Pasal 7

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keterampilan sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: a. Penyuluh KB Terampil/Pelaksana, meliputi:

1. menyusun rencana kerja pendataan di tingkat desa/kelurahan;

2. menyusun jadwal pendataan di tingkat desa/kelurahan;

3. membuat peta wilayah kerja di tingkat desa/kelurahan;

4. melakukan pendataan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP);

5. melakukan pendataan Kelompok Kegiatan (Poktan) di tingkat desa/kelurahan;

6. melakukan rekapitulasi hasil pendataan;

7. melakukan KIE perorangan;

8. melakukan pembentukan Poktan Bina Keluarga Balita (BKB);

9. melakukan pembentukan Poktan Bina Keluarga Remaja (BKR);

10. melakukan pembentukan Poktan Bina Keluarga Lansia (BKL);

11. melakukan pembentukan Poktan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

12. melakukan pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);

13. melaksanakan Pembentukan Poktan kegiatan sosial lainnya;

14. menyusun rencana kerja mingguan Program KKBPK di wilayah binaan;

15. menyusun rencana kerja bulanan Program KKBPK di wilayah binaan;

16. menyusun rencana kerja tahunan Program KKBPK di wilayah binaan;

17. melaksanakan pencatatan dan pelaporan Program KKBPK di tingkat desa/kelurahan;

18. membuat peta pendataan IMP di tingkat Rukun Warga;

19. melakukan pengolahan data hasil pendataan di tingkat desa/kelurahan;

20. membentuk IMP/Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/sub-PPKBD;

21. melakukan sarasehan hasil pendataan di tingkat Rukun Tetangga;

22. melakukan pembinaan peserta KB per 10 (sepuluh) peserta;

23. melakukan koordinasi dengan tokoh formal di tingkat desa/kelurahan;

24. melakukan koordinasi dengan tokoh informal di tingkat desa/kelurahan; dan

25. membuat media KIE dalam bentuk sederhana;

b. Penyuluh KB Mahir/Pelaksana Lanjutan, meliputi:

1. menyusun rencana kerja pendataan di tingkat kecamatan;

2. menyusun jadwal pendataan di tingkat kecamatan;

3. melakukan pengolahan data hasil pendataan di tingkat kecamatan;

4. membuat peta pendataan IMP di tingkat desa/kelurahan;

5. melakukan KIE kelompok;

6. menyusun materi evaluasi Program KKBPK untuk kegiatan rapat koordinasi (rakor)/rapat kerja (raker) KKBPK ditingkat desa/kelurahan;

7. melakukan evaluasi Program KKBPK di tingkat desa/kelurahan;

8. melaksanakan pembinaan Poktan BKB di tingkat desa/kelurahan;

9. melaksanakan pembinaan Poktan BKR di tingkat desa/kelurahan;

10. melaksanakan pembinaan Poktan BKL di tingkat desa/kelurahan;

11. melaksanakan pembinaan Poktan UPPKS di tingkat desa/kelurahan;

12. melaksanakan pembinaan Poktan PIK-R di tingkat desa/kelurahan;

13. melaksanakan pembinaan Poktan kegiatan sosial lainnya di tingkat desa/kelurahan;

14. menyusun rencana kerja mingguan Program KKBPK di wilayah binaan;

15. menyusun rencana kerja bulanan Program KKBPK di wilayah binaan;

16. menyusun rencana kerja tahunan Program KKBPK di wilayah binaan;

17. melaksanakan pencatatan dan pelaporan Program KKBPK di tingkat kecamatan;

18. monitoring dan evaluasi Program KKBPK di tingkat desa/kelurahan;

19. melakukan sarasehan hasil pendataan di tingkat Rukun Warga;

20. melakukan pembinaan IMP/PPKBD/sub- PPKBD;

21. melakukan koordinasi dengan tokoh formal di tingkat kecamatan;

22. melakukan koordinasi tokoh informal di tingkat kecamatan; dan

23. membuat media KIE dalam bentuk kompleks; dan c. Penyuluh KB Penyelia, meliputi:

24. melakukan diseminasi pendataan di tingkat desa/kelurahan;

25. menyusun materi sosialisasi hasil pendataan di tingkat desa/kelurahan;

26. melakukan sosialisasi hasil pendataan di tingkat desa/kelurahan;

27. menyusun materi KIE;

28. melaksanakan pembinaan Poktan BKB di tingkat kecamatan;

29. melaksanakan pembinaan Poktan BKR di tingkat kecamatan;

30. melaksanakan pembinaan Poktan BKL di tingkat kecamatan;

31. melaksanakan pembinaan Poktan UPPKS di tingkat kecamatan;

32. melaksanakan pembinaan Poktan PIK-R di tingkat kecamatan;

33. melaksanakan pembinaan Poktan kegiatan sosial lainnya di tingkat kecamatan;

34. menyusun materi evaluasi Program KKBPK untuk kegiatan rakor/raker KKBPK di tingkat kecamatan;

35. melakukan evaluasi Program KKBPK di tingkat kecamatan;

36. membuat peta pendataan IMP di tingkat desa/kelurahan;

37. menyusun rencana kerja mingguan Program KKBPK di wilayah binaan;

38. menyusun rencana kerja bulanan Program KKBPK di wilayah binaan;

39. menyusun rencana kerja tahunan Program KKBPK di wilayah binaan;

40. monitoring dan evaluasi Program KKBPK di tingkat kecamatan;

41. melakukan penilaian lomba Program KKBPK di tingkat desa/kelurahan;

42. melakukan sarasehan hasil pendataan di tingkat desa/kelurahan;

43. melakukan konseling KKBPK di tingkat desa/kelurahan;

44. melaksanakan persiapan fasilitasi pelayanan KKBPK di tingkat desa/kelurahan;

45. melaksanakan fasilitasi pelayanan KKBPK di tingkat desa/kelurahan;

46. melakukan advokasi di tingkat desa/kelurahan;

47. melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi formal di tingkat desa/kelurahan;

48. melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi informal di tingkat desa/kelurahan;

49. mengembangkan media KIE berbasis Teknologi Informasi di tingkat kecamatan; dan

50. melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi KIE dengan Mobil Unit Penerangan (MUPEN). (2) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh KB Kategori Keahlian sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: a. Penyuluh KB Ahli Pertama/Pertama, meliputi:

51. menyusun perencanaan Program KKBPK melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat desa/ kelurahan;

52. merancang instrumen pendataan;

53. melakukan uji instrumen pendataan;

54. mengolah hasil pendataan keluarga di tingkat daerah kabupaten/kota;

55. melakukan sarasehan hasil pendataan di tingkat kecamatan;

56. membuat peta pendataan IMP di tingkat daerah kabupaten/kota;

57. merancang kegiatan pameran KKBPK di tingkat kecamatan;

58. melakukan KIE melalui media massa;

59. melakukan penilaian lomba Program KKBPK di tingkat kecamatan;

60. menyusun materi rakor/raker KKBPK di tingkat daerah kabupaten/kota;

61. melakukan evaluasi Program KKBPK di tingkat daerah kabupaten/kota;

62. melaksanakan pembinaan Poktan BKB di tingkat daerah kabupaten/kota;

63. melaksanakan pembinaan Poktan BKR di tingkat daerah kabupaten/kota;

64. melaksanakan pembinaan Poktan BKL di tingkat daerah kabupaten/kota;

65. melaksanakan pembinaan Poktan UPPKS di tingkat daerah kabupaten/kota;

66. melaksanakan pembinaan Poktan PIK-R di tingkat daerah kabupaten/kota;

67. melaksanakan pembinaan Poktan kegiatan sosial lainnya di tingkat daerah kabupaten/kota;

68. menyusun rencana kerja mingguan Program KKBPK di wilayah binaan;

69. menyusun rencana kerja bulanan Program KKBPK di wilayah binaan;

70. menyusun rencana kerja tahunan Program KKBPK di wilayah binaan;

71. monitoring dan evaluasi Program KKBPK di tingkat kecamatan;

72. melakukan persiapan fasilitasi pelayanan KKBPK di tingkat kecamatan;

73. melaksanakan fasilitasi pelayanan KKBPK di tingkat kecamatan;

74. melakukan advokasi ke tokoh formal di tingkat kecamatan;

75. melakukan advokasi ke tokoh informal di tingkat kecamatan;

76. melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi formal di tingkat kecamatan;

77. melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi informal di tingkat kecamatan;

78. mengembangkan media KIE berbasis teknologi informasi di tingkat daerah kabupaten/kota; dan

79. menyajikan hasil pengembangan media KIE berbasis teknologi informasi; b. Penyuluh KB Ahli Muda/Muda, meliputi:

80. menyusun materi saresehan di tingkat daerah kabupaten/kota;

81. menganalisa dan menginterpretasikan pendataan di tingkat daerah kabupaten/kota;

82. melakukan KIE melalui media massa di tingkat daerah kabupaten/kota melalui surat kabar/majalah/radio;

83. mengembangkan KIE melalui media massa di tingkat daerah kabupaten/kota;

84. melakukan penilaian lomba Program KKBPK di tingkat daerah kabupaten/kota;

85. melakukan pembinaan Poktan holistik integratif;

86. monitoring dan evaluasi Program KKBPK di tingkat daerah kabupaten/kota;

87. menyusun materi rakor/raker Program KKBPK di tingkat daerah provinsi;

88. melakukan evaluasi Program KKBPK di tingkat daerah kabupaten/kota;

89. mengumpulkan bahan materi penyusunan panduan teknis Pelayanan KKBPK di tingkat daerah provinsi;

90. mengumpulkan bahan materi penyusunan panduan teknis Penyuluhan KKBPK di tingkat daerah provinsi;

91. mengumpulkan bahan materi penyusunan panduan teknis Penggerakan KKBPK di tingkat daerah provinsi;

92. menyusun rencana kerja mingguan Program KKBPK di wilayah binaan;

93. menyusun rencana kerja bulanan Program KKBPK di wilayah binaan;

94. menyusun rencana kerja tahunan Program KKBPK di wilayah binaan;

95. mengembangkan Program KKBPK pada Poktan secara holistik dan integratif;

96. melaksanakan saresehan di tingkat daerah kabupaten/kota;

97. melakukan persiapan fasilitasi pelayanan Program KKBPK di tingkat daerah kabupaten/kota;

98. melaksanakan fasilitasi pelayanan Program KKBPK di tingkat daerah kabupaten/kota;

99. memantau ketersediaan alat obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan di wilayah binaan;

100. menyusun rencana kebutuhan alat obat kontrasepsi;

101. melakukan advokasi ke tokoh formal di tingkat daerah kabupaten/kota;

102. melakukan advokasi ke tokoh informal di tingkat daerah kabupaten/kota;

103. melakukan fasilitasi Program KKBPK kepada PPKBD/sub-PPKBD/Poktan;

104. melakukan persiapan dalam pelaksanaan fasilitasi kemitraan dengan organisasi formal di tingkat daerah kabupaten/kota;

105. melakukan persiapan dalam pelaksanaan fasilitasi kemitraan dengan organisasi informal di tingkat daerah kabupaten/kota;

106. melakukan pengembangan Program KKBPK di tingkat daerah kabupaten/kota; dan

107. menyiapkan konsep model pengembangan perencanaan Penyuluhan KB; c. Penyuluh KB Ahli Madya/Madya, meliputi:

108. melakukan penilaian lomba Program KKBPK di tingkat daerah provinsi;

109. menganalisis materi penyusunan panduan teknis Pelayanan KKBPK di tingkat daerah provinsi;

110. menganalisis materi penyusunan panduan teknis Penyuluhan KKBPK di tingkat daerah provinsi;

111. menganalisis materi penyusunan panduan teknis Penggerakan KKBPK di tingkat daerah provinsi;

112. menyusun rencana kerja mingguan Program KKBPK di wilayah binaan;

113. menyusun rencana kerja bulanan Program KKBPK di wilayah binaan;

114. menyusun rencana kerja tahunan Program KKBPK di wilayah binaan;

115. monitoring dan evaluasi Program KKBPK di tingkat daerah provinsi;

116. melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi formal di tingkat daerah provinsi;

117. melakukan fasilitasi kemitraan dengan organisasi informal di tingkat daerah provinsi;

118. melakukan persiapan fasilitasi pelayanan Program KKBPK di tingkat daerah provinsi;

119. melaksanakan fasilitasi pelayanan Program KKBPK di tingkat daerah provinsi;

120. melakukan advokasi ke tokoh formal di tingkat daerah provinsi;

121. melakukan advokasi ke tokoh informal di tingkat daerah provinsi;

122. mengembangkan media KIE massa di tingkat daerah provinsi;

123. mengembangkan model kegiatan Program KKBPK;

124. mengembangkan rancangan advokasi Program KKBPK di tingkat daerah provinsi;

125. mengembangkan rancangan KIE Program KKBPK di tingkat daerah provinsi;

126. mengembangkan model perencanaan penyuluhan KB;

127. membuat policy brief hasil pendataan di tingkat daerah provinsi;

128. mengembangkan KIE melalui media massa di tingkat daerah provinsi; dan

129. melakukan evaluasi media advokasi dan KIE di tingkat daerah kabupaten/kota; dan d. Penyuluh KB Ahli Utama, meliputi:

130. mengembangkan rencana advokasi Program KKBPK di tingkat nasional;

131. mengembangkan rencana KIE Program KKBPK di tingkat nasional;

132. menganalisis Program KKBPK di tingkat daerah provinsi/nasional;

133. menyusun rekomendasi hasil analisis Program KKBPK di tingkat daerah provinsi/nasional;

134. merumuskan strategi penyuluhan KKBPK di tingkat nasional;

135. menyusun rencana kerja strategis nasional mingguan Program KKBPK;

136. menyusun rencana kerja strategis nasional bulanan Program KKBPK;

137. menyusun rencana kerja strategis nasional tahunan Program KKBPK;

138. monitoring dan evaluasi Program KKBPK di tingkat nasional;

139. melakukan kemitraan Program KKBPK dengan lembaga pemerintahan;

140. melakukan kemitraan Program KKBPK dengan lembaga swasta nasional/internasional;

141. merancang model pembinaan Program KKBPK di tingkat daerah provinsi/nasional;

142. mengembangkan inovasi rancangan model kegiatan Program KKBPK di tingkat daerah provinsi/nasional;

143. menyusun grand design Program KKBPK di tingkat daerah provinsi/nasional dengan melibatkan mitra;

144. mengembangkan inovasi model Penggerakan Program KKBPK;

145. merumuskan panduan teknis Pelayanan KKBPK di tingkat daerah provinsi;

146. merumuskan panduan teknis Penyuluhan KKBPK di tingkat daerah provinsi;

147. merumuskan panduan teknis Penggerakan KKBPK di tingkat daerah provinsi; dan

148. merumuskan strategi penyuluhan KKBPK tingkat nasional. (3) Penyuluh KB Kategori Keterampilan yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan, pengembangan profesi dan unsur penunjang diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Penyuluh KB Kategori Keahlian yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Rincian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk setiap jenjang jabatan diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.