Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPANRB Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2022 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

Pasal 8

BAB 4 — TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional PHPI sesuai dengan jenjang jabatan ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: a. PHPI Ahli Pertama, meliputi:

  1. mengidentifikasi materi penyusunan rencana kerja tahunan penyelenggaraan Karantina Ikan;
  2. mengidentifikasi materi penyusunan detail rencana pelaksanaan kerja penyelenggaraan Karantina Ikan;
  3. melakukan pemeriksaan dasar pada parameter pendukung media pembawa Karantina Ikan;
  4. melakukan identifikasi materi penyusunan analisis risiko penyakit ikan, biosafety, biosekuriti, dan/atau media pembawa;
  5. melakukan identifikasi kontingensi tindakan karantina pada kondisi gawat darurat, bencana, atau kritikal;
  6. melakukan pemantauan atau penilaian kondisi kesehatan ikan pada wilayah karantina yang ditetapkan;
  7. melakukan pengujian dasar media pembawa;
  8. melakukan penilaian kecukupan sampel hasil nekropsi dan/atau bahan acuan dari media pembawa;
  9. melakukan penilaian tindakan perlakuan dan pelengkap perlakuan dalam perawatan ikan selama masa Karantina Ikan;
  10. melakukan penatalaksanaan manajemen laboratorium Karantina Ikan;
  11. melakukan analisis kondisi parameter biosekuriti lingkungan;
  12. melakukan deteksi dini kejadian Karantina Ikan;
  13. melakukan verifikasi dugaan pelanggaran perimeter atau ketentuan Karantina Ikan;
  14. menyusun rencana penyelesaian penanganan perkara, operasi kepolisian khusus, dan/atau operasi intelijen Karantina Ikan;
  15. melakukan identifikasi materi kerjasama penyelenggaraan Karantina Ikan dalam forum nasional, bilateral, regional, multilateral atau internasional;
  16. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi untuk penyiapan materi teknis atau substansi teknis di bidang Karantina Ikan;
  17. mengidentifikasi dan mengumpulkan materi pendampingan di bidang Karantina Ikan; dan
  18. mengidentifikasi data penyelenggaraan Karantina Ikan;

b. PHPI Ahli Muda, meliputi:

  1. menganalisis hasil identifikasi materi penyusunan rencana kerja tahunan penyelenggaraan Karantina Ikan;
  2. menganalisis hasil identifikasi materi penyusunan detail rencana pelaksanaan kerja penyelenggaraan Karantina Ikan;
  3. melakukan penentuan dan pengambilan sampel media pembawa, ikan kohabitasi, air, spesimen, dan/atau agensia hayati;
  4. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen Karantina Ikan;
  5. melakukan penilaian risiko penyakit ikan, biosafety, biosekuriti, dan/atau media pembawa;
  6. melakukan analisis hasil kontingensi tindakan Karantina Ikan pada kondisi gawat darurat, bencana, atau kritikal;
  7. melakukan analisis hasil pemantauan atau penilaian kondisi kesehatan ikan pada wilayah karantina yang ditetapkan;
  8. menyusun basis data penyelenggaraan Karantina Ikan;
  9. melakukan pengolahan data anamnesa pada sampel media pembawa, ikan kohabitasi, air, spesimen, dan/atau agensia hayati;
  10. melakukan nekropsi pada sampel ikan;
  11. melakukan supervisi pengujian dasar media pembawa dan/atau pengujian tingkat lanjut spesimen;
  12. melakukan pengujian tingkat lanjut spesimen;
  13. melakukan analisis hasil penilaian tindakan perlakuan dan pelengkap perlakuan dalam perawatan ikan selama masa Karantina Ikan;
  14. menyusun rekomendasi hasil tindakan Karantina Ikan;
  15. menyusun rekomendasi status kesehatan ikan tanpa persyaratan spesifik;
  16. menyusun rekomendasi keberterimaan tindakan pemusnahan;
  17. melakukan penyelesaian permasalahan pelayanan Karantina Ikan;
  18. melakukan penilaian kelayakan instalasi Karantina Ikan, laboratorium rujukan, dan/atau sarana prasarana pengendalian;
  19. melakukan analisis hasil penatalaksanaan sistem manajemen mutu Karantina Ikan;
  20. melakukan evaluasi hasil analisis kondisi parameter biosekuriti lingkungan;
  21. melakukan analisis deteksi dini kejadian Karantina Ikan;
  22. melakukan pemantauan pelaksanaan sanksi administratif pelanggaran di bidang Karantina Ikan;
  23. melakukan pemeriksaan atas kebenaran

laporan terhadap saksi, ahli, tersangka, dan/atau tempat kejadian perkara tindak pidana di bidang Karantina Ikan; 24. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan/atau penanganan barang bukti tindak pidana di bidang Karantina Ikan; 25. menyusun keterangan sebagai saksi dalam proses penanganan perkara atau persidangan tindak pidana di bidang Karantina Ikan; 26. melakukan analisis hasil identifikasi materi kerjasama penyelenggaraan Karantina Ikan dalam forum nasional, bilateral, regional, multilateral, atau internasional; 27. menganalisis data dan informasi materi teknis di bidang Karantina Ikan; 28. menyusun materi pendampingan di bidang Karantina Ikan; dan 29. menganalisis data penyelenggaraan Karantina Ikan; c. PHPI Ahli Madya, meliputi:

  1. mengevaluasi hasil analisis materi penyusunan rencana kerja tahunan penyelenggaraan Karantina Ikan;

  2. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis materi penyusunan detail rencana pelaksanaan kerja penyelenggaraan Karantina Ikan;

  3. melakukan telaahan dan evaluasi hasil penilaian risiko penyakit ikan, biosafety, biosekuriti, dan/atau media pembawa;

  4. menyusun rekomendasi kontingensi tindakan karantina pada kondisi gawat darurat, bencana, atau kritikal;

  5. menyusun rekomendasi penetapan status karantina media pembawa;

  6. melakukan evaluasi hasil analisis pemantauan atau penilaian kondisi kesehatan ikan pada wilayah karantina yang ditetapkan;

  7. menyusun peta sebar pengendalian hama penyakit ikan karantina, media pembawa dan/atau pengawasan jenis ikan asing invasif;

  8. melakukan diagnosis definitif pada kejadian penyakit ikan;

  9. menyusun rujukan hasil pengujian spesimen/bahan acuan;

  10. melakukan penilaian keberterimaan hasil pengujian spesimen, bahan acuan, metode, dan/atau uji profisiensi;

  11. melakukan penelusuran kendala hasil pengujian spesimen, bahan acuan, metode, dan/atau uji profisiensi;

  12. melakukan evaluasi hasil analisis penilaian tindakan perlakuan dan pelengkap perlakuan dalam perawatan ikan selama masa Karantina Ikan;

  13. menyusun rekomendasi status kesehatan ikan dengan persyaratan spesifik;

  14. menyusun rekomendasi tindakan karantina pelepasan;

  15. melakukan verifikasi penerapan biosekuriti pada instalasi Karantina Ikan;

  16. melakukan analisis data pengawasan risiko biosafety, biosekuriti, dan ketertelusuran dalam upaya preventif dan pengendalian dalam tindakan Karantina Ikan;

  17. melakukan evaluasi hasil penilaian instalasi Karantina Ikan, laboratorium rujukan, dan/atau sarana prasarana pengendalian;

  18. melalukan penilaian sistem jaminan mutu Karantina Ikan;

  19. melakukan analisis perkiraan tren penyakit tertentu dalam suatu wilayah Karantina Ikan;

  20. menyusun kajian tindaklanjut hasil penetapan atau pencabutan kawasan Karantina Ikan;

  21. melakukan penilaian tingkat kemungkinan kejadian penyakit ikan;

  22. melakukan preseptorship atau mentorship Karantina Ikan;

  23. melakukan telaahan atas banding pengenaan sanksi administratif pelanggaran bidang Karantina Ikan;

  24. melakukan konsultasi proses penyelesaian penanganan perkara tindak pidana di bidang Karantina Ikan;

  25. menyusun keterangan sebagai ahli dalam proses penanganan perkara atau persidangan tindak pidana di bidang Karantina Ikan;

  26. melakukan supervisi penyelesaian penanganan perkara dan barang bukti dan/atau pemantauan putusan pidana di bidang Karantina Ikan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht);

  27. menyusun kesepakatan kerjasama Penyelenggaraan Karantina Ikan dalam forum nasional, bilateral, regional, multilateral, atau internasional;

  28. merumuskan hasil pembahasan dan telaahan materi teknis di bidang Karantina Ikan;

  29. mengevaluasi pendampingan di bidang Karantina Ikan; dan

  30. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis penyelenggaraan Karantina Ikan; dan d. PHPI Ahli Utama, meliputi:

  31. menyusun rencana kerja tahunan penyelenggaraan Karantina Ikan;

  32. menyusun detail rencana pelaksanaan kerja Penyelenggaraan Karantina Ikan;

  33. menyusun rekomendasi arah tindakan pemaduserasian risiko penyakit ikan, biosafety, biosekuriti, dan/atau media pembawa;

  34. menyusun kajian kontingensi tindakan Karantina Ikan pada kondisi gawat darurat, bencana, atau kritikal;

  35. menyusun kajian hasil evaluasi pemantauan atau penilaian kondisi kesehatan ikan pada wilayah karantina yang ditetapkan;

  36. menyusun rekomendasi hasil penelusuran kendala hasil pengujian spesimen dan/atau bahan acuan;

  37. melakukan pendampingan perlakuan dan pelengkap perlakuan dalam perawatan ikan selama masa Karantina Ikan;

  38. melakukan pendampingan penetapan dan/atau peningkatan instalasi Karantina Ikan atau laboratorium rujukan;

  39. melakukan pendampingan penilaian sistem jaminan mutu Karantina Ikan;

  40. menyusun kajian tren penyakit ikan tertentu secara global;

  41. menyusun rekomendasi penetapan atau pencabutan kawasan Karantina Ikan;

  42. melakukan ketertelusuran dalam rangka jaminan kesehatan ikan;

  43. melakukan evaluasi efektifitas pengenaan sanksi administratif pelanggaran di bidang Karantina Ikan;

  44. menyusun kajian kerjasama penyelenggaraan Karantina Ikan dalam forum nasional, bilateral, regional, multilateral, atau internasional;

  45. merumuskan kajian strategis dan rekomendasi, serta evaluasi dan penyajian materi teknis di bidang Karantina Ikan;

  46. menyusun rekomendasi atau tindak lanjut pendampingan di bidang Karantina Ikan; dan

  47. merumuskan rekomendasi atau tindak lanjut penyelenggaraan Karantina Ikan. (2) PHPI yang melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional PHPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

← Pasal 7 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 9 →