Pasal 8

(1) Mitra kerjasama mengajukan permohonan persetujuan kerjasama kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan Gubernur. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan : a. proposal, antara lain memuat maksud, tujuan, sasaran, bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan, pelibatan masyarakat dan peta lokasi areal yang akan dikerjasamakan dengan skala minimal 1 : 250.000; b. nota kesepahaman kerjasama yang ditandatangani oleh Pengelola/Pemegang Izin dengan mitra kerjasama; c. memberikan jaminan sebagai kesungguhan berusaha yang nilainya sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai rencana investasi; dan d. kelayakan usaha.