Pasal 36

(1) PPID melakukan pengubahan status Informasi Publik yang Dikecualikan. (2) Pengubahan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam lembar Pengujian Konsekuensi atas pengubahan klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan. (3) Format lembar Pengujian Konsekuensi atas pengubahan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini. (4) Hasil pengubahan Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PPID.