Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPANRB Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2020 tentang JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA KADASTRAL

Pasal 9

BAB 4 — TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastralsesuai dengan jenjang jabatannya adalah sebagai berikut: a. Asisten Penata KadastralPemula, meliputi:

  1. daftar periksa kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  2. daftar periksa kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori II, yaitu >10–1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  3. daftar periksa kelengkapan berkas permohonan survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  4. laporan penggunaan alat mekanis;

  5. laporan perawatan berkala peralatan survei semester I;

  6. laporan perawatan berkala peralatan survei semester II;

  7. data dan informasi lapang luasan kategori I, yaitu 0- 10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  8. data dan informasi lapang luasan kategori I, yaitu 0- 10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  9. daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori I yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  10. dokumentasi visualisasi lokasi survei dengan peralatan sederhana;

  11. berkas kuesioner pada narasumber lapangan ≤25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden secara manual;

  12. berkas kuesioner pada narasumber lapangan 26-50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden secara manual;

  13. berkas kuesioner wawancara kepada narasumber lapangan ≤25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden secara manual;

  14. berkas kuesioner wawancara kepada narasumber lapangan 26–50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden secara manual;

  15. berkas kuesioner wawancara kepada narasumber lapangan 51-100 (lima puluh satu sampai dengan seratus) responden secara manual;

  16. data tematik skala kecil luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  17. data toponimi skala kecil luasan kategori I (0-10 ha) (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  18. data transkrip wawancara ≤25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden;

  19. data transkrip wawancara 26–50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden;

  20. data kuantitatif kuesioner ≤25 (kurang dari atau sama dengan dua puluh lima) responden;

  21. data kuantitatif kuesioner 26–50 (dua puluh enam sampai dengan lima puluh) responden;

  22. data lengkap koleksi arsip survei;

  23. daftar periksa kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  24. daftar periksa kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori II, yaitu>10 - 1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  25. data dan informasi objek lokasi pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  26. daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  27. formulirgambar ukur dan surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  28. laporan penggunaan alat mekanis pengukuran;

  29. laporan perawatan peralatan pengukuran semester I;

  30. laporan perawatan peralatan pengukuran semester II;

  31. data dan informasi lapang pada area pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  32. daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  33. daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori II,yaitu 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

  34. dokumentasi visualisasi sederhana luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  35. dokumentasi visualisasi sederhana luasan kategori II, yaitu 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

  36. dokumentasi visualisasi sederhana luasan kategori III, yaitu >1000 ha (di atas seribu hektare);

  37. daftar titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  38. buku tugu/patok/tanda batas luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  39. gambar ukur bidang tanah sporadis luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  40. gambar ukur bidang tanah sistematis batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  41. gambar ukur hasil rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  42. laporan penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  43. berita acara hasil pelaksanaan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah;

  44. surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  45. surat ukurluasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  46. surat ukur luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  47. data publikasi tekstual kegiatan pengukuran;

  48. data publikasi digital kegiatan pengukuran di tingkat kabupaten/kota;

  49. kompilasi data dan informasi bahan pembaharuan database pengukuran kabupaten/kota;

  50. data dan informasi objek lokasi pemetaan;

  51. daftar periksa arsip warkah/buku tanah;

  52. laporan penyiapan alat mekanis pemetaan;

  53. data dan informasi orientasi lapang pada area sampel;

  54. dokumentasi visualisasi lokasi pemetaan peralatan sederhana; dan

  55. data publikasi tekstual kegiatan pemetaan;

10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  1. data dan informasi objek lokasi survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  2. data dan informasi objek lokasi survei luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  3. data dan informasi objek lokasi survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  4. daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  5. daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  6. daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  7. peta kerja digital survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  8. peta kerja digital survei luasan kategori II, yaitu >10 -1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);
  9. peta kerja digital survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  10. dokumen bahan ekspose prasurvei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  11. dokumen bahan ekspose prasurvei luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);
  12. dokumen bahan ekspose prasurvei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);
  13. laporan rencana operasi wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);
  14. laporan rencana operasi wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori II, yaitu

b. Asisten Penata KadastralTerampil, meliputi: 15. laporan rencana operasi wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare); 16. laporan penggunaan alat optis; 17. data dan informasi lapang luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare); 18. data dan informasi lapang luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare); 19. berkas daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare); 20. berkas catatan perubahan pada peta kerja luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare); 21. dokumentasi visualisasi lokasi survei peralatan lengkap; 22. berkas kuesioner pada narasumber lapangan 51 - 100 responden secara manual; 23. berkas kuesioner pada narasumber lapangan > 100 responden; 24. dokumen rekaman audio/visual wawancara kepada narasumber lapangan ≤ 25 responden; 25. dokumen rekaman audio/visual wawancara kepada narasumber lapangan 26 - 50 responden; 26. dokumen rekaman audio/visual wawancara kepada narasumber lapangan 51 - 100 responden; 27. berkas kuesioner wawancara kepada narasumber lapangan > 100 responden; 28. data tematik skala kecil luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  1. data toponimi skala kecil luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  2. data transkrip wawancara 51 - 100 responden;

  3. data transkrip wawancara> 100 responden;

  4. data kuantitatif kuesioner 51 - 100 responden;

  5. data kuantitatif kuesioner> 100 responden;

  6. data simpulan sementara hasil survei;

  7. data tabel perubahan penggunaan tanah periodik;

  8. data tabel ketersediaan tanah;

  9. data tabel kesesuaian komoditas;

  10. data pembaharuan daftar tanah;

  11. data publikasi tekstual kegiatan survei;

  12. data publikasi digital kegiatan survei di tingkat kabupaten/kota;

  13. kompilasi data dan informasi bahan pembaharuan database survei kabupaten/kota;

  14. daftar periksa kelengkapan berkas permohonan pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  15. data dan informasi objek lokasi pengukuran luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  16. daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  17. peta kerja;

  18. formulirgambar ukur dan surat ukur luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  19. dokumen perizinan penggunaan wahana nirawak/droneuntuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  20. laporan rencana operasi wahana nirawak/droneuntuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  21. dokumen daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/droneuntuk pengukuran luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  22. laporan penyiapan peralatan optik pengukuran;

  23. data dan informasi lapang pada area pengukuran luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  24. data dan informasi lapang pada area pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  25. dokumen daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  26. daftar catatan perubahan kondisi lapang pada peta kerja luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  27. dokumentasi visualisasi lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  28. dokumentasi visualisasi lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  29. dokumentasi visualisasi lokasi dengan peralatan lengkap luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  30. sketsa batas bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  31. daftar titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  32. buku tugu/patok/tanda batas luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  33. gambar ukur bidang tanah sporadis luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  34. gambar ukur bidang tanah sistematis>10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  35. gambar ukur hasil rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori II>10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  36. peta situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  37. laporan penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  38. berita acara kesepakatan sandingan batas bidang tanah luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  39. foto udara menggunakan wahana nirawak/drone luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  40. sketsa gambar ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  41. data tekstual pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  42. data spasial pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  43. surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  44. revisi surat ukur luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  45. data integrasi spasial ke jaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  46. data inovasi/pembaharuan metode kerja di bidang pengukuran;

  47. berkas bahan ekspose prapemetaan;

  48. laporan penyiapan peralatan optik pemetaan;

  49. laporan perawatan alat pemetaan semester I;

  50. laporan perawatan alat pemetaan semester II;

  51. dokumen daftar ketepatan koordinat lokasi;

  52. dokumentasi visualisasi lokasi pemetaan peralatan lengkap;

  53. peta bidang tanah;

  54. peta tematik bidang tanah, ruang dan perairan;

  55. daftar titik sampel di atas peta;

  56. data digitasi terhadap unsur geografis data spasial sederhana;

  57. data spasial suntingan;

  58. data kompilasi jointdata spasial dengan data tekstual;

  59. data hasil edge matching data spasial;

  60. data spasial baru;

  61. dokumen atribut/penamaan identifikasi bidang;

  62. peta penggambaran hasil pengukuran;

  63. peta hasil analisa spasial sederhana terhadap peta;

  64. daftar identifikasi perubahan peta lama dengan peta baru;

  65. peta retransformasi koordinat;

  66. data overlayhasil analisa spasial sederhana terhadap peta;

  67. dokumen fieldatribut kesesuaian pada peta hasil overlay;

  68. peta hasil konversi;

  69. data publikasi digital kegiatan pemetaan di tingkat kabupaten/kota; dan

  70. data pembaharuan database pemetaan tingkat kabupaten/kota; c. Asisten Penata KadastralMahir, meliputi:

  71. berkas data cekplot aplikasi Geo-komputerisasi kantor pertanahan;

  72. berkas data vektor hasil interpretasi citra satelit, foto udara dan data raster lainnya;

  73. berkas data atribut hasil telaah kesiapan data spasial pra-survei;

  74. berkas daftar simbol/legenda hasil telaah kesiapan data spasial pra-survei;

  75. berkas layout peta kerja hasil telaah kesiapan data spasial pra-survei;

  76. berkas daftar titik koordinat hasil telaah kesiapan data spasial pra-survei;

  77. dokumen peta kerja survei luasan kategori I, yaitu 0- 10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  78. dokumen peta kerja survei luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  79. dokumen peta kerja survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  80. berkas daftar potensi distribusi titik sampel luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  81. berkas daftar potensi distribusi titik sampel luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  82. berkas daftar potensi distribusi titik sampel luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  83. dokumen bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  84. dokumen bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  85. dokumen bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  86. berkas daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  87. berkas daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori II, yaitu

10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  1. berkas daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/droneuntuk survei luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  2. laporan penggunaan alat elektronis survei;

  3. dokumen data dan informasi lapang luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  4. dokumen data dan informasi lapang luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  5. berkas daftar ketepatan koordinat lokasi luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  6. berkas catatan perubahan pada peta kerja luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  7. dokumen rekaman audio/visual wawancara kepada narasumber lapangan > 100 responden;

  8. dokumen data tematik skala kecil luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  9. dokumen data toponimi skala kecil luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  10. laporan hasil penyuluhan kegiatan survei atau pengukuran kepada masyarakat luasan kategori I, yaitu 0-10 ha (nol sampai dengan sepuluh hektare);

  11. laporan hasil penyuluhan kegiatan survei atau pengukuran kepada masyarakat luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  12. dokumen data land rent;

  13. dokumen data landresidual;

  14. dokumen data zonasi nilai tanah dan kawasan;

  15. dokumen data inovasi/pembaharuan metode kerja di bidang survei;

  16. berkas data dan informasi objek lokasi pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  17. berkas daftar periksa arsip warkah/buku tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  18. berkas data cekplot aplikasi Geo-komputerisasi kantor pertanahan hasil telaah kesiapan data spasial pra-pengukuran;

  19. berkas data vektor hasil interpretasi citra satelit, foto udara dan data raster lainnya;

  20. berkas data atribut hasil telaah kesiapan data spasial pra-pengukuran;

  21. berkas daftar simbol/legenda hasil telaah kesiapan data spasial pra-pengukuran;

  22. berkas layout peta kerja hasil telaah kesiapan data spasial pra-pengukuran;

  23. berkas daftar titik koordinat hasil telaah kesiapan data spasial pra-pengukuran;

  24. formulir gambar ukur dan surat ukur luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  25. dokumen bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/droneuntuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  26. laporan rencana operasi wahana nirawak/droneuntuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  27. dokumen daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  28. laporan penggunaan alat elektronis pengukuran;

  29. berkas catatan perubahan kondisi lapang dalam pada peta kerja luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  30. dokumen sketsa batas bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  31. dokumen daftar titik tetap/titik dasar teknis luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  32. dokumen buku tugu/patok/tanda batas luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  33. berkas gambar ukur bidang tanah sporadis luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  34. berkas gambar ukur bidang tanah sporadis luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  35. berkas gambar ukur bidang tanah sistematis luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  36. berkas gambar ukur hasil rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  37. berkas gambar ukur hasil rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  38. berkas peta situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  39. laporan penyelesaian sengketa batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  40. dokumen berita acara kesepakatan sandingan batas bidang tanah luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare);

  41. dokumen foto udara menggunakan wahana nirawak/drone luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha

(di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare); 59. berkas sketsagambar ukur luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare); 60. dokumen data tekstual pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare); 61. dokumen data spasial pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare); 62. dokumen surat ukur luasan kategori II, yaitu >10- 1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare); 63. dokumen revisi surat ukur luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare); 64. dokumen data integrasi spasial kejaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori II, yaitu >10-1000 ha (di atas sepuluh hektare sampai dengan seribu hektare); 65. dokumen data penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi pengukuran; 66. berkas data cekplot aplikasi geo-komputerisasi kantor pertanahan hasil telaah kesiapan data spasial pra-pemetaan; 67. berkas data vektor hasil interpretasi citra satelit, foto udara dan data raster lainnya; 68. berkas data atribut hasil telaah kesiapan data spasial pra-pemetaan; 69. berkas daftar simbol/legenda hasil telaah kesiapan data spasial pra-pemetaan; 70. berkas layout peta kerja hasil telaah kesiapan data spasial pra-pemetaan;

  1. berkas daftar titik koordinat hasil telaah kesiapan data spasial pra-pemetaan;

  2. berkas daftar potensi distribusi titik sampel;

  3. laporan penyiapan alat elektronispemetaan;

  4. dokumen foto udara menggunakan wahana nirawak/drone luasan kategori I, yaitu 0-1000 ha (nol sampai dengan seribu hektare);

  5. dokumen peta bidang tanah hasil rekonstruksi batas;

  6. dokumen data bebas kesalahan topologi data spasial (point, polyline, dan polygon);

  7. dokumen data terstruktur;

  8. dokumen simbolisasi sederhana;

  9. dokumen data hasil sinkronisasi lokasi, data tekstual dan foto;

  10. dokumen data dasar dan tematik terintegrasi;

  11. dokumen data hasil analisa sederhana foto udara;

  12. dokumen metadata hasil analisa spasial sederhana terhadap peta;

  13. dokumen data bahan inovasi survei, pengukuran, atau pemetaan; dan

  14. dokumen data penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi pemetaan; d. Asisten Penata KadastralPenyelia, meliputi:

  15. berkas kondisi lapang dalam peta kerja luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  16. laporan hasil penyuluhan kegiatansurvei atau pengukuran kepada masyarakat luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  17. dokumen penyesuaian nilai tanah;

  18. dokumen penetapan kelas nilai tanah;

  19. dokumen penyusunan pedoman pemberian pelayanan informasi survei;

  20. dokumen kompilasi data/informasi pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota;

  21. dokumen bahan perizinan penggunaan wahana nirawak/droneuntuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  22. laporan rencana operasi wahana nirawak/drone untuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  23. daftar potensi luasan area terbang wahana nirawak/droneuntuk pengukuran luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  24. berkasperubahan kondisi lapang dalam pada peta kerja luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  25. dokumen letak tanda batas bidang tanah, ruang, dan perairan luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  26. berkas gambar ukur bidang tanah sporadis luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  27. berkas gambar ukur hasil rekonstruksi batas bidang tanah luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  28. berkas peta situasi bidang tanah/kawasan luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  29. dokumen kesepakatan sandingan batas bidang tanah;

  30. dokumen foto udara menggunakan wahana nirawak/drone luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  31. dokumen laporan hasil penyuluhan kegiatan pengukuran kepada masyarakat;

  32. berkas penggambaran pada kertas gambar ukur luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  33. dokumen data tekstual pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  34. dokumen data spasial pasca pengukuran bidang tanah, ruang dan perairan luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  35. dokumen surat ukur luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  36. dokumen revisi surat ukur luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  37. dokumen integrasi data dan informasi spasial kejaringan pengukuran tingkat provinsi atau nasional luasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  38. dokumen kompilasi data/informasi pelaksanaan programstrategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota;

  39. dokumen foto udara menggunakan wahana nirawak/drone luasan kategori II, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

  40. dokumen laporan hasil penyuluhan kegiatan pemetaan kepada masyarakat;

  41. dokumen identifikasi sistem koordinat, transformasi koordinat, rektifikasi, ortorektifikasi, pembagian lembar dan penomoran;

  42. dokumen analisa spasial sederhana terhadap peta dengan updating peta;

  43. dokumen integrasi data dan informasi spasial ke jaringan pemetaan tingkat provinsi atau nasional; dan

  44. dokumenkompilasi data/informasi pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan tingkat kabupaten/kota.

← Pasal 8 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 10 →