Pasal 8

pasal.id

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: a. Negosiator Perdagangan Ahli Pertama, meliputi:

1. melakukan inventarisasi dan identifikasi data dan informasi terkait negara mitra;

2. melakukan identifikasi isu terkait kerja sama;

3. melakukan kegiatan operasional terkait pelaksanaan kerja sama;

4. menyusun data dan informasi evaluasi terhadap implementasi perjanjian internasional;

5. melakukan kegiatan operasional terkait pelaksanaan kerja sama perdagangan internasional;

6. menyusun materi desiminasi informasi pengembangan kerja sama;

7. mengolah data dan informasi terkait negara mitra dalam rangka penyusunan bahan perundingan perdagangan;

8. mengolah data dan informasi bahan perundingan;

9. menganalisis bahan pembahasan persiapan perundingan dengan stakeholder;

10. menyusun state of play;

11. menyusun butir wicara;

12. mengolah data dan informasi untuk penyusunan kertas posisi runding;

13. mengolah data dan informasi untuk penyusunan briefing notes;

14. mengolah data dan informasi untuk penyusunan fact sheet;

15. melakukan kegiatan operasional terkait pelaksanaan perundingan;

16. melakukan kegiatan operasional terkait pelaksanaan perundingan; dan

17. menyusun materi publikasi hasil perundingan; b. Negosiator Perdagangan Ahli Muda, meliputi:

18. menyusun rancangan kerangka acuan/term of reference perundingan;

19. menyusun rancangan kerangka acuan/term of reference studi kelayakan bersama;

20. menyusun concept note/non-paper;

21. menyusun proposal kerja sama;

22. menyusun preliminary study;

23. menyusun riset/kajian;

24. menyusun rancangan kerangka acuan komite perundingan;

25. menyusun rancangan nota kesepahaman;

26. menyusun rancangan dokumen perjanjian perdagangan internasional;

27. melakukan koordinasi pengembangan kerja sama dengan pihak terkait;

28. melakukan analisis materi perluasan kerja sama perdagangan internasional;

29. melakukan konsultasi materi perluasan kerja sama perdagangan dengan instansi terkait;

30. melakukan kegiatan taktis operasional terkait pelaksanaan kerja sama perdagangan internasional;

31. melakukan desiminasi informasi pengembangan kerja sama;

32. menyusun rancangan minister's statement;

33. menyusun rancangan joint minister's statement;

34. menyusun rancangan leader's declaration;

35. menyampaikan posisi perundingan pada acara pertemuan, sidang, atau konferensi tingkat sub kelompok kerja;

36. menganalisis hasil kesepakatan perundingan tingkat sub kelompok kerja;

37. menyusun penjelasan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional;

38. menyusun naskah akademik dalam rangka ratifikasi perjanjian perdagangan internasional; dan

39. menyusun bahan terjemahan perjanjian perdagangan internasional dalam rangka ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati; dan c. Negosiator Perdagangan Ahli Madya, meliputi:

40. menyusun materi pengembangan kerja sama;

41. menyusun rekomendasi perluasan kerja sama;

42. melakukan kegiatan strategis sektoral terkait pelaksanaan kerja sama perdagangan internasional;

43. melakukan monitoring pelaksanaan kerja sama;

44. menyusun rencana dan target penyelesaian perundingan;

45. melakukan verifikasi hasil pengolahan data;

46. melakukan koordinasi pembahasan dengan stakeholders/kementerian, atau lembaga terkait perihal bahan perundingan;

47. menyusun analisa kebijakan nasional untuk perundingan internasional;

48. menyusun pedoman delegasi Republik INDONESIA;

49. menganalisis materi dalam rangka menggalangan dukungan dengan negara mitra;

50. melakukan konsultasi/negosiasi posisi runding dengan negara mitra;

51. menyampaikan posisi perundingan pada acara pertemuan, sidang, atau konferensi tingkat komite teknis (technical committee)/kelompok kerja;

52. mengkaji hasil kesepakatan perundingan tingkat komite teknis (technical committee)/kelompok kerja;

53. mengkoordinir dan mengarahkan jalannya perundingan tingkat komite teknis (technical committee)/kelompok kerja;

54. melakukan analisis biaya dalam rangka ratifikasi perjanjian perdagangan internasional;

55. menyusun analisis manfaat dan peluang kedepan terkait ratifikasi perjanjian perdagangan internasional;

56. melakukan diseminasi hasil perundingan kepada pemangku kepentingan;

57. menyusun notifikasi ke negara mitra runding/World Trade Organization;

58. menyusun materi monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional; dan

59. melakukan monitoring pelaksanaan hasil Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional; dan

d. Negosiator Perdagangan Ahli Utama, meliputi:

1. menyusun kajian untuk memperluas perjanjian perdagangan internasional;

2. menyusun kajian rencana pelaksanaan free trade agreement dengan negara mitra;

3. menyusun rekomendasi pelaksanaan free trade agreement bilateral, regional, multilateral dan organisasi internasional;

4. melakukan kegiatan strategis nasional terkait pelaksanaan kerja sama perdagangan internasional;

5. menyusun program tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama;

6. menganalisis kelebihan dan kekurangan posisi strategis INDONESIA dalam forum bilateral, regional, multilateral, dan organisasi internasional;

7. menganalisis hasil perundingan pada sub kelompok kerja dan kelompok kerja untuk perundingan tingkat strategis;

8. menyusun strategi kegiatan perundingan nasional;

9. menyampaikan posisi perundingan pada acara pertemuan, sidang, atau konferensi tingkat pleno (plenary)/pejabat senior (senior official)/ menteri (ministerial);

10. mengkaji hasil kesepakatan perundingan tingkat pleno (plenary)/pejabat senior (senior official)/menteri (ministerial);

11. mengkoordinir dan mengarahkan jalannya perundingan tingkat pleno (plenary)/pejabat senior (senior official)/menteri (ministerial);

12. membuat rekomendasi hasil perundingan;

13. membuat kajian/rekomendasi terhadap kebijakan negara lain yang merugikan ekspor INDONESIA ke negara tersebut;

14. mengorganisir pelaksanaan penandatanganan hasil kesepakatan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional baik bilateral, regional, multilateral, dan organisasi internasional;

15. memberikan rekomendasi/masukan pada saat rapat dengar pendapat/rapat kerja terkait hasil perjanjian perdagangan internasional;

16. melakukan konsultasi dalam rangka ratifikasi regulasi domestik;

17. menyusun rancangan kebijakan berdasarkan hasil perundingan perdagangan;

18. melakukan pendekatan kepada negosiator negara mitra untuk memperoleh kesepakatan perundingan;

19. melakukan evaluasi implementasi atas manfaat pelaksanaan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional; dan

20. menyusun rekomendasi strategis tindak lanjut hasil perundingan. (2) Negosiator Perdagangan yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.