Pasal 40

(1) Pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan. (2) Pengelola hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kesatuan pengelolaan hutan; b. balai besar/balai taman nasional; c. balai besar/balai konservasi sumber daya alam; d. pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus; e. unit pelaksana teknis daerah taman hutan raya; dan/atau f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah pengelola hutan negara. (3) Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. izin usaha pemanfaatan kawasan; b. izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan; c. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam; d. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman; e. izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; f. izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman; g. izin usaha pemanfaatan air; h. izin usaha pemanfaatan energi air; i. izin usaha pemanfaatan jasa wisata alam; j. izin usaha pemanfaatan sarana wisata alam;

k. izin usaha pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung; l. izin usaha pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan produksi dan hutan lindung; m. izin penggunaan kawasan hutan; dan/atau n. izin usaha industri primer hasil hutan;