Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPANRB Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2022 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

Pasal 9

BAB 4 — TUGAS JABATAN, UNSUR, DAN SUBUNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Hasil Kerja Jabatan Fungsional PKPP sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. PKPP Ahli Pertama, meliputi:

  1. daftar bahan instrumen penyusunan potensi pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu;

  2. data potensi pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu;

  3. hasil identifikasi bahan pedoman penyusunan indeks kerawanan Pemilu;

  4. daftar bahan penyusunan alat kerja pengawasan tahapan Pemilu;

  5. daftar alat kerja pengawasan tahapan Pemilu tingkat kabupaten/kota;

  6. daftar alat kerja pengawasan tahapan Pemilu yang akan digunakan;

  7. laporan pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu tingkat kabupaten/kota;

  8. laporan hasil olahan data pengawasan tahapan Pemilu;

  9. daftar bahan pembuatan pedoman penyusunan alat kerja pengawasan tahapan Pemilu;

  10. daftar bahan identifikasi pembuatan pedoman pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu;

  11. daftar bahan pembuatan pedoman pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu;

  12. daftar bahan penyusunan modul sekolah kader pengawasan partisipatif;

  13. daftar kebutuhan pelaksanaan sekolah kader pengawasan partisipatif;

  14. daftar bahan penyusunan instrumen penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  15. daftar klasifikasi formulir laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  16. bahan naskah kajian dugaan pelanggaran Pemilu;

  17. daftar inventaris laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  18. input data laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  19. daftar bahan penyusunan pedoman penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  20. bahan penyusunan pedoman penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  21. daftar bahan pelaksanaan persidangan pelanggaran Pemilu dengan para pihak;

  22. daftar identifikasi kebutuhan persidangan pelanggaran Pemilu;

  23. laporan daftar kebutuhan persidangan pelanggaran Pemilu

  24. daftar kebutuhan penyusunan risalah persidangan pelanggaran Pemilu;

  25. daftar bahan penyusunan pedoman persidangan pelanggaran Pemilu;

  26. bahan penyusunan pedoman pelaksanaan persidangan pelanggaran Pemilu;

  27. daftar bahan penyusunan pedoman pengelolaan alat bukti dugaan pelanggaran Pemilu;

  28. bahan penyusunan pedoman pengelolaan alat bukti dugaan pelanggaran Pemilu;

  29. daftar kebutuhan persidangan bersama sentra penegakan hukum terpadu;

  30. daftar kebutuhan penyusunan pedoman persidangan bersama sentra penegakan hukum terpadu;

  31. bahan kebutuhan penyusunan pedoman persidangan bersama sentra penegakan hukum terpadu;

  32. daftar inventaris putusan persidangan pelanggaran Pemilu;

  33. laporan pemantauan putusan persidangan pelanggaran Pemilu tingkat kabupaten/kota;

  34. daftar bahan pemantauan putusan dengan para pihak persidangan pelanggaran Pemilu;

  35. daftar bahan penerimaan permohonan sengketa proses Pemilu;

  36. dokumen ringkasan permohonan sengketa proses Pemilu;

  37. dokumen register permohonan sengketa proses Pemilu;

  38. daftar kebutuhan pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

  39. dokumen olahan data putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

  40. daftar kebutuhan pemantauan putusan sengketa proses Pemilu;

  41. dokumen potensi gugatan putusan sengketa proses Pemilu;

  42. daftar bahan gugatan sengketa proses Pemilu;

  43. dokumen inventaris data pemantauan putusan sengketa proses Pemilu;

  44. daftar bahan pelaksanaan sosialisasi penata kelolaan pengawasan Pemilu;

  45. laporan pelaksanaan sosialisasi penata kelolaan pengawasan Pemilu tingkat kabupaten/kota;

  46. daftar bahan supervisi penata kelolaan pengawasan Pemilu;

  47. laporan pelaksanaan supervisi penata kelolaan pengawasan Pemilu tingkat kabupaten/kota;

  48. daftar kebutuhan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan

  49. kebutuhan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; b. PKPP Ahli Muda, meliputi:

  50. naskah olahan bahan instrumen penyusunan potensi pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu;

  51. formulir validasi data potensi pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu;

  52. hasil analisis data potensi pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu;

  53. bahan sosialisasi indeks kerawanan Pemilu;

  54. formulir validasi penyusunan alat kerja pengawasan tahapan Pemilu;

  55. daftar alat kerja pengawasan tahapan Pemilu tingkat provinsi;

  56. formulir validasi alat kerja pengawasan tahapan Pemilu yang akan digunakan;

  57. laporan pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu tingkat provinsi;

  58. pedoman penyusunan alat kerja pengawasan tahapan Pemilu;

  59. formulir validasi bahan pembuatan pedoman pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu;

  60. formulir validasi bahan penyusunan modul sekolah kader pengawasan partisipatif;

  61. petunjuk teknis pelaksanaan sekolah kader pengawasan partisipatif;

  62. formulir validasi dan klasifikasi bahan penyusunan instrumen penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  63. instrumen penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  64. formulir verifikasi laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  65. formulir validasi bahan naskah kajian dugaan pelanggaran Pemilu;

  66. naskah kajian dugaan pelanggaran Pemilu;

  67. hasil olah data laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  68. register laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  69. formulir validasi bahan penyusunan pedoman penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  70. bahan sosialisasi pedoman penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  71. formulir verifikasi jadwal persidangan pelanggaran Pemilu;

  72. formulir validasi kebutuhan persidangan pelanggaran Pemilu;

  73. draf putusan persidangan pelanggaran Pemilu;

  74. risalah persidangan pelanggaran Pemilu;

  75. laporan olah data risalah persidangan pelanggaran Pemilu;

  76. formulir validasi bahan penyusunan pedoman pelaksanaan persidangan pelanggaran Pemilu;

  77. materi sosialisasi pedoman pelaksanaan persidangan pelanggaran Pemilu;

  78. laporan pengolahan dan pengelolaan alat bukti dugaan pelanggaran Pemilu;

  79. formulir validasi bahan penyusunan pedoman pengelolaan alat bukti dugaan pelanggaran Pemilu;

  80. bahan sosialisasi pedoman pengelolaan alat bukti dugaan pelanggaran Pemilu;

  81. formulir validasi kebutuhan persidangan bersama sentra penegakan hukum terpadu;

  82. formulir validasi bahan penyusunan pedoman persidangan bersama sentra penegakan hukum terpadu;

  83. materi sosialisasi pedoman persidangan bersama sentra penegakan hukum terpadu;

  84. laporan pemantauan putusan persidangan pelanggaran Pemilu tingkat provinsi;

  85. formulir validasi kebutuhan penerimaan permohonan sengketa proses Pemilu;

  86. laporan olah data permohonan sengketa proses Pemilu;

  87. formulir verifikasi kelengkapan permohonan sengketa proses Pemilu;

  88. formulir validasi kebutuhan pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

  89. dokumen risalah pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

  90. formulir verifikasi data putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

  91. formulir validasi kebutuhan pemantauan putusan sengketa proses Pemilu;

  92. formulir validasi dan verifikasi bahan penyelesaian gugatan putusan sengketa proses Pemilu;

  93. dokumen analisis data pemantauan putusan sengketa proses Pemilu;

  94. laporan pelaksanaan sosialisasi Penatakelolaan Pengawasan Pemilu tingkat provinsi;

  95. laporan pelaksanaan supervisi Penatakelolaan Pengawasan Pemilu tingkat provinsi;

  96. formulir validasi kebutuhan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan

  97. formulir klasifikasi kebutuhan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. PKPP Ahli Madya, meliputi:

  98. instrumen penyusunan potensi pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu;

  99. indeks kerawanan Pemilu;

  100. pedoman penyusunan indeks kerawanan Pemilu;

  101. daftar alat kerja pengawasan tahapan Pemilu tingkat nasional;

  102. laporan pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu tingkat nasional;

  103. laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu;

  104. pedoman pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu;

  105. laporan evaluasi pedoman alat kerja/pelaksanaan pengawasan Pemilu;

  106. modul sekolah kader pengawasan partisipatif;

  107. laporan evaluasi modul sekolah kader pengawasan partisipatif;

  108. laporan evaluasi pelaksanaan sekolah kader pengawasan partisipatif;

  109. form verifikasi naskah kajian dugaan pelanggaran Pemilu;

  110. laporan evaluasi instrumen dan pelaksanaan penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  111. pedoman penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  112. laporan evaluasi pedoman penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  113. formulir validasi draf putusan persidangan pelanggaran Pemilu;

  114. laporan evaluasi pelaksanaan persidangan pelanggaran Pemilu;

  115. pedoman pelaksanaan persidangan pelanggaran Pemilu;

  116. laporan evaluasi pelaksanaan persidangan pelanggaran Pemilu;

  117. pedoman pengelolaan alat bukti dugaan pelanggaran Pemilu;

  118. laporan evaluasi pelaksanaan persidangan bersama sentra penegakan hukum terpadu;

  119. pedoman persidangan bersama sentra penegakan hukum terpadu;

  120. laporan pemantauan putusan persidangan pelanggaran Pemilu tingkat nasional;

  121. laporan evaluasi sistem penerimaan permohonan sengketa proses Pemilu;

  122. laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

  123. naskah kajian jawaban gugatan sengketa proses Pemilu;

  124. laporan evaluasi pelaksanaan pemantauan putusan sengketa proses Pemilu;

  125. laporan pemantauan putusan persidangan pelanggaran Pemilu tingkat nasional;

  126. laporan pelaksanaan sosialisasi tingkat nasional;

  127. laporan pelaksanaan supervisi tingkat nasional dan luar negeri; dan

  128. dokumen norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan d. PKPP Ahli Utama, meliputi:

  129. laporan evaluasi penyusunan indeks kerawanan Pemilu;

  130. naskah rekomendasi perbaikan sistem penyusunan indeks kerawanan Pemilu;

  131. naskah rekomendasi pengawasan tahapan Pemilu;

  132. naskah rekomendasi perbaikan alat kerja pengawasan tahapan Pemilu;

  133. naskah rekomendasi perbaikan pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu;

  134. naskah rekomendasi perbaikan sistem pengawasan tahapan Pemilu;

  135. naskah rekomendasi perbaikan modul sekolah kader pengawasan partisipatif;

  136. naskah rekomendasi perbaikan pelaksanaan sekolah kader pengawasan partisipatif;

  137. naskah rekomendasi sistem sekolah kader pengawasan partisipatif;

  138. naskah rekomendasi perbaikan instrumen dan sistem penerimaan laporan dugaan pelanggaran Pemilu;

  139. naskah rekomendasi perbaikan sistem pelaksanaan persidangan pelanggaran Pemilu;

  140. naskah rekomendasi perbaikan pedoman pelaksanaan persidangan pelanggaran Pemilu;

  141. laporan evaluasi pedoman pengelolaan alat bukti dugaan pelanggaran Pemilu;

  142. naskah rekomendasi perbaikan sistem persidangan bersama sentra penegakan hukum terpadu;

  143. laporan evaluasi pedoman persidangan bersama sentra penegakan hukum terpadu;

  144. naskah rekomendasi sistem pemantauan putusan persidangan pelanggaran Pemilu;

  145. naskah rekomendasi perbaikan sistem penerimaan permohonan sengketa proses Pemilu;

  146. naskah rekomendasi perbaikan sistem penyelesaian sengketa proses Pemilu;

  147. naskah rekomendasi perbaikan sistem pemantauan putusan sengketa proses Pemilu;

  148. laporan pelaksanaan sosialisasi kepada stakeholder Bawaslu;

  149. laporan evaluasi norma, standar, prosedur, dan kriteria; dan

  150. naskah rekomendasi perbaikan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

← Pasal 8 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 10 →