Pasal 8

Hasil kerja Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut: a. Penata Laksana Barang Terampil, meliputi:

1. daftar kelengkapan rencana kebutuhan BMN/D pengadaan tanah dan/atau bangunan;

2. daftar kelengkapan rencana kebutuhan BMN/D pengadaan selain tanah dan/atau bangunan;

3. daftar kelengkapan rencana kebutuhan BMN/D pemeliharaan;

4. surat usulan rencana kebutuhan BMN/D pengadaan dan pemeliharaan;

5. daftar kelengkapan permohonan penggunaan BMN/D;

6. surat permohonan penggunaan BMN/D;

7. surat perjanjian penggunaan sementara BMN/D;

8. berita acara serah terima penggunaan BMN/D;

9. surat perjanjian penggunaan BMN/D untuk dioperasikan oleh pihak lain;

10. surat izin penghunian rumah negara;

11. daftar kelengkapan usulan sewa/pinjam pakai BMN/D;

12. surat usulan sewa/pinjam pakai BMN/D;

13. surat perjanjian sewa/pinjam pakai BMN/D;

14. berita acara serah terima akhir sewa/pinjam pakai BMN/D;

15. laporan perkembangan pelaksanaan sewa/pinjam pakai BMN/D;

16. laporan berakhirnya sewa/pinjam pakai BMN/D;

17. daftar kelengkapan usulan pemindahtanganan BMN/D berupa tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan kurang dari 500 (lima ratus) unit;

18. daftar kelengkapan usulan pemindahtanganan BMN/D berupa selain tanah dan/atau bangunan 500 (lima ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) unit;

19. daftar kelengkapan usulan pemindahtanganan BMN/D berupa selain tanah dan/atau bangunan lebih dari 1.000 (seribu) unit;

20. surat usulan pemindahtanganan BMN/D;

21. surat permohonan penjualan lelang BMN/D;

22. berita acara serah terima pemindahtanganan BMN/D;

23. naskah hibah BMN/D;

24. daftar kelengkapan usulan pemusnahan BMN/D berupa selain tanah dan/atau bangunan kurang dari 500 (lima ratus) unit;

25. daftar kelengkapan usulan pemusnahan BMN/D berupa selain tanah dan/atau bangunan 500 (lima ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) unit;

26. daftar kelengkapan usulan pemusnahan BMN/D berupa selain tanah dan/atau bangunan lebih dari 1.000 (seribu) unit;

27. surat usulan pemusnahan BMN/D;

28. berita acara pemusnahan BMN/D;

29. laporan pelaksanaan pemindahtanganan/ pemusnahan BMN/D;

30. daftar kelengkapan usulan penghapusan BMN/D;

31. surat usulan penghapusan BMN/D;

32. laporan pelaksanaan penghapusan BMN/D;

33. nota dinas rekomendasi pengamanan dan pemeliharaan BMN/D;

34. laporan pelaksanaan tugas pengamanan administrasi BMN/D;

35. laporan pelaksanaan tugas pengamanan hukum BMN/D;

36. daftar transaksi BMN/D berupa aset tetap dan aset lainnya;

37. daftar transaksi BMN/D berupa persediaan;

38. daftar barang ruangan/daftar barang lainnya/kartu identitas barang;

39. laporan barang kuasa pengguna semesteran/tahunan;

40. berita acara

tingkat unit akuntansi Kuasa Pengguna Barang; 41. berita acara rekonsiliasi data BMN/D dengan Pengelola Barang; 42. berita acara opname fisik barang persediaan; 43. laporan persediaan; 44. laporan pelaksanaan kegiatan persiapan pelaksanaan inventarisasi BMN/D; 45. kertas kerja inventarisasi BMN/D; 46. laporan hasil inventarisasi BMN/D tingkat Kuasa Pengguna Barang; 47. laporan pelaksanaan tugas pemantauan dan penertiban BMN/D; 48. laporan pengawasan dan pengendalian BMN/D; 49. berita acara peminjaman BMN/D; 50. laporan pelaksanaan tugas konsultasi pengelolaan BMN/D; dan 51. laporan tindak lanjut rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; b. Penata Laksana Barang Mahir, meliputi:

1. lembar verifikasi dan validasi usulan rencana kebutuhan BMN/D pengadaan tingkat wilayah;

2. lembar verifikasi dan validasi usulan rencana kebutuhan BMN/D pengadaan tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;

3. lembar verifikasi dan validasi usulan rencana kebutuhan BMN/D pemeliharaan tingkat wilayah;

4. lembar verifikasi dan validasi rencana kebutuhan BMN/D pemeliharaan tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;

5. surat usulan rencana kebutuhan BMN/D pengadaan dan pemeliharaan tingkat wilayah/ Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;

6. lembar verifikasi dan validasi kelengkapan penggunaan BMN/D;

7. surat penerusan permohonan penggunaan BMN/D;

8. lembar verifikasi dan validasi dokumen usulan sewa/pinjam pakai BMN/D;

9. surat keputusan pelaksanaan sewa/pinjam pakai BMN/D;

10. surat penerusan permohonan sewa/pinjam pakai BMN/D;

11. lembar verifikasi dan validasi dokumen permohonan pemindahtanganan BMN/D;

12. surat penerusan permohonan pemindahtanganan BMN/D;

13. lembar verifikasi dan validasi dokumen permohonan pemusnahan BMN/D;

14. surat penerusan permohonan pemusnahan BMN/D;

15. lembar verifikasi dan validasi dokumen usulan penghapusan BMN/D;

16. surat penerusan permohonan penghapusan BMN/D;

17. lembar validasi mutasi/distribusi BMN/D;

18. laporan barang pengguna wilayah/ Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;

19. laporan pelaksanaan tugas pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN/D dengan Pengelola Barang Wilayah;

20. berita acara pemutakhiran dan/atau rekonsiliasi data hasil inventarisasi dengan unit di bawahnya;

21. laporan pengawasan dan pengendalian BMN/D tingkat wilayah/ Jabatan Pimpinan Tinggi Madya;

22. laporan pelaksanaan tugas asistensi pengelolaan BMN/D unit di bawahnya;

23. lembar konsultasi pengelolaan BMN/D;

24. laporan pelaksanaan tugas koordinasi pengelolaan BMN/D Tingkat Wilayah/ Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan

25. laporan monitoring tindak lanjut rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan c. Penata Laksana Barang Penyelia, meliputi:

26. lembar verifikasi dan validasi dokumen rencana kebutuhan BMN/D pengadaan tingkat Pengguna Barang;

27. lembar verifikasi dan validasi dokumen rencana kebutuhan BMN/D pemeliharaan tingkat Pengguna Barang;

28. surat usulan rencana kebutuhan BMN/D pengadaan dan pemeliharaan tingkat Pengguna Barang;

29. resume hasil pembahasan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terkait reviu rencana kebutuhan BMN/D pengadaan dan pemeliharaan tingkat Pengguna Barang;

30. rencana kebutuhan BMN/D pengadaan dan pemeliharaan tingkat Pengguna Barang;

31. laporan pelaksanaan tugas penelaahan rencana kebutuhan BMN/D pengadaan dan pemeliharaan dengan Pengelola Barang;

32. lembar verifikasi dan validasi usulan penggunaan BMN/D;

33. surat persetujuan penggunaan BMN/D;

34. surat permohonan persetujuan penggunaan BMN/D;

35. lembar verifikasi dan validasi dokumen usulan sewa/ pinjam pakai BMN/D;

36. surat permohonan persetujuan sewa/pinjam pakai BMN/D;

37. lembar verifikasi dan validasi pemindahtanganan BMN/D;

38. surat persetujuan pemindahtanganan BMN/D;

39. surat permohonan persetujuan pemindahtanganan BMN/D;

40. lembar verifikasi dan validasi pemusnahan BMN/D;

41. surat persetujuan pemusnahan BMN/D;

42. surat permohonan persetujuan pemusnahan BMN/D;

43. lembar verifikasi dan validasi usulan penghapusan BMN/D;

44. surat persetujuan penghapusan BMN/D;

45. surat keputusan penghapusan BMN/D;

46. surat permohonan persetujuan penghapusan BMN/D;

47. laporan pelaksanaan tugas pengamanan hukum BMN/D;

48. lembar validasi mutasi/distribusi BMN/D tingkat Pengguna Barang;

49. laporan barang pengguna semesteran/tahunan;

50. laporan pelaksanaan tugas pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN/D dengan pengelola barang;

51. berita acara pemutakhiran dan rekonsiliasi data hasil inventarisasi dengan unit di bawahnya;

52. laporan pengawasan dan pengendalian BMN/D tingkat Pengguna Barang;

53. laporan konsolidasi hasil pengawasan dan pengendalian BMN/D tingkat Pengguna Barang;

54. laporan pelaksanaan tugas asistensi pengelolaan BMN/D pada unit di bawahnya;

55. lembar konsultasi pengelolaan BMN/D;

56. laporan pelaksanaan tugas koordinasi pengelolaan BMN/D tingkat Pengguna Barang; dan

57. laporan monitoring tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan/Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.