Pasal 6

(1) Unit yang membidangi hukum dan administrasi dapat menolak permohonan Bantuan Hukum disertai dengan alasan penolakan kepada pemohon. (2) Alasan penolakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi: a. permohonan Bantuan Hukum akibat Pemohon tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum; b. permohonan Bantuan Hukum yang diajukan tidak berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pemohon; c. Pemohon Bantuan Hukum dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana umum; atau d. Pemohon Bantuan Hukum menggugat keputusan Pejabat Kementerian dan/atau Perwakilan Republik INDONESIA, atau Kementerian dan/atau Perwakilan Republik INDONESIA.