) atau penghentian penyidikan (SP-3);
137. memvalidasi mutu pelaksanaan kegiatan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai setelah surat penyerahan berkas perkara ke kejaksaan (P-15) sampai dengan berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP-3);
138. merumuskan rekomendasi atas penetapan barang yang tidak dikuasai, barang dikuasai Negara, atau barang milik negara;
139. melakukan perumusan kerja sama teknis terkait kepabeanan dan cukai kategori II;
140. melakukan asistensi kegiatan teknis kepabeanan dan cukai kategori II;
141. memvalidasi mutu perumusan standar teknis

terkait kegiatan pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 142. melakukan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi kepabeanan dan cukai di luar tempat kedudukan kategori II; 143. melakukan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi kepabeanan dan cukai di dalam tempat kedudukan kategori II; 144. memvalidasi mutu perumusan tindak lanjut kegiatan joint program kepabeanan dan cukai antar instansi; 145. memvalidasi mutu kegiatan joint program kepabeanan dan cukai antar instansi; 146. merumuskan rekomendasi rencana kegiatan kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi; 147. merumuskan rekomendasi rencana kegiatan kepabeanan dan cukai kompleksitas sedang; 148. merumuskan rekomendasi rencana kegiatan kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah; 149. merumuskan rekomendasi laporan monitoring dan/atau evaluasi kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi; 150. merumuskan rekomendasi laporan monitoring dan/atau evaluasi kepabeanan dan cukai kompleksitas sedang; 151. merumuskan rekomendasi laporan monitoring dan/atau evaluasi kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah; 152. merumuskan rekomendasi laporan periodik pelaksanaan tugas kepabeanan dan cukai; 153. merumuskan rekomendasi nota kesepahaman; 154. merumuskan rekomendasi tanggapan permintaan penetapan nilai pabean kompleksitas tinggi; 155. merumuskan rekomendasi tanggapan permintaan penetapan nilai pabean kompleksitas sedang;

156. merumuskan rekomendasi tanggapan permintaan penetapan nilai pabean kompleksitas rendah;
157. merumuskan rekomendasi pemutakhiran data harga barang impor skala nasional kompleksitas tinggi;
158. merumuskan rekomendasi pemutakhiran data harga barang impor skala nasional kompleksitas sedang;
159. merumuskan rekomendasi pemutakhiran data harga barang impor skala nasional kompleksitas rendah;
160. merumuskan rekomendasi pemutakhiran data harga barang impor skala wilayah;
161. merumuskan

ketentuan teknis kepabeanan dan cukai; 162. merumuskan rekomendasi usulan atau tanggapan permohonan klasifikasi barang kompleksitas tinggi; 163. merumuskan rekomendasi usulan atau tanggapan permohonan klasifikasi barang kompleksitas sedang; 164. merumuskan rekomendasi usulan atau tanggapan permohonan klasifikasi barang kompleksitas rendah; 165. menganalisis klasifikasi tarif dan barang kategori II; 166. memvalidasi mutu penyiapan data pendukung perumusan atau tindak lanjut buku tarif kepabeanan INDONESIA; 167. mengevaluasi materi informasi kepabeanan dan cukai kategori I; 168. memvalidasi mutu sosialisasi materi informasi kepabeanan dan cukai; 169. merumuskan pengembangan dan/atau peremajaan modul perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan

cukai kategori I; 170. melakukan penjaminan kualitas penerapan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I; 171. memvalidasi mutu pengelolaan kualitas data kepabeanan dan cukai; 172. merumuskan rekomendasi laporan pemantauan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 173. merumuskan rekomendasi pertukaran data atau integrasi perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai tingkat nasional; 174. merumuskan rekomendasi pertukaran data atau integrasi perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai tingkat internasional; 175. merumuskan rekomendasi laporan evaluasi pengelolaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 176. memvalidasi mutu perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I; 177. memvalidasi mutu perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori II; 178. memvalidasi mutu perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori III; 179. merumuskan rekomendasi laporan kerentanan keamanan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 180. merumuskan rekomendasi pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi; 181. merumuskan rekomendasi pengelolaan basis

data kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah; dan 182. merumuskan rekomendasi pengelolaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; dan d. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Utama meliputi:

1. melakukan gelar perkara atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai kategori I;

2. melakukan pendampingan atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai kategori I;

3. melakukan kegiatan sidang atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai kategori I berdasarkan surat kuasa;

4. melakukan pengawasan mutu audit kepabeanan dan cukai untuk audit berskala nasional;

5. menguji proses perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi audit kepabeanan dan cukai;

6. melakukan perumusan atau perubahan ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai kategori I;

7. menyusun naskah akademik atau kajian dalam rangka perumusan atau perubahan kebijakan kepabeanan dan cukai secara mandiri kategori I;

8. melakukan pengujian komprehensif penyusunan naskah akademik atau kajian kompleksitas tinggi;

9. menjadi saksi dalam persidangan berdasarkan surat tugas;

10. melakukan perumusan kerja sama teknis terkait kepabeanan dan cukai kategori I;

11. melakukan asistensi kegiatan teknis kepabeanan dan cukai kategori I;

12. melakukan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi kepabeanan dan cukai diluar tempat kedudukan kategori I;

13. melakukan penelitian lapangan dalam rangka pengumpulan informasi kepabeanan dan cukai di dalam tempat kedudukan kategori I;

14. menganalisis klasifikasi tarif dan barang kategori I; dan

15. menelaah hasil rekomendasi teknis rumusan kebijakan kepabeanan dan cukai. (2) Pemeriksa Bea dan Cukai yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Instansi Pembina.