Pasal 7

(1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional Penilai Pajak sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut: a. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Pertama meliputi:

1. menyiapkan bahan kegiatan pemetaan;

2. melakukan pemetaan dengan cara pengukuran teresterial dengan alat GPS atau alat ukur lain;

3. melakukan pemetaan dengan cara pengukuran dengan bantuan data penginderaan jauh;

4. melakukan pemetaan dengan cara pengkonversian peta;

5. membuat laporan hasil pemetaan;

6. menyiapkan bahan kegiatan penilaian properti kriteria 1 (satu);

7. melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung penilaian properti kriteria 1(satu);

8. melakukan analisis data objek dan data pendukung penilaian properti kriteria 1 (satu);

9. melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatan penilaian yang sesuai dengan objek penilaian properti kriteria 1(satu);

10. melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan penilaian yang digunakan untuk properti kriteria 1(satu);

11. menyusun laporan hasil penilaian properti kriteria 1(satu);

12. menyiapkan bahan kegiatan penilaian bisnis kriteria 1(satu);

13. melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung penilaian bisnis kriteria 1(satu);

14. melakukan analisis data objek dan data pendukung penilaian bisnis kriteria 1(satu);

15. melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatan penilaian yang sesuai dengan objek penilaian bisnis kriteria 1(satu);

16. melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan penilaian yang digunakan untuk penilaian bisnis kriteria 1(satu);

17. menyusun laporan hasil penilaian bisnis kriteria 1(satu);

18. menyiapkan bahan dalam rangka memberikan keterangan tertulis;

19. melakukan analisis dan menyusun keterangan tertulis;

20. memberikan penjelasan atas keterangan tertulis; dan

21. memberikan keterangan dalam sidang banding;

b. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Muda meliputi:

1. mengumpulkan data pasar bisnis;
2. melakukan validasi data pasar bisnis;
3. melakukan perekaman data pasar bisnis;
4. menyiapkan bahan kegiatan penilaian properti kriteria 2 (dua);
5. melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung penilaian properti kriteria 2(dua);
6. melakukan analisis data objek dan data pendukung penilaian properti kriteria 2 (dua);
7. melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatan penilaian yang sesuai dengan objek penilaian properti kriteria 2 (dua);
8. melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan penilaian yang digunakan untuk properti kriteria 2 (dua);
9. menyusun laporan hasil penilaian properti kriteria 2 (dua);
10. menyiapkan bahan kegiatan penilaian bisnis kriteria 2 (dua) ;
11. melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung penilaian bisnis kriteria 2 (dua);
12. melakukan analisis data objek dan data pendukung penilaian bisnis kriteria 2 (dua);
13. melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatan penilaian yang sesuai dengan objek penilaian bisnis kriteria 2 (dua) ;
14. melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan penilaian yang digunakan penilaian bisnis kriteria 2 (dua);
15. menyusun laporan hasil penilaian bisnis kriteria 2 (dua); dan
16. menyusun kebijakan/kajian di bidang Penilaian dan/atau Pemetaan;

c. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Ahli Madya meliputi:

1. menyiapkan bahan kegiatan penilaian aset tak berwujud;

2. melakukan pengumpulan data objek dan data pendukung penilaian aset tak berwujud;

3. melakukan analisis data objek dan data pendukung penilaian aset tak berwujud;

4. melakukan penilaian dengan menerapkan pendekatan penilaian yang sesuai dengan objek penilaian aset tak berwujud;

5. melakukan rekonsiliasi nilai dari penerapan pendekatan penilaian yang digunakan;

6. menyusun laporan hasil penilaian aset tak berwujud;

7. melakukan reviu dalam rangka penilaian properti kriteria 2 (dua);

8. melakukan reviu dalam rangka penilaian bisnis kriteria 2 (dua);

9. melakukan reviu dalam rangka penilaian aset tak berwujud;

10. melakukan reviu untuk penilaian NJOP;

11. menyiapkan bahan kaji ulang;

12. melakukan kaji ulang laporan penilaian atas proses pengolahan data, analisa, asumsi, pendekatan dan metode penilaian, dan rekonsiliasi nilai;

13. melakukan pembahasan materi kaji ulang;

14. menyusun laporan kaji ulang;

15. melakukan pengumpulan data dalam rangka menyusun kajian;

16. melakukan kajian teoritis dan/atau analisis best practices;

17. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyusun standar investasi tanaman;

18. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyusun angka kapitalisasi;

19. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyusun rasio biaya produksi;

20. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyusun luas areal penangkapan ikan per kapal;

21. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyusun nilai perairan offshore;

22. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyusun nilai tubuh bumi eksplorasi;

23. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyusun nilai areal tidak produktif hutan;

24. melakukan analisis data dan simulasi dalam rangka menyusun nilai acuan bangunan khusus;

25. melakukan pembahasan hasil analisis; dan

26. menyusun laporan kajian. (2) Penilai Pajak yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penilai Pajak yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.