Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERMENPANRB Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2022 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN

Pasal 8

BAB 4 — TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sesuai dengan jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut: a. Penyuluh Perikanan Ahli Pertama, meliputi:

  1. melakukan identifikasi bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Perikanan;
  2. melakukan analisis Programa Penyuluhan Perikanan tingkat kecamatan;
  3. melakukan identifikasi bahan penyusunan peta sentra usaha dan/atau potensi usaha kelautan dan perikanan di wilayah kerja penyuluhan;
  4. melakukan pendaftaran dan/atau pemutakhiran data Pelaku Usaha non perseorangan sektor kelautan dan perikanan;
  5. menyusun profil Koperasi sektor kelautan dan perikanan;
  6. menyusun profil gabungan kelompok perikanan sektor kelautan dan perikanan;
  7. menyusun rekomendasi peningkatan kelas kemampuan

Kelompok Kelas Lanjut ke Kelompok Kelas Madya; 8. melakukan pembinaan usaha mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan skala usaha menengah; 9. melakukan pembinaan Koperasi sektor kelautan dan perikanan; 10. melakukan edukasi, diseminasi dan penyebarluasan teknologi dan informasi sektor kelautan dan perikanan melalui gelar teknologi/pameran; 11. menyusun dan menyebarluaskan materi penyuluhan perikanan melalui media tertayang;

  1. melakukan fasilitasi kemitraan sarana produksi antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan pemerintah;
  2. melakukan fasilitasi kemitraan permodalan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan pemerintah;
  3. melakukan pengolahan data fasilitasi peningkatan produktivitas dan skala usaha pelaku

utama dan/atau pelaku usaha perikanan; 15. melakukan identifikasi bahan edukasi, diseminasi dan kesadaran kelestarian lingkungan hidup kepada pelaku utama dan/atau pelaku usaha; dan 16. melakukan identifikasi bahan penyusunan evalusi dampak penyuluhan perikanan; b. Penyuluh Perikanan Ahli Muda, meliputi:

  1. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Perikanan;

  2. melakukan penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan tingkat kabupaten/kota;

  3. menyusun detail pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Perikanan;

  4. menyusun peta sentra usaha dan/atau potensi usaha kelautan dan perikanan di wilayah kerja penyuluhan;

  5. melakukan pembinaan penyusunan rencana usaha kelompok perikanan;

  6. melakukan penilaian kelas dalam rangka peningkatan kelas kemampuan Kelompok Kelas Madya;

  7. menyusun rekomendasi peningkatan kelas kemampuan Kelompok Kelas Madya ke Kelompok Kelas Utama;

  8. menyusun rekomendasi pengukuhan gabungan kelompok perikanan;

  9. melakukan pendampingan perizinan usaha mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan risiko menengah tinggi;

  10. melakukan analisis pemanfaatan/peningkatan teknologi dan informasi sektor kelautan dan perikanan;

  11. melakukan edukasi, diseminasi dan penyebarluasan teknologi dan informasi sektor kelautan dan perikanan melalui percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan;

  12. melakukan penyuluhan berdasarkan jumlah Sasaran Utama dan Sasaran Antara kelompok;

  13. merancang desain percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan;

  14. melakukan fasilitasi kemitraan sarana produksi antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan swasta;

  15. melakukan fasilitasi kemitraan permodalan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan non perbankan;

  16. melakukan fasilitasi kemitraan permodalan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan perbankan;

  17. melakukan analisis data produksi rumah tangga perikanan (RTP) dan/atau data produktivitas usaha kelompok perikanan;

  18. melakukan edukasi, diseminasi dan kesadaran kelestarian lingkungan hidup kepada pelaku utama dan/atau pelaku usaha; dan

  19. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan evalusi dampak penyuluhan perikanan; c. Penyuluh Perikanan Ahli Madya, meliputi:

  20. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Perikanan;

  21. melakukan penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan tingkat regional;

  22. melakukan telaah dan evaluasi penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan;

  23. menyusun profil Korporasi Sektor Kelautan dan Perikanan;

  24. melakukan penilaian kelas dalam rangka peningkatan kelas kemampuan Kelompok Kelas Utama;

  25. melakukan pengembangan kelembagaan gabungan kelompok perikanan;

  26. melakukan pendampingan pembentukan Korporasi Sektor Kelautan dan Perikanan;

  27. melakukan pendampingan perizinan usaha mikro dan kecil sektor kelautan dan perikanan risiko tinggi;

  28. melakukan evaluasi pemanfaatan/peningkatan teknologi dan informasi sektor kelautan dan perikanan;

  29. melakukan evaluasi penyusunan dan penerapan metoda dan materi penyuluhan;

  30. melakukan penyuluhan berdasarkan jumlah sasaran massal;

  31. melakukan evaluasi hasil kemitraan antara Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dengan pihak lain;

  32. melakukan fasilitasi kemitraan pemasaran hasil produksi antara Pelaku Utama dan Pelaku Usaha lingkup nasional;

  33. melakukan evaluasi hasil analisis data produksi rumah tangga perikanan (RTP) dan/atau data produktivitas usaha kelompok perikanan;

  34. Melakukan evaluasi hasil edukasi, diseminasi dan kesadaran kelestarian lingkungan hidup kepada Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha; dan

  35. Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan evaluasi dampak penyuluhan perikanan; dan d. Penyuluh Perikanan Ahli Utama, meliputi:

  36. merumuskan Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Perikanan;

  37. melakukan penyusunan Programa Penyuluhan Perikanan tingkat nasional;

  38. merancang model penumbuhan dan pengembangan Kelembagaan;

  39. melakukan evaluasi penumbuhan dan pengembangan gabungan kelompok perikanan;

  40. Menyusun rancangan model pembinaan Korporasi Sektor Kelautan dan Perikanan;

  41. menyusun rekomendasi pendirian Koperasi Sektor Kelautan Dan Perikanan;

  42. merancang model penerapan teknologi sektor kelautan dan perikanan;

  43. merancang model teknik penyuluhan perikanan;

  44. MENETAPKAN alternatif metode penyuluhan sesuai tujuan, sasaran, media dan teknik komunikasi;

  45. Merancang model kemitraan usaha sektor kelautan dan perikanan;

  46. melakukan fasilitasi kemitraan pemasaran hasil produksi antara Pelaku Utama dan Pelaku Usaha lingkup internasional;

  47. merancang model peningkatan produksi rumah tangga perikanan (RTP) dan/atau data produktivitas usaha kelompok perikanan;

  48. merancang model edukasi, diseminasi dan kesadaran kelestarian lingkungan hidup kepada Pelaku Utama dan/atau Pelaku Usaha; dan

  49. Menyusun pelaporan evalusi dampak penyuluhan perikanan.

(2) Penyuluh Perikanan yang melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

← Pasal 7 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 9 →