Pasal 9

pasal.id

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan sesuai jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

a. Negosiator Perdagangan Ahli Pertama, meliputi:

1. kompilasi data dan informasi terkait negara mitra;

2. kompilasi data dan informasi terkait kerja sama;

3. dokumen kegiatan operasional terkait pelaksanaan kerja sama;

4. materi data dan informasi terhadap implementasi perjanjian internasional;

5. laporan kegiatan operasional terkait pelaksanaan kerja sama;

6. materi desiminasi informasi pengembangan kerja sama;

7. kompilasi data dan informasi terkait negara mitra dalam rangka penyusunan bahan perundingan perdagangan;

8. materi data dan informasi bahan perundingan;

9. materi pembahasan persiapan perundingan dengan stakeholder;

10. naskah state of play;

11. naskah butir wicara;

12. naskah kertas posisi runding;

13. naskah briefing notes;

14. naskah fact sheet;

15. surat terkait kegiatan operasional dalam perundingan dan pendekatan dengan negara mitra;

16. surat terkait kegiatan operasional dalam tindak lanjut kerja sama perdagangan dan negosiasi; dan

17. materi publikasi hasil perundingan; b. Negosiator Perdagangan Ahli Muda, meliputi:

18. naskah rancangan kerangka acuan/term of reference perundingan;

19. naskah rancangan kerangka acuan/term of reference studi kelayakan bersama;

20. naskah concept note/non-paper;

21. dokumen proposal kerja sama;

22. dokumen preliminary study;

23. dokumen riset/kajian;

24. naskah rancangan kerangka acuan komite perundingan;

25. naskah rancangan nota kesepahaman;

26. naskah rancangan dokumen perjanjian perdagangan internasional;

27. laporan koordinasi pengembangan kerja sama dengan pihak terkait;

28. notulen analisis materi perluasan kerja sama perdagangan internasional;

29. laporan konsultasi materi perluasan kerja sama perdagangan dengan instansi terkait;

30. laporan kegiatan taktis operasional terkait pelaksanaan kerja sama perdagangan internasional;

31. laporan desiminasi informasi pengembangan kerja sama;

32. dokumen rancangan minister's statement;

33. dokumen rancangan joint minister's statement;

34. dokumen rancangan leader's declaration;

35. notulensi posisi perundingan pada acara pertemuan, sidang, atau konferensi tingkat sub kelompok kerja;

36. naskah hasil kesepakatan perundingan tingkat sub kelompok kerja;

37. naskah penjelasan ratifikasi perjanjian perdagangan internasional;

38. naskah akademik dalam rangka ratifikasi perjanjian perdagangan internasional; dan

39. naskah terjemahan perjanjian perdagangan internasional dalam rangka ratifikasi perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati; c. Negosiator Perdagangan Ahli Madya, meliputi:

40. naskah materi pengembangan kerja sama;

41. rekomendasi perluasan kerja sama;

42. laporan kegiatan strategis sektoral terkait pelaksanaan kerja sama perdagangan internasional;

43. laporan monitoring pelaksanaan kerja sama;

44. tabulasi data/informasi rencana dan target penyelesaian perundingan;

45. materi validasi hasil pengolahan data;

46. laporan koordinasi pembahasan dengan stakeholder/kementerian, atau lembaga terkait perihal bahan perundingan;

47. laporan hasil analisa kebijakan nasional untuk perundingan internasional;

48. pedoman delegasi Republik INDONESIA;

49. laporan hasil analisa materi dalam rangka menggalangan dukungan dengan negara mitra;

50. laporan konsultasi/negosiasi posisi runding dengan negara mitra;

51. notulensi posisi perundingan pada acara pertemuan, sidang, atau konferensi tingkat komite teknis (technical committee)/kelompok kerja;

52. naskah hasil kesepakatan perundingan tingkat komite teknis (technical committee)/kelompok kerja;

53. laporan perundingan tingkat komite teknis (technical committee)/kelompok kerja;

54. laporan hasil analisa biaya dalam rangka ratifikasi perjanjian perdagangan internasional;

55. laporan hasil analisa manfaat dan peluang kedepan terkait ratifikasi perjanjian perdagangan internasional;

56. laporan diseminasi hasil perundingan kepada pemangku kepentingan;

57. surat notifikasi ke negara mitra runding/World Trade Organization;

58. materi monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional; dan

59. laporan monitoring pelaksanaan hasil Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional; dan d. Negosiator Perdagangan Ahli Utama, meliputi:

60. laporan kajian untuk memperluas perjanjian perdagangan internasional;

61. laporan kajian rencana pelaksanaan free trade agreement dengan negara mitra;

62. rekomendasi pelaksanaan free trade agreement bilateral, regional, multilateral, dan organisasi internasional;

63. laporan kegiatan strategis nasional terkait pelaksanaan kerja sama perdagangan internasional;

64. laporan program tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama;

65. laporan hasil analisa kelebihan dan kekurangan posisi strategis INDONESIA dalam forum bilateral, regional, multilateral, dan organisasi internasional;

66. laporan hasil analisa perundingan pada sub kelompok kerja dan kelompok kerja untuk perundingan tingkat strategis;

67. rekomendasi (white paper perundingan) strategi kegiatan perundingan nasional;

68. notulensi posisi perundingan pada acara pertemuan, sidang, atau konferensi tingkat pleno (plenary), pejabat senior (senior official), atau menteri (ministerial);

69. naskah hasil kesepakatan perundingan tingkat pleno (plenary), pejabat senior (senior official), atau menteri (ministerial);

70. laporan perundingan tingkat pleno (plenary), pejabat senior (senior official), atau menteri (ministerial);

71. rekomendasi hasil perundingan;

72. laporan kajian/rekomendasi terhadap kebijakan negara lain yang merugikan ekspor INDONESIA ke negara tersebut;

73. laporan pelaksanaan penandatanganan hasil kesepakatan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional baik bilateral, regional, multilateral, dan organisasi internasional;

74. rekomendasi/masukan pada saat rapat dengar pendapa/rapat kerja terkait hasil perjanjian perdagangan internasional;

75. laporan konsultasi dalam rangka ratifikasi regulasi domestik;

76. rancangan peraturan kebijakan berdasarkan hasil perundingan perdagangan;

77. laporan pendekatan kepada negosiator negara mitra untuk memperoleh kesepakatan perundingan;

78. laporan evaluasi implementasi atas manfaat pelaksanaan Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional; dan

79. rekomendasi strategis tindak lanjut hasil perundingan.