Pasal 7

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut: a. Penata Laksana Barang Terampil, meliputi:

1. mengidentifikasi dan mengumpulkan data/dokumen BMN/D untuk penyusunan rencana kebutuhan BMN/D pengadaan berupa tanah dan/atau bangunan;

2. mengidentifikasi dan mengumpulkan data/dokumen BMN/D untuk penyusunan rencana kebutuhan BMN/D pengadaan berupa selain tanah dan/atau bangunan;

3. mengidentifikasi, mengumpulkan, dan memutakhirkan data/dokumen untuk penyusunan rencana kebutuhan BMN/D pemeliharaan;

4. menyusun surat usulan rencana kebutuhan BMN/D pengadaan dan pemeliharaan beserta dokumen kelengkapannya;

5. mengidentifikasi dan mengumpulkan data/dokumen usulan penggunaan BMN/D;

6. menyusun surat permohonan penggunaan BMN/D beserta dokumen kelengkapannya;

7. menyusun surat perjanjian penggunaan sementara BMN/D;

8. menyusun berita acara serah terima penggunaan BMN/D;

9. menyusun surat perjanjian penggunaan BMN/D untuk dioperasikan oleh pihak lain;

10. menyusun surat izin penghunian rumah negara;

11. mengidentifikasi dan mengumpulkan data dokumen usulan sewa/pinjam pakai BMN/D;

12. menyusun surat usulan sewa/pinjam pakai BMN/D beserta dokumen kelengkapannya;

13. menyusun surat perjanjian sewa/pinjam pakai BMN/D;

14. menyusun berita acara serah terima akhir sewa/pinjam pakai BMN/D;

15. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan sewa/pinjam pakai BMN/D;

16. menyusun laporan berakhirnya sewa/pinjam pakai BMN/D;

17. mengidentifikasi dan mengumpulkan data/dokumen usulan pemindahtanganan BMN/D berupa tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan kurang dari 500 (lima ratus) unit;

18. mengidentifikasi dan mengumpulkan data/dokumen usulan pemindahtanganan BMN/D berupa selain tanah dan/atau bangunan 500 (lima ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) unit;

19. mengidentifikasi dan mengumpulkan data/dokumen usulan pemindahtanganan BMN/D berupa selain tanah dan/atau bangunan lebih dari 1.000 (seribu) unit;

20. menyusun surat usulan pemindahtanganan BMN/D beserta dokumen kelengkapannya;

21. menyusun surat permohonan penjualan BMN/D melalui lelang beserta dokumen kelengkapannya;

22. menyusun berita acara serah terima pemindahtanganan BMN/D;

23. menyusun naskah hibah BMN/D;

24. mengidentifikasi dan mengumpulkan data/dokumen usulan pemusnahan BMN/D

berupa selain tanah dan/atau bangunan kurang dari 500 (lima ratus) unit; 25. mengidentifikasi dan mengumpulkan data/dokumen usulan pemusnahan BMN/D berupa selain tanah dan/atau bangunan 500 (lima ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) unit; 26. mengidentifikasi dan mengumpulkan data/dokumen usulan pemusnahan BMN/D berupa selain tanah dan/atau bangunan lebih dari 1.000 (seribu) unit; 27. menyusun surat usulan pemusnahan BMN/D beserta dokumen kelengkapannya; 28. menyusun berita acara pemusnahan BMN/D; 29. menyusun laporan pelaksanaan pemindahtanganan/pemusnahan BMN/D; 30. mengidentifikasi dan mengumpulkan data/dokumen usulan penghapusan BMN/D; 31. menyusun surat usulan penghapusan BMN/D beserta dokumen kelengkapannya; 32. menyusun laporan pelaksanaan penghapusan BMN/D; 33. menyusun rekomendasi pengamanan fisik dan pemeliharaan BMN/D; 34. melaksanakan pengamanan administrasi BMN/D; 35. melaksanakan pengamanan hukum BMN/D; 36. membukukan data transaksi BMN/D berupa aset tetap dan aset lainnya; 37. membukukan data transaksi BMN/D berupa persediaan; 38. memutakhirkan daftar barang ruangan/daftar barang lainnya/kartu identitas barang; 39. menyusun laporan barang kuasa pengguna semesteran/tahunan; 40. melakukan rekonsiliasi internal tingkat unit akuntansi Kuasa Pengguna Barang; 41. melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN/D dengan Pengelola Barang;

42. melakukan opname fisik barang persediaan;

43. menyusun laporan persediaan;

44. melakukan persiapan pelaksanaan inventarisasi pada unit kerjanya;

45. melakukan pendataan awal dan inventarisasi BMN/D;

46. melakukan pelaporan inventarisasi BMN/D tingkat Kuasa Pengguna Barang;

47. melakukan pemantauan dan penertiban BMN/D;

48. menyusun laporan hasil pengawasan dan pengendalian BMN/D;

49. melakukan penatausahaan peminjaman BMN/D lingkup satuan kerja;

50. melaksanakan konsultasi pengelolaan BMN/D; dan

51. menindaklanjuti rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terkait pengelolaan BMN/D; b. Penata Laksana Barang Mahir, meliputi:

52. melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen rencana kebutuhan BMN/D pengadaan tingkat wilayah;

53. melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen rencana kebutuhan BMN/D pengadaan tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;

54. melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen rencana kebutuhan BMN/D pemeliharaan tingkat wilayah;

55. melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen rencana kebutuhan BMN/D pemeliharaan tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;

56. menghimpun usulan rencana kebutuhan BMN/D pengadaan dan pemeliharaan tingkat wilayah/ Jabatan Pimpinan Tinggi Madya beserta dokumen kelengkapannya;

57. melakukan verifikasi dan validasi dokumen permohonan penggunaan BMN/D;

58. menyusun surat penerusan permohonan penggunaan BMN/D beserta dokumen kelengkapannya;

59. melakukan verifikasi dan validasi dokumen usulan sewa/pinjam pakai BMN/D;

60. menyusun keputusan pelaksanaan sewa/pinjam pakai BMN/D;

61. menyusun surat penerusan permohonan sewa/pinjam pakai BMN/D beserta dokumen kelengkapannya;

62. melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen usulan pemindahtanganan BMN/D;

63. menyusun surat penerusan permohonan pemindahtanganan BMN/D beserta dokumen kelengkapannya;

64. melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen usulan pemusnahan BMN/D;

65. menyusun surat penerusan permohonan pemusnahan BMN/D beserta dokumen kelengkapannya;

66. melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dokumen usulan penghapusan BMN/D;

67. menyusun surat penerusan permohonan penghapusan BMN/D beserta dokumen kelengkapannya;

68. menghimpun data mutasi BMN/D ke dalam daftar barang pengguna-wilayah/Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan melakukan validasi mutasi/distribusi BMN/D unit di bawahnya;

69. menyusun laporan barang pengguna wilayah/ Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;

70. melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN/D dengan Pengelola Barang wilayah/Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;

71. melakukan pemutakhiran dan/atau rekonsiliasi data hasil inventarisasi dengan unit di bawahnya;

72. melakukan verifikasi dan validasi serta menghimpun laporan pengawasan dan pengendalian BMN/D tingkat wilayah/Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;

73. melakukan asistensi terkait pengelolaan BMN/D pada unit di bawahnya;

74. memberikan layanan konsultasi pengelolaan BMN/D;

75. melaksanakan koordinasi pengelolaan BMN/D; dan

76. melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terkait pengelolaan BMN/D; dan c. Penata Laksana Barang Penyelia, meliputi:

77. melakukan verifikasi dan validasi dokumen usulan rencana kebutuhan BMN/D pengadaan tingkat Pengguna Barang;

78. melakukan verifikasi dan validasi dokumen usulan rencana kebutuhan BMN/D pemeliharaan tingkat Pengguna Barang;

79. menghimpun dan menyusun rencana kebutuhan BMN/D pengadaan dan pemeliharaan tingkat Pengguna Barang beserta dokumen kelengkapannya;

80. melakukan pembahasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terkait reviu rencana kebutuhan BMN/D pengadaan dan pemeliharaan tingkat Pengguna Barang;

81. melakukan perbaikan rencana kebutuhan BMN/D pengadaan dan pemeliharaan tingkat Pengguna Barang sesuai hasil reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

82. melakukan penelaahan rencana kebutuhan BMN/D pengadaan dan pemeliharaan dengan Pengelola Barang;

83. melakukan verifikasi dan validasi dokumen usulan penggunaan BMN/D;

84. menyusun surat persetujuan penggunaan yang telah didelegasikan kewenangannya oleh pengelola barang;

85. menyusun surat permohonan persetujuan penggunaan BMN/D beserta dokumen kelengkapannya;

86. melakukan verifikasi dan validasi dokumen usulan sewa/pinjam pakai BMN/D;

87. menyusun surat permohonan persetujuan sewa/pinjam pakai BMN/D beserta dokumen kelengkapannya;

88. melakukan verifikasi dan validasi usulan pemindahtanganan BMN/D;

89. menyusun surat persetujuan pemindahtanganan BMN/D yang telah didelegasikan kewenangannya oleh pengelola barang;

90. menyusun surat permohonan persetujuan pemindahtanganan BMN/D beserta dokumen kelengkapannya;

91. melakukan verifikasi dan validasi usulan pemusnahan BMN/D;

92. menyusun surat persetujuan pemusnahan BMN/D yang telah didelegasikan kewenangannya oleh pengelola barang;

93. menyusun surat permohonan persetujuan pemusnahan BMN/D beserta dokumen kelengkapannya;

94. melakukan verifikasi dan validasi usulan penghapusan BMN/D;

95. menyusun surat persetujuan penghapusan BMN/D yang telah didelegasikan kewenangannya oleh pengelola barang;

96. menyusun surat keputusan penghapusan BMN/D;

97. menyusun surat permohonan persetujuan penghapusan BMN/D beserta dokumen kelengkapannya;

98. melaksanakan pengamanan hukum BMN/D;

99. menghimpun data mutasi BMN/D ke dalam daftar barang pengguna dan melakukan validasi mutasi/distribusi BMN/D seluruh unit di bawahnya;

100. menyusun laporan barang pengguna semesteran/tahunan;

101. melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN/D dengan pengelola barang;

102. melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data hasil inventarisasi dengan unit di bawahnya;

103. melakukan verifikasi dan validasi serta menghimpun laporan pengawasan dan pengendalian BMN/D tingkat Pengguna Barang;

104. menyusun laporan konsolidasi hasil pengawasan dan pengendalian BMN/D tingkat Pengguna Barang;

105. melakukan asistensi pengelolaan BMN/D pada unit di bawahnya;

106. memberikan layanan konsultasi pengelolaan BMN/D;

107. melaksanakan koordinasi pengelolaan BMN/D Tingkat Pengguna Barang; dan

108. melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terkait pengelolaan BMN/D. (2) Penata Laksana Barang yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Penata Laksana Barang yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.