Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPANRB Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2022 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

Pasal 8

BAB 4 — TUGAS JABATAN, UNSUR, DAN SUBUNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional PKPP sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: a. PKPP Ahli Pertama, meliputi:

  1. mengidentifikasi bahan instrumen penyusunan potensi pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu dalam rangka pencegahan;

  2. mengumpulkan data potensi pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu dalam rangka pencegahan;

  3. mengidentifikasi bahan pedoman penyusunan peta kerawanan dalam rangka pencegahan;

  4. mengumpulkan bahan penyusunan alat kerja pengawasan tahapan Pemilu;

  5. menyusun alat kerja pengawasan tahapan Pemilu tingkat kabupaten/kota;

  6. mengidentifikasi alat kerja pengawasan tahapan Pemilu yang akan digunakan;

  7. melaksanakan pengawasan tahapan Pemilu tingkat kabupaten/kota;

  8. mengolah data pengawasan tahapan Pemilu;

  9. mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan pembuatan pedoman penyusunan alat kerja pengawasan tahapan Pemilu;

  10. mengidentifikasi bahan pembuatan pedoman pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu;

  11. mengumpulkan bahan pembuatan pedoman pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu;

  12. mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan penyusunan modul sekolah kader pengawasan partisipatif;

  13. mengumpulkan kebutuhan pelaksanaan sekolah kader pengawasan partisipatif;

  14. mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan penyusunan instrumen penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  15. mengklasifikasi laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  16. mengumpulkan bahan naskah kajian dugaan pelanggaran Pemilu;

  17. menginventarisasi laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  18. menginput data laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  19. mengidentifikasi bahan penyusunan pedoman penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  20. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  21. mengidentifikasi bahan pelaksanaan persidangan pelanggaran Pemilu dengan para pihak;

  22. mengidentifikasi dan mengumpulkan daftar kebutuhan persidangan pelanggaran Pemilu;

  23. menyiapkan kebutuhan persidangan pelanggaran Pemilu;

  24. mengidentifikasi kebutuhan penyusunan risalah persidangan pelanggaran Pemilu;

  25. mengidentifikasi bahan penyusunan pedoman pelaksanaan persidangan pelanggaran Pemilu;

  26. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan persidangan pelanggaran Pemilu;

  27. mengidentifikasi bahan penyusunan pedoman pengelolaan alat bukti dugaan pelanggaran Pemilu;

  28. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman pengelolaan alat bukti dugaan pelanggaran Pemilu;

  29. mengidentifikasi kebutuhan persidangan bersama sentra penegakan hukum terpadu;

  30. mengidentifikasi bahan penyusunan pedoman persidangan bersama sentra penegakan hukum terpadu;

  31. mengumpulkan kebutuhan penyusunan pedoman persidangan bersama sentra penegakan hukum terpadu;

  32. menginventarisasi putusan persidangan pelanggaran Pemilu;

  33. melakukan pemantauan putusan persidangan pelanggaran Pemilu tingkat kabupaten/kota;

  34. mengidentifikasi bahan pemantauan putusan dengan para pihak persidangan pelanggaran Pemilu;

  35. mengidentifikasi dan mengumpulkan kebutuhan penerimaan permohonan sengketa proses Pemilu;

  36. menyusun ringkasan permohonan sengketa proses Pemilu;

  37. menyusun daftar register permohonan sengketa proses Pemilu;

  38. mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

  39. mengolah data putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

  40. mengidentifikasi dan mengumpulkan kebutuhan pemantauan putusan sengketa proses Pemilu;

  41. mengumpulkan dan menyusun daftar potensi gugatan putusan sengketa proses Pemilu;

  42. mengidentifikasi bahan gugatan putusan sengketa proses Pemilu;

  43. menginput dan menginventarisir data pemantauan putusan sengketa proses Pemilu;

  44. mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan sosialisasi penata kelolaan pengawasan Pemilu;

  45. melaksanakan sosialisasi penatakelolaan pengawasan Pemilu tingkat kabupaten/kota;

  46. mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan supervisi penata kelolaan pengawasan Pemilu;

  47. melaksanakan supervisi penatakelolaan pengawasan Pemilu tingkat kabupaten/kota;

  48. mengidentifikasi kebutuhan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; dan

  49. mengumpulkan kebutuhan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria; b. PKPP Ahli Muda, meliputi:

  50. mengolah bahan instrumen penyusunan potensi pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu dalam rangka pencegahan;

  51. memvalidasi data potensi pelanggaran Pemilu dalam rangka pencegahan;

  52. menganalisis data potensi pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu dalam rangka pencegahan;

  53. menyusun bahan sosialisasi indeks kerawanan Pemilu dalam rangka pencegahan;

  54. memvalidasi bahan penyusunan alat kerja pengawasan tahapan Pemilu;

  55. menyusun alat kerja pengawasan tahapan Pemilu tingkat provinsi;

  56. memvalidasi alat kerja pengawasan tahapan Pemilu yang akan digunakan;

  57. melaksanakan pengawasan tahapan Pemilu tingkat provinsi;

  58. menyusun pedoman penyusunan alat kerja pengawasan tahapan Pemilu;

  59. memvalidasi bahan pembuatan pedoman pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu;

  60. memvalidasi bahan penyusunan modul sekolah kader pengawasan partisipatif;

  61. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan sekolah kader pengawasan partisipatif;

  62. memvalidasi dan mengklasifikasi bahan penyusunan instrumen penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  63. menyusun instrumen penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  64. memverifikasi laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  65. memvalidasi bahan naskah kajian dugaan pelanggaran Pemilu;

  66. menyusun naskah kajian dugaan pelanggaran Pemilu;

  67. mengolah data laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  68. menyusun register laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  69. memvalidasi bahan penyusunan pedoman penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  70. menyusun bahan sosialisasi pedoman penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  71. memverifikasi jadwal persidangan pelanggaran Pemilu;

  72. memvalidasi kebutuhan persidangan pelanggaran Pemilu;

  73. menyusun draf putusan persidangan pelanggaran Pemilu;

  74. menyusun risalah persidangan pelanggaran Pemilu;

  75. mengolah data risalah persidangan pelanggaran Pemilu;

  76. memvalidasi bahan penyusunan pedoman pelaksanaan persidangan pelanggaran Pemilu;

  77. menyusun materi sosialisasi pedoman pelaksanaan persidangan pelanggaran Pemilu;

  78. mengolah dan mengelola alat bukti dugaan pelanggaran Pemilu;

  79. memvalidasi bahan penyusunan pedoman pengelolaan alat bukti dugaan pelanggaran Pemilu;

  80. menyusun bahan sosialisasi pedoman pengelolaan alat bukti dugaan pelanggaran Pemilu;

  81. memvalidasi kebutuhan persidangan bersama sentra penegakan hukum terpadu;

  82. memvalidasi bahan penyusunan pedoman persidangan bersama sentra penegakan hukum terpadu;

  83. menyusun materi sosialisasi pedoman persidangan bersama sentra penegakan hukum terpadu;

  84. melakukan pemantauan putusan persidangan pelanggaran Pemilu tingkat provinsi;

  85. memvalidasi kebutuhan penerimaan permohonan sengketa proses Pemilu;

  86. mengolah data permohonan sengketa proses Pemilu;

  87. memverifikasi kelengkapan permohonan sengketa proses Pemilu;

  88. memvalidasi kebutuhan pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

  89. menyusun risalah pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

  90. memverifikasi data putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

  91. memvalidasi kebutuhan pemantauan putusan sengketa proses Pemilu;

  92. memvalidasi dan memverifikasi bahan penyelesaian gugatan putusan sengketa proses Pemilu;

  93. menganalisis data pemantauan putusan sengketa proses Pemilu;

  94. melaksanakan sosialisasi Penatakelolaan Pengawasan Pemilu tingkat provinsi;

  95. melaksanakan supervisi Penatakelolaan Pengawasan Pemilu tingkat provinsi;

  96. memvalidasi kebutuhan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan

  97. mengklasifikasi kebutuhan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. PKPP Ahli Madya, meliputi:

  98. menyusun instrumen penyusunan potensi pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu dalam rangka pencegahan;

  99. menyusun indeks kerawanan Pemilu dalam rangka pencegahan;

  100. menyusun pedoman penyusunan indeks kerawanan Pemilu dalam rangka pencegahan;

  101. menyusun alat kerja pengawasan tahapan Pemilu tingkat nasional;

  102. melaksanakan pengawasan tahapan Pemilu tingkat nasional;

  103. mengevaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu;

  104. menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu;

  105. mengevaluasi pedoman alat kerja/pelaksanaan pengawasan Pemilu;

  106. menyusun modul sekolah kader pengawasan partisipatif;

  107. mengevaluasi modul sekolah kader pengawasan partisipatif;

  108. mengevaluasi pelaksanaan sekolah kader pengawasan partisipatif;

  109. memverifikasi naskah kajian dugaan pelanggaran Pemilu;

  110. mengevaluasi instrumen dan pelaksanaan penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  111. menyusun pedoman penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  112. mengevaluasi pedoman penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  113. memvalidasi draf putusan persidangan pelanggaran Pemilu;

  114. mengevaluasi pelaksanaan persidangan pelanggaran Pemilu;

  115. menyusun pedoman pelaksanaan persidangan pelanggaran Pemilu;

  116. mengevaluasi pedoman pelaksanaan persidangan pelanggaran Pemilu;

  117. menyusun pedoman pengelolaan alat bukti dugaan pelanggaran Pemilu;

  118. mengevaluasi pelaksanaan persidangan bersama sentra penegakan hukum terpadu;

  119. menyusun pedoman persidangan bersama sentra penegakan hukum terpadu;

  120. mengevaluasi sistem pemantauan putusan persidangan pelanggaran Pemilu;

  121. mengevaluasi sistem penerimaan permohonan sengketa proses Pemilu;

  122. mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

  123. menyusun naskah kajian jawaban gugatan putusan sengketa proses Pemilu;

  124. mengevaluasi pelaksanaan pemantauan putusan sengketa proses Pemilu;

  125. melakukan pemantauan putusan sengketa proses Pemilu tingkat nasional;

  126. melaksanakan sosialisasi tingkat nasional dan luar negeri;

  127. melaksanakan supervisi tingkat nasional dan luar negeri; dan

  128. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan d. PKPP Ahli Utama, meliputi:

  129. mengevaluasi penyusunan indeks kerawanan Pemilu;

  130. menyusun rekomendasi perbaikan sistem penyusunan indeks kerawanan Pemilu;

  131. menyusun rekomendasi pengawasan tahapan Pemilu;

  132. menyusun rekomendasi perbaikan alat kerja pengawasan tahapan Pemilu;

  133. menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu;

  134. menyusun rekomendasi perbaikan sistem pengawasan tahapan Pemilu;

  135. menyusun rekomendasi perbaikan modul sekolah kader pengawasan partisipatif;

  136. menyusun rekomendasi perbaikan pelaksanaan sekolah kader pengawasan partisipatif;

  137. menyusun rekomendasi sistem sekolah kader pengawasan partisipatif;

  138. menyusun rekomendasi perbaikan instrumen dan sistem penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  139. menyusun rekomendasi sistem pelaksanaan persidangan pelanggaran Pemilu;

  140. menyusun rekomendasi perbaikan pedoman pelaksanaan persidangan pelanggaran Pemilu;

  141. mengevaluasi pedoman pengelolaan alat bukti dugaan pelanggaran Pemilu;

  142. menyusun rekomendasi perbaikan sistem persidangan bersama sentra penegakan hukum terpadu;

  143. mengevaluasi pedoman persidangan bersama sentra penegakan hukum terpadu;

  144. menyusun rekomendasi sistem pemantauan putusan persidangan pelanggaran Pemilu;

  145. menyusun rekomendasi perbaikan sistem penerimaan permohonan sengketa proses Pemilu;

  146. menyusun rekomendasi perbaikan sistem pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

  147. menyusun rekomendasi perbaikan sistem pemantauan putusan sengketa proses Pemilu;

  148. melaksanakan sosialisasi kepada stakeholder Bawaslu;

  149. mengevaluasi norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan

  150. menyusun rekomendasi perbaikan norma, standar, prosedur, dan kriteria. (2) PKPP yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional PKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bawaslu.

← Pasal 7 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 9 →