Pasal 19

(1) Untuk verifikasi dilakukan kegiatan: a. pemeriksaan administrasi, meliputi pemeriksaan dokumen perizinan dan/atau permintaan data atau

informasi yang diperlukan dari unit kerja lain, atau pihak lain yang dianggap relevan; b. pemeriksaan lapangan, meliputi:

1. fisik lapangan; dan
2. dokumen terkait lainnya di lapangan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman verifikasi pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.