Pasal 10

(1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditetapkan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditetapkan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi dengan potensi kerugian negara di atas 1 (satu) miliar rupiah. (3) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Inspektorat Jenderal paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rekomendasi ditetapkan.