Pasal 5

(1) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 antara lain mempunyai kewajiban sebagai berikut: a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsionalPelelang; b. menyusun pedoman formasi jabatan fungsional Pelelang; c. MENETAPKAN standar kompetensi jabatan fungsional Pelelang; d. mensosialisasikan jabatan fungsional Pelelang; e. menyusun kurikulum pelatihan fungsional dan teknis fungsional Pelelang; f. menyelenggarakan pelatihan fungsional dan teknis Pelelang; g. melakukan uji kompetensi terhadap Pelelanguntuk kenaikan jenjang jabatan; h. mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Pelelang; i. menyusun standar kualitas hasil kerja pejabat fungsional; j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Pelelang; k. memfasilitasi penyusunan etika profesi dan kode etik Pelelang; l. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Tim Penilai jabatan fungsional Pelelang; dan m. melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penjaminan kualitas jabatan fungsional Pelelang. (2) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional Pelelangsecara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.