Pasal 11

(1) Dalam hal terdapat dugaan kesalahan atau kealpaan atas suatu keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Inspektur Jenderal berwenang melakukan eksaminasi. (2) Hasil eksaminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi Pimpinan Satuan Kerja Eselon I atau Menteri untuk meninjau, meralat, dan/atau mengubah putusan penjatuhan hukum disiplin.