Pasal 8

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan perusakan hutan. (2) Pemberantasan . . .

(2) Pemberantasan perusakan hutan dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perusakan hutan, baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya. (3) Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.