Pasal 9

(1) Gubernur dapat membentuk Tim Pemantau Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b. (2) Keanggotaan Tim Pemantau Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: a. diutamakan berasal dari pejabat fungsional di bidang pengendali dampak lingkungan; b. telah bertugas di bidang lingkungan hidup paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan c. memiliki surat penugasan dari gubernur.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tugas Tim Pemantau Provinsi ditetapkan oleh gubernur.