Pasal 38

(1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan. (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Madya yang akan naik jenjang menjadi Penyelidik Tindak Pidana Korupsi Ahli Utama harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah magister di bidang ilmu sesuai dengan dengan tugas Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi yang ditentukan oleh Instansi Pembina. (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan. (5) Selain memenuhi syarat kinerja, Penyelidik Tindak Pidana Korupsi yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang diatur dalam peraturan sekretaris jenderal pada lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (6) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam peraturan sekretaris jenderal pada lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.