Pasal 30

(1) Pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh:

a. Menteri untuk kawasan hutan konservasi yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya untuk:

1. kawasan hutan lindung yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan;
2. kawasan hutan produksi yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan;
3. taman hutan raya yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan; dan
4. areal penggunaan lain, termasuk lahan yang dikelola oleh masyarakat dan/atau masyarakat hukum adat; c. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan pemegang izin/hak pemanfaatan Perhutanan Sosial untuk areal kerja Perhutanan Sosial. (2) Terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan pemegang izin pemanfaatan/hak pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya kerusakan. (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha dan/atau kegiatan dan pemegang izin pemanfaatan/hak pengelolaan Perhutanan Sosial wajib melakukan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.