Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut: a. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama meliputi:

1. laporan reviu pelaksanaan tugas pengawasan dan/atau pelayanan pada tempat-tempat tertentu kategori II;

2. naskah surat persetujuan atau penolakan permohonan perubahan atau perbaikan data/dokumen kepabeanan dan cukai;

3. dokumen analisis permohonan redress manifest kategori II;

4. dokumen analisis perumusan surat persetujuan atau penolakan penutupan manifes;

5. naskah surat persetujuan atau penolakan pindah lokasi penimbunan, peti kemas kosong, shortshipped, atau part of;

6. dokumen kepabeanan dan cukai ekspor non bea keluar;

7. dokumen kepabeanan dan cukai ekspor bea keluar;

8. dokumen risalah hasil analisis penelitian ulang;

9. dokumen analisis usulan penelitian ulang;

10. laporan pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori II;

11. laporan identifikasi pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori I;

12. laporan evaluasi pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori III;

13. laporan analisis dokumen mutu;

14. dokumen pengujian tingkat lanjut contoh uji internal kategori I;

15. dokumen pengujian tingkat lanjut contoh uji internal kategori II;

16. dokumen pengujian tingkat lanjut contoh uji internal kategori III;

17. dokumen pengujian tingkat lanjut contoh uji eksternal kategori I;

18. dokumen pengujian tingkat lanjut contoh uji eksternal kategori II;

19. dokumen pengujian tingkat lanjut contoh uji eksternal kategori III;

20. laporan asistensi penjaminan kualitas laboratorium identifikasi dan klasifikasi kategori I;

21. laporan pengendalian teknis tindakan korektif hasil uji profisiensi atau tindakan assessment audit internal;

22. laporan analisis audit internal kualitas laboratorium identifikasi dan klasifikasi;

23. laporan pengendalian rekaman mutu;

24. laporan analisis data pengkajian identifikasi dan klasifikasi barang di bidang kepabeanan dan cukai;

25. laporan identifikasi mendalam profiling pengujian atau identifikasi komoditi maupun jenis barang;

26. dokumen analisis perizinan fasilitas tempat

penimbunan berikat; 27. dokumen analisis perizinan fasilitas migas dan panas bumi; 28. dokumen analisis perizinan pengeluaran hasil atau sisa produksi; 29. dokumen analisis perizinan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor; 30. dokumen analisis perizinan nomor pokok pengusaha barang kena cukai; 31. dokumen analisis perizinan perpanjangan periode dan/atau jangka waktu ekspor bagi penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor; 32. dokumen analisis perizinan kegiatan subkontrak; 33. dokumen analisis perizinan impor atau ekspor kembali barang, bahan, dan/atau hasil produksi; 34. dokumen analisis perizinan kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara; 35. dokumen analisis perizinan re-ekspor, re-impor atau impor sementara; 36. dokumen analisis perizinan impor tanpa identitas registrasi kepabeanan; 37. dokumen analisis perizinan kemasan yang dipakai berulang-ulang atau peti kemas kosong impor atau ekspor; 38. dokumen analisis perizinan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan jaminan; 39. dokumen analisis perizinan konsolidasi ekspor; 40. dokumen analisis perizinan admission temporaire / temporary admission carnet, carnet de passages en douane carnet, yacht and vessel declaration atau dokumen lain yang dipersamakan; 41. dokumen analisis penyelesaian kewajiban atau persyaratan kepabeanan atas kendaraan bermotor; 42. dokumen analisis perizinan pembongkaran, pemeriksaan, penimbunan, pemuatan, pengeluaran, pemasukan, atau pemusnahan atas barang impor atau ekspor;

43. dokumen analisis realisasi ekspor tempat penimbunan berikat atau kemudahan impor tujuan ekspor;

44. dokumen analisis fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk;

45. dokumen analisis fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah;

46. dokumen analisis perizinan pemindahtanganan, pemusnahan atas barang, bahan, atau mesin yang mendapatkan fasilitas kepabeanan;

47. laporan hasil analisis pertanggungjawaban kemudahan impor tujuan ekspor atau laporan pertanggungjawaban penggunaan konsorsium kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil menengah kompleksitas tinggi;

48. laporan hasil analisis pertanggungjawaban kemudahan impor tujuan ekspor atau laporan pertanggungjawaban penggunaan konsorsium kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil menengah kompleksitas rendah;

49. dokumen analisis perizinan impor mesin, suku cadang, peralatan pendukung lainnya atau barang contoh;

50. laporan optimalisasi potensi fasilitas kepabeanan atau perdagangan dan industri;

51. dokumen analisis persyaratan administrasi sertifikasi authorized economic operator;

52. laporan validasi lapangan authorized economic operator dan mutual recognition arrangement;

53. dokumen analisis hasil validasi terkait sertifikasi authorized economic operator dan/atau joint validasi tahapan mutual recognition arrangement;

54. dokumen analisis penerbitan sertifikat authorized economic operator;

55. dokumen analisis tindak lanjut monitoring evaluasi mitra utama kepabeanan atau authorized economic operator;

56. dokumen analisis penetapan atau perubahan mitra utama kepabeanan;

57. dokumen analisis pembayaran berkala mitra utama kepabeanan dan/atau authorized economic operator;

58. dokumen analisis registrasi atau akses kepabeanan;

59. dokumen analisis tarif cukai;

60. dokumen analisis perizinan terkait cukai;

61. dokumen analisis fasilitas atau kemudahan cukai;

62. dokumen analisis perizinan transaksional kawasan berikat, kawasan bebas, atau kawasan ekonomi khusus;

63. laporan analisis perubahan konversi bahan baku kemudahan impor tujuan ekspor;

64. dokumen analisis pembatalan dokumen kepabeanan dan cukai;

65. dokumen analisis formulir kendaraan secara manual;

66. dokumen analisis surat keterangan pemasukan kendaraan bermotor;

67. dokumen analisis permohonan surat keterangan revisi dan legalisir formulir kendaraan;

68. dokumen analisis bukti penerimaan jaminan atau surat tanda terima jaminan;

69. dokumen analisis surat keputusan atau penolakan penggunaan jaminan tertulis atau jaminan perusahaan;

70. dokumen analisis surat pencairan jaminan, billing dan cek atau surat pemberitahuan;

71. dokumen analisis bukti penerimaan jaminan atau surat tanda terima jaminan;

72. dokumen analisis surat persetujuan atau penolakan perpanjangan jangka waktu, penggantian dan/atau penyesuaian jaminan;

73. dokumen analisis surat keputusan atau penolakan atau surat rekomendasi pengembalian bea masuk, bea keluar, denda administrasi, bunga, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk anti dumping

dan/atau cukai bea masuk, bea keluar, denda administrasi, bunga, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk anti dumping dan/atau cukai kompleksitas tinggi; 74. dokumen analisis surat persetujuan atau penolakan atau surat rekomendasi pengembalian bea masuk, bea keluar, denda administrasi, bunga, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk anti dumping dan/atau cukai kompleksitas rendah; 75. dokumen analisis surat keputusan atau penolakan penundaan atau pencicilan pelunasan pembayaran bea masuk, bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda atau tagihan; 76. dokumen analisis surat keputusan atau penolakan pemberian imbalan bunga; 77. dokumen analisis surat penetapan sanksi administrasi, surat penetapan pabean, atau surat penetapan perhitungan bea keluar; 78. dokumen analisis surat teguran atau surat peringatan; 79. dokumen analisis surat paksa; 80. dokumen analisis penerbitan surat perintah penagihan seketika sekaligus; 81. dokumen analisis penerbitan surat perintah atau surat permohonan penyitaan; 82. dokumen analisis surat perintah penyanderaan badan; 83. dokumen analisis surat usulan pencegahan; 84. dokumen analisis surat usulan pencabutan penyitaan, penyanderaan badan, atau pencegahan; 85. dokumen analisis surat pemberitahuan dan penagihan biaya pengganti (SPPBP-1); 86. dokumen analisis surat kekurangan pembayaran pajak rokok atau tanda bukti kelebihan pembayaran pajak rokok; 87. dokumen analisis monitoring perbendaharaan; 88. dokumen analisis surat pemberitahuan piutang

pajak dalam rangka impor; 89. dokumen analisis surat persetujuan atau penolakan pembatalan atau perubahan billing; 90. dokumen analisis surat usulan penghapusan piutang; 91. dokumen analisis surat usulan pelimpahan piutang; 92. dokumen analisis laporan penyusunan target penerimaan kepabeanan dan cukai; 93. dokumen analisis penyusunan distribusi target penerimaan; 94. dokumen kertas kerja hasil analisis pemantauan permohonan penyediaan pita cukai; 95. dokumen analisis surat persetujuan atau penolakan permohonan penyediaan pita cukai tambahan izin kepala kantor; 96. dokumen analisis validasi tanda bukti perusakan pita cukai (CK-2) atau tanda bukti pengembalian pita cukai (CK-3); 97. dokumen analisis pengusulan premi, insentif cukai, perhitungan dana bagi hasil cukai atau insentif lainnya; 98. dokumen analisis pengembalian pita cukai yang tidak direalisasikan dengan permohonan pemesanan pita cukai (CK-1 atau CK-1A); 99. naskah surat keputusan atau penolakan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah; 100. naskah surat keputusan atau penolakan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi; 101. dokumen analisis evaluasi keberatan di bidang kepabeanan dan cukai; 102. dokumen analisis surat uraian banding atau surat tanggapan atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 103. dokumen analisis surat uraian banding atau surat tanggapan hasil penelitian ulang atau audit

kepabeanan dan cukai; 104. dokumen analisis surat penjelasan tertulis atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 105. dokumen analisis memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali atas perkara hukum perpajakan terkait kepabeanan dan cukai; 106. dokumen analisis memori atau kontra memori atau peninjauan kembali perkara hukum non-perpajakan terkait kepabeanan dan cukai; 107. dokumen analisis laporan evaluasi putusan pengadilan dan peninjauan kembali atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai; 108. dokumen analisis dokumen mediasi, gugatan atau jawaban gugatan atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai; 109. dokumen analisis replik atau duplik atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai; 110. laporan penyusunan bukti perkara yang akan diajukan ke pengadilan atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai; 111. dokumen analisis kesimpulan perkara atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 112. dokumen analisis pendapat hukum atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 113. dokumen analisis kajian hukum perkara kepabeanan dan cukai; 114. dokumen analisis program perencanaan perumusan ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai; 115. dokumen analisis ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai; 116. dokumen analisis tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap I; 117. dokumen analisis tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap II; 118. dokumen analisis tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap III; 119. dokumen analisis tindak lanjut ketentuan teknis

terkait kepabeanan dan cukai tahap IV; 120. laporan gelar perkara kategori IV terkait kepabeanan dan cukai; 121. laporan pendampingan atas perkara hukum kategori IV terkait kepabeanan dan cukai; 122. laporan hasil sidang atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai berdasarkan surat kuasa kategori IV; 123. dokumen analisis daftar rencana objek audit kepabeanan dan cukai; 124. dokumen analisis daftar rencana objek penelitian ulang; 125. dokumen analisis laporan analisis objek audit kepabeanan dan cukai; 126. dokumen analisis laporan analisis objek penelitian ulang; 127. dokumen analisis hasil keberatan dan banding atas audit; 128. laporan hasil audit umum dengan satu program audit; 129. laporan hasil audit khusus dalam rangka keberatan; 130. laporan hasil audit khusus lainnya; 131. laporan hasil audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya; 132. laporan hasil audit tingkat lanjutan; 133. dokumen analisis monitoring pelaksanaan audit; 134. dokumen analisis monitoring pelaksanaan penelitian ulang; 135. laporan pelaksanaan hearing auditee; 136. laporan hasil audit umum dengan dua program audit; 137. laporan hasil audit umum dengan tiga program audit atau lebih; 138. laporan hasil audit investigasi; 139. laporan hasil audit berskala nasional; 140. laporan evaluasi hasil pelaksanaan audit; 141. laporan evaluasi hasil perencanaan audit;

142. laporan evaluasi hasil penelitian ulang;

143. laporan evaluasi hasil penjaminan kualitas;

144. dokumen analisis tujuan tertentu;

145. laporan kerja sama internasional;

146. naskah perumusan atau perubahan ketentuan teknis kategori IV;

147. naskah akademik atau kajian kompleksitas rendah;

148. naskah produk intelijen kepabeanan dan cukai;

149. laporan analisis pasca penindakan;

150. laporan analyzing point kepabeanan dan cukai;

151. laporan data dan informasi taktis kepabeanan dan cukai;

152. berita acara penghentian, pemeriksaan, penegahan, atau penyegelan di luar proses operasi penindakan kategori I;

153. laporan validasi teknis pelacakan (K-9);

154. surat bukti penindakan terkait operasi penindakan kompleksitas tinggi;

155. surat bukti penindakan terkait operasi penindakan kompleksitas sedang;

156. surat bukti penindakan terkait operasi penindakan kompleksitas rendah;

157. surat bukti penindakan terkait operasi penindakan segera;

158. dokumen analisis data pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas tinggi;

159. dokumen analisis data pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas sedang;

160. dokumen analisis data pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas rendah;

161. dokumen analisis data temuan operasi penindakan atau patroli;

162. laporan teknis patroli kompleksitas rendah;

163. laporan hasil persidangan sebagai saksi;

164. laporan pemusnahan dan/atau perusakan barang terkait tugas kepabeanan dan cukai di dalam tempat kedudukan kategori III;

165. laporan pemusnahan dan/atau perusakan barang terkait tugas kepabeanan dan cukai di luar tempat kedudukan atau kondisi tertentu kategori III;

166. laporan penelitian dugaan pelanggaran serta tindak pidana kepabeanan dan cukai kategori I;

167. laporan penelitian dugaan pelanggaran serta tindak pidana kepabeanan dan cukai kategori II;

168. laporan penelitian dugaan pelanggaran serta tindak pidana kepabeanan dan cukai kategori III;

169. dokumen penyerahan berkas perkara ke kejaksaan (P-15) atau penghentian penyidikan (SP3);

170. dokumen berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP3);

171. dokumen analisis penyusunan penetapan barang yang tidak dikuasai, barang dikuasai negara atau barang milik negara;

172. laporan perumusan kerja sama teknis kategori IV;

173. laporan asistensi kegiatan teknis kepabeanan dan cukai kategori IV;

174. dokumen standar teknis kepabeanan dan cukai;

175. laporan penelitian lapangan di luar tempat kedudukan kategori IV;

176. laporan penelitian lapangan di dalam tempat kedudukan kategori IV;

177. laporan hasil analisis joint program kepabeanan dan cukai antar instansi;

178. laporan joint program kepabeanan dan cukai;

179. dokumen rencana kegiatan kompleksitas tinggi;

180. dokumen rencana kegiatan kompleksitas sedang;

181. dokumen rencana kegiatan kompleksitas rendah;

182. dokumen data rumusan laporan monitoring dan/atau evaluasi kompleksitas tinggi;

183. dokumen data rumusan laporan monitoring dan/atau evaluasi kompleksitas sedang;

184. dokumen data rumusan laporan monitoring dan/atau evaluasi kompleksitas rendah;

185. dokumen data rumusan laporan periodik;

186. dokumen data rumusan nota kesepahaman;

187. laporan rekonsiliasi kompleksitas tinggi;

188. laporan rekonsiliasi kompleksitas rendah;

189. naskah penetapan nilai pabean kompleksitas tinggi;

190. naskah penetapan nilai pabean kompleksitas sedang;

191. naskah penetapan nilai pabean kompleksitas rendah;

192. naskah pemutakhiran data harga barang impor kompleksitas tinggi;

193. naskah pemutakhiran data harga barang impor kompleksitas sedang;

194. naskah pemutakhiran data harga barang impor kompleksitas rendah;

195. naskah pemutakhiran data harga barang impor skala wilayah;

196. dokumen interpretasi data ketentuan teknis;

197. dokumen analisis usulan atau tanggapan permohonan klasifikasi barang kompleksitas tinggi;

198. dokumen analisis usulan atau tanggapan permohonan klasifikasi barang kompleksitas sedang;

199. dokumen analisis usulan atau tanggapan permohonan klasifikasi barang kompleksitas rendah;

200. dokumen pendukung perumusan atau tindak lanjut buku tarif kepabeanan INDONESIA;

201. laporan penilaian pelayanan informasi kepabeanan dan cukai;

202. laporan pengawasan teknis pelayanan informasi kepabeanan dan cukai menggunakan email, outbound call, social media;

203. laporan pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan client coordinator mitra utama atau client manager authorized economic operator kategori I;

204. laporan klasifikasi materi informasi kepabeanan dan cukai ke dalam pangkalan data;

205. materi informasi kepabeanan dan cukai kategori I;

206. laporan pengujian materi informasi kepabeanan dan

cukai kategori II; 207. laporan pengawasan teknis sosialisasi materi informasi kepabeanan dan cukai; 208. laporan pengawasan teknis perekaman kegiatan kepabeanan dan cukai; 209. laporan pengembangan dan/atau peremajaan modul perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori III; 210. laporan penjaminan kualitas penerapan modul perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori III; 211. laporan pemutakhiran, perubahan, atau input data kepabeanan dan cukai kategori I; 212. laporan pengelolaan kualitas data kepabeanan dan cukai; 213. laporan pengujian perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 214. dokumen analisis laporan pemantauan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 215. dokumen analisis perumusan pertukaran data atau integrasi perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai tingkat nasional; 216. dokumen analisis perumusan pertukaran data atau integrasi perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai tingkat internasional; 217. dokumen analisis laporan evaluasi pengelolaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 218. laporan pemeliharaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori II; 219. laporan perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I;

220. laporan perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori II;

221. laporan perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori III;

222. dokumen analisis laporan kerentanan keamanan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai;

223. laporan forensik digital keamanan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai;

224. dokumen analisis pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi;

225. dokumen analisis pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah;

226. dokumen analisis pengelolaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai;

227. dokumen rancangan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori II;

228. laporan penanganan gangguan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori II; dan

229. laporan investigasi gangguan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; b. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda meliputi:

230. laporan reviu pelaksanaan tugas pengawasan dan/atau pelayanan pada tempat-tempat tertentu kategori I;

231. dokumen reviu penerbitan persetujuan atau penolakan permohonan perubahan atau perbaikan data/dokumen kepabeanan dan cukai;

232. dokumen analisis permohonan redress manifest kategori I;

233. dokumen pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) dari luar daerah pabean ke kawasan bebas melalui pertukaran data elektronik;

234. dokumen pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) dari luar daerah pabean ke kawasan bebas melalui media penyimpanan data;

235. dokumen pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) dari luar daerah pabean ke kawasan bebas secara manual;

236. dokumen pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean melalui media penyimpanan data;

237. dokumen pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean secara manual;

238. dokumen pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) kawasan bebas ke luar daerah pabean melalui pertukaran data elektronik;

239. dokumen pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-02) kawasan bebas ke tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus atau kawasan berikat secara manual untuk penjaluran;

240. dokumen pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-02) kawasan bebas ke tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus atau kawasan berikat secara manual;

241. dokumen pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-03) tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas melalui pertukaran data elektronik;

242. pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-01) kawasan bebas ke luar daerah pabean melalui pertukaran data elektronik;

243. dokumen pemberitahuan pabean free trade zone (PPFTZ-02) kawasan bebas ke tempat penimbunan berikat atau kawasan ekonomi khusus atau kawasan berikat ke kawasan bebas secara manual;

244. dokumen impor jalur merah;

245. dokumen impor jalur merah dengan risalah penelitian dan penetapan;

246. dokumen impor jalur merah dengan surat penetapan barang larangan pembatasan;

247. dokumen impor jalur kuning;

248. dokumen impor jalur kuning dengan risalah penelitian dan penetapan;

249. dokumen impor jalur kuning dengan surat penetapan barang larangan pembatasan;

250. dokumen impor jalur hijau;

251. dokumen impor jalur hijau dengan risalah penelitian dan penetapan;

252. dokumen impor kembali atau ekspor kembali;

253. laporan penjaminan kualitas proses penelitian dokumen kategori II;

254. dokumen hasil evaluasi penyusunan risalah dokumen hasil analisis;

255. nota hasil penelitian ulang kategori II;

256. dokumen hasil evaluasi penyusunan usulan penelitian ulang;

257. laporan pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori I;

258. laporan evaluasi pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori I;

259. laporan reviu dokumen mutu;

260. dokumen evaluasi pengujian tingkat lanjut contoh uji internal kategori I;

261. dokumen evaluasi pengujian tingkat lanjut contoh uji internal kategori II;

262. dokumen evaluasi pengujian tingkat lanjut contoh uji internal kategori III;

263. dokumen evaluasi pengujian tingkat lanjut contoh uji eksternal kategori I;

264. dokumen evaluasi pengujian tingkat lanjut contoh uji eksternal kategori II;

265. dokumen evaluasi pengujian tingkat lanjut contoh uji eksternal kategori III;

266. dokumen pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori I;

267. dokumen pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori II;

268. dokumen pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori III;

269. laporan pengendalian teknis audit internal kualitas laboratorium identifikasi dan klasifikasi;

270. laporan evaluasi pengendalian rekaman mutu;

271. laporan pengendalian teknis pengkajian identifikasi dan klasifikasi barang di bidang kepabeanan dan cukai;

272. laporan pengawasan teknis profiling pengujian atau identifikasi komoditi maupun jenis barang;

273. dokumen hasil evaluasi proses perizinan fasilitas tempat penimbunan berikat;

274. dokumen hasil evaluasi proses perizinan fasilitas migas dan panas bumi;

275. dokumen hasil evaluasi proses perizinan pengeluaran hasil atau sisa produksi;

276. dokumen hasil evaluasi proses perizinan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor;

277. dokumen hasil evaluasi proses perizinan nomor pokok pengusaha barang kena cukai;

278. dokumen hasil evaluasi proses perizinan perpanjangan periode dan/atau jangka waktu ekspor bagi penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor;

279. dokumen hasil evaluasi proses perizinan kegiatan subkontrak;

280. dokumen hasil evaluasi proses perizinan impor atau ekspor kembali barang, bahan, dan/atau hasil produksi;

281. dokumen hasil evaluasi proses perizinan kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara;

282. dokumen hasil evaluasi proses perizinan re-ekspor, re-impor, atau impor sementara;

283. dokumen hasil evaluasi proses perizinan impor tanpa identitas registrasi kepabeanan;

284. dokumen hasil evaluasi proses perizinan kemasan yang dipakai berulang-ulang atau peti kemas kosong impor atau ekspor;

285. dokumen hasil evaluasi proses perizinan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan jaminan;

286. dokumen hasil evaluasi proses perizinan konsolidasi ekspor;

287. dokumen hasil evaluasi proses perizinan admission temporaire/temporary admission carnet atau carnet de passages en douane carnet, yacht and vessel declaration atau dokumen lain yang dipersamakan;

288. dokumen hasil evaluasi proses penyelesaian kewajiban atau persyaratan kepabeanan atas kendaraan bermotor;

289. dokumen hasil evaluasi proses perizinan pembongkaran, pemeriksaan, penimbunan, pemuatan, pengeluaran, pemasukan, atau pemusnahan atas barang impor atau ekspor;

290. dokumen hasil reviu realisasi ekspor tempat penimbunan berikat atau kemudahan impor tujuan ekspor;

291. dokumen hasil evaluasi proses fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk;

292. dokumen hasil evaluasi proses fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah;

293. dokumen hasil evaluasi proses perizinan pemindahtanganan, pemusnahan atas barang, bahan, atau mesin yang mendapatkan fasilitas kepabeanan;

294. dokumen hasil evaluasi proses tindak lanjut pertanggungjawaban kemudahan impor tujuan ekspor;

295. dokumen hasil evaluasi laporan pertanggungjawaban kemudahan impor tujuan

ekspor industri kecil menengah; 67. dokumen hasil evaluasi proses perizinan impor mesin, suku cadang, peralatan pendukung lainnya atau barang contoh; 68. laporan optimalisasi potensi fasilitas kepabeanan atau perdagangan dan industri; 69. dokumen hasil evaluasi proses penelitian persyaratan administrasi sertifikasi authorized economic operator; 70. laporan validasi lapangan authorized economic operator dan mutual recognition arrangement; 71. dokumen evaluasi proses hasil validasi terkait sertifikasi authorized economic operator dan/atau joint validasi tahapan mutual recognition arrangement; 72. dokumen hasil evaluasi proses penerbitan sertifikat authorized economic operator; 73. dokumen hasil evaluasi proses tindak lanjut monitoring evaluasi mitra utama kepabeanan atau authorized economic operator; 74. dokumen hasil evaluasi proses penetapan atau perubahan mitra utama kepabeanan; 75. dokumen hasil evaluasi proses pembayaran berkala mitra utama kepabeanan dan/atau authorized economic operator; 76. dokumen hasil evaluasi proses registrasi atau akses kepabeanan; 77. dokumen hasil evaluasi tarif cukai; 78. dokumen hasil evaluasi proses perizinan terkait cukai; 79. dokumen hasil evaluasi proses fasilitas atau kemudahan cukai; 80. dokumen hasil evaluasi proses perizinan transaksional kawasan berikat, kawasan bebas, atau kawasan ekonomi khusus; 81. dokumen hasil evaluasi proses pembatalan dokumen kepabeanan dan cukai;

82. dokumen rekomendasi form kendaraan secara manual;
83. dokumen rekomendasi surat keterangan pemasukan kendaraan bermotor;
84. dokumen rekomendasi surat keterangan revisi dan legalisir form kendaraan;
85. dokumen rekomendasi bukti penerimaan jaminan atau surat tanda terima jaminan;
86. dokumen hasil evaluasi surat keputusan atau penolakan penggunaan jaminan tertulis atau jaminan perusahaan;
87. dokumen hasil evaluasi surat pencairan jaminan, billing, dan cek atau surat pemberitahuan;
88. dokumen rekomendasi bukti penerimaan jaminan atau surat tanda terima jaminan;
89. dokumen rekomendasi surat persetujuan atau penolakan perpanjangan jangka waktu, penggantian dan/atau penyesuaian jaminan;
90. dokumen hasil evaluasi surat keputusan atau penolakan atau surat rekomendasi pengembalian bea masuk, bea keluar, denda administrasi, bunga, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk anti dumping dan/atau cukai bea masuk, bea keluar, denda administrasi, bunga, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk anti dumping dan/atau cukai kompleksitas tinggi;
91. dokumen hasil evaluasi surat persetujuan atau penolakan atau surat rekomendasi pengembalian kompleksitas rendah;
92. dokumen hasil evaluasi surat keputusan atau penolakan penundaan atau pencicilan pelunasan pembayaran bea masuk, bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda atau tagihan;
93. dokumen hasil evaluasi proses surat keputusan atau penolakan pemberian imbalan bunga;
94. dokumen rekomendasi surat penetapan sanksi administrasi, surat penetapan pabean, atau surat

penetapan perhitungan bea keluar; 95. dokumen hasil evaluasi proses penerbitan surat teguran atau surat peringatan; 96. dokumen hasil evaluasi proses penerbitan surat paksa; 97. dokumen hasil evaluasi proses penerbitan surat perintah penagihan seketika sekaligus; 98. dokumen hasil evaluasi proses penerbitan surat perintah atau surat permohonan penyitaan; 99. dokumen hasil evaluasi proses penerbitan surat perintah penyanderaan badan; 100. dokumen hasil evaluasi proses penerbitan surat usulan pencegahan; 101. dokumen hasil evaluasi proses penerbitan surat usulan pencabutan penyitaan, penyanderaan badan, atau pencegahan; 102. dokumen rekomendasi surat pemberitahuan dan penagihan biaya pengganti (SPPBP-1); 103. dokumen rekomendasi penerbitan surat kekurangan pembayaran pajak rokok atau tanda bukti kelebihan pembayaran pajak rokok; 104. dokumen rekomendasi monitoring perbendaharaan; 105. dokumen hasil evaluasi proses penerbitan surat pemberitahuan piutang pajak dalam impor; 106. dokumen rekomendasi surat persetujuan atau penolakan perubahan atau pembatalan data billing; 107. dokumen hasil evaluasi proses penerbitan surat usulan penghapusan piutang; 108. dokumen hasil evaluasi proses penerbitan surat usulan pelimpahan piutang; 109. dokumen hasil evaluasi laporan proses penyusunan target penerimaan kepabeanan dan cukai; 110. dokumen evaluasi proses penyusunan distribusi target penerimaan; 111. dokumen kertas kerja rekomendasi pemantauan permohonan penyediaan pita cukai; 112. dokumen rekomendasi surat persetujuan atau

penolakan permohonan penyediaan pita cukai tambahan izin kepala kantor; 113. dokumen rekomendasi validasi tanda bukti perusakan pita cukai (CK-2) atau tanda bukti pengembalian pita cukai (CK-3); 114. dokumen rekomendasi nota dinas atau surat permohonan pengusulan premi, insentif cukai, perhitungan dana bagi hasil cukai atau insentif lainnya; 115. dokumen hasil evaluasi pengembalian pita cukai yang tidak direalisasikan dengan permohonan pemesanan pita cukai (CK-1 atau CK-1A); 116. dokumen rekomendasi surat keputusan atau penolakan atas keberatan di bidang kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah; 117. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan dokumen keberatan di bidang kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi; 118. dokumen hasil reviu laporan evaluasi keberatan di bidang kepabeanan dan cukai; 119. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan surat uraian banding atau surat tanggapan atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 120. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan surat uraian banding atau surat tanggapan hasil penelitian ulang atau audit kepabeanan dan cukai; 121. dokumen hasil reviu surat penjelasan tertulis atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 122. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali atas perkara hukum perpajakan terkait kepabeanan dan cukai; 123. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan memori atau kontra memori atau peninjauan kembali perkara hukum non-perpajakan terkait kepabeanan dan cukai; 124. dokumen hasil reviu laporan evaluasi putusan

pengadilan dan peninjauan kembali atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai; 125. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan dokumen mediasi, gugatan atau jawaban gugatan atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai; 126. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan replik atau duplik atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai; 127. laporan penyusunan bukti perkara yang akan diajukan ke pengadilan atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai; 128. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan kesimpulan perkara atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 129. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan pendapat hukum atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 130. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan kajian hukum perkara kepabeanan dan cukai; 131. dokumen hasil reviu penyusunan program perencanaan perumusan ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai; 132. dokumen hasil reviu proses perumusan ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai; 133. dokumen hasil evaluasi perumusan tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap I; 134. dokumen hasil evaluasi perumusan tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap II; 135. dokumen hasil evaluasi perumusan tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap III; 136. dokumen hasil evaluasi perumusan tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap IV; 137. laporan gelar perkara kategori III terkait kepabeanan

dan cukai; 138. laporan pendampingan atas perkara hukum kategori III terkait kepabeanan dan cukai; 139. laporan hasil sidang atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai berdasarkan surat kuasa kategori III; 140. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan daftar rencana objek audit kepabeanan dan cukai; 141. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan daftar rencana objek penelitian ulang; 142. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan analisis penyusunan laporan analisis objek audit kepabeanan dan cukai; 143. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan laporan analisis objek penelitian ulang; 144. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan laporan analisis keberatan dan banding atas audit; 145. laporan hasil audit umum dengan satu program audit; 146. laporan hasil audit khusus dalam rangka keberatan; 147. laporan hasil audit khusus lainnya; 148. laporan hasil audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya; 149. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan laporan monitoring audit; 150. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan laporan monitoring pelaksanaan penelitian ulang; 151. laporan pelaksanaan hearing auditee; 152. laporan hasil audit umum dengan dua program audit; 153. laporan hasil audit umum dengan tiga program audit atau lebih; 154. laporan hasil audit investigasi; 155. laporan hasil audit berskala nasional; 156. laporan evaluasi hasil pelaksanaan audit; 157. laporan evaluasi hasil perencanaan audit; 158. laporan evaluasi hasil penelitian ulang;

159. laporan evaluasi hasil penjaminan kualitas;

160. laporan verifikasi proses perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi audit;

161. dokumen evaluasi proses penyusunan rancangan laporan analisis tujuan tertentu;

162. laporan kerja sama internasional;

163. naskah perumusan atau perubahan ketentuan teknis kategori III;

164. naskah akademik atau kajian kategori III;

165. naskah akademik atau kajian kompleksitas tinggi;

166. dokumen hasil evaluasi proses penerbitan produk intelijen kepabeanan dan cukai;

167. laporan analisis pasca penindakan;

168. laporan data dan informasi taktis kepabeanan dan cukai;

169. laporan evaluasi kecakapan (K-9);

170. laporan evaluasi operasi (K-9);

171. laporan teknis operasi penindakan kompleksitas tinggi;

172. laporan teknis operasi penindakan kompleksitas sedang;

173. laporan teknis operasi penindakan kompleksitas rendah;

174. laporan teknis operasi penindakan segera;

175. dokumen hasil evaluasi proses perumusan lembar analisis pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas tinggi;

176. dokumen hasil evaluasi proses perumusan lembar analisis pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas sedang;

177. dokumen hasil evaluasi proses perumusan lembar analisis pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas rendah;

178. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan laporan tugas operasi penindakan atau patroli;

179. laporan teknis patroli kompleksitas tinggi;

180. laporan teknis patroli kompleksitas sedang;

181. laporan mutu patroli kompleksitas rendah;

182. laporan hasil persidangan sebagai saksi;

183. laporan pemusnahan dan/atau perusakan barang terkait tugas kepabeanan dan cukai didalam tempat kedudukan kategori II;

184. laporan pemusnahan dan/atau perusakan barang terkait tugas kepabeanan dan cukai diluar tempat kedudukan atau kondisi tertentu kategori II;

185. laporan penelitian dugaan pelanggaran serta tindak pidana kepabeanan dan cukai kategori I;

186. laporan penelitian dugaan pelanggaran serta tindak pidana kepabeanan dan cukai kategori II;

187. laporan penelitian dugaan pelanggaran serta tindak pidana kepabeanan dan cukai kategori III;

188. dokumen penyerahan berkas perkara ke kejaksaan (P-15) atau penghentian penyidikan (SP3);

189. dokumen berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP3);

190. dokumen hasil evaluasi proses penetapan barang yang tidak dikuasai, barang dikuasai negara atau barang milik negara;

191. laporan perumusan kerja sama teknis kategori III;

192. laporan asistensi kegiatan teknis kepabeanan dan cukai kategori III;

193. dokumen standar teknis kepabeanan dan cukai;

194. laporan penelitian lapangan di luar tempat kedudukan kategori III;

195. laporan penelitian lapangan di dalam tempat kedudukan kategori III;

196. memvalidasi teknis perumusan tindak lanjut kegiatan joint program kepabeanan dan cukai antar instansi;

197. laporan joint program kepabeanan dan cukai;

198. dokumen evaluasi proses perumusan rencana kegiatan kompleksitas tinggi;

199. dokumen evaluasi proses perumusan rencana kegiatan kompleksitas sedang;

200. dokumen evaluasi proses perumusan rencana kegiatan kompleksitas rendah;

201. dokumen evaluasi proses perumusan laporan monitoring dan/atau evaluasi kompleksitas tinggi;

202. dokumen evaluasi proses perumusan laporan monitoring dan/atau evaluasi kompleksitas sedang;

203. dokumen evaluasi proses perumusan laporan monitoring dan/atau evaluasi kompleksitas rendah;

204. dokumen hasil evaluasi proses perumusan laporan periodik;

205. dokumen hasil evaluasi proses perumusan nota kesepahaman;

206. dokumen hasil reviu laporan rekonsiliasi kompleksitas tinggi;

207. dokumen hasil reviu laporan rekonsiliasi kompleksitas rendah;

208. dokumen hasil reviu rancangan penetapan nilai pabean kompleksitas tinggi;

209. dokumen hasil reviu rancangan penetapan nilai pabean kompleksitas sedang;

210. dokumen hasil reviu rancangan penetapan nilai pabean kompleksitas rendah;

211. dokumen hasil evaluasi pemutakhiran data harga barang impor kompleksitas tinggi;

212. dokumen hasil evaluasi pemutakhiran data harga barang impor kompleksitas sedang;

213. dokumen hasil evaluasi pemutakhiran data harga barang impor kompleksitas rendah;

214. dokumen hasil evaluasi pemutakhiran data harga barang impor skala wilayah;

215. dokumen hasil reviu interpretasi ketentuan teknis;

216. dokumen hasil evaluasi perumusan usulan atau tanggapan permohonan klasifikasi barang kompleksitas tinggi;

217. dokumen hasil evaluasi perumusan usulan atau tanggapan permohonan klasifikasi barang kompleksitas sedang;

218. dokumen hasil evaluasi perumusan usulan atau tanggapan permohonan klasifikasi barang kompleksitas rendah;

219. laporan klasifikasi tarif dan barang kategori III;

220. dokumen pendukung perumusan atau tindak lanjut buku tarif kepabeanan INDONESIA;

221. laporan pengawasan teknis pelayanan informasi dan bimbingan kepatuhan menggunakan media tatap muka;

222. laporan evaluasi materi informasi kepabeanan dan cukai kategori II;

223. laporan pengujian materi informasi kepabeanan dan cukai kategori I;

224. laporan validasi teknis sosialisasi materi informasi kepabeanan dan cukai;

225. laporan pengembangan dan/atau peremajaan modul perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori II;

226. laporan penjaminan kualitas penerapan modul perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori II;

227. laporan validasi teknis pengelolaan kualitas data kepabeanan dan cukai;

228. laporan pengujian perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai;

229. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan laporan pemantauan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai;

230. dokumen hasil evaluasi proses perumusan pertukaran data atau integrasi perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai tingkat nasional;

231. dokumen hasil evaluasi proses perumusan pertukaran data atau integrasi perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai tingkat internasional;

232. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan laporan

evaluasi pengelolaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 233. laporan pemeliharaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I; 234. laporan perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I; 235. laporan perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori II; 236. laporan perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori III; 237. dokumen hasil evaluasi proses penyusunan laporan kerentanan keamanan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 238. laporan forensik digital keamanan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 239. dokumen hasil evaluasi proses pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi; 240. dokumen hasil evaluasi proses pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah; 241. dokumen hasil evaluasi pengelolaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 242. laporan validasi teknis dan mutu pengembangan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I; 243. laporan penanganan gangguan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I; dan 244. laporan investigasi gangguan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; c. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Madya meliputi:

1. dokumen rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan perubahan atau perbaikan data/dokumen kepabeanan dan cukai;
2. lembar konsultasi penelitian dokumen kategori I
3. laporan penjaminan kualitas proses penelitian dokumen kategori I;
4. dokumen rekomendasi perencanaan penelitian ulang;
5. nota hasil penelitian ulang kategori I;
6. dokumen rekomendasi usulan penelitian ulang;
7. laporan reviu atas evaluasi pengendalian mutu pengujian dan identifikasi kategori I;
8. laporan pengendalian teknis dokumen mutu;
9. laporan pengendalian teknis mutu pengujian dan identifikasi kategori I;
10. laporan pengendalian teknis mutu pengujian dan identifikasi kategori II;
11. laporan pengendalian teknis mutu pengujian dan identifikasi kategori III;
12. dokumen program pengkajian identifikasi dan klasifikasi barang;
13. laporan evaluasi pengkajian identifikasi dan klasifikasi barang di bidang kepabeanan dan cukai;
14. dokumen rekomendasi perizinan fasilitas tempat penimbunan berikat;
15. dokumen rekomendasi perizinan fasilitas migas dan panas bumi;
16. dokumen rekomendasi perizinan pengeluaran hasil atau sisa produksi;
17. dokumen rekomendasi perizinan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor;
18. dokumen rekomendasi perizinan nomor pokok pengusaha barang kena cukai;
19. dokumen rekomendasi perizinan perpanjangan periode dan/atau jangka waktu ekspor bagi penerima fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor;
20. dokumen rekomendasi perizinan kegiatan

subkontrak; 21. dokumen rekomendasi perizinan impor atau ekspor kembali barang, bahan, dan/atau hasil produksi; 22. dokumen rekomendasi perizinan kawasan pabean atau tempat penimbunan sementara; 23. dokumen rekomendasi perizinan re-ekspor, re-impor atau impor sementara; 24. dokumen rekomendasi perizinan impor tanpa identitas registrasi kepabeanan; 25. dokumen rekomendasi perizinan kemasan yang dipakai berulang-ulang atau peti kemas kosong impor atau ekspor; 26. dokumen rekomendasi perizinan pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan jaminan; 27. dokumen rekomendasi perizinan konsolidasi ekspor; 28. dokumen rekomendasi perizinan admission temporaire/temporary admission carnet, carnet de passages en douane carnet, yacht and vessel declaration atau dokumen lain yang dipersamakan; 29. dokumen rekomendasi penyelesaian kewajiban atau persyaratan kepabeanan atas kendaraan bermotor; 30. dokumen rekomendasi perizinan pembongkaran, pemeriksaan, penimbunan, pemuatan, pengeluaran, pemasukan, atau pemusnahan atas barang impor atau ekspor; 31. dokumen rekomendasi tindak lanjut realisasi ekspor tempat penimbunan berikat atau kemudahan impor tujuan ekspor; 32. dokumen rekomendasi fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk bea masuk; 33. dokumen rekomendasi fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah; 34. dokumen rekomendasi perizinan pemindahtanganan, pemusnahan atas barang, bahan, atau mesin yang mendapatkan fasilitas kepabeanan; 35. dokumen rekomendasi tindak lanjut atas

pertanggungjawaban kemudahan impor tujuan ekspor; 36. dokumen rekomendasi tindak lanjut atas pertanggungjawaban kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil menengah; 37. dokumen rekomendasi perizinan impor mesin, suku cadang, peralatan pendukung lainnya atau barang contoh; 38. laporan optimalisasi potensi fasilitas kepabeanan atau perdagangan dan industri; 39. dokumen rekomendasi hasil penelitian persyaratan administrasi sertifikasi authorized economic operator; 40. dokumen rekomendasi tindak lanjut hasil validasi terkait sertifikasi authorized economic operator dan/atau joint validasi tahapan mutual recognition arrangement; 41. dokumen rekomendasi penerbitan sertifikat authorized economic operator; 42. dokumen rekomendasi tindak lanjut monitoring evaluasi mitra utama kepabeanan atau authorized economic operator; 43. dokumen rekomendasi penetapan atau perubahan mitra utama kepabeanan; 44. dokumen rekomendasi atas pembayaran berkala mitra utama kepabeanan dan/atau authorized economic operator; 45. dokumen rekomendasi registrasi atau akses kepabeanan; 46. dokumen rekomendasi tarif cukai; 47. dokumen rekomendasi perizinan terkait cukai; 48. dokumen rekomendasi fasilitas atau kemudahan cukai; 49. dokumen rekomendasi perizinan transaksional kawasan berikat, kawasan bebas, atau kawasan ekonomi khusus; 50. dokumen rekomendasi pembatalan dokumen kepabeanan dan cukai;

51. dokumen rekomendasi surat keputusan atau penolakan penggunaan jaminan tertulis atau jaminan perusahaan;
52. dokumen rekomendasi surat pencairan jaminan, billing, dan cek atau surat pemberitahuan;
53. dokumen rekomendasi surat keputusan atau penolakan atau surat rekomendasi pengembalian bea masuk, bea keluar, denda administrasi, bunga, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk anti dumping dan/atau cukai bea masuk, bea keluar, denda administrasi, bunga, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk anti dumping dan/atau cukai kompleksitas tinggi;
54. dokumen rekomendasi surat persetujuan atau penolakan atau surat rekomendasi pengembalian kompleksitas rendah;
55. dokumen rekomendasi surat keputusan atau penolakan penundaan atau pencicilan pelunasan pembayaran bea masuk, bea keluar dan/atau sanksi administrasi berupa denda atau tagihan;
56. dokumen rekomendasi surat keputusan atau penolakan pemberian imbalan bunga;
57. dokumen rekomendasi surat teguran atau surat peringatan;
58. dokumen rekomendasi surat paksa;
59. dokumen rekomendasi surat perintah penagihan seketika sekaligus;
60. dokumen rekomendasi surat perintah atau surat permohonan penyitaan;
61. dokumen rekomendasi surat perintah penyanderaan badan;
62. dokumen rekomendasi surat usulan pencegahan;
63. dokumen rekomendasi surat usulan pencabutan penyitaan, penyanderaan badan, dan pencegahan;
64. dokumen rekomendasi surat pemberitahuan piutang pajak dalam rangka impor;
65. dokumen rekomendasi surat usulan penghapusan

piutang; 66. dokumen rekomendasi surat usulan pelimpahan piutang; 67. dokumen rekomendasi laporan penyusunan target penerimaan kepabeanan dan cukai; 68. dokumen rekomendasi penyusunan distribusi target penerimaan; 69. dokumen rekomendasi pengembalian pita cukai yang tidak direalisasikan dengan permohonan pemesanan pita cukai (CK-1 atau CK-1A); 70. dokumen rekomendasi surat keputusan atau penolakan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi; 71. dokumen rekomendasi laporan evaluasi keberatan di bidang kepabeanan dan cukai; 72. dokumen rekomendasi surat uraian banding atau surat tanggapan atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 73. dokumen rekomendasi surat uraian banding atau surat tanggapan hasil penelitian ulang atau audit kepabeanan dan cukai; 74. dokumen rekomendasi surat penjelasan tertulis atas perkara hukum kepabeanan dan cukai; 75. dokumen rekomendasi memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali atas perkara hukum perpajakan terkait kepabeanan dan cukai; 76. dokumen rekomendasi memori atau kontra memori atau peninjauan kembali perkara hukum non- perpajakan terkait kepabeanan dan cukai; 77. dokumen rekomendasi laporan evaluasi putusan pengadilan dan peninjauan kembali atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai; 78. dokumen rekomendasi dokumen mediasi, gugatan atau jawaban gugatan atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai; 79. dokumen rekomendasi replik atau duplik atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai;

80. laporan penyusunan bukti perkara yang akan diajukan ke pengadilan atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai;
81. dokumen rekomendasi kesimpulan perkara atas perkara hukum kepabeanan dan cukai;
82. dokumen rekomendasi pendapat hukum atas perkara hukum kepabeanan dan cukai;
83. dokumen rekomendasi kajian hukum perkara kepabeanan dan cukai;
84. dokumen rekomendasi program perencanaan perumusan ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai;
85. dokumen rekomendasi ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai;
86. dokumen rekomendasi tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap I;
87. dokumen rekomendasi tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap II;
88. dokumen rekomendasi tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap III;
89. dokumen rekomendasi tindak lanjut ketentuan teknis terkait kepabeanan dan cukai tahap IV;
90. laporan gelar perkara kategori II terkait kepabeanan dan cukai;
91. laporan pendampingan atas perkara hukum kategori II terkait kepabeanan dan cukai;
92. laporan hasil sidang atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai berdasarkan surat kuasa kategori II;
93. dokumen rekomendasi penetapan daftar rencana objek audit;
94. dokumen rekomendasi penetapan daftar rencana objek penelitian ulang;
95. dokumen rekomendasi laporan analisis objek audit;
96. dokumen rekomendasi laporan analisis objek penelitian ulang;
97. dokumen rekomendasi hasil analis keberatan dan

banding atas audit; 98. laporan hasil audit umum dengan satu program audit; 99. laporan hasil audit khusus dalam rangka keberatan; 100. laporan hasil audit khusus lainnya; 101. laporan hasil audit yang dihentikan pekerjaan lapangannya; 102. dokumen rekomendasi hasil monitoring pelaksanaan audit; 103. dokumen rekomendasi hasil monitoring pelaksanaan penelitian ulang; 104. laporan pelaksanaan hearing auditee; 105. laporan hasil audit umum dengan dua program audit; 106. laporan hasil audit umum dengan tiga program audit atau lebih; 107. laporan hasil audit investigasi; 108. laporan hasil audit berskala nasional; 109. laporan evaluasi hasil pelaksanaan audit; 110. laporan evaluasi hasil perencanaan audit; 111. laporan evaluasi hasil penelitian ulang; 112. laporan evaluasi hasil penjaminan kualitas; 113. laporan evaluasi proses perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi audit; 114. dokumen rekomendasi laporan analisis tujuan tertentu; 115. laporan kerja sama internasional; 116. naskah perumusan atau perubahan ketentuan teknis kategori II; 117. naskah akademik atau kajian kategori II; 118. naskah akademik atau kajian kompleksitas tinggi; 119. dokumen rekomendasi produk intelijen kepabeanan dan cukai; 120. laporan mutu operasi penindakan kompleksitas tinggi; 121. laporan mutu operasi penindakan kompleksitas sedang;

122. laporan mutu operasi penindakan kompleksitas rendah;

123. laporan mutu operasi penindakan segera;

124. dokumen rekomendasi lembar analisis pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas tinggi;

125. dokumen rekomendasi lembar analisis pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas sedang;

126. dokumen rekomendasi lembar analisis pra patroli atau operasi penindakan kompleksitas rendah;

127. dokumen rekomendasi laporan tugas operasi penindakan atau patroli;

128. laporan mutu patroli kompleksitas tinggi;

129. laporan mutu patroli kompleksitas sedang;

130. laporan hasil persidangan sebagai saksi;

131. laporan pemusnahan dan/atau perusakan barang terkait tugas kepabeanan dan cukai di dalam tempat kedudukan kategori I;

132. laporan pemusnahan dan/atau perusakan barang terkait tugas kepabeanan dan cukai di luar tempat kedudukan atau kondisi tertentu kategori I;

133. laporan penelitian dugaan pelanggaran serta tindak pidana kepabeanan dan cukai kategori I;

134. laporan penelitian dugaan pelanggaran serta tindak pidana kepabeanan dan cukai kategori II;

135. laporan penelitian dugaan pelanggaran serta tindak pidana kepabeanan dan cukai kategori III;

136. dokumen penyerahan berkas perkara ke kejaksaan (P-15) atau penghentian penyidikan (SP3);

137. dokumen berkas dinyatakan lengkap (P-21) atau penghentian penyidikan (SP3);

138. dokumen rekomendasi persetujuan atau penolakan penetapan barang yang tidak dikuasai, barang dikuasai negara atau barang milik negara;

139. laporan perumusan kerja sama teknis kategori II;

140. laporan asistensi kegiatan teknis kepabeanan dan cukai kategori II;

141. dokumen standar teknis kepabeanan dan cukai;

142. laporan penelitian lapangan di luar tempat kedudukan kategori II;

143. laporan penelitian lapangan di dalam tempat kedudukan kategori II;

144. laporan validasi mutu perumusan tindak lanjut kegiatan joint program kepabeanan dan cukai;

145. laporan joint program kepabeanan dan cukai;

146. dokumen rekomendasi rencana kegiatan kompleksitas tinggi;

147. dokumen rekomendasi rencana kegiatan kompleksitas sedang;

148. dokumen rekomendasi rencana kegiatan kompleksitas rendah;

149. dokumen rekomendasi laporan monitoring dan/atau evaluasi kompleksitas tinggi;

150. dokumen rekomendasi laporan monitoring dan/atau evaluasi kompleksitas sedang;

151. dokumen rekomendasi laporan monitoring dan/atau evaluasi kompleksitas rendah;

152. dokumen rekomendasi laporan periodik;

153. dokumen rekomendasi nota kesepahaman;

154. dokumen rekomendasi penetapan nilai pabean kompleksitas tinggi;

155. dokumen rekomendasi penetapan nilai pabean kompleksitas sedang;

156. dokumen rekomendasi penetapan nilai pabean kompleksitas rendah;

157. dokumen rekomendasi pemutakhiran data harga barang impor kompleksitas tinggi;

158. dokumen rekomendasi pemutakhiran data harga barang impor kompleksitas sedang;

159. dokumen rekomendasi pemutakhiran data harga barang impor kompleksitas rendah;

160. dokumen rekomendasi pemutakhiran data harga barang impor skala wilayah;

161. dokumen rekomendasi interpretasi ketentuan teknis;

162. dokumen rekomendasi usulan atau tanggapan

permohonan klasifikasi barang kompleksitas tinggi; 163. dokumen rekomendasi usulan atau tanggapan permohonan klasifikasi barang kompleksitas sedang; 164. dokumen rekomendasi usulan atau tanggapan permohonan klasifikasi barang kompleksitas rendah; 165. laporan klasifikasi tarif dan barang kategori II; 166. dokumen pendukung perumusan atau tindak lanjut buku tarif kepabeanan INDONESIA; 167. laporan evaluasi materi informasi kategori I; 168. laporan validasi mutu sosialisasi materi informasi; 169. laporan pengembangan dan/atau peremajaan modul perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I; 170. laporan penjaminan kualitas penerapan modul perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I; 171. laporan validasi mutu pengelolaan kualitas data kepabeanan dan cukai; 172. dokumen rekomendasi laporan pemantauan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 173. dokumen rekomendasi perumusan pertukaran data atau integrasi perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai tingkat nasional; 174. dokumen rekomendasi perumusan pertukaran data atau integrasi perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai tingkat internasional; 175. dokumen rekomendasi laporan evaluasi pengelolaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 176. laporan perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori I; 177. laporan perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai

kategori II; 178. laporan perencanaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai kategori III; 179. dokumen rekomendasi laporan kerentanan keamanan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; 180. dokumen rekomendasi pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kompleksitas tinggi; 181. dokumen rekomendasi pengelolaan basis data kepabeanan dan cukai kompleksitas rendah; 182. dokumen rekomendasi pengelolaan perangkat unsur informasi pengawasan dan pelayanan kepabeanan dan cukai; dan d. Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Utama meliputi:

1. laporan gelar perkara kategori I terkait kepabeanan dan cukai;

2. laporan pendampingan atas perkara hukum kategori I terkait kepabeanan dan cukai;

3. laporan hasil sidang atas perkara hukum terkait kepabeanan dan cukai berdasarkan surat kuasa kategori I;

4. laporan hasil audit berskala nasional;

5. laporan pengujian proses perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi audit;

6. naskah perumusan atau perubahan ketentuan teknis kategori I;

7. naskah akademik atau kajian kategori I;

8. naskah akademik atau kajian kompleksitas tinggi;

9. laporan hasil persidangan sebagai saksi;

10. laporan perumusan kerja sama teknis kategori I;

11. laporan asistensi kegiatan teknis kepabeanan dan cukai kategori I;

12. laporan penelitian lapangan di luar tempat kedudukan kategori I;

13. laporan penelitian lapangan di dalam tempat kedudukan kategori I;

14. laporan klasifikasi tarif dan barang kategori I; dan

15. dokumen telaah hasil rekomendasi teknis rumusan kebijakan.