Pasal 8

pasal.id

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: a. Penata Kadastral Ahli Pertama, meliputi:

1. menyusun rancangan lokasi program survei;

2. menyiapkan informasi dasar berupa batas administrasi, toponimi, dan batas alam lainnya pada lokasi survei;

3. melakukan pengisian data atribut pada data spasial hasil deliniasi untuk peta kerja;

4. melaksanakan kontrol kualitas peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

5. melakukan inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

6. melakukan inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

7. melakukan inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

8. menyusun simbol/legenda pada peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

9. menyusun simbol/legenda pada peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

10. menyusun simbol/legenda pada peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

11. menyusun layout peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

12. menyusun layout peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

13. menyusun pembagian area kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

14. menyusun desain rancangan survei lapang kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

15. melakukan ekspos hasil perencanaan kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

16. melakukan pemilihan alat survei sesuai metode pelaksanaan survei;

17. melakukan verifikasi dan kalibrasi alat survei mekanik;

18. melakukan verifikasi dan kalibrasi alat survei optik;

19. menyusun rencana jalur terbang wahana nirawak/drone kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

20. memverifikasi peta kerja survei dengan area sampel kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

21. melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait desa/kelurahan;

22. melakukan dokumentasi visual lokasi sampel survei kadastral;

23. mewawancara narasumber di lapang dalam rangka mencari data sekunder;

24. mengolah data mentah hasil survei kadastral;

25. mengolah data tabulasi sementara pasca survei lapangan data survei fisik bidang tanah;

26. mengolah data tabulasi sementara pasca survei lapangan data survei sosial masyarakat;

27. menginventarisasi susunan arsip kegiatan survei kadastral;

28. melakukan alih media arsip kegiatan survei kadastral elektronik;

29. melakukan alih media arsip kegiatan survei kadastral nonelektronik;

30. melakukan koordinasi dan sosialisasi program pengukuran bidang tanah dengan instansi lain, perangkat desa, dan masyarakat;

31. memverifikasi data fisik dan alas hak permohonan pengukuran bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

32. memverifikasi data fisik dan alas hak permohonan pengukuran bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

33. memverifikasi data fisik dan alas hak permohonan pengukuran bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

34. menginventarisasi sebaran titik pengikatan kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

35. menginventarisasi sebaran titik pengikatan kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

36. menginventarisasi sebaran titik pengikatan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

37. menginventarisasi ketersediaan data pendukung;

38. menelaah penentuan alat sesuai jenis dan metode pengukuran bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

39. menelaah penentuan alat sesuai jenis dan metode pengukuran bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

40. menelaah penentuan alat sesuai jenis dan metode pengukuran bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

41. melakukan verifikasi dan kalibrasi alat ukur mekanik;

42. melakukan verifikasi dan kalibrasi alat ukur optik;

43. melakukan verifikasi dan kalibrasi alat ukur elektronik;

44. memverifikasi rencana jalur terbang wahana nirawak/drone untuk penunjang pengukuran kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

45. menyusun linimasa pelaksanaan pengukuran bidang tanah;

46. memvalidasi kualitas peta kerja prapengukuran bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

47. melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan asas kontradiktur delimitasi kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

48. mengoordinasikan pengukuran batas bidang tanah secara sporadis kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

49. mengoordinasikan pengukuran batas bidang tanah secara sporadis kategori II, yaitu luas 10- 1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

50. mengoordinasikan pengukuran batas bidang tanah secara sporadis kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

51. melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

52. melaksanakan pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

53. melaksanakan pengukuran situasi dan detail kawasan kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

54. melaksanakan pengukuran situasi dan detail kawasan kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

55. mengolah data hasil pengukuran batas bidang kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

56. mengolah data hasil pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah;

57. mengolah data hasil pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

58. mengolah data hasil pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10- 1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

59. mengolah data hasil pengukuran situasi dan detail kawasan;

60. memvalidasi data informasi bidang tanah;

61. menyusun album kompilasi hasil foto udara skala kecil;

62. menyusun album kompilasi hasil foto udara skala sedang;

63. menyusun album kompilasi buku tugu batas bidang tanah;

64. menginventarisasi susunan arsip kegiatan pengukuran batas bidang tanah;

65. melakukan alih media arsip kegiatan pengukuran batas bidang tanah elektronik;

66. melakukan alih media arsip kegiatan pengukuran batas bidang tanah nonelektronik;

67. melakukan plotting hasil survei tematik;

68. mengolah data citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

69. mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data spasial kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

70. mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data tekstual kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

71. memvalidasi penggabungan data spasial dengan data tekstual kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

72. melakukan layout kartografis kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

73. melakukan simbolisasi pada peta;

74. melakukan penggambaran peta bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

75. memvalidasi pemetaan hasil survei kadastral kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

76. menginventarisasi susunan arsip kegiatan pemetaan kadastral;

77. melakukan alihmedia arsip kegiatan pemetaan kadastral elektronik; dan

78. melakukan alihmedia arsip kegiatan pemetaan kadastral nonelektronik; b. Penata Kadastral Ahli Muda, meliputi:

79. menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan survei;

80. melaksanakan kontrol kualitas peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

81. melaksanakan kontrol kualitas peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

82. menyusun layout peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

83. menyusun pembagian area kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

84. menyusun desain rancangan survei lapang kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

85. melakukan ekspos hasil perencanaan kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

86. melakukan verifikasi dan kalibrasi alat survei elektronik;

87. menyusun rencana jalur terbang wahana nirawak/drone kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

88. menyusun rencana jalur terbang wahana nirawak/drone kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

89. memverifikasi peta kerja survei dengan area sampel kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

90. melakukan ekspos pelaksanaan survei kadastral;

91. melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait kabupaten/kota;

92. melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait provinsi;

93. menelaah data dan informasi bidang tanah pada lokasi sampel;

94. menelaah data dan informasi sosial masyarakat pada lokasi sampel;

95. memverifikasi rencana jalur terbang wahana nirawak/drone untuk penunjang pengukuran kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

96. memverifikasi rencana jalur terbang wahana nirawak/drone untuk penunjang pengukuran kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

97. memvalidasi kualitas peta kerja prapengukuran bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

98. memvalidasi kualitas peta kerja prapengukuran bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

99. melakukan ekspos perencanaan pengukuran bidang tanah;

100. melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan asas kontradiktur delimitasi kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

101. melakukan penetapan batas bidang tanah berdasarkan asas kontradiktur delimitasi kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

102. melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

103. melaksanakan pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

104. melaksanakan pengukuran situasi dan detail kawasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

105. mengolah data hasil pengukuran batas bidang;

106. mengolah data hasil pengukuran batas bidang kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

107. mengolah data hasil pengukuran batas bidang kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

108. mengolah data hasil pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

109. menyusun album kompilasi hasil foto udara skala besar;

110. memvalidasi materi pertukaran data hasil pengukuran batas bidang tanah;

111. menyusun laporan kompilasi kegiatan pengukuran batas bidang tanah;

112. menyusun desain dan metode pelaksanaan pemetaan Kadastral;

113. melakukan plotting hasil survei nilai tanah;

114. melakukan proses kartografi dan koreksi hasil penggambaran peta;

115. memvalidasi penajaman dan mosaicing citra secara terkontrol;

116. memvalidasi sistem koordinat;

117. memvalidasi transformasi koordinat;

118. memvalidasi pembagian lembar dan penomoran peta;

119. memvalidasi proses rektifikasi dan ortorektifikasi;

120. memvalidasi penyuntingan data spasial;

121. memvalidasi desain simbol peta;

122. menganalisis spasial untuk penyusunan tipologi;

123. mengolah data citra satelit, foto udara, dan data lainnya kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

124. mengolah data citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

125. mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data spasial kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

126. mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data tekstual kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

127. memvalidasi penggabungan data spasial dengan data tekstual kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

128. melakukan layout kartografis kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

129. melakukan digitasi dan kompilasi peta;

130. menelaah topologi data;

131. melakukan penggambaran peta bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

132. melakukan penggambaran peta bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

133. memvalidasi pemetaan hasil survei kadastralkategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

134. menyusun geo-databaseprovinsi; dan

135. menyusun laporan kompilasi kegiatan pemetaan kadastral; c. Penata Kadastral Ahli Madya, meliputi:

136. menyusun prosedur teknis pelaksanaan program survei tingkat nasional;

137. menyusun kebutuhan tema dan skala peta pada lokasi objek survei;

138. menyusun pembagian area kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

139. menyusun desain rancangan survei lapang kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

140. melakukan ekspos hasil perencanaan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

141. memverifikasi peta kerja survei dengan area sampel kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

142. melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait Instansi lainnya;

143. mengevaluasi standar perencanaan survei kadastral;

144. mengevaluasi standar pelaksanaan survei kadastral;

145. mengevaluasi standar pengolahan data survei kadastral;

146. merumuskan rancangan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian mutu survei kadastral;

147. merumuskan rancangan kebijakan terkait pembinaan survei kadastral;

148. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei kadastral internal;

149. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei kadastral eksternal;

150. melakukan perumusan kebijakan di bidang diseminasi informasi survei kadastral;

151. melaksanakan layanan konsultasi perencanaan survei kadastral pihak internal;

152. melaksanakan layanan konsultasi perencanaan survei kadastral pihak eksternal;

153. melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan survei kadastral pihak internal;

154. melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan survei kadastral pihak eksternal;

155. memvalidasi materi pertukaran data hasil survei kadastral antarinstansi;

156. menyusun laporan kompilasi kegiatan survei kadastral;

157. merumuskan rancangan prosedur teknis pelaksanaan program pengukuran bidang tanah;

158. melaksanakan pengukuran rekonstruksi batas bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare) dengan berpedoman pada data atau dokumen yuridis;

159. melaksanakan pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare) dengan berpedoman pada data atau dokumen yuridis;

160. mengevaluasi standar perencanaan pengukuran batas bidang tanah;

161. mengevaluasi standar pelaksanaan pengukuran batas bidang tanah;

162. mengevaluasi standar pengolahan data pengukuran batas bidang tanah;

163. merumuskan rancangan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian mutu pengukuran batas bidang tanah;

164. merumuskan rancangan kebijakan terkait pengukuran batas bidang tanah;

165. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengukuran batas bidang tanah internal;

166. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengukuran batas bidang tanah eksternal;

167. melakukan perumusan kebijakan diseminasi informasi di bidang pengukuran batas bidang tanah;

168. melaksanakan layanan konsultasi perencanaan pengukuran batas bidang tanah pihak internal;

169. melaksanakan layanan konsultasi perencanaan pengukuran batas bidang tanah pihak eksternal;

170. memverifikasi kebutuhan tema dan skala peta pada lokasi objek pemetaan kadastral;

171. memverifikasi informasi dasar pada objek lokasi pemetaan kadastral;

172. mengolah data spasial dan tekstual pasca survei analisa data spasial kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

173. mengolah data spasial dan tekstual pasca surveianalisa data tekstual kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

174. memverifikasi sinkronisasi lokasi, data tekstual, dan foto;

175. memvalidasi penggabungan data spasial dengan data tekstual kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

176. melakukan layout kartografis kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

177. memvalidasi pemetaan hasil survei kadastral kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

178. menyusun geo-database nasional;

179. mengevaluasi standar perencanaan pemetaan pertanahan;

180. mengevaluasi standar pelaksanaan pemetaan pertanahan;

181. merumuskan rancangan rekomendasi kebijakan terkait pengendalian mutu pemetaan;

182. merumuskan rancangan kebijakan terkait pembinaan pemetaan Kadastral;

183. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kadastral internal;

184. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kadastral eksternal;

185. melakukan perumusan kebijakan di bidang diseminasi informasi pemetaan kadastral;

186. merumuskan rancangan prosedur teknis pelaksanaan program pemetaan kadastral;

187. melaksanakan layanan konsultasi perencanaan pemetaan kadastral pihak internal;

188. melaksanakan layanan konsultasi perencanaan pemetaan kadastral pihak eksternal;

189. melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan pemetaan kadastral pemetaan internal;

190. melaksanakan layanan konsultasi pelaksanaan pemetaan kadastral pihak eksternal; dan

191. memvalidasi materi pertukaran data hasil pemetaan kadastral antarinstansi.

(2) Penata Kadastral yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.