Pasal 9

pasal.id

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut: a. Penata Kadastral Ahli Pertama, meliputi:

1. peta lokasi program survei;

2. peta batas administrasi, peta toponimi, dan peta batas alam lainnya pada lokasi survei;

3. peta kerja;

4. data hasil pencatatan atau koreksipada peta kerjakategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

5. data inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

6. data inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

7. data inventarisasi sebaran titik sampel di atas peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

8. simbol/legenda pada peta kerja kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

9. simbol/legenda pada peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

10. simbol/legenda pada peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

11. peta kerjakategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

12. peta kerjakategori II, yaitu dengan luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

13. laporan pembagian area kerja survei kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

14. desain rancangan survei lapang (site plan) kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

15. laporan ekspos persiapan survei lapang kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

16. dokumen pemakaian alat survei;

17. dokumen verifikasi dan kalibrasi alat survei mekanik;

18. dokumen verifikasi dan kalibrasi alat survei optik;

19. peta rencana jalur terbang wahana nirawak/drone kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

20. peta kerja survei terkoreksi kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

21. laporan pelaksanaan koordinasi dan penyuluhan;

22. foto lokasi sampel survei kadastral;

23. data sekunder hasil wawancara;

24. data hasil survei kadastral;

25. data tekstual bidang tanah;

26. data tekstual sosial masyarakat;

27. arsip kegiatan survei kadastral;

28. arsip elektronik kegiatan survei kadastral;

29. arsip nonelektronik kegiatan survei kadastral;

30. laporan koordinasi dan sosialisasi program pengukuran bidang tanah dengan instansi lain, perangkat desa, dan masyarakat;

31. daftar periksa (checklist) kelengkapan dokumen permohonan pengukuran bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

32. daftar periksa (check list) kelengkapan dokumen permohonan pengukuran bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

33. daftar periksa (check list) kelengkapan dokumen permohonan pengukuran bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

34. dokumen rekapitulasi sebaran titik dasar teknik kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

35. dokumen rekapitulasi sebaran titik dasar teknik kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

36. dokumen rekapitulasi sebaran titik dasar teknik kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

37. dokumen rekapitulasi data pendukung;

38. daftar periksa (checklist) alat ukur yang sesuai dengan metode pengukuran, ketelitian, dan topografi lapangan kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

39. daftar periksa (check list) alat ukur yang sesuai dengan metode pengukuran, ketelitian, dan topografi lapangan kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

40. daftar periksa (check list)alat ukur yang sesuai dengan metode pengukuran, ketelitian, dan topografi lapangan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

41. laporan pemeriksaan dan pengujian alat ukur mekanik;

42. laporan pemeriksaan dan pengujian alat ukur optik;

43. laporan pemeriksaan dan pengujian alat ukur elektronik;

44. peta rencana jalur terbang wahana nirawak/drone untuk penunjang pengukuran kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

45. peta pengukuran bidang tanah;

46. data koreksi hasil pencatatan pada peta kerja terkait perubahan yang terjadi antara peta kerja dengan kondisi real di lapang kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare) tervalidasi;

47. dokumen batas bidang tanah berdasarkan persetujuan pemilik tanah dan tetangga batas kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

48. gambar ukur dan daftar isian kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

49. gambar ukur dan daftar isian kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

50. gambar ukur dan daftar isian kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

51. berita acara rekonstruksi/sandingan batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

52. berita acara pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

53. peta situasi dan detail kawasan kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

54. peta situasi dan detail kawasan kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

55. surat ukur/peta bidang kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

56. peta bidang tanah hasil rekonstruksi batas bidang tanah;

57. peta bidang sengketa batas bidang tanah kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

58. peta bidang sengketa batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

59. peta situasi dan detail kawasan;

60. peta bidang tanah tervalidasi;

61. album citra foto udara skala kecil;

62. album citra foto udara skala sedang;

63. albumbuku tugu batas bidang tanah;

64. dokumen data analog dan administrasi kegiatan pengukuran;

65. dokumen elektronik kegiatan pengukuran batas bidang tanah;

66. dokumen nonelektronik kegiatan pengukuran batas bidang tanah;

67. peta hasil plotting tematik;

68. data citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya yang telah terdefinisi;

69. laporan hasil analisis perubahan data spasial hasil pengukuran, pengamatan survei, dan identifikasi terhadap objek data kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

70. laporanhasil analisis perubahan data tekstual hasil pengukuran, pengamatan survei, dan identifikasi terhadap objek data kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

71. peta dengan data atribut pada data spasial hasil deliniasi yang telah terkoreksi kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

72. petakartografis kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

73. legenda peta;

74. peta bidang tanah terkoreksi kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

75. peta terkoreksi kategori I, yaitu dengan luas <10 ha (kurang dari sepuluh hektare);

76. data arsip kegiatan pemetaan kadastral;

77. dokumen elektronik kegiatan pemetaan kadastral; dan

78. dokumen nonelektronik kegiatan pemetaan kadastral; b. Penata Kadastral Ahli Muda, meliputi:

79. dokumen, peta, sket rancangan lokasi program survei, dan pemetaan;

80. data hasil pencatatan atau koreksi pada peta kerja kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

81. data hasil pencatatan atau koreksi pada peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

82. peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

83. laporan pembagian area kerja survei kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

84. desain rancangan survei lapang (site plan) kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

85. laporan ekspos persiapan survei lapang kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

86. dokumen verifikasi dan kalibrasi alat survei elektronik;

87. peta rencana jalur terbang wahana nirawak/drone kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

88. peta rencana jalur terbang wahana nirawak/drone kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

89. peta kerja survei terkoreksi kategori II, yaitu luas 10- 1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

90. laporan ekspos hasil survei kadastral;

91. laporan pelaksanaan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait kabupaten/kota;

92. laporan pelaksanaan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait provinsi;

93. datainformasi bidang tanah pada lokasi sampel;

94. data informasi sosial masyarakat pada lokasi sampel;

95. peta rencana jalur terbang wahana nirawak/drone untuk penunjang pengukuran kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

96. peta rencana jalur terbang wahana nirawak/drone untuk penunjang pengukuran kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

97. data koreksi hasil pencatatan pada peta kerja terkait perubahan yang terjadi antarapeta kerja dengan kondisi real di lapang kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

98. data koreksi hasil pencatatan pada peta kerja terkait perubahan yang terjadi antarapeta kerja dengan kondisi real di lapang kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

99. laporan ekspos perencanaan pengukuran bidang tanah;

100. gambar ukur batas bidang tanah berdasarkan persetujuan pemilik tanah dan tetangga batas kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

101. gambar ukur batas bidang tanah berdasarkan persetujuan pemilik tanah dan tetangga batas kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

102. berita acara rekonstruksi/sandingan batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

103. berita acara rekonstruksi/sandingan batas bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

104. gambar ukur situasi dan detail kawasan kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

105. peta bidang tanah dan daftar isian;

106. surat ukur kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

107. surat ukur kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

108. berita acara pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

109. album foto udara skala besar;

110. laporan pertukaran data hasil pengukuran batas bidang tanah;

111. laporan kompilasi kegiatan pengukuran batas bidang tanah;

112. dokumen rencana desain (site plan) dan metode pelaksanaan pemetaan kadastral;

113. peta plotting dan deliniasi hasil survei nilai tanah;

114. dokumen hasil koreksi dan kontrol kualitas layout kartografis peta;

115. dokumen hasil koreksi pendefinisian rektifikasi dan ortorektifikasi;

116. dokumen hasil koreksi pendefinisian sistem koordinat dan transformasi koordinat;

117. dokumen hasil koreksi pendefinisian transformasi koordinat dan pengolahan data ketinggian;

118. lembar peta dan penomoran peta terkoreksi;

119. peta citra hasil rektifikasi dan ortorektifikasi;

120. dokumen koreksi penggabungan data spasial dan tekstual, edge matching data spasial, dan suplesi data spasial;

121. dokumen koreksi simbologi data spasial;

122. data spasial hasil tipologi (point, polyline, dan polygon), layering dan struktur data atribut;

123. data citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya yang telah terdefinisi kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

124. data citra satelit, foto udara, dan data raster lainnya yang telah terdefinisi kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

125. laporan hasil analisis perubahan data spasial hasil pengukuran, pengamatan survei, dan identifikasi terhadap objek data kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

126. laporanhasil analisis perubahan data tekstual hasil pengukuran, pengamatan survei, dan identifikasi terhadap objek data kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

127. peta dengan data atribut pada data spasial hasil deliniasi yang telah terkoreksi kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

128. peta kartografis kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

129. laporan penyusunan katalog dan indeks peta digital;

130. data spasial hasil topologi (point, polyline, dan polygon);

131. peta bidang tanah kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

132. peta bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

133. peta tervalidasi kategori II, yaitu luas 10-1000 ha (sepuluh sampai dengan seribu hektare);

134. data geo-database provinsi; dan

135. laporan kompilasi kegiatan pemetaan kadastral; c. Penata Kadastral Ahli Madya, meliputi:

136. dokumen petunjuk teknis pelaksanaan program survei tingkat nasional;

137. data kebutuhan tema dan skala peta pada lokasi objek survei;

138. laporan pembagian area kerja survei kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

139. desain rancangan survei lapang (site plan) kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

140. laporan ekspos persiapan survei lapang kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

141. data hasil pencatatan atau koreksi pada peta kerja kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

142. laporan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait instansi lainnya;

143. dokumen rekomendasi perbaikan standar perencanaan survei kadastral;

144. dokumen rekomendasi perbaikan standar pelaksanaan survei kadastral;

145. dokumen rekomendasi perbaikan standar pengolahan data survei kadastral;

146. dokumen draft rumusan kebijakan terkait pengendalian mutu survei kadastral;

147. dokumen draft rumusan kebijakan terkait pembinaan survei kadastral;

148. laporan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei kadastral internal;

149. laporan bimbingan teknis dan supervisi di bidang survei kadastral eksternal;

150. dokumen draft rumusan kebijakan di bidang diseminasi informasi survei kadastral;

151. dokumen layanan konsultasi perencanaan survei kadastral pihak internal;

152. dokumen layanan konsultasi perencanaan survei kadastral pihak eksternal;

153. dokumen layanan konsultasi pelaksanaan survei kadastral pihak internal;

154. dokumen layanan konsultasi pelaksanaan survei kadastral pihak eksternal;

155. laporan pertukaran data survei kadastral antarinstansi;

156. laporan kompilasi kegiatan survei kadastral;

157. dokumen draft rumusan prosedur teknis pelaksanaan program pengukuran bidang tanah;

158. berita acara rekonstruksi/sandingan batas kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

159. berita acara pengukuran sengketa batas bidang tanah kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare);

160. dokumen rekomendasi perbaikan standar perencanaan pengukuran batas bidang tanah;

161. dokumen rekomendasi perbaikan standar pelaksanaan pengukuran batas bidang tanah;

162. dokumen rekomendasi perbaikan standar pengolahan data pengukuran batas bidang tanah;

163. dokumen draft rumusan kebijakan terkait pengendalian mutu pengukuran batas bidang tanah;

164. dokumen draft rumusan rancangan kebijakan terkait pengukuran batas bidang tanah;

165. dokumen kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengukuran batas bidang tanah internal;

166. dokumen kegiatan bimbingan teknis dan supervisi pengukuran batas bidang tanah eksternal;

167. dokumen draft rumusan kebijakan diseminasi informasi di bidang pengukuran batas bidang tanah;

168. dokumen kegiatan layanan konsultasi perencanaan pengukuran batas bidang tanah pihak internal;

169. dokumen kegiatan layanan konsultasi perencanaan pengukuran batas bidang tanah pihak eksternal;

170. laporan tema dan skalapeta pada lokasi objek survei dan pemetaan;

171. laporan informasi dasar berupa batas administrasi, toponimi, batas alam lainnya pada lokasi survei, dan pemetaan;

172. laporan hasil analisis perubahan data spasial hasil pengukuran atau pengamatan survei dan identifikasi

terhadap objek data kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare); 38. laporanhasil analisis perubahan data tekstual hasil pengukuran atau pengamatan survei dan identifikasi terhadap objek data kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare); 39. dokumen sinkronisasi lokasi, data tekstual, dan foto; 40. peta dengan data atribut pada data spasial hasil deliniasi yang telah terkoreksi kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare); 41. peta kartografis kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare); 42. peta terkoreksi kategori III, yaitu >1000 ha (lebih dari seribu hektare); 43. data geo-database nasional; 44. dokumen rekomendasi standar perencanaan pemetaan pertanahan; 45. dokumen rekomendasi standar pelaksanaan pemetaan pertanahan; 46. dokumen draft rumusan kebijakan terkait pengendalian mutu pemetaan; 47. dokumen draft rumusan kebijakan terkait pembinaan pemetaan kadastral; 48. dokumen kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kadastral internal;

49. dokumen kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan kadastral eksternal;

50. dokumen draft rumusan kebijakan di bidang diseminasi informasi pemetaan kadastral;

51. dokumen draft rumusan rancangan prosedur teknis pelaksanaan program pemetaan kadastral;

52. dokumen kegiatan layanan konsultasi perencanaan pemetaan kadastral pihak internal;

53. dokumen kegiatan layanan konsultasi perencanaan pemetaan kadastral pihak eksternal;

54. dokumen kegiatan layanan konsultasi pelaksanaan pemetaan kadastral pihak internal;

55. dokumen layanan konsultasi pelaksanaan pemetaan kadastral pihak eksternal; dan

56. dokumen validasi materi pertukaran data hasil pemetaan kadastral antarinstansi.