Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2014 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI MUTU BARANG DAN ANGKA KREDITNYA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengujian mutu barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Penguji Mutu Barang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan pengujian mutu barang.

3. Pengujian Mutu Barang adalah kegiatan meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/kalibrasi, dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang.

4. Penjaminan Mutu Barang adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengambilan contoh, pengujian contoh, kalibrasi dan penanganan pengujian/kalibrasi.

5. Pengembangan Pengujian/Kalibrasi adalah kegiatan yang mencakup pembaruan validasi metoda uji dan kalibrasi, pengembangan metoda, dan pembuatan standar acuan.

6. Pengelolaan Organisasi Penjaminan Mutu Barang adalah kegiatan Penguji Mutu Barang yang berhubungan dengan penilaian kemampuan teknis dan manajemen mutu, pelaksanaan internal audit sistem mutu, pembuatan dokumen sistem mutu organisasi penjaminan mutu barang, pengkajian dokumen dan manajemen organisasi penjaminan mutu barang, pelaksanaan konsultasi teknis, pembuatan laporan kegiatan organisasi penjaminan mutu barang per tiga bulan, pengelolaan sarana dan prasarana laboratorium pengujian/kalibrasi, penyelenggaraan uji kemahiran, dan pengendalian mutu hasil uji/kalibrasi.

7. Tim Penilai angka kredit Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Penguji Mutu Barang.

8. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penguji Mutu Barang dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

9. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi yang disusun oleh perorangan atau kelompok di bidang pengujian mutu barang.

10. Tanda Penghargaan/Tanda Jasa adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah berupa Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan.

11. Organisasi Profesi adalah organisasi profesi Penguji Mutu Barang.

Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang termasuk dalam rumpun pengawas kualitas dan keamanan.

(1) Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengujian mutu barang pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. (2) Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan Aparatur Sipil Negara.

Tugas pokok Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yakni melakukan pengujian mutu barang meliputi penjaminan mutu barang, pengembangan pengujian/ kalibrasi, dan pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang.

(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yakni Kementerian Perdagangan. (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, antara lain: a. menyusun ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang; b. MENETAPKAN pedoman formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang; c. MENETAPKAN standar kompetensi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang;

d. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang; e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang; f. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknisnya; g. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang; h. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang; i. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi; j. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik profesi; k. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai; dan l. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang. (3) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(1) Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, terdiri dari: a. Penguji Mutu Barang kategori keterampilan; dan b. Penguji Mutu Barang kategori keahlian. (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang kategori keterampilan, yaitu: a. Penguji Mutu Barang Pemula; b. Penguji Mutu Barang Terampil; c. Penguji Mutu Barang Mahir; dan d. Penguji Mutu Barang Penyelia. (3) Jenjang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang kategori keahlian, yaitu: a. Penguji Mutu Barang Ahli Pertama; b. Penguji Mutu Barang Ahli Muda; dan c. Penguji Mutu Barang Ahli Madya.

(4) Pangkat, golongan ruang Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, meliputi: a. Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a. b. Penguji Mutu Barang Terampil, pangkat:

1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d. c. Penguji Mutu Barang Mahir, pangkat:
4. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
5. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. d. Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat:
6. Penata, golongan ruang III/c; dan
7. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. (5) Pangkat, golongan ruang Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatannya, meliputi: a. Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat:
8. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
9. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. b. Penguji Mutu Barang Ahli Muda, pangkat:
10. Penata, golongan ruang III/c; dan
11. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d. c. Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat:
12. Pembina, golongan ruang IV/a;
13. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
14. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c. (6) Pangkat, golongan ruang untuk masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditentukan berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan. (7) Penetapan jenjang jabatan untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit sehingga jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat, golongan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

(1) Unsur kegiatan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pendidikan; b. pengujian mutu barang; dan c. pengembangan profesi. (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas: a. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; b. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan c. pendidikan dan pelatihan prajabatan. (4) Pengujian mutu barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. penjaminan mutu barang; b. pengembangan pengujian/kalibrasi, dan; c. pengelolaan organisasi penjaminan mutu barang. (5) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengujian mutu barang; b. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengujian mutu barang; dan c. penyusunan ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengujian mutu barang. (6) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. pengajar/pelatih di bidang pengujian mutu barang; b. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengujian mutu barang; c. keanggotaan dalam organisasi profesi; d. keanggotaan dalam Tim Penilai; e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan f. perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

(1) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang kategori keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Penguji Mutu Barang Pemula, meliputi:

1. melakukan persiapan peralatan uji/kalibrasi;

2. melakukan persiapan contoh uji dengan cara pelarutan;

3. melakukan persiapan contoh uji dengan cara pengabuan kering atau basah;

4. melakukan persiapan contoh uji dengan cara membuat potongan contoh;

5. mengontrol kebersihan ruangan laboratorium per minggu;

6. mengontrol kebersihan peralatan laboratorium per minggu;

7. memantau kondisi ruang/tempat arsip contoh per minggu;

8. melakukan persiapan contoh uji dengan cara penggilingan;

9. melakukan persiapan contoh uji dengan cara pencucian;

10. memantau suhu dan kelembaban ruang pengujian/kalibrasi per minggu;

11. melakukan kalibrasi dengan klasifikasi tingkat kesulitan I;

12. membuat konsep dan mengolah data hasil kalibrasi tingkat kesulitan I;

13. melakukan pengujian contoh dengan klasifikasi tingkat kesulitan I;

14. menyusun laporan hasil pengujian dengan klasifikasi tingkat kesulitan I;

15. pemusnahan arsip contoh/barang;

16. melakukan persiapan contoh dengan cara peleburan; dan

17. melaksanakan perawatan peralatan; b. Penguji Mutu Barang Terampil, meliputi:

18. melakukan pengambilan contoh dengan klasifikasi tingkat kesulitan I;

19. melakukan persiapan contoh uji dengan cara membuat balok beton;

20. membuat laporan pengambilan contoh dengan klasifikasi tingkat kesulitan I;

21. membuat larutan bahan kimia atau media;

22. melakukan persiapan peralatan standar dan/atau mengkondisikan peralatan standar;

23. melakukan persiapan contoh uji dengan cara destruksi;

24. melakukan pengujian contoh dengan klasifikasi tingkat kesulitan II;

25. menyusun laporan hasil pengujian dengan klasifikasi tingkat kesulitan II;

26. melakukan kalibrasi dengan klasifikasi tingkat kesulitan II;

27. membuat konsep dan mengolah data hasil kalibrasi tingkat kesulitan II;

28. membuat laporan inventarisasi peralatan teknis laboratorium per semester;

29. memusnahkan limbah Laboratorium;

30. melakukan persiapan dan homogenisasi contoh;

31. melakukan kegiatan diskusi teknis di bidang teknis pengujian sebagai pembahas;

32. melakukan perhitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah variabel ≤ 2; dan

33. melakukan kontrol stok pemakaian bahan kimia dan media setiap bulan. c. Penguji Mutu Barang Mahir, meliputi:

34. membuat perencanaan pengambilan contoh;

35. melakukan pengambilan contoh dengan klasifikasi tingkat kesulitan II;

36. menyusun laporan pengambilan contoh dengan klasifikasi tingkat kesulitan II;

37. melakukan optimasi peralatan;

38. melakukan persiapan contoh uji dengan cara ekstraksi;

39. melakukan persiapan contoh uji dengan cara destilasi;

40. melakukan pengujian contoh dengan klasifikasi tingkat kesulitan III;

41. menyusun laporan hasil Pengujian dengan klasifikasi tingkat kesulitan III;

42. melakukan kalibrasi dengan klasifikasi tingkat kesulitan III;

43. membuat konsep dan mengolah data hasil kalibrasi tingkat kesulitan III;

44. membuat larutan standar;

45. melaksanakan perhitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah variabel 3 – 4;

46. menyusun perencana perawatan peralatan;

47. melakukan perbaikan peralatan;

48. mengevaluasi hasil pemantauan kondisi ruangan pengujian/kalibrasi per bulan;

49. menginventarisir arsip contoh barang per semester;

50. melakukan kegiatan fumigasi;

51. melakukan tindakan perbaikan hasil penilaian kemampuan teknis di bidang teknis pengujian/ kalibrasi;

52. membuat rekapitulasi sertifikat mutu barang hasil pengujian/kalibrasi;

53. membuat laporan audit internal sistem mutu;

54. membuat dokumen mutu, instruksi kerja/format/ blanko kerja;

55. menindaklanjuti hasil kaji ulang dokumen sistem mutu, instruksi kerja/format/blanko;

56. melakukan diskusi teknis dibidang Teknik Pengujian/Kalibrasi sebagai penyaji materi;

57. melakukan pengumpulan data hasil uji kemahiran;

58. membuat perencanaan pengadaan barang bahan pembantu Pengujian/Kalibrasi setiap enam bulan;

59. melakukan pengendalian mutu hasil Pengujian/ Kalibrasi melalui cek antara;

60. melakukan pengendalian mutu hasil Pengujian/ Kalibrasi melalui uji profesiensi; dan

61. melakukan tindakan perbaikan audit internal/ eksternal sistem mutu. d. Penguji Mutu Barang Penyelia, meliputi:

62. melakukan pengambilan contoh dengan klasifikasi tingkat kesulitan III;

63. membuat laporan pengambilan contoh uji dengan klasifikasi tingkat kesulitan III;

64. melakukan verifikasi bahan standar;

65. melakukan perhitungan ketidakpastian pengukuran dengan jumlah faktor/variabel ≥ 5;

66. melakukan verifikasi peralatan;

67. melakukan perlakuan awal (pretreatment) limbah laboratorium;

68. melakukan pengolahan data hasil fumigasi;

69. menyiapkan dan memperagakan kemampuan teknis;

70. melaksanakan pembuatan bahan standar acuan pengujian/kalibrasi;

71. melakukan verifikasi tindakan perbaikan audit;

72. memeriksa dan mensyahkan/menyetujui dokumen mutu, instruksi kerja/format/blanko kerja;

73. melakukan kaji ulang dokumen sistem mutu instruksi kerja/format/blanko kerja;

74. melakukan konsultasi teknis dibidang teknis pengujian/kalibrasi/sistem mutu;

75. melakukan pengumpulan data dan atau penyusunan laporan kegiatan laboratorium per tiga bulan;

76. menyusun perencanaan pengadaan bahan kimia/ media;

77. melakukan pengendalian mutu hasil pengujian/ kalibrasi dengan cara melakukan uji banding;

78. melakukan pengendalian mutu hasil pengujian/ kalibrasi dengan cara membuat control chat;

79. penanganan contoh uji kemahiran/uji banding;

80. menyiapkan peralatan dan atau bahan kimia untuk validasi metoda uji dan kalibrasi; dan

81. membuat laporan uji kemahiran. (2) Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang kategori keahlian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, meliputi:

82. melaksanakan interprestasi hasil uji;

83. melakukan pengujian contoh dengan klasifikasi tingkat kesulitan IV;

84. menyusun konsep dan mengolah data hasil pengujian dengan klasifikasi tingkat kesulitan IV;

85. melakukan kalibrasi dengan klasifikasi tingkat kesulitan IV;

86. membuat konsep dan mengolah data hasil kalibrasi dengan klasifikasi tingkat kesulitan IV;

87. melakukan verifikasi software pengolahan data hasil pengujian/kalibrasi;

88. membuat program kalibrasi ulang alat standar/alat uji;

89. membuat perencanaan fumigasi;

90. melakukan validasi metoda dengan cara menentukan repeatability;

91. melakukan validasi metoda dengan cara reproductibility;

92. melakukan uji stabilitas standar acuan pengujian/ kalibrasi;

93. melakukan tindakan perbaikan dan verifikasi hasil penilaian kemampuan teknis dibidang manajemen;

94. melakukan kegiatan sertifikasi mutu barang dalam bentuk verifikasi;

95. melakukan sertifikasi mutu barang determinasi;

96. menindaklanjuti hasil kaji ulang dokumen sistem mutu panduan mutu/prosedur;

97. membuat laporan kaji ulang manajemen;

98. menindaklanjuti hasil kaji ulang menajemen;

99. melakukan rapat teknis pengujian/kalibrasi sebagai pembahas;

100. melakukan pengolahan data hasil kegiatan pengujian/kalibrasi per bulan;

101. mengevaluasi data hasil homogenisasi; dan

102. melakukan pengolahan data cek antara peralatan uji/kalibrasi. b. Penguji Mutu Barang Ahli Muda, meliputi:

103. menganalisis sekumpulan data pengujian/kalibrasi;

104. melakukan pengujian contoh dengan klasifikasi tingkat kesulitan V;

105. menyusun laporan hasil pengujian dengan klasifikasi tingkat kesulitan V;

106. melakukan kalibrasi dengan klasifikasi tingkat kesulitan V;

107. membuat konsep dan mengolah data hasil kalibrasi tingkat kesulitan V;

108. melakukan pemeriksaan draf hasil pengujian/ kalibrasi;

109. membuat perencanaan pengadaan peralatan laboratorium pengujian/kalibrasi;

110. melakukan evaluasi dan penilaian kegiatan fumigasi;

111. melakukan validasi metoda dengan cara menentukan lineritas;

112. melakukan validasi metoda dengan cara menentukan akurasi;

113. membuat konsep metoda uji hasil pengembangan metoda;

114. melakukan penilaian lembaga sertifikasi sebagai anggota asesor;

115. menentukan nilai benar (true value) pengujian/ kalibrasi;

116. melakukan audit lapangan;

117. mengkaji hasil uji sertifikasi mutu barang;

118. melaksanakan audit kecukupan internal audit;

119. membuat dokumen mutu, panduan mutu/ prosedur;

120. melakukan kaji ulang dokumen sistem panduan mutu/prosedur;

121. mengikuti pertemuan kaji ulang manajemen sebagai pembahas;

122. melakukan konsultasi teknis dibidang manajemen laboratorium; dan

123. menyajikan materi pada diskusi teknis dibidang manajemen laboratorium sebagai pembahas materi. c. Penguji Mutu Barang Ahli Madya, meliputi:

124. mengevaluasi dan mengesahkan laporan hasil pengujian/kalibrasi;

125. menyusun perencanaan validasi metoda;

126. melakukan validasi metoda dengan cara menilai ketidakpastian pengukuran;

127. melakukan validasi metoda dengan cara menentukan perolehan kembali (recovery);

128. menyusun perencanaan pengembangan metoda;

129. memeriksa dan mengesahkan metoda uji/kalibrasi;

130. menyusun perencanaan pembuatan standar acuan pengujian/kalibrasi;

131. menyusun perencanaan penilaian lembaga sertifikasi mutu;

132. melaksanakan penilaian kemampuan teknis dan manajemen sistem mutu audit kecukupan;

133. melakukan penilaian lembaga sertifikasi sebagai ketua assessor;

134. membuat laporan penilaian kemampuan teknis dan manajemen sistem mutu;

135. melakukan kegiatan sertifikasi mutu barang dalam bentuk kajian hasil audit;

136. melakukan kegiatan sertifikasi mutu barang dalam bentuk audit kecukupan dokumen;

137. membuat perencanaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan internal audit;

138. melakukan audit lapangan sebagai ketua;

139. melakukan audit lapangan sebagai anggota;

140. membuat perencanaan penyusunan dokumen sistem mutu;

141. memeriksa dan mengesahkan/menyetujui dokumen panduan mutu/prosedur;

142. membuat perencanaan dan mengkoordinasikan kaji ulang dokumen sistem mutu;

143. membuat perencanaan kaji ulang manajemen;

144. mengikuti pertemuan kaji ulang manajemen sebagai narasumber;

145. menyajikan materi pada diskusi teknis di bidang manajemen laboratorium sebagai penyaji;

146. melakukan rapat teknis pengujian/kalibrasi sebagai pimpinan rapat;

147. menyajikan materi pada rapat teknis pengujian/ kalibrasi;

148. mengindentifikasi kebutuhan materi kaji ulang manajemen;

149. membuat perencanaan uji kemahiran;

150. melakukan pengolahan data hasil uji kemahiran;

151. membuat program pengendalian mutu hasil uji/kalibrasi;

152. melakukan pengolahan data hasil uji banding/ komparasi; dan

153. melakukan evaluasi control chart. (3) Penguji Mutu Barang yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penguji Mutu Barang Pemula sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Penguji Mutu Barang Ahli Pertama sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penguji Mutu Barang yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka Penguji Mutu Barang yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut: a. Penguji Mutu Barang yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar

80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II; b. Penguji Mutu Barang yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pada awal tahun, setiap Penguji Mutu Barang wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. (2) SKP disusun berdasarkan tugas pokok Penguji Mutu Barang yang bersangkutan sesuai dengan jenjang jabatannya. (3) Penguji Mutu Barang yang melaksanakan kegiatan satu tingkat diatas atau satu tingkat dibawah jenjang jabatannya dinilai sebagai tugas tambahan. (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja. (5) Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dapat dilakukan penyesuaian.

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penguji Mutu Barang, untuk: a. Penguji Mutu Barang dengan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; b. Penguji Mutu Barang dengan pendidikan Diploma III (DIII) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV; c. Penguji Mutu Barang dengan pendidikan Diploma IV (DIV) atau Sarjana (S1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V; d. Penguji Mutu Barang dengan pendidikan Magister (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI; e. Penguji Mutu Barang dengan pendidikan Doktor (S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan b. paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

(1) Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penguji Mutu Barang Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 2 (dua) dari unsur pengembangan profesi. (2) Penguji Mutu Barang Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 4 (empat) dari unsur pengembangan profesi. (3) Penguji Mutu Barang Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan dan pangkat menjadi Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 6 (enam) dari unsur pengembangan profesi. (4) Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 8 (delapan) dari unsur pengembangan profesi. (5) Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, angka kredit yang disyaratkan paling kurang 12 (dua belas) dari unsur pengembangan profesi.

(1) Penguji Mutu Barang yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, golongan ruang setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, golongan ruang berikutnya. (2) Penguji Mutu Barang yang telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, golongan ruang pada tahun pertama dalam masa jabatan dan/atau pangkat, golongan ruang yang didudukinya, pada tahun kedua diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat, golongan ruang setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengujian mutu barang.

(1) Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya diwajibkan

memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan pengujian mutu barang. (2) Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkat wajib memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan pengujian mutu barang dan pengembangan profesi.

(1) Penguji Mutu Barang yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pengujian mutu barang, diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu; b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu. (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penguji Mutu Barang wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK). (2) Setiap Penguji Mutu Barang mengusulkan secara hirarki DUPAK kepada pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (3) Penguji Mutu Barang yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, penilaian dan penetapan angka kredit dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan.

Pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit, yaitu: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan bagi Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Perdagangan, Instansi Pusat selain Kementerian Perdagangan, Instansi Daerah Provinsi, Instansi Daerah Kabupaten/Kota. b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan bagi Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Perdagangan. c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Instansi Pusat selain Kementerian Perdagangan bagi Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Perdagangan. d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang bagi Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Daerah Provinsi. e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang bagi Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan

ruang II/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Instansi Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibantu oleh: a. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat; b. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja; c. Tim Penilai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Instansi Pusat selain Kementerian Perdagangan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi; d. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang Instansi Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi; dan e. Tim Penilai bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang Instansi Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(1) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengujian mutu barang, unsur kepegawaian, dan Penguji Mutu Barang. (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: a. seorang Ketua merangkap anggota; b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota; c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan d. paling kurang 4 (empat) orang anggota. (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berasal dari unsur kepegawaian. (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari Penguji Mutu Barang.

(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, apabila lebih dari 4 (empat) orang harus berjumlah genap. (6) Syarat untuk menjadi anggota, yaitu: a. menduduki jabatan/pangkat, golongan ruang paling rendah sama dengan jabatan/pangkat, golongan ruang Penguji Mutu Barang yang dinilai; b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penguji Mutu Barang; dan c. dapat aktif melakukan penilaian. (7) Apabila jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipenuhi dari Penguji Mutu Barang, maka anggota dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penguji Mutu Barang.

(1) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja Penguji Mutu Barang dapat dimintakan kepada Tim Penilai Unit Kerja. (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja Penguji Mutu Barang dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat, atau Tim Penilai Unit Kerja. (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk, penilaian prestasi kerja Penguji Mutu Barang dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja. (4) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Pusat: b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Unit Kerja; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Instansi Pusat selain Kementerian Perdagangan untuk Tim Penilai Instansi; d. Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang Instansi Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan e. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang

Instansi Daerah Kabupaten/kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

(1) Masa jabatan anggota Tim Penilai 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan. (3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai pengganti.

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Usul Penetapan Angka Kredit diajukan oleh: a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kementerian Perdagangan, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Instansi Pusat selain Kementerian Perdagangan, Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan untuk penetapan angka kredit Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan masing-masing. b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengujian mutu barang kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Kementerian Perdagangan bagi:

1. Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan 2) Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a. di lingkungan Kementerian Perdagangan.

c. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja pengujian mutu barang kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang Instansi Pusat selain Kementerian Perdagangan bagi:

1. Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan 2) Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; di lingkungan Instansi Pusat selain Kementerian Perdagangan. d. paling rendah Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang kepada Sekretaris Daerah Provinsi atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang bagi:
2. Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan 2) Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; di lingkungan Instansi Daerah Provinsi. e. paling rendah Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada unit kerja Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pengujian mutu barang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang ditunjuk yang membidangi pengujian mutu barang bagi:
3. Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan 2) Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a; di lingkungan Instansi Daerah Kabupaten/Kota.

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan, kenaikan jabatan dan/atau pangkat, golongan ruang Penguji Mutu Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Keputusan pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penguji Mutu Barang yang bersangkutan.

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

(1) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Keterampilan harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Elektronika, atau Kimia; b. menduduki pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a; c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Keterampilan; dan d. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (2) Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Keahlian harus memenuhi syarat: a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma lV (DIV) di bidang Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Elektronika, Teknik Kimia, Teknik Fisika, atau Kimia; b. menduduki pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Keahlian; dan d. penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. (3) Pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dari Calon Pegawai Negeri Sipil. (4) Calon Pegawai Negeri Sipil dengan formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang setelah diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lama 2 (dua) tahun harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.

(5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun setelah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang.

(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) atau ayat (2); b. memiliki pengalaman di bidang pengujian mutu barang paling kurang 2 (dua) tahun; dan c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun. (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang MENETAPKAN angka kredit. (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan dari unsur penunjang.

(1) Penguji Mutu Barang Keterampilan yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Keahlian, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang; b. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Keahlian; dan c. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan. (2) Penguji Mutu Barang Keterampilan yang akan diangkat menjadi Penguji Mutu Barang Keahlian diberikan angka kredit dari ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (DIV) ditambah sebesar 65% (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif yang berasal dari pendidikan dan pelatihan, pengujian mutu barang dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Penguji Mutu Barang yang akan naik jenjang jabatan, harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

(2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

(1) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 29, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dilaksanakan sesuai formasi. (2) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang didasarkan pada indikator, antara lain: a. pengembangan ruang lingkup pengujian/kalibrasi; b. jumlah komoditi yang wajib Standar Nasional INDONESIA (SNI); dan c. volume perdagangan ekspor. (3) Penetapan formasi Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang didasarkan pada analisis beban kerja.

(1) Penguji Mutu Barang Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan dan/atau pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi. (2) Penguji Mutu Barang Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 10 (sepuluh) angka kredit dari pengujian mutu barang. (3) Penguji Mutu Barang Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkatnya tidak dapat memenuhi paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari pengujian mutu barang dan pengembangan profesi.

(4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Penguji Mutu Barang dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila: a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang; c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

(1) Penguji Mutu Barang yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang apabila telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan paling lama 1 (satu) tahun. (2) Penguji Mutu Barang yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf a, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang apabila telah diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah. (3) Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Penguji Mutu Barang Keterampilan yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang paling tinggi berusia 56 (lima puluh enam) tahun. (4) Penguji Mutu Barang Ahli Madya yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun. (5) Penguji Mutu Barang yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, apabila telah selesai menjalani cuti diluar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil. (6) Penguji Mutu Barang yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf d, diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

(7) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (5) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya. (8) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Penguji Mutu Barang diberhentikan dari jabatannya, apabila: a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), tidak dapat memenuhi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi; b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan; atau c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 ditetapkan oleh pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(1) Penguji Mutu Barang yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas sesuai jenjang jabatan yang baru. (2) Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 131/KEP/M.PAN/ 12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/05/ M.PAN/1/2005.

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua Peraturan yang merupakan ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/KEP/ M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/05/M.PAN/1/2005, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, maka Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/KEP/ M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/05/M.PAN/1/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2014 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, AZWAR ABUBAKAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, YASONNA H. LAOLY