Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPANRB Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2022 tentang JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

Pasal 8

BAB 4 — TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

(1) Uraian kegiatan Widyabasa sesuai dengan jenjang jabatannya ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: a. Widyabasa Ahli Pertama, meliputi:

  1. mengidentifikasi materi Pembakuan dan Kodifikasi bahasa dan sastra;

  2. menyusun sistem fonologi atau morfologi Bahasa Daerah;

  3. mengolah data korpus;

  4. menyusun entri kamus;

  5. memadankan istilah;

  6. memetakan topik dan bahan penyusunan soal dari berbagai sumber;

  7. mengidentifikasi objek pengendalian penggunaan Bahasa INDONESIA;

  8. mengidentifikasi kebutuhan pedoman kesastraan di masyarakat;

  9. mengidentifikasi materi pedoman atau bahan bacaan kebahasaan dan kesastraan;

  10. menyusun rencana peningkatan kompetensi pengajar Bahasa INDONESIA bagi penutur asing;

  11. merancang silabus materi pembelajaran bahasa INDONESIA bagi penutur asing;

  12. merancang rencana pembelajaran bahasa INDONESIA bagi penutur asing;

  13. melakukan penyuluhan sastra secara tidak langsung;

  14. memverifikasi data penggunaan bahasa untuk penyuluhan atau penyuntingan bahasa INDONESIA;

  15. melakukan bimbingan pelaksanaan kemahiran berbahasa INDONESIA, baik secara lisan maupun tulis;

  16. menganalisis kebutuhan fasilitasi pembelajaran bahasa INDONESIA bagi penutur asing;

  17. melakukan analisis kebutuhan pengujian kemahiran berbahasa INDONESIA;

  18. menganalisis kebutuhan materi Pembinaan Bahasa dan Sastra;

  19. menganalisis kebutuhan materi pembelajaran Bahasa INDONESIA bagi penutur asing;

  20. menginventarisasi kebutuhan penyuluhan atau penyuntingan Bahasa INDONESIA;

  21. menginventarisasi kebutuhan pelayanan ahli bahasa;

  22. mengidentifikasi kebutuhan kritik sastra bagi masyarakat;

  23. mentranskripsi sastra lisan berbahasa daerah;

  24. mentransliterasi manuskrip/naskah kuno;

  25. mendeskripsikan sastra lisan berbahasa daerah;

  26. melakukan digitalisasi manuskrip/naskah kuno;

  27. melakukan katalogisasi manuskrip/naskah kuno;

  28. melakukan pendokumentasian sastra lisan berbahasa daerah;

  29. meregistrasi hasil Pelindungan Bahasa Daerah;

  30. meregistrasi hasil pelindungan Sastra Daerah; dan

  31. mengidentifikasi objek Pelindungan Bahasa dan Sastra daerah; b. Widyabasa Ahli Muda, meliputi:

  32. memvalidasi data korpus;

  33. menyunting usulan entri kamus dan thesaurus;

  34. menyusun pola entri, entri model, dan taksonomi istilah bidang ilmu;

  35. menyusun artikel thesaurus;

  36. menyusun materi Pembakuan dan Kodifikasi Bahasa dan Sastra;

  37. menyusun sistem sintaksis Bahasa Daerah;

  38. menyusun materi Kodifikasi sastra;

  39. menyusun materi kritik sastra;

  40. menyusun materi sosialisasi atau diseminasi pengujian kemahiran berbahasa INDONESIA;

  41. menyusun bahan bacaan kebahasaan dan kesastraan;

  42. menyusun materi Pembinaan Bahasa dan Sastra;

  43. menyusun materi peningkatan kompetensi pengajar Bahasa INDONESIA bagi penutur asing;

  44. menyusun materi pembelajaran Bahasa INDONESIA bagi penutur asing;

  45. menyusun soal kemahiran berbahasa INDONESIA dalam bentuk teks tulis atau lisan;

  46. menyusun pedoman teknis fasilitasi pembelajaran Bahasa INDONESIA bagi penutur asing;

  47. melakukan penyuluhan Bahasa dan Sastra;

  48. melakukan penyuntingan Bahasa INDONESIA untuk naskah umum;

  49. memberikan layanan ahli bahasa berdampak lokal/setempat;

  50. melakukan fasilitasi pembelajaran Bahasa INDONESIA bagi penutur asing;

  51. melakukan penilaian hasil uji kemahiran berbahasa;

  52. melakukan bimbingan teknis kebahasaan dan kesastraan sasaran umum;

  53. memetakan hasil uji kemahiran berbahasa INDONESIA berdasarkan karakteristik peserta uji atau berdasarkan wilayah;

  54. menyusun instrumen pengendalian penggunaan Bahasa INDONESIA;

  55. menyusun model pembelajaran Bahasa INDONESIA bagi penutur asing;

  56. merancang model alih wahana Sastra Daerah;

  57. menyusun instrumen Pelindungan Bahasa dan Sastra daerah; dan

  58. merancang model aksi revitalisasi Bahasa dan Sastra daerah; c. Widyabasa Ahli Madya, meliputi:

  59. menyusun sistem ortografi Bahasa Daerah;

  60. memvalidasi usulan entri kamus, ensiklopedia, artikel tesaurus, dan padanan istilah;

  61. memverifikasi hasil Pembakuan;

  62. memvalidasi naskah materi Pembinaan Bahasa dan Sastra;

  63. menyusun bahan pembelajaran revitalisasi Bahasa dan Sastra daerah;

  64. memvalidasi materi pembelajaran Bahasa INDONESIA bagi penutur asing;

  65. merumuskan desain produk Kodifikasi Bahasa dan Sastra;

  66. menyusun pedoman kebahasaan dan kesastraan;

  67. merancang templat penyusunan soal kemahiran berbahasa INDONESIA;

  68. merancang bentuk dan jenis penyuluhan sastra;

  69. menelaah bahasa soal kemahiran berbahasa INDONESIA;

  70. melakukan analisis kemahiran berbahasa INDONESIA;

  71. melakukan analisis ilmiah penyusunan materi pembelajaran Bahasa INDONESIA bagi penutur asing;

  72. menganalisis materi kritik sastra;

  73. mengembangkan teknik pelaksanaan pengujian kemahiran berbahasa;

  74. melakukan penyuluhan Bahasa INDONESIA tujuan khusus;

  75. melakukan penyuntingan Bahasa INDONESIA untuk naskah khusus berdampak nasional;

  76. memberikan layanan ahli bahasa berdampak sangat luas;

  77. menyelia fasilitasi pembelajaran Bahasa INDONESIA bagi penutur asing;

  78. melakukan bimbingan teknis kebahasaan dan kesastraan sasaran khusus;

  79. melaksanakan revitalisasi Bahasa Daerah dan sastra lisan;

  80. mengembangkan perencanaan dan desain produk leksikografi dan manajemen terminologi;

  81. memvalidasi instrumen pengendalian penggunaan bahasa;

  82. menganalisis hasil pengendalian penggunaan Bahasa INDONESIA; dan

  83. mengukur daya hidup Bahasa dan Sastra daerah; dan d. Widyabasa Ahli Utama, meliputi:

  84. memvalidasi hasil Pembakuan;

  85. mengevaluasi produk kebahasaan dan kesastraan;

  86. menelaah materi soal uji kemahiran berbahasa INDONESIA;

  87. menyusun materi peningkatan kemahiran berbahasa INDONESIA;

  88. mengembangkan bahan bacaan kebahasaan dan kesastraan;

  89. menyelaraskan naskah materi pembinaan dan pembelajaran Bahasa dan Sastra bagi penutur jati atau penutur asing;

  90. menyusun rencana induk Pembakuan dan Kodifikasi Bahasa dan Sastra;

  91. memutakhirkan pedoman kebahasaan dan kesastraan;

  92. merancang bank soal kemahiran berbahasa INDONESIA;

  93. menyusun standar kemahiran berbahasa

INDONESIA penutur Bahasa INDONESIA jati dan asing; 11. menyusun rencana induk kebahasaan dan kesastraan; 12. merumuskan rekomendasi arah dan kebijakan pengembangan, pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra daerah; 13. menyusun peta jalan penginternasionalan Bahasa INDONESIA; 14. menyusun desain tes, model pengujian, strategi pengujian, atau standar kemahiran berbahasa INDONESIA; 15. menyusun desain pengembangan materi pembelajaran Bahasa INDONESIA bagi penutur asing; 16. melakukan analisis terminologi dan metaleksikografi; 17. melaksanakan diseminasi kebahasaan dan kesastraan; 18. melaksanakan konsultasi teknis kebahasaan dan kesastraan; 19. mengembangkan desain penyuluhan dan penyuntingan Bahasa INDONESIA; 20. menyelia penyuluhan, penyuntingan, dan pelayanan kebahasaan dan kesastraan; 21. mengevaluasi layanan kebahasaan dan kesastraan; dan 22. memetakan Bahasa dan Sastra Daerah. (2) Widyabasa yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

← Pasal 7 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 9 →